Hero Fitrianto

     Dahulu manusia berburu rusa, menangkap ikan, dan menghindari harimau. Kini manusia berburu angka, menangkap gelar, dan menghindari pertanyaan yang terlalu jujur. Kemajuan memang menakjubkan. Kita berhasil mengganti ancaman yang nyata dengan ancaman yang diciptakan sendiri, lalu menghabiskan hidup untuk mengatasinya.

     Salah satu hasil ciptaan yang paling terkenal adalah IQ. Sebuah angka yang begitu dihormati sehingga banyak orang membawanya seperti mahkota, sementara yang tidak memilikinya sering berusaha membuktikan bahwa mahkota itu tidak terlalu penting. Maka lahirlah kalimat yang begitu populer: IQ tinggi tidak menjamin sukses.

     Kalimat itu terdengar bijaksana. Ia diucapkan dengan anggukan kepala, dibagikan di media sosial dengan latar belakang matahari terbit, dan diterima seperti kebenaran yang turun dari langit. Sayangnya, jarang ada yang bertanya lebih dahulu: IQ tinggi itu apa? Dan sukses itu apa?

     Orang-orang tampaknya sepakat bahwa IQ adalah ukuran kecerdasan. Kesepakatan yang menarik, sebab dunia ini penuh dengan manusia cerdas yang tidak pernah diukur. Nelayan tua yang dapat membaca cuaca dari arah angin, petani yang mengenali musim dari bau tanah, ibu yang memahami perubahan suasana hati anaknya hanya dari tatapan mata, tidak pernah diberi angka. Mereka terlalu hidup untuk dimasukkan ke dalam tabel.

     Sebaliknya, seseorang yang mampu menemukan pola geometri dalam serangkaian gambar akan memperoleh angka tinggi, lalu disebut sangat cerdas. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang lucu adalah ketika angka tersebut perlahan berubah menjadi identitas. Seolah-olah manusia akhirnya dapat diringkas seperti spesifikasi barang elektronik: tinggi sekian sentimeter, berat sekian kilogram, IQ sekian, selesai.

     Mungkin suatu hari akan lahir iklan yang lebih jujur.

     "Dijual manusia, kondisi mulus, IQ 145, kemampuan sosial terbatas, mudah cemas, sulit tidur, tetapi sangat baik dalam menyelesaikan teka-teki."

     Peradaban tampaknya akan menerimanya dengan gembira.

     Lalu datanglah kata "sukses", yang lebih ajaib lagi. Tidak ada benda yang bentuknya lebih kabur tetapi lebih banyak diperebutkan. Anak-anak diajari mengejarnya sebelum mereka tahu apa yang sedang mereka kejar. Mereka didorong berlari secepat mungkin, lalu setelah dewasa baru sadar bahwa garis finisnya terus dipindahkan.

     Dan ketika hidup mulai tenang, sebagian orang justru merindukan masa ketika mereka belum mengejar semua itu.

     Sungguh permainan yang sangat efisien. Kita dibuat berlari mengelilingi lingkaran, lalu diberi medali karena tidak menyadari bahwa kita sedang berputar.

     Anehnya, ketika seseorang memiliki rumah besar, mobil mewah, dan rekening yang tak habis dihitung nolnya, masyarakat dengan cepat menyebutnya sukses. Tidak banyak yang bertanya apakah ia tidur nyenyak. Tidak banyak yang peduli apakah ia masih mampu mencintai tanpa curiga, tertawa tanpa kepentingan, atau menikmati hujan tanpa menghitung peluang bisnis air kemasan.

     Ada sesuatu yang sangat aneh dalam cara kita menilai hidup.

     Seekor burung tidak pernah merasa gagal karena tidak memiliki properti. Pohon tua tidak merasa rendah diri karena tidak terkenal. Sungai tidak pernah mengikuti seminar tentang cara menjadi lebih sukses sebagai sungai.

     Hanya manusia yang menciptakan perlombaan, menentukan peringkat, lalu mengalami depresi karena kalah dalam perlombaan yang ia buat sendiri.

     Dan ketika kelelahan mulai terasa, lahirlah buku-buku motivasi. Sebagian menyuruh kita bekerja lebih keras. Sebagian menyuruh kita berpikir positif. Sebagian menyuruh kita bangun pukul empat pagi.

     Tidak ada yang bertanya mengapa kita harus ikut lomba itu sejak awal.

     Maka kalimat "IQ tinggi tidak menjamin sukses" sebenarnya terasa seperti perdebatan kecil di dalam penjara yang sama. Yang satu berkata, "Kecerdasan bukan segalanya." Yang lain berkata, "Tetapi kecerdasan tetap penting."

     Keduanya masih menerima satu keyakinan yang tidak pernah diperiksa: bahwa manusia harus diukur, dibandingkan, dan diberi peringkat.

     Padahal mungkin persoalannya bukan pada alat ukurnya. Mungkin justru obsesi untuk mengukur itulah yang perlu dicurigai.

     Sebab semakin modern manusia, semakin banyak pita ukur yang dibawanya. Ia mengukur kecerdasan, mengukur penghasilan, mengukur popularitas, mengukur produktivitas, bahkan mengukur kebahagiaan. Seolah-olah hidup adalah proyek konstruksi raksasa yang tidak boleh menyisakan satu sentimeter pun tanpa angka.

     Lalu pada suatu malam yang sunyi, setelah semua ukuran tercapai, sebagian orang diam-diam bertanya pada dirinya sendiri: "Aku sudah mendapatkan semuanya. Mengapa masih ada ruang kosong yang tidak bisa kujelaskan?"

     Pertanyaan itu biasanya datang terlambat. Karena selama ini kita terlalu sibuk mengukur hidup, sampai lupa menjalani hidup itu sendiri.

     Dan mungkin, hanya mungkin, manusia baru benar-benar merdeka ketika ia berani meletakkan seluruh pita ukur itu di atas meja, lalu berdiri di hadapan dirinya sendiri tanpa angka, tanpa peringkat, tanpa label.

     Tentu saja itu bukan perkara mudah. Sebab banyak orang rela kehilangan kebebasan, asalkan tetap bisa mengatakan kepada dunia: "Lihatlah, aku lebih berhasil daripada yang lain."

     Kalimat yang, jika dipikir-pikir, terdengar sangat cerdas. 

     Atau mungkin justru sebaliknya. 😂😂

     Barangkali memang sudah saatnya cara menghormati nenek moyang itu diperbarui. Bukan karena masa lalu tidak lagi penting, bukan pula karena tradisi harus disingkirkan, melainkan karena terlalu banyak orang terjebak pada keyakinan bahwa penghormatan hanya dapat diwujudkan dengan mengulang. Seolah-olah kesetiaan tertinggi kepada para pelaut besar adalah menapaki rute yang sama, menghidupkan kembali perahu yang sama, dan mengisahkan lagi cerita yang sama. Padahal, semakin lama dipikirkan, semakin terasa janggal. Sebab para pelaut yang kini dipuja itu dahulu justru tidak hidup dengan cara demikian. Mereka tidak menjadi besar karena mengulang. Mereka menjadi besar karena berani meninggalkan apa yang telah ada.

     Jika benar nenek moyang adalah pelaut, maka warisan terbesarnya tidak terletak pada kayu perahunya, tidak pula pada jalur pelayarannya. Warisan terbesar mereka adalah keberanian untuk berangkat ketika arah belum tersedia, ketika peta belum selesai dibuat, ketika jawaban belum ditemukan. Maka penghormatan yang paling jujur kepada mereka bukanlah dengan menghafal ke mana mereka pernah pergi, melainkan dengan tetap memiliki keberanian untuk pergi ke tempat yang bahkan belum pernah mereka bayangkan.

     Dari situlah sebuah gagasan sederhana muncul. Jika dunia pernah begitu gaduh oleh perdebatan tentang bumi datar dan bumi bulat, mengapa tidak menjawabnya dengan cara yang paling tua sekaligus paling ilmiah: berlayar mengelilingi dunia? Bukan untuk mencari sensasi, bukan pula untuk mengulang kisah kejayaan masa lalu, melainkan untuk mengalami secara langsung bagaimana ilmu pengetahuan bekerja. Mengamati, mengukur, menguji, meragukan, memperbaiki, lalu menguji kembali. Sebab ilmu pengetahuan tidak tumbuh dari kemenangan berdebat. Ia tumbuh dari keberanian menghadapkan keyakinan pada kenyataan.

     Pelayaran itu dapat dimulai dari Makassar, kota yang telah lama hidup berdampingan dengan laut. Sebuah phinisi berangkat mengelilingi dunia, menelusuri tepian benua, melintasi samudra, singgah dari satu negeri ke negeri lain. Namun kali ini, tujuan pelayaran bukan untuk mengulang jalur nenek moyang. Tujuannya adalah menjawab pertanyaan zaman sekarang dengan seluruh kemampuan yang dimiliki manusia hari ini. Phinisi tidak lagi menjadi simbol romantisme masa lalu, melainkan menjadi ruang kerja yang hidup; tempat penelitian dilakukan, tempat gagasan diperdebatkan, tempat mahasiswa dan ilmuwan dari berbagai negara bertemu untuk membangun pengetahuan bersama.

     Mengapa phinisi? Jawabannya justru sangat sederhana: karena ia mampu membawa banyak manusia, banyak ilmu, banyak pertanyaan, dan banyak kemungkinan. Tidak ada alasan untuk membekukannya menjadi benda museum yang hanya dipandang dengan rasa kagum. Ia dibangun untuk berlayar. Ia lahir dari kemampuan beradaptasi. Bahkan bentuknya sendiri merupakan hasil perkembangan panjang, hasil perjumpaan dengan berbagai pengalaman dan kebutuhan zamannya. Maka menggunakan phinisi dengan teknologi termutakhir, laboratorium kecil, sistem komunikasi satelit, perangkat navigasi modern, dan segala instrumen penelitian yang tersedia bukanlah pengkhianatan terhadap tradisi. Itu justru bentuk kesetiaan yang paling jujur kepada semangat yang melahirkannya.

     Kalau nenek moyang hidup hari ini, mungkinkah mereka menolak teknologi? Mungkinkah mereka bersikeras menggunakan cara lama hanya karena takut disebut tidak setia kepada tradisi? Rasanya sulit dipercaya. Para pelaut besar pada masanya adalah para pemanfaat teknologi terbaik yang tersedia. Mereka belajar dari banyak bangsa, memperbaiki apa yang mereka miliki, lalu berlayar lebih jauh. Mereka tidak jatuh cinta pada bentuk. Mereka jatuh cinta pada kemungkinan.

     Maka ekspedisi ini tidak hanya tentang laut. Ia adalah sekolah yang bergerak. Seorang mahasiswa mungkin tidak pernah naik ke atas phinisi, tetapi ia dapat menghabiskan berbulan-bulan menyusun metodologi penelitian, berkorespondensi dengan universitas luar negeri, menghubungkan para peneliti, menyiapkan konferensi, mengelola data, dan menyusun publikasi ilmiah. Mahasiswa lain mungkin mengurus logistik yang rumit, mengatur pergantian peserta dari berbagai negara, atau menjadi penghubung antara kampus dan institusi yang terlibat. Mereka mungkin tidak memegang kemudi, tetapi mereka ikut menggerakkan pelayaran itu.

     Dan bukankah itu juga berarti ikut mengukir laut?

     Ada sesuatu yang sangat berbeda antara membaca bagaimana ilmu pengetahuan bekerja dengan mengalami seluruh keruwetannya secara langsung. Di ruang kuliah, seseorang dapat memahami metodologi penelitian sebagai teori. Namun ketika harus menghubungi ilmuwan dari berbagai negara, menyusun rancangan penelitian lintas disiplin, menghadapi perbedaan pandangan, menyesuaikan metode dengan kondisi lapangan, lalu mempertanggungjawabkan hasilnya di hadapan komunitas ilmiah, ilmu pengetahuan tidak lagi menjadi pelajaran. Ia berubah menjadi pengalaman hidup.

     Barangkali inilah bentuk akademis yang sering terlupakan. Ia bukan sekadar label yang ditempelkan pada sebuah kegiatan agar terdengar lebih terhormat. Ia adalah keberanian untuk bertanya, bekerja, berkolaborasi, dan menerima kemungkinan bahwa hasil akhirnya mungkin berbeda dari apa yang dibayangkan sejak awal. Akademis bukan panggung yang meminta tepuk tangan. Akademis adalah perjalanan panjang yang sering kali penuh keraguan, tetapi justru karena itu ia terus berkembang.

     Di sinilah dua esai sebelumnya menemukan jawabannya. Jika dahulu manusia begitu bangga mengikuti jejak nenek moyangnya, mungkin sekarang sudah saatnya mereka mewarisi keberanian nenek moyangnya. Jika dahulu akademis sering kali berhenti pada nama dan simbol, mungkin sekarang sudah saatnya ilmu kembali turun ke laut, berhadapan dengan kenyataan, dan mengakui bahwa masih banyak hal yang belum diketahui.

     Warisan terbesar nenek moyang bukanlah perahunya. Melainkan keberanian untuk membangun perahu yang berbeda, berlayar ke laut yang berbeda, dan menjawab pertanyaan yang bahkan belum pernah mereka bayangkan.

     Karena pada akhirnya, kita tidak menghormati pelaut besar dengan menghafal arah yang mereka tempuh. Kita menghormati mereka dengan tetap berani berlayar ketika arah itu belum ada. Sebab warisan terbesar nenek moyang bukanlah perahunya, melainkan keberanian untuk meninggalkan pelabuhan.

     Fenomena orang Indonesia yang mudah tersinggung atas nama organisasi atau atas nama agama selalu membuat kita tersenyum getir. Ada jenis kesetiaan yang tak lahir dari keyakinan, melainkan dari kecemasan: jangan sampai identitas kita dikoyak; jangan sampai “kita” terlihat lemah. Negeri ini dipenuhi oleh banyak “kita”—ormas, partai, lembaga, fraksi, komunitas rohani, bahkan grup WhatsApp keluarga—semuanya membawa bendera marwah, kehormatan, dan air muka.

     Yang ironis, kemarahan kolektif itu sering lebih cepat muncul daripada rasa gelisah ketika melihat ketidakadilan nyata. Seolah menista simbol jauh lebih berat daripada menghancurkan hidup manusia. Dan sulit untuk percaya bahwa ini semata-mata perkara dogma. Naluri status bekerja di baliknya. Dalam masyarakat yang tidak pernah merayakan individu, identitas kolektif menjadi satu-satunya pakaian kebanggaan. Sentuh sedikit kainnya, tubuh segera meradang.

     Lebih lucu lagi bahwa banyak orang tak pernah benar-benar membaca atau memahami ajaran agamanya secara mendalam, namun seketika berubah menjadi juru bicara Tuhan ketika merasa simbol agamanya disentuh. Banyak pula yang tak pernah membela tetangga miskin, tetapi dengan gagah membela organisasi yang bahkan tak tahu mereka ada. Loyalitas tanpa keterlibatan melahirkan kemarahan tanpa pemahaman.

     Di dasar fenomena ini hidup warisan tua: budaya malu. Di Nusantara, aib bukan ditentukan oleh salah atau benar, tetapi oleh diketahui atau tidak diketahui orang lain. Karena itu “penghinaan” terasa seperti ancaman eksistensial. Institusi—agama, ormas, sekolah, kampung, korps—akhirnya berperan seperti keluarga besar penjaga muka. Yang mengolok ancaman dianggap mengoyak muka “kita”, dan muka “kita” seringkali lebih penting daripada nasib “aku”.

     Ada pula elemen spiritual-politik yang tak kalah menarik: agama sering diperlakukan bukan sebagai jalan, tetapi sebagai aset reputasi. Ketika agama direduksi menjadi merek, logika merek otomatis mengambil alih. Tidak heran umat memperlakukan kritik seperti vandalisme terhadap logo perusahaan. Semuanya tentang citra, bukan kedalaman. Dan merek—tidak perlu diragukan—lebih gampang tersinggung daripada Tuhan.

     Di sisi lain, masyarakat yang hidup dalam tekanan moral tinggi cenderung melihat kritik sebagai serangan personal. Kita belum memiliki budaya “menegur adalah sayang.” Yang kita miliki adalah budaya “menegur adalah menghina.” Ruang refleksi menjadi terlalu sempit untuk tumbuh dewasa. Tidak heran organisasi menjadi seperti tubuh yang alergi: sedikit sentuhan langsung memproduksi histamin sosial.

     Ironinya, semakin rapuh identitas kolektif, semakin lantang suara yang mengklaim membelanya. Rapuh bukan berarti salah; rapuh hanya berarti belum selesai. Indonesia sedang bergulat dalam transisi: dari masyarakat komunal menuju masyarakat modern di mana individu memiliki martabatnya sendiri. Namun kita belum sepenuhnya berani mempercayakan martabat itu pada manusia; kita masih menggantungkan martabat pada simbol-simbol eksternal.

     Akibatnya kritik terhadap lembaga atau ajaran sering diterjemahkan sebagai serangan terhadap martabat kolektif. Padahal marwah sejati tak pernah dirusak kritik; ia hanya bisa dirusak oleh keburukan internal yang membusuk diam-diam.

     Jika ada pintu keluar, mungkin ia terletak pada kesediaan untuk tertawa. Bukan menertawakan agama, bukan menertawakan organisasi, melainkan menertawakan kecemasan kita sendiri. Bangsa yang dapat menertawakan kecemasannya biasanya lebih kebal terhadap kritik, karena ia memahami bahwa simbol hanya simbol—yang penting adalah manusia yang hidup di bawahnya.

     Namun sikap seperti itu menuntut keberanian tertentu. Butuh hati yang selalu siap tidak tersinggung. Butuh kepercayaan diri yang tidak memerlukan pagar kawat berduri. Dan mungkin, agama dan organisasi akan jauh lebih dihormati bila tidak memaksa orang untuk menghormatinya. Hormat yang dipaksa sesungguhnya hanyalah ketakutan yang diberi pakaian sopan.

     Akhirnya kita tiba pada pertanyaan yang sulit dihindari: jika Tuhan dan organisasi sebesar itu perlu dibela dari candaan kecil atau kritik ringan, sebenarnya siapa yang rapuh? Simbolnya atau kita yang bersembunyi di baliknya? ( part 1 of 4 )

     Pada suatu siang di tahun 1977, Mochtar Lubis berdiri di Taman Ismail Marzuki dan melakukan sesuatu yang masih jarang dilakukan hari ini: ia menelanjangi watak bangsanya sendiri. Bukan untuk menjadi pahlawan, bukan untuk menjadi nabi, tapi karena seseorang harus menunjuk cermin. Dan ia menunjuknya dengan tangan yang tidak gemetar. Di negeri yang hampir selalu menutupi boroknya sendiri dengan gamis modernitas dan bedak kebanggaan palsu, tindakan itu sudah cukup revolusioner.

     Watak-watak itu kemudian menjadi legenda: hipokrit, enggan bertanggung jawab, feodal, suka mencari kambing hitam, cenderung pasrah, dan seterusnya. Orang mendengarnya dengan hati berkecamuk—antara merasa tersindir dan merasa tersinggung. Namun seperti semua kritik yang baik, daftar itu bertahan bukan karena pidatonya terkenal, tetapi karena watak-watak itu tidak kunjung mati. Kita melangkah melewati tiga rezim, tiga krisis ekonomi, dua kudeta halus, dan satu demokrasi yang masih mencari akte kelahirannya, sementara dua belas watak itu masih merokok santai di ruang tamu republik.

     Hipokrisi barangkali adalah yang paling tua dan paling bandel. Ini negeri yang menyukai moralitas sebagai pertunjukan. Kita mengutuk korupsi sambil membayar calo untuk meloloskan SIM. Kita memaki nepotisme sambil menitipkan anak ke pejabat. Kita mengutuk kemerosotan nilai sambil meniru semua jalan pintas yang ditawarkan sistem. Di masjid kita bicara akhlak, di kantor kita bicara mark-up, di rumah kita bicara dosa orang lain. Mochtar Lubis tidak sedang mencela agama; ia sedang mencela kesembronoan moral—kecenderungan untuk menganggap integritas sebagai dekorasi.

     Watak berikutnya adalah ketidakmauan bertanggung jawab. Ini bangsa yang selalu punya alasan. Kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan rakyat, menyalahkan kolonial, menyalahkan investor, menyalahkan cuaca, menyalahkan sejarah, menyalahkan geografi dan garis bujur. Ada kalimat yang sering kita dengar di birokrasi: “Itu bukan urusan saya.” Kalimat itu menunjukkan status spiritual seseorang di dalam sistem: dirinya adalah korban yang abadi. Dari situ lahir seni politik paling canggih di negeri ini: seni menghindari kesalahan.

     Feodalisme adalah watak ketiga, dan mungkin yang paling dalam mencengkeram. Revolusi kemerdekaan tidak menggulingkan feodalisme; ia hanya memindahkan kursi dan mengganti pakaian. Kita menyebut pejabat sebagai “yang terhormat” bahkan ketika tindakannya tidak terhormat. Kita membungkuk kepada kekuasaan dan menendang ke bawah, mengikuti hukum gravitasi moral yang menyedihkan: hormat pada kekuatan, keras pada yang lemah. Kita bahkan mencintai gelar lebih dari kualitas. Tidak heran birokrasi kita dipenuhi orang-orang yang lebih kaya huruf di kartu nama daripada pikiran di kepalanya.

     Masuk ke ranah takhayul — bagian yang kerap diperlakukan sebagai eksotika budaya, padahal lebih tepat disebut cara bangsa ini berdamai dengan ketidakpastian. Tingkat pendidikan boleh naik, tetapi jumlah orang yang pergi ke dukun ketika gaji hilang tetap stabil. Bahkan yang berpendidikan tinggi pun sering terlihat khusyuk dalam ritual kepercayaan purba. Saya pernah melihat seorang profesor ekonomi dengan tiga gelar luar negeri yang tak berani memulai presentasi sebelum hitungan hari baik, sambil menggenggam satu batu akik dan tiga mantra kecil dari warisan keluarga. Ketika proyektor gagal menyala, ia tidak memanggil teknisi, melainkan menyipitkan mata dan bergumam bahwa “aura ruangan kurang seimbang.” Dunia akademis pun akhirnya menyerah, menunggu ruangan kembali netral sebelum melanjutkan seminar tentang efisiensi kapital.

     Ada keindahan lain pada bangsa ini yang tidak perlu diratapi: bakat artistik. Dari ukiran Dayak hingga dance floor TikTok, dari Bali hingga Naposo Cenderung, dari gamelan hingga laptop EDM — kita memiliki naluri bentuk dan ritme. Sayangnya, keindahan ini jarang tersambung ke disiplin struktural sehingga jarang bertransformasi menjadi industri besar. Seni kita tinggi dalam intuisi, lemah dalam organisasi. Banyak yang bisa menggambar, sedikit yang bisa membangun studio yang bertahan sepuluh tahun.

     Watak berikutnya adalah kelemahan karakter. Karakter adalah hasil dari gesekan panjang antara kesulitan dan prinsip, dan kita tumbuh dalam sejarah yang panjang tanpa kompetisi terbuka dan tanpa institusi yang menuntut integritas. Karakter menjadi barang impor, bukan barang buatan lokal. Kita menghormati orang yang teguh, tetapi tidak pernah menciptakan struktur sosial untuk memproduksinya.

     Ada pula persoalan uang. Hasil hari ini dihabiskan hari ini. Kesejahteraan dipahami sebagai konsumsi, bukan akumulasi. Seorang teman pernah berkata bahwa bangsa ini tidak miskin; ia hanya tidak pernah kenyang. Ketika cicilan motor meningkat, yang bertambah justru rasa bahagia sementara, bukan tabungan masa depan. Menabung sering dianggap tindakan orang pesimis; menghabiskan adalah tanda menikmati hidup. Kapitalisme konsumer menganggap ini berkah. Negara menganggap ini stabilitas. Anak cucu mungkin akan menganggap ini kezaliman.

     Kemalasan struktural mengintai di belakang itu semua. Banyak yang bekerja keras hanya ketika terpaksa. Dalam ruang-ruang obrolan terdengar adagium populer: “ngapain serius, hidup sudah berat.” Humor semacam ini adalah masker kenyamanan atas rendahnya standar usaha. Negara-negara yang tumbuh cepat biasanya punya rasa takut tertinggal; bangsa yang hidup santai punya rasa aman yang sulit dijelaskan — seolah dunia akan selalu menunggu.

     Tukang menggerutu tetapi tidak konfrontatif. Kita pandai menyimpan ketidakpuasan di ruang privat: grup WhatsApp, warung kopi, meja makan, catatan kecil. Namun kita jarang mengutarakannya langsung ke sumber persoalan. Akibatnya, keluhan tumbuh sementara tanggung jawab tak bergerak. Demokrasi pun terjebak menjadi konser keluhan, bukan arena keputusan.

     Kecepatan iri adalah watak lain yang Lubis catat — watak yang kini mendapat mesin turbo bernama media sosial. Ketika seseorang berhasil, muncul desas-desus bahwa ia pasti curang, licik, nepotis, atau punya “jalan belakang.” Iri membantu menjaga kesetaraan ilusi: tidak ada yang boleh terlalu jauh di depan. Namun bangsa yang takut pada kompetisi akan menghasilkan kemiskinan dalam inovasi. Di sini iri bukan sekadar dosa moral, tetapi belenggu ekonomi.

     Pura-pura pandai adalah anak kandung dari gengsi sosial. Mengaku tidak tahu adalah aib. Bertanya adalah indikasi bodoh. Maka kita membangun dunia pengetahuan yang rapuh, penuh jargon dan kutipan, namun dangkal ketika diuji. Seorang pejabat bisa bicara 20 menit tanpa mengatakan apapun, tetapi tetap dianggap cerdas sebab ia mengucapkannya dengan gaya teater. Negeri ini kaya akan informasi namun miskin pada kejernihan.

     Terakhir, kemampuan meniru — yang bisa menjadi potensi bila dibimbing, tetapi menjadi kelemahan bila hanya berhenti pada peniruan. Kita cepat belajar tetapi lambat berimprovisasi. Industri lokal menunggu tren luar, bukan menciptakannya. Dalam banyak sektor, imitasi diperlakukan sebagai prestasi, bukan fase awal menuju kreativitas. Di sini bangsa lain membangun produk, kita membangun versi KW. Lama-lama imitasi menjadi identitas.

     Apakah dua belas watak itu masih ada hari ini? Tentu saja. Di era Orde Baru, watak itu bergerak di bawah tekanan politik. Di era Reformasi, watak itu bergerak tanpa kontrol bak anak kecil yang baru diajak ke mall. Demokrasi membuka banyak kemungkinan, termasuk kemungkinan untuk mempermalukan diri sendiri di depan dunia secara legal.

     Namun sejarah tidak hanya mencatat watak buruk. Setiap bangsa selalu diberi kesempatan kedua—walau tidak selalu ketiga. Pertanyaannya bukan apakah watak ini benar, tetapi apakah kita ingin menguburkannya. Sebab bangsa yang tidak berani mengubur watak buruknya sendiri, suatu hari akan dikubur olehnya.

     Dan itu bukan ancaman politis.

     Itu hanya catatan kaki sejarah. 

                                 ( part 1 of 5 )

     Emansipasi kerap dipahami sebagai kata yang indah: maju, merdeka, modern. Orang senang mengucapkannya karena terdengar bermoral dan progresif. Namun semakin sering kata itu dipakai, semakin besar pula risiko ia menjadi kabur atau malah salah dipahami. Sejarah panjang pembebasan manusia tidak pernah lurus; di banyak tempat, emansipasi justru dipelintir menjadi versi yang lebih aman bagi kekuasaan dan lebih nyaman bagi publik. Hasilnya adalah emansipasi kosmetik—tampak bebas di permukaan, namun tak mengubah struktur yang membuat seseorang terbelenggu sejak awal.

     Salah kaprah pertama yang cukup universal adalah gagasan bahwa 'emansipasi identik dengan akses ekonomi'. Selama perempuan, buruh, atau minoritas bisa bekerja dan menghasilkan uang, dianggap selesai sudah urusan pembebasan. Di Inggris misalnya, gelombang awal feminisme abad ke-20 berjuang keras agar perempuan dapat memasuki dunia kerja. Ketika kesempatan itu terbuka, negara dengan bangga menyebut masyarakatnya telah setara. 

     Tetapi angka statistik menggambarkan cerita berbeda: perempuan kelas pekerja justru tersangkut dalam dua ranah sekaligus. Mereka bekerja sepanjang hari untuk majikan, namun tetap memikul pekerjaan domestik tanpa kompensasi atau redistribusi. Di sektor industri tekstil pada 1960-an, jam kerja perempuan meningkat, tetapi upah dan relasi gender di rumah tetap tidak berubah. Kebebasan ekonomi ternyata hanya memperluas medan kerja tanpa menyentuh pusat persoalan: pembagian kuasa dan beban. Dalam logika ini, emansipasi justru berubah menjadi beban tambahan.

     Salah kaprah berikutnya adalah menjadikan 'emansipasi sebagai soal partisipasi politik'. Negara-negara modern sangat menyukai versi ini karena dapat diukur dan dipamerkan. Ketika perempuan diperbolehkan memilih atau minoritas bisa duduk di parlemen, itu dianggap puncak pembebasan. Amerika Serikat punya banyak momen simbolis: dari Rosa Parks hingga tokoh politik kontemporer keturunan Afrika atau Asia. 

     Tetapi representasi tidak otomatis mengubah struktur rasial dan kelas. Ketika Barack Obama menjadi presiden, banyak orang tergesa menyimpulkan rasisme telah berakhir. Namun angka penahanan massal, diskriminasi perumahan, dan kesenjangan pendidikan tetap bertahan. Simbolisme memberi rasa telah menang padahal medan belum berubah. Emansipasi jenis ini cenderung dangkal—ia merayakan perwakilan tanpa menilai transformasi sistemik.

     Ada pula salah kaprah yang lebih halus: mengubah 'emansipasi menjadi isu moral personal'. Ini sering terjadi di masyarakat dengan tradisi religius kuat. Pembebasan perempuan misalnya dinilai bukan dari kemampuan membuat keputusan, tetapi dari cara berpakaian, cara menjaga kesopanan, atau kemampuan menahan diri. 

     Di beberapa wilayah Timur Tengah, perempuan diperbolehkan bekerja dan belajar, namun tetap diatur ketat dalam ranah moral. Kebebasan mereka diukur bukan dari kuasa atas hidup, tetapi dari keselarasan dengan norma kesopanan tradisional. Struktur tetap sama, hanya narasi yang diperhalus agar tampak sesuai zaman. Emansipasi berubah bentuk menjadi varian moralitas, bukan kesetaraan.

     Pada sisi yang berlawanan, terdapat pandangan modernistik yang menganggap 'emansipasi hanya mungkin jika tradisi dihancurkan'. Di Asia Timur pada abad ke-20, reformis seperti Kemal Atatürk di Turki memaksa transformasi budaya secara atas-bawah dengan membuang simbol tradisional. Perempuan didorong ke ruang publik, tetapi dalam bentuk yang sesuai dengan visi negara. Dalam pendekatan ini, kebebasan dicapai melalui pemutusan dari akar budaya. 

     Namun pendekatan seperti ini menyisakan celah: tidak semua tradisi bersifat menindas dan tidak semua modernitas mengandung pembebasan. Beberapa masyarakat justru menemukan ruang untuk reinterpretasi, bukan destruksi. Di Jepang, unsur tradisional seperti ie (keluarga) dan amae (ketergantungan emosional) diolah ulang sehingga relasi gender tidak berubah setajam di Eropa, tetapi tetap mengalami pergeseran. Emansipasi tidak selalu berarti perang habis-habisan dengan masa lalu.

     Salah kaprah kontemporer yang muncul di era digital adalah ketika 'emansipasi berubah menjadi identitas performatif'. Di media sosial, pembebasan kerap dipentaskan melalui slogan, estetika, dan pilihan simbol. Kaos bertuliskan “The Future is Female” terjual laris, dan perusahaan merasa ikut andil dalam perjuangan perempuan hanya dengan mengubah logo selama satu hari kampanye. 

     Tetapi realitas di balik layar menunjukkan kontras. Sweatshop yang memproduksi kaos pemberdayaan itu sering mempekerjakan perempuan dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Gerakan sosial berubah menjadi komoditas. Semakin gampang dikenali, semakin mudah dijual. Emansipasi dipamerkan, namun pengalaman konkret pembebasan tetap jauh di luar jangkauan.

      Salah kaprah terakhir yang bersifat lebih dalam adalah 'kecenderungan menukar satu penjara dengan penjara lain'. Revolusi Prancis meruntuhkan aristokrasi, lalu melahirkan kekaisaran. Banyak negara pasca-kolonial mengusir kekuatan asing, lalu diperintah oligarki domestik. Di Afrika, gerakan anti-kolonial menghasilkan negara merdeka, tetapi struktur ekonomi tetap dikontrol perusahaan Eropa dan jaringan finansial global. Emansipasi tanpa perubahan struktur hanya mengganti aktor, bukan logika kekuasaan. Kita selalu sibuk bertanya siapa yang berkuasa, dan jarang bertanya mengapa kekuasaan itu cenderung menindas siapapun penggunanya.

     Beberapa hari menuju delapan puluh tahun Indonesia merdeka, media sosial mendadak jadi pasar malam penuh sinisme. Slogan “katanya Indonesia sudah merdeka” menggema, tetapi selalu disambung dengan kata “tapi”—kata yang lebih keras dari sirine peringatan dini gempa bumi, lebih menusuk dari dentuman meriam di medan perang. 

     Katanya merdeka, tapi rakyat membeli beras mahal di negeri yang selama puluhan tahun membanggakan diri sebagai lumbung padi. Di sawah, petani berjuang dengan keringat asin, tetapi di pasar rakyat hanya kebagian beras oplosan yang dicampur entah dengan apa. Merdeka rasa-rasanya kini hanya berarti merdeka untuk menipu perut rakyat sendiri.

     Katanya merdeka, tapi pendidikan masih seperti lotere. Ada yang mati-matian memungut remah demi sekolah, sementara yang sudah masuk ruang kelas justru diperlakukan seperti proyek percobaan: diberi makan siang gratis yang lebih menjadi beban APBN ketimbang menjawab persoalan kualitas guru, laboratorium, atau perpustakaan. Apa gunanya nasi kotak gratis kalau otak tetap lapar?

     Katanya merdeka, tapi dinasti politik tumbuh subur bagai gulma yang menutupi ladang. Oligarki menempel pada kursi kekuasaan seperti lintah yang tidak tahu kenyang. Penjajah asing dulu datang dengan kapal, kini penjajah baru lahir dari rahim bangsa sendiri, lengkap dengan bendera merah putih yang mereka kibarkan dengan bangga.

     Katanya merdeka, tapi hukum hanya tegak lurus ke bawah dan mendadak tumpul ke atas. Penguasa dan kroninya dilayani dengan karpet merah oleh lembaga hukum, sementara rakyat jelata digilas di jalanan hanya karena tak mampu bayar tilang elektronik. Apakah ini wajah keadilan, ataukah sekadar topeng karnaval?

     Katanya merdeka, tapi hutang negara menjulang lebih tinggi dari kepulan abu Semeru saat erupsi. Negeri ini terlihat gagah dengan pembangunan infrastruktur, tetapi fondasinya rapuh karena ditopang tumpukan utang. Anak cucu yang belum lahir sudah dicatat sebagai penanggung jawab cicilan, bahkan sebelum mereka tahu cara berjalan.

     Katanya merdeka, tapi rakyat dibiarkan dijajah oleh situs judi online dan rentenir digital. Teknologi yang seharusnya memerdekakan justru dipakai untuk mengisap darah yang sudah kering. Seakan-akan bangsa ini punya misi suci: melahirkan generasi yang kalah sebelum bertanding, bangkrut sebelum berusaha.

     Katanya merdeka, tapi pajak dipungut bahkan dari hal-hal yang tak masuk akal. Suara burung dikenai pajak keramaian, dan entah besok bayi menangis pun akan dihitung sebagai potensi penerimaan negara. Kalau perlu, suara kambing kentut dijadikan objek pajak demi menambal lubang yang dibuat tikus negara. Beginikah logika bernegara: rakyat dikeruk dari semua sisi, sementara koruptor berpesta di hotel berbintang?

     Katanya merdeka, tapi rakyat diseret oleh algoritma media sosial ke jurang kebodohan massal. Bangsa yang dahulu berdiri dengan darah dan air mata kini rela menanggalkan harga diri, berjoget tolol di depan kamera untuk recehan digital. Apakah ini yang dimaksud Bung Karno ketika berkata, “Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan”? Rasanya tidak. Yang dibangun hanyalah dunia hiburan picisan, di mana kemerdekaan diukur dari jumlah likes dan komentar.

     Namun di atas semua “tapi” itu, ada satu racun yang lebih mematikan, penjajah yang paling setia: korupsi. Inilah kanker stadium akhir yang menjalar ke seluruh tubuh bangsa. Sejak republik ini berdiri, korupsi seakan mendapat hak istimewa, tak bisa ditumpas, selalu menemukan cara untuk hidup. Dari ruang rapat eksekutif hingga bilik legislatif, dari palu sidang yudikatif hingga transaksi kecil di jalanan, semuanya diracuni oleh kolusi, nepotisme, dan keserakahan. 

     Sutan Sjahrir sudah memperingatkan sejak awal bahwa kemerdekaan hanya bisa bertahan bila dijaga dengan kejujuran. Baginya, kebebasan yang dilacurkan oleh korupsi tidak lebih dari perbudakan berkedok merdeka. Tan Malaka, dengan pedang logikanya, menulis dalam Madilog bahwa bangsa yang tak bisa berpikir jernih akan selalu dijajah—bahkan oleh dirinya sendiri. 

     Dan bukankah itu yang terjadi hari ini? Kita bukan hanya dijajah asing, kita dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh mentalitas korup yang dianggap biasa. Pramoedya Ananta Toer menambahkan tamparan lebih keras: bangsa yang tidak menghargai dirinya sendiri layak diperlakukan seperti sampah oleh dunia. Apa lagi yang lebih jelas dari potret bangsa yang rela dirampok oleh para pemimpinnya sendiri, lalu tetap memberikan tepuk tangan?

     Dan pada titik ini, suara Soe Hok Gie menggema, membelah kabut ketidakpastian. “Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.” Kalimat itu bukan sekadar tulisan di buku harian, melainkan cambuk bagi mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan. 

     Bangsa ini tak butuh macan kertas yang berteriak di panggung tetapi mengembik di hadapan oligarki. Yang dibutuhkan adalah macan sejati, pemimpin yang berani diasingkan, yang rela kehilangan kursi demi menjaga nurani, yang aumannya membuat para koruptor gemetar hingga ke sum-sum tulang.

     Ki Hajar Dewantara mengajarkan, “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.” Namun hari ini yang terjadi sebaliknya: di depan memberi teladan busuk, di tengah membangun karso kepalsuan, di belakang mendorong rakyat masuk ke jurang.

     Delapan puluh tahun merdeka bukan usia muda. Seharusnya bangsa ini sudah matang, sudah mampu bercermin dengan jujur. Namun yang tampak di cermin hanyalah wajah seorang tawanan yang berdandan sebagai peraya ulang tahun. Merdeka yang disandera korupsi hanyalah kemerdekaan palsu. Merdeka yang dijajah oligarki hanyalah ilusi. Merdeka yang dihancurkan kebodohan hanyalah upacara tanpa jiwa.

     Maka, merdeka harus direbut lagi, dari tangan kita sendiri. Merdeka dari korupsi yang mengalir di nadi bangsa. Merdeka dari hutang yang menjerat, dari pajak tolol, dari algoritma yang membodohi, dari oligarki yang mencekik. Hanya ketika bangsa ini berani menumbangkan semua itu, barulah teriakan “Merdeka!” tidak terdengar sebagai parodi, tetapi sebagai kenyataan yang hidup.

     Merdeka!

     Batu, dalam banyak kebudayaan, bukan hanya benda beku tanpa suara. Ia adalah penanda umur panjang, keteguhan, dan kadang juga saksi atas manusia yang datang silih berganti. Batu nisan, candi, prasasti—semuanya menyandarkan ingatan kolektif kita pada benda keras itu. Maka tidak aneh bila karst, yang terbentuk dari batu kapur berusia ratusan juta tahun, dapat dibaca sebagai simbol kebangsaan: ia diam, tetapi menyimpan cerita yang lebih tua daripada republik ini sendiri.

     Namun, dalam imajinasi sehari-hari, “gunung kapur” sering hanya berarti lahan tandus, bebatuan tak bernilai, atau lokasi tambang semen. Narasi nasional kita jarang mengangkat karst sebagai sesuatu yang agung. Padahal, dari perspektif geologi, Indonesia adalah salah satu negeri karst tropis terkaya di dunia. Dari Gunung Sewu di selatan Jawa hingga pegunungan Maros-Pangkep yang meliputi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (Babul), bentang karst kita bukan sekadar latar belakang, melainkan nadi ekologis yang menopang kehidupan.

     Jika air adalah sumber hidup, maka karst adalah pustaka yang menyimpannya. UNESCO bahkan menempatkan kawasan karst tropis seperti Babul dalam daftar warisan dunia potensial karena nilai ekologis, budaya, dan estetisnya (UNESCO, 2019). Tetapi, dalam ruang nasional, karst belum menjadi bagian dari simbol kebanggaan yang kita rayakan bersama. Kita lebih cepat mengasosiasikan sawah dengan identitas agraris, atau laut dengan “poros maritim”, sementara batu kapur tetap dianggap pinggiran.

     Kisah bangsa, pada dasarnya, selalu lahir dari simbol. Jepang punya Fuji, India punya Himalaya, Mesir punya Nil, dan kita? Kita punya banyak, tapi kadang kita sendiri bingung memilih. Karst sebetulnya menawarkan simbol yang tidak kalah kuat: ia membentang luas di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan Papua. Ia menjadi rumah bagi lukisan gua tertua di dunia, sekitar 45.000 tahun, yang ditemukan di gua Leang Tedongnge di Maros (Aubert et al., 2021). Itu bukan sekadar cat di dinding batu, melainkan tanda bahwa Indonesia sejak awal sudah menjadi pusat imajinasi manusia.

     Sayangnya, alih-alih merawat karst sebagai warisan simbolis, kita sering memperlakukan batu kapur hanya sebagai bahan baku semen. Dalam debat publik, karst muncul sebagai “masalah izin tambang”, bukan sebagai ruang kultural. Maka, narasi yang seharusnya mengangkat martabat berubah menjadi narasi konflik. Seolah-olah karst hanya ada untuk diperebutkan antara negara, industri, dan warga.

     Padahal, dalam dunia yang dilanda krisis iklim dan kekurangan air, karst bisa menjadi citra kebangsaan baru: bangsa yang mampu merawat gudang air tropis. Narasi semacam itu akan lebih relevan daripada sekadar slogan pembangunan. Sebab karst bukan hanya soal batu, tetapi juga tentang air, pangan, budaya, dan sejarah panjang manusia yang berinteraksi dengannya.

     Jika sawah adalah lambang kedaulatan pangan, laut lambang perdagangan, maka karst dapat menjadi lambang keberlanjutan ekologi. Dari Babul yang penuh gua kupu-kupu hingga Gunung Sewu yang diakui UNESCO sebagai Global Geopark, karst menyimpan potensi untuk menjadi ikon kebangsaan. Tetapi agar itu terjadi, kita perlu mengubah cara pandang: karst bukan beban, bukan pula sekadar tambang, melainkan pusaka.

     Seperti prasasti yang mengukir nama raja agar tidak dilupakan, karst seharusnya menjadi prasasti ekologis bangsa ini. Ia adalah narasi kebangsaan yang tidak dibangun oleh pidato atau slogan, melainkan oleh tetes air yang perlahan melubangi batu, oleh fosil yang terpendam, oleh lukisan purba yang bertahan puluhan ribu tahun. Semua itu adalah “teks” yang menunggu untuk dibaca bersama.

     Maka, menempatkan karst dalam imajinasi kebangsaan berarti menempatkan keberlanjutan di jantung cerita kita sebagai bangsa. Sebab tanpa air dari karst, sawah kering; tanpa gua karst, sejarah peradaban kita hilang; tanpa perlindungan karst, generasi mendatang hanya mewarisi lubang tambang. Sebaliknya, jika karst dijaga, ia dapat menjadi simbol kebijaksanaan: bangsa yang tidak sekadar hidup di atas tanah, tetapi mampu membaca batu sebagai kitab kehidupan.

     Karst, akhirnya, bukan sekadar batu kapur yang rapuh, melainkan cermin bagi bangsa: rapuh jika dikeruk, kuat jika dirawat. Dan mungkin, di situlah pelajaran terbesar: bangsa yang belajar dari karst akan tahu bahwa kekuatan tidak selalu datang dari suara keras, melainkan dari kesabaran yang menetes perlahan.

Daftar Pustaka

1. Aubert, M., et al. (2021). Earliest known cave art: a hand stencil from Sulawesi, Indonesia. Science Advances, 7(3), eabd4648.
2. Badan Geologi. (2017). Atlas Karst Indonesia. Bandung: Kementerian ESDM.
3. Cahyadi, T. A., & Suryatmojo, H. (2020). “Peran Karst dalam Sistem Hidrologi dan Kedaulatan Air di Indonesia.” Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia, 8(2), 45–59.
4. LIPI. (2019). Karst dan Kehidupan: Potensi, Ancaman, dan Strategi Pengelolaan. Jakarta: LIPI Press.
5. UNESCO. (2019). World Heritage Tentative List: Maros-Pangkep Karst. Paris: UNESCO.
6. Whitten, T., Mustafa, M., & Henderson, G. S. (2002). The Ecology of Sulawesi. Hong Kong: Periplus Editions.