Hari ini seratus tahun Pramoedya Ananta Toer. Seandainya ia masih hidup, entah ia akan tertawa getir atau sekadar menghembuskan asap rokok dengan kesal melihat negeri yang pernah ia cintai semakin dalam tenggelam dalam lumpur kebodohan dan ketidakadilan. Negeri yang katanya merdeka, tapi di dalamnya rakyat masih menjadi budak. Bukan budak kolonial asing, bukan budak kompeni, bukan budak Jepang. Tapi budak dari kebodohannya sendiri. Budak dari sistem yang sengaja dibuat tak jelas arahnya agar tak ada yang bisa betul-betul memahami ke mana bangsa ini hendak melangkah.
Seorang anak yang lahir di negeri ini sejak dini harus belajar menerima kebingungan. Seharusnya sekolah menjadi tempat mencari terang, tapi di sini sekolah justru menjadi labirin tanpa pintu keluar. Kurikulumnya gonta-ganti, seolah negara ini adalah kelinci percobaan dari pemikiran setengah matang orang-orang yang terlalu percaya diri mengendalikan nasib jutaan anak bangsa. Entah ini pendidikan ala Prancis, ala Amerika, ala Jepang, ala gotong royong, atau sekadar alat politik. Yang pasti, dari hasilnya, bukan manusia merdeka yang lahir, tapi sekumpulan individu yang dibentuk agar cukup patuh untuk menjadi tenaga kerja dan cukup bodoh untuk tidak mempertanyakan apa-apa.
Minke, tokoh dalam Bumi Manusia, pernah berkata bahwa kita terlalu bodoh untuk memahami kebodohan kita sendiri. Dan lihatlah sekarang. Sebuah negeri di mana hanya satu dari seribu orang yang membaca dengan sungguh-sungguh, sisanya sibuk menjadi konsumen konten sampah. Mereka menertawakan Pram tanpa pernah membaca Pram. Mereka menolak belajar sejarah tapi merasa pantas berbicara tentang masa depan. Maka tidak heran jika demokrasi berubah menjadi pasar malam, tempat pemimpin dipilih bukan berdasarkan gagasan atau visi, tapi karena viralitas, sensasi, dan janji yang manis di telinga. Pram dalam Jejak Langkah menulis bahwa sejarah selalu ditulis oleh mereka yang berkuasa. Kini, sejarah bukan hanya ditulis oleh penguasa, tapi juga oleh buzzer dan algoritma.
Kebenaran tak lagi penting. Yang lebih penting adalah siapa yang lebih banyak didengar, siapa yang lebih sering mengulang kebohongan sampai akhirnya dianggap sebagai fakta. Generasi muda terjebak dalam budaya YOLO (You Only Live Once), sementara orang tua sibuk mencari eksistensi di dunia maya. Kita semua menjadi Homo Sapiens yang tak berguna, seperti yang pernah diungkapkan oleh Harari, makhluk yang tidak memberikan kontribusi bagi peradaban, yang hanya mampu mengonsumsi dan dikendalikan oleh narasi yang dibuat oleh segelintir orang. Di tengah semua ini, negara tak lebih dari seorang ayah yang kehilangan wibawa di hadapan anak-anaknya.
Di Rumah Kaca, Pram menggambarkan bagaimana hukum selalu berpihak pada yang kuat, sementara yang lemah harus menerima nasib. Dulu, kita marah karena hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Sekarang, hukum bahkan tak bergerak kecuali sesuatu sudah viral. Polisi menunggu media sosial memutuskan mana yang layak ditangani, mana yang bisa diabaikan. Jika korban tak cukup menarik untuk dijadikan headline, maka biarlah ia tertindas dalam diam. Negara yang tak bisa menegakkan hukum tanpa tekanan publik bukanlah negara, melainkan panggung sandiwara yang pemainnya adalah aparat, medianya adalah kamera, dan sutradaranya adalah gelombang kemarahan di dunia maya.
Sudah dua puluh tujuh tahun sejak reformasi dan yang terjadi bukanlah pemberantasan korupsi, melainkan penyempurnaannya. Jika dulu korupsi dilakukan secara kasar, kini para koruptor sudah piawai menari di celah-celah hukum, membangun jaringan yang lebih kuat daripada negara itu sendiri. Oligarki, yang seharusnya dihancurkan bersama Orde Baru, justru semakin kokoh. Mereka tak perlu lagi repot-repot memegang jabatan, cukup mengendalikan orang-orang yang dipilih oleh rakyat yang telah dikondisikan untuk memilih berdasarkan sensasi.
Gadis Pantai, tokoh rekaan Pram, menggambarkan betapa rakyat jelata hanya bisa menjadi mainan bagi elite. Hari ini, rakyat masih menjadi mainan, hanya saja bukan oleh wedana atau bangsawan, melainkan oleh konglomerat yang menentukan siapa yang boleh hidup nyaman dan siapa yang harus berjuang mati-matian hanya untuk sekadar bertahan.
Lalu muncullah pertanyaan terbesar. Jika semua ini terus berlanjut, apakah kita hanya akan menjadi sapiens tak berguna dalam konsep Harari? Sekadar mengonsumsi tanpa berkontribusi? Sekadar menjadi penonton saat bangsa-bangsa lain bertransformasi menjadi Homo Deus?
Bangsa ini mewarisi mentalitas yang gemar tunduk pada feodalisme, pada tahayul, pada mitos-mitos yang lebih nyaman daripada kenyataan. Di negeri ini, kepatuhan lebih dihargai daripada pemikiran kritis. Pertanyaan yang tajam lebih dianggap berbahaya daripada kebodohan yang massal. Negeri ini takut pada kecerdasan, takut pada mereka yang berpikir, takut pada mereka yang membaca, karena membaca berarti memahami dan memahami berarti melawan.
Pram percaya bahwa perubahan bisa terjadi jika ada keberanian untuk berpikir dan menulis. Tapi di negeri ini, menulis yang kritis bisa membuat seseorang dianggap subversif. Bertanya terlalu banyak bisa dianggap makar.
Hari ini, seratus tahun Pram. Tapi negeri ini masih seperti yang ia gambarkan. Jika ia masih hidup, mungkin ia akan berkata, aku sudah menuliskannya, tapi kalian tak membaca. Dalam suasana seperti ini, Pram bukan hanya seorang penulis. Ia adalah pencerah yang diabaikan, suara yang dipadamkan, sejarah yang sengaja dilupakan. Hari ini, kita mengenang Pram. Tapi mengenangnya tanpa membaca dan memahami pemikirannya adalah pengkhianatan yang lebih besar daripada sekadar melarang buku-bukunya.
Sekarang pertanyaannya bukan lagi tentang Pram, tapi tentang kita. Masihkah ada harapan bagi negeri ini, atau kita hanya akan terus mengulang kebodohan yang sama, menunggu sejarah menuliskan nasib kita dengan tinta ketidakberdayaan?
Posting Komentar
...