Hero Fitrianto

     Nama Tan Malaka hari ini beredar seperti diskon musiman: muncul ramai, dielu-elukan, lalu perlahan menghilang setelah algoritma bosan. Kutipannya dipajang rapi, dipoles, diberi latar belakang estetik—siap dikonsumsi tanpa risiko. Seolah-olah gagasan bisa dipakai seperti parfum: cukup disemprotkan, lalu kita ikut harum oleh sejarah.

     Tidak ada yang benar-benar ingin tahu bagaimana kalimat-kalimat itu lahir.

     Tidak ada yang ingin terlalu lama membayangkan seorang manusia yang menulis sambil berpindah-pindah, menghindari penangkapan, hidup dari ketidakpastian yang tidak romantis sama sekali. Menulis bukan di kafe dengan colokan listrik dan Wi-Fi, tetapi di sela-sela kemungkinan ditangkap atau mati. Kertas bukan medium ekspresi, tapi medan pertaruhan. Pikiran bukan konten, tapi risiko.

     Membayangkan itu terlalu mahal. Terlalu mengganggu kenyamanan.

     Maka yang tersisa adalah versi jinaknya: kutipan yang sudah disterilkan dari konteks, dibagikan dengan penuh semangat, lalu diakhiri dengan ritual kecil yang sakral—melirik angka. Berapa yang suka, berapa yang membagikan, berapa yang mengomentari. Sebuah bentuk perenungan baru: refleksi yang diukur dalam notifikasi.

     Ada sesuatu yang nyaris lucu, jika tidak terasa tragis.

     Orang-orang mengutip Tan Malaka seolah sedang melanjutkan perjuangan. Padahal yang mereka lanjutkan mungkin hanya trafik. Mereka tidak sedang berhadapan dengan kekuasaan, hanya dengan sepi—dan bahkan sepi itu pun kini bisa diatasi dengan sedikit optimasi waktu unggah.

     Jika dulu kekuasaan harus repot-repot membungkam, hari ini tidak perlu. Tidak ada pelarangan buku yang dramatis, tidak ada pengasingan yang heroik. Cukup beri semua orang panggung kecil, sedikit perhatian, dan ilusi bahwa suara mereka penting. Sisanya akan berjalan otomatis.

     Algoritma bekerja lebih halus daripada polisi rahasia.

     Ia tidak menangkap siapa pun. Ia hanya mengarahkan, membelokkan, menghibur, lalu perlahan meninabobokan. Orang-orang tetap berbicara, tetap merasa kritis, tetap merasa melawan—tanpa pernah benar-benar keluar dari lingkaran yang sama. Mereka bergerak, tapi seperti roda hamster: cepat, lelah, dan tidak ke mana-mana.

     Dan di tengah semua itu, nama Tan Malaka terus dipanggil.

     Bukan untuk dihidupi, tapi untuk ditemani.

     Seperti jimat kecil yang digenggam agar terlihat berani, tanpa pernah benar-benar ingin berjalan di jalan yang ia tempuh. Karena di ujung jalan itu tidak ada panggung, tidak ada angka, tidak ada validasi—hanya kesunyian yang keras kepala, dan keberanian yang tidak bisa dipalsukan.

     Mungkin yang paling menggelisahkan bukan bahwa kita lupa.

     Tapi bahwa kita ingat—dengan cara yang begitu aman, begitu nyaman, sampai-sampai kehilangan alasan mengapa ia dulu harus berbahaya.

     Ada kalimat yang terasa seperti tamparan halus namun sulit dilupakan dari Tan Malaka: kematian sejatinya bukan semalam tanpa makan, melainkan sehari tanpa berpikir. Kalimat itu berdiri tegak seperti seruan—seolah hidup manusia diukur dari nyala akalnya, dari keberaniannya meragukan, mempertanyakan, dan menolak tunduk pada dunia yang dianggap sudah selesai.

     Namun manusia, jika ditelusuri lebih dalam, tidak pernah benar-benar dibangun di atas akal terlebih dahulu. Ia tumbuh dari sesuatu yang lebih tua, lebih liar, dan lebih diam: emosi. Jauh sebelum manusia mampu merumuskan gagasan, ia sudah bisa takut, mencintai, marah, dan berharap. Evolusi tidak membentuk kita sebagai makhluk yang berpikir, melainkan sebagai makhluk yang bertahan—dan yang menjaga keberlangsungan itu bukan logika, melainkan perasaan.

     Akal, dalam banyak hal, datang seperti tambahan yang terlambat. Ia menyusul, merapikan, memberi nama pada sesuatu yang sudah lebih dulu bekerja tanpa bahasa. Bahkan keputusan yang tampak rasional pun sering kali hanya pembenaran yang halus atas dorongan yang lebih dalam. Manusia tahu banyak hal, tetapi tetap melakukan yang lain. Bukan karena ia tidak mampu berpikir, melainkan karena ia digerakkan oleh sesuatu yang lebih purba dari pikiran itu sendiri.

     Ironisnya, justru dari wilayah emosi itulah lahir apa yang kita anggap sebagai puncak pemikiran manusia. Filsafat sering tumbuh dari kegelisahan yang tidak menemukan tempat. Sains berakar pada rasa ingin tahu yang tak mau diam. Seni lahir dari luka, rindu, atau kekosongan yang mencari bentuk. Pikiran bukan sumber pertama—ia lebih mirip alat yang menyusun dan menyalurkan energi yang datang dari kedalaman yang lebih gelap.

     Di titik ini, kalimat Tan Malaka tidak sepenuhnya gugur, tetapi berubah maknanya. Ia bukan lagi deskripsi tentang bagaimana manusia bertahan hidup, melainkan tentang bagaimana manusia menjaga martabatnya. Tanpa berpikir, manusia tetap hidup—tetapi mudah digerakkan, mudah dibentuk, mudah dijadikan bagian dari arus yang tidak ia pahami. Tanpa emosi, manusia mungkin tetap berpikir—tetapi kehilangan alasan untuk bergerak.

     Maka manusia berdiri di antara dua arus yang tidak pernah benar-benar berdamai. Di bawah, mengalir sungai purba yang membawa naluri dan perasaan. Di atas, berdiri bangunan rapuh bernama rasio yang mencoba memberi arah. Sebagian besar waktu, sungai itu menang—ia membawa manusia ke mana saja tanpa banyak tanya. Namun di saat-saat tertentu, dari bangunan itu, seseorang menyalakan cahaya kecil, dan untuk sesaat arah arus berubah.

     Barangkali hidup tidak pernah sekadar tentang berpikir atau merasa. Ia terjadi ketika keduanya saling menyalakan: emosi memberi api, pikiran memberi arah. Tanpa arah, api hanya membakar. Tanpa api, arah hanya menjadi garis dingin di atas peta. Dan manusia, dengan segala keganjilannya, terus berjalan di antara keduanya—kadang sadar, sering kali tidak, tetapi selalu bergerak.

     Halal bi halal itu selalu terasa seperti sesuatu yang sederhana—terlalu sederhana, bahkan—sehingga kita jarang benar-benar berhenti untuk menatapnya lebih lama. Ia lewat setiap tahun, seperti angin yang hafal jalan pulang, membawa kalimat yang sama, gestur yang sama, dan mungkin juga rasa yang tidak selalu sama.

     Ia terdengar seperti istilah Arab, seolah punya akar yang dalam di tanah Timur Tengah. Tapi justru di situlah ia diam-diam menyimpan keunikannya: ia lahir di sini, tumbuh di antara gang-gang sempit, ruang tamu, aula kantor, hingga lapangan-lapangan tempat orang berkumpul tanpa banyak alasan selain ingin merasa kembali terhubung. “Halal” menjadi kata kunci—yang dilepaskan, yang dibolehkan, yang tidak lagi dibebani. Ketika diulang menjadi halal bi halal, ia seperti gema yang memantul: bukan hanya aku membebaskanmu, tapi kita saling membebaskan diri dari sesuatu yang mungkin sudah lama terlalu berat untuk terus dibawa.

     Namun yang benar-benar ada dari halal bi halal bukanlah kata-katanya. Ia tidak hidup dalam kamus, melainkan di antara manusia. Ia hadir dalam jeda kecil sebelum jabat tangan, dalam tatapan yang menghindar lalu kembali, dalam senyum yang sedikit dipaksakan tapi tetap diusahakan. Ia tidak memiliki tubuh, tapi kita bisa merasakannya—seperti udara lembap setelah hujan, tidak terlihat tapi menempel di kulit.

     Ia adalah ritus, tapi bukan ritus yang sepenuhnya sakral. Ia juga bukan sekadar kebiasaan duniawi. Ia berdiri di tengah-tengah, seperti jembatan bambu yang dibangun seadanya namun terus dilalui karena semua orang diam-diam tahu: kita perlu menyeberang.

     Dalam sejarahnya, ia tidak turun sebagai perintah yang kaku. Ia lebih mirip kesepakatan yang perlahan menemukan bentuknya sendiri. Sering disebut bahwa gagasan ini pernah disentuh oleh Wahid Hasyim, lalu dipopulerkan dalam konteks politik oleh Soekarno—sebagai cara meredakan ketegangan tanpa harus memperpanjang konflik. Sebuah jalan memutar yang khas: tidak langsung menyelesaikan masalah di pusatnya, tapi melembutkan tepi-tepinya sampai ia tidak lagi terasa tajam.

     Di titik itu, halal bi halal menjadi lebih dari sekadar tradisi. Ia berubah menjadi semacam teknologi sosial—cara halus untuk mengelola luka tanpa perlu membukanya terlalu lebar. Cara untuk mengatakan, “kita lanjut saja,” tanpa harus mengurai seluruh benang kusut yang ada.

     Seiring waktu, ia tumbuh. Dari ruang keluarga yang hangat dan penuh nama, ia merambah ke ruang-ruang institusional yang lebih dingin dan anonim. Di kantor, di sekolah, di organisasi, ia menjadi agenda. Disiapkan, dijadwalkan, kadang dipaksakan untuk terasa khidmat. Ada sambutan, ada konsumsi, ada barisan orang yang saling berjabat tangan seperti antrean panjang yang tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang ditunggu.

     Maknanya pun ikut bergeser. Ia tidak lagi selalu tentang hubungan personal, tapi tentang menjaga permukaan agar tetap tenang. Tentang memastikan tidak ada gelombang yang terlalu besar untuk mengganggu jalannya sistem.

     Di organisasi pencinta alam, misalnya, halal bi halal punya warna yang sedikit berbeda. Ia sering tidak berlangsung di ruang ber-AC atau aula dengan kursi tersusun rapi, tapi di tanah yang kadang masih basah oleh sisa hujan semalam. Di antara carrier yang belum dibersihkan, tali-temali yang digulung seadanya, dan sepatu yang masih menyimpan lumpur dari perjalanan terakhir.

     Di sana, orang-orang yang mungkin pernah berselisih di jalur pendakian—tentang keputusan rute, tentang ego yang muncul di ketinggian, tentang siapa yang merasa paling benar ketika badai datang—bertemu kembali dalam suasana yang lebih datar. Tidak selalu ada kata maaf yang diucapkan dengan jelas. Kadang hanya ada tawaran kopi panas dari kompor kecil, atau tepukan di bahu yang sedikit lebih lama dari biasanya.

     Dan anehnya, itu cukup.

     Seperti gunung yang tidak pernah benar-benar menyimpan dendam, mereka belajar bahwa konflik sering kali hanya bagian dari perjalanan, bukan sesuatu yang harus dibawa pulang terlalu lama. Halal bi halal di sana terasa lebih sunyi, tapi justru lebih jujur. Tidak banyak kata, tapi banyak yang dilepaskan.

     Lalu kita sampai pada fase yang lebih modern, di mana halal bi halal menjadi semakin ringan—atau mungkin terlalu ringan. Ia hadir dalam pesan berantai, dalam unggahan media sosial, dalam kalimat “mohon maaf lahir dan batin” yang dikirim ke ratusan kontak sekaligus. Tidak ada lagi tatapan, tidak ada jeda, tidak ada canggung. Semua menjadi cepat, efisien, dan sedikit kosong.

     Seperti kata yang terlalu sering diucapkan hingga kehilangan beratnya sendiri.

     Namun ia tidak hilang.

     Di balik semua formalitas dan repetisi itu, halal bi halal tetap menyisakan ruang kecil untuk sesuatu yang nyata. Dalam satu keramaian, bisa saja ada dua orang yang benar-benar sedang menyelesaikan sesuatu yang selama ini mengendap. Dalam satu barisan panjang, bisa saja ada satu jabat tangan yang terasa berbeda—lebih hangat, lebih lama, lebih jujur.

     Mungkin di situlah ia bertahan.

     Karena pada akhirnya, halal bi halal memperlihatkan sesuatu yang agak ganjil tentang manusia: kita membutuhkan momen kolektif untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan kapan saja. Meminta maaf. Mengakui kesalahan. Melepaskan beban.

     Tapi kita jarang melakukannya sendirian.

Kita butuh kalender. Kita butuh tradisi. Kita butuh keramaian sebagai tameng kecil dari rasa malu.

     Dan di antara semua itu, ketika kebisingan mulai mereda, tersisa satu momen yang sederhana—dua manusia yang berhenti sejenak dari keinginan untuk menjadi benar, lalu memilih sesuatu yang lebih ringan.

     Menjadi lega.

      Ada masa ketika kemarahan terasa jernih. Ketika seorang mahasiswa berdiri di tengah kabut politik dan berkata ingin merdeka, ia tahu betul siapa yang sedang ia lawan. Negara yang menua dalam otoritarianisme. Kekuasaan yang membatu. Aparat yang berseragam, jelas bentuknya. Musuh bisa ditunjuk.

     Soe Hok Gie berdiri di zaman itu. Ia menolak menjadi bagian dari massa yang mabuk slogan. Ia menolak diam ketika banyak orang memilih aman. Baginya, merdeka bukan sekadar lepas dari kolonialisme, bukan pula sekadar mengganti rezim. Merdeka adalah keberanian untuk tetap berpikir ketika arus ingin menyeret kita menjadi gema.

     Pertanyaannya sekarang memang terasa getir: apakah teriakan itu masih punya gema di zaman ketika orang tak lagi sibuk membela benar atau salah, melainkan sibuk membela atensi?

     Dulu, ketidakadilan berwajah keras. Hari ini, ia sering berwajah algoritma. Dulu orang takut pada tentara. Sekarang orang takut pada sepi. Pada tidak dilihat. Pada tidak viral. Pada tenggelam di lautan konten yang terus menggulung. Kita hidup di ekosistem di mana perhatian adalah mata uang, dan martabat sering ditukar dengan klik.

     Platform seperti Meta Platforms (induk dari Facebook dan Instagram) tidak pernah secara eksplisit meminta siapa pun menjadi badut digital. Tetapi sistem insentifnya begitu halus dan efektif. Ia memberi gula pada yang paling cepat menarik perhatian, bukan pada yang paling dalam berpikir. Akhirnya lahirlah generasi yang tidak lagi bertanya “apa yang benar?”, melainkan “apa yang laku?”

     Di sini letak pergeseran psikologisnya.

     Psikologi lama—yang melahirkan eksistensialisme—berangkat dari kesadaran akan absurditas, keterasingan, dan tanggung jawab personal. Jean-Paul Sartre berbicara tentang kebebasan sebagai beban. Albert Camus menulis tentang pemberontakan sebagai cara menjaga martabat di dunia yang tak masuk akal. Mereka hidup di tengah perang, ideologi besar, totalitarianisme. Ancaman mereka konkret. Maka eksistensialisme mereka keras, maskulin, kadang getir.

     Tetapi apakah dunia kita hari ini kurang absurd?

     Kita tidak lagi hidup dalam rezim tunggal yang membungkam. Kita hidup dalam kebisingan kolektif yang membuat suara jernih sulit terdengar. Dulu orang bisa dipenjara karena berbicara. Sekarang orang berbicara terus-menerus sampai makna itu sendiri dipenjara oleh kebisingan.

     Post-truth bukan sekadar kebohongan. Ia adalah keadaan di mana kebenaran kehilangan daya tarik emosional dibanding narasi yang lebih memancing amarah atau simpati instan. Dalam kondisi seperti ini, merdeka secara ontologis—merdeka sebagai kesadaran akan diri dan tanggung jawab—menjadi lebih sulit, bukan lebih mudah.

     Karena kini yang menjajah bukan hanya negara, tetapi sistem simbolik. Bukan hanya kekuasaan formal, tetapi logika viralitas.

     Apakah psikologi lama masih relevan?

     Saya kira justru semakin relevan, tetapi harus dibaca ulang. Eksistensialisme tidak lagi cukup berhenti pada “aku memilih”. Hari ini pertanyaannya lebih rumit: apakah aku sungguh memilih, atau aku dipilih oleh algoritma? Apakah kemarahanku murni refleksi etis, atau sekadar hasil kurasi timeline? Apakah apatisme itu sikap filosofis, atau kelelahan dopamin?

     Mengikuti arus hari ini sering tidak terasa seperti menyerah. Ia terasa seperti bertahan hidup. Menjadi konten kreator murahan bukan selalu karena orang tidak punya martabat; sering kali karena ekonomi menekan dan sistem memberi insentif yang sempit. Di sini kita perlu jujur: tidak semua yang hanyut adalah pengkhianat nilai. Banyak yang sekadar lelah.

     Namun tetap saja ada perbedaan antara bertahan hidup dan menjual kesadaran.

     Soe Hok Gie mungkin akan bingung melihat zaman ini. Ia mungkin tidak akan menulis pamflet tentang algoritma. Tetapi saya kira satu hal akan tetap ia pertahankan: kebencian pada kemunafikan kolektif. Ia tidak tahan pada masyarakat yang tahu ada yang salah tetapi memilih diam karena nyaman. Dan di situ, ia masih sangat relevan.

     Karena hari ini, korupsi bukan hanya soal uang negara yang bocor. Ia juga soal kesadaran yang bocor. Politik yang dangkal. Kebijakan yang dipoles citra. Rakyat yang marah seminggu lalu, lalu lupa karena ada tren baru. Atensi bergerak lebih cepat dari akal sehat.

     Merdeka dalam arti ontologis berarti mampu berdiri di tengah arus tanpa otomatis ikut hanyut. Bukan berarti selalu melawan dengan spanduk, tetapi mampu menjaga jarak dari histeria kolektif. Mampu mengatakan, “aku tidak akan menjadikan kebodohan sebagai komoditas.” Itu bentuk pemberontakan yang sunyi, tetapi mungkin lebih radikal dari demo viral.

     Kita memang hidup di zaman cair. Identitas cair. Kebenaran cair. Opini berubah secepat scroll jempol. Tetapi justru dalam dunia cair, orang yang memiliki kedalaman menjadi jangkar. Tidak banyak, mungkin. Tidak populer, sering kali. Tetapi peradaban selalu diselamatkan oleh minoritas yang tidak menyerahkan pikirannya.

     Apatisme dan mengikuti arus bukan fenomena baru. Ia hanya berganti medium. Dahulu orang mengikuti arus ideologi. Hari ini orang mengikuti arus algoritma. Struktur batinnya sama: takut sendirian, takut berbeda, takut kehilangan tempat.

     Maka pertanyaan bukan lagi apakah psikologi lama relevan. Pertanyaannya: apakah kita berani memperbaruinya? Apakah kita berani mendidik kesadaran digital sebagai bagian dari etika? Apakah kita berani mengajarkan anak-anak bahwa merdeka bukan berarti bebas mengunggah apa saja, tetapi bebas dari kebutuhan untuk selalu dilihat?

     Merdeka bukan status politik. Ia adalah kondisi batin yang langka.

     Di zaman ketika atensi lebih mahal dari integritas, orang yang memilih jujur akan terlihat aneh. Di zaman ketika kebisingan lebih menguntungkan dari kedalaman, orang yang berpikir akan terlihat lambat. Tetapi mungkin justru di situlah bentuk kemerdekaan baru: keberanian untuk tidak tergesa-gesa menjadi konten.

     Soe Hok Gie pernah berdiri di tengah zamannya dan menolak larut. Zaman kita berbeda, tetapi tantangannya serupa: apakah kita akan menjadi arus, atau menjadi manusia yang sadar sedang berdiri di dalam arus?

     Itu bukan soal romantisme masa lalu. Itu soal keberanian hari ini.

     Ada sesuatu yang memalukan dalam gagasan bahwa sebuah bangsa hanya akan belajar setelah hancur. Itu berarti bangsa itu tidak lagi memiliki martabat sejarah; ia hanya memiliki naluri bertahan hidup yang paling rendah. Setiap bangsa berhak untuk gagal, tetapi tidak semua bangsa berhak untuk menyerah sebelum mencoba. Dan karena itu mari kita berbicara tentang formasi sunyi—jalan yang tidak glamor, tidak heroik, tetapi juga tidak memalukan. Jalan yang tidak meminjam bahasa utopia, tidak berkubang dalam slogan, dan tidak membutuhkan romantisasi pengorbanan.

     Sejarah bangsa-bangsa selalu digerakkan oleh minoritas yang tidak berisik. Nietzsche menyebut mereka “aristokrasi jiwa”—bukan aristokrasi harta atau gelar, tetapi aristokrasi yang terbentuk dari disiplin, keberanian, dan kesabaran. Mereka bekerja terlalu dalam untuk diperhatikan dan terlalu lambat untuk dijadikan siaran langsung. Dalam tradisi Islam klasik, kita mengenal istilah rijâl al-ghaib, mereka yang berjalan tanpa nama. Dalam tradisi republik Prancis, mereka disebut corps intermédiaires, lapisan penghubung antara individu dan negara yang menjaga republik dari oligarki. Dalam dunia modern, istilahnya lebih sederhana: orang-orang yang tidak mencari tepuk tangan.

     Formasi sunyi dimulai dari individu yang menolak ketergesa-gesaan. Kita hidup di negeri yang mencintai hasil instan: gelar instan, jabatan instan, pencerahan instan, kesimpulan instan. Masyarakat kita lebih sering memuja performa daripada proses. Seorang penipu publik lebih dihormati apabila ia tampil percaya diri di depan kamera dibanding seorang pekerja jujur yang tidak pandai berbicara. Kita mengira kecerdasan adalah retorika, pengabdian adalah pencitraan, dan perubahan adalah trending topic. Padahal perubahan yang sesungguhnya selalu dimulai dengan ritme yang membosankan: bangun, bekerja, membaca, berpikir, mengulang. Bukan disiplin ideologis, tetapi disiplin ritmis.

     Musuh utama bangsa ini bukan oligarki, bukan kapitalisme buruk, bukan politisasi agama. Semua itu hanya gejala. Musuhnya lebih mendalam: mental “asal jalan”. Itu penyakit yang menghalangi bangsa dari membangun struktur yang tahan lama. Itulah yang membuat filsuf Italia seperti Antonio Gramsci begitu terobsesi pada “kebiasaan kolektif”—kebiasaanlah yang melahirkan hegemoni; bukan pidato. Dan sebelum seseorang bekerja pada kebiasaan kolektif, ia harus terlebih dahulu menundukkan kebiasaan buruk dalam dirinya sendiri. Tidak ada reformasi nasional yang dimulai sebelum reformasi pribadi.

     Namun satu individu tidak akan cukup. Formasi sunyi terjadi ketika orang-orang yang disiplin bertemu satu sama lain. Mereka tidak perlu banyak bicara. Mereka membaca lebih banyak daripada berbicara, dan berpikir lebih dalam daripada tampil. Mereka tidak mudah terjebak dalam teater politik yang dirancang untuk membuat kita lupa bahwa republik adalah kerja panjang, bukan tontonan. Namun para individu seperti ini sering terpecah, berjalan sendiri-sendiri dalam kota yang padat tapi kesepian. Formasi sunyi bukan organisasi—organisasi terlalu cepat berubah menjadi kompetisi posisi dan logo. Ia bukan gerakan massa—massa terlalu cepat mencari juru bicara karismatik. Formasi sunyi adalah jaringan kepercayaan kecil: dua orang di perpustakaan daerah yang saling bertukar buku; tiga mahasiswa di kamar kos yang berdiskusi tentang problem institusi; seorang perajin yang membaca buku ekonomi lalu mengubah cara ia mengajar muridnya; seorang guru desa yang mengajari siswanya mencintai presisi; seorang pekerja bengkel yang mulai mengajarkan disiplin kerja tanpa menggurui siapa pun.

     Mereka tidak memiliki manifesto. Yang mereka miliki adalah ritme, kontinuitas, dan kejelasan tujuan: memperbaiki cara berpikir dan cara bekerja. Hannah Arendt mengingatkan bahwa totalitarianisme lahir bukan dari kebencian ideologis semata, tetapi dari “ketidakmampuan berpikir”—inability to think. Oleh karena itu kemampuan berpikir bukan sekadar kegiatan intelektual, tetapi benteng politik.

     Formasi sunyi tidak berhenti pada gagasan. Ia membangun struktur. Struktur itu kadang sangat remeh bagi mata yang hanya mengukur hal-hal besar: datang tepat waktu, mematuhi tenggat, menolak menipu pelanggan, menahan diri untuk tidak mencuri uang publik walau bisa, menjaga kualitas sesuatu walau tidak ada yang melihatnya. Poin-poin seperti ini terdengar banal sampai kita menyadari bahwa negara-negara yang berhasil—Jepang, Finlandia, Korea Selatan—tidak mungkin eksis tanpa prasyarat banal tersebut. Nurcholish Madjid pernah mengatakan bahwa bangsa ini selalu berusaha memecahkan problem besar tanpa menyelesaikan syarat dasar. Kita ingin demokrasi tanpa hukum, meritokrasi tanpa etos, inovasi tanpa disiplin, kemakmuran tanpa industri. Tidak mengherankan jika hasilnya adalah sandiwara panjang yang melelahkan.

     Perubahan yang cepat selalu rapuh. Revolusi kadang memotong kepala, tetapi jarang membangun institusi. Yang lambat justru tidak bisa dibalikkan. Seseorang tidak bisa mengajari bangsa untuk menghormati waktu hanya melalui undang-undang; ia harus melatih orang-orang yang kelak akan berada di ruang rapat kementerian, forum desa, ruang kelas, studio seni, majelis hakim, laboratorium, bengkel kerja, dan meja redaksi. Tanpa panggung, tanpa bendera, tanpa narasi heroik. Mereka bukan “revolusioner”, mereka hanya manusia yang tidak bisa dibeli. Itu jauh lebih berbahaya bagi oligarki.

     Formasi sunyi tidak menjanjikan kemenangan. Ia hanya menjanjikan martabat dalam perjuangan. Itulah satu-satunya cara untuk tidak menjadi bangsa yang memalukan di hadapan sejarah. Sebuah bangsa dinilai bukan dari apakah ia menang, tetapi dari cara ia berusaha untuk tidak menjadi rendah. Dan jika kita bertanya siapa yang memulai, jawabannya selalu sama: yang pertama adalah orang yang berani berhenti menjadi bagian dari kebohongan kolektif. ( part 6 of 6 )

     Emansipasi selalu dimulai dari sebuah keganjilan yang lama dibiarkan. Sesuatu terasa tidak adil, tetapi diterima sebagai kebiasaan. Sesuatu terasa menekan, namun diwariskan sebagai nasib. Pada titik tertentu, keganjilan itu tidak lagi bisa didiamkan. Ia berubah menjadi pertanyaan yang pelan, lalu menjadi keberanian yang tidak sopan: mengapa hidup harus ditentukan oleh orang lain?

     Di situlah emansipasi lahir. Bukan sebagai slogan, bukan sebagai jargon akademik, melainkan sebagai gerak kesadaran. Ia adalah usaha keluar dari kurungan—kurungan hukum, kurungan sosial, dan yang paling sulit: kurungan pikiran. Emansipasi tidak selalu tampak sebagai revolusi besar; sering kali ia hadir sebagai pergeseran cara melihat diri sendiri dan dunia. Seseorang yang semula percaya bahwa posisinya memang “sudah seharusnya” rendah, tiba-tiba menyadari bahwa keyakinan itu dibangun, diajarkan, dan dipelihara oleh sistem yang diuntungkan olehnya.

     Dalam sejarah, emansipasi kerap muncul melalui konflik. Pembebasan budak, gerakan perempuan, perjuangan buruh, dekolonisasi bangsa-bangsa—semuanya lahir dari ketegangan antara yang ingin menentukan hidupnya sendiri dan yang merasa berhak menentukan hidup orang lain. Tidak ada emansipasi yang datang dengan wajah ramah. Ia selalu dianggap mengganggu ketertiban, merusak tradisi, atau mengancam moral. Bahasa yang dipakai untuk menolaknya pun hampir selalu sama: “demi stabilitas”, “demi keharmonisan”, atau “demi tatanan yang sudah berjalan”.

     Namun di balik semua itu, emansipasi sesungguhnya bukan sekadar tuntutan hak. Ia adalah tuntutan pengakuan sebagai manusia penuh. Hak memilih, hak bersuara, hak bekerja, hak belajar—semua itu hanyalah ekspresi lahiriah dari satu tuntutan yang lebih mendasar: hak untuk tidak diperlakukan sebagai alat. Emansipasi menolak logika yang menjadikan manusia sebagai properti, fungsi, atau perpanjangan kepentingan orang lain.

     Yang sering dilupakan, emansipasi tidak hanya membebaskan mereka yang tertindas, tetapi juga mengguncang mereka yang diuntungkan oleh ketimpangan. Setiap privilese yang tak pernah dipertanyakan terasa seperti hak alamiah, sampai emansipasi datang dan menunjuknya sebagai konstruksi. Di situlah resistensi muncul. Bukan karena dunia akan runtuh, melainkan karena kenyamanan lama terancam. Dunia yang setara adalah dunia yang menuntut tanggung jawab, bukan sekadar posisi.

     Namun emansipasi juga menyimpan jebakan. Ketika pembebasan hanya dimaknai sebagai pergantian peran—yang tertindas naik ke atas, lalu menindas dengan cara baru—maka yang terjadi bukan emansipasi, melainkan rotasi kekuasaan. Sejarah penuh dengan contoh semacam ini: revolusi yang menggulingkan tirani, lalu membangun tirani lain dengan wajah berbeda. Emansipasi sejati tidak berhenti pada perubahan struktur, tetapi menuntut perubahan cara berpikir. Ia menggeser relasi dari dominasi ke kesetaraan, dari ketaatan buta ke kesadaran moral.

     Di tingkat personal, emansipasi sering kali lebih sunyi dan lebih menyakitkan. Ia terjadi ketika seseorang mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diwariskan tanpa pernah diberi kesempatan untuk menolak. Ketika keyakinan keluarga, komunitas, atau institusi tidak lagi diterima sebagai kebenaran final, melainkan sebagai sesuatu yang layak diuji. Proses ini jarang dirayakan. Ia bisa memisahkan seseorang dari lingkaran sosialnya, membuatnya tampak “berbeda”, “aneh”, atau “terlalu banyak berpikir”. Tetapi justru di situlah emansipasi bekerja: membentuk manusia yang bertanggung jawab atas pikirannya sendiri.

     Emansipasi juga tidak pernah selesai. Setiap generasi mewarisi pembebasan sekaligus belenggu baru. Ketika satu bentuk penindasan runtuh, bentuk lain sering muncul dengan bahasa yang lebih halus. Kekuasaan belajar beradaptasi. Ia tidak selalu hadir sebagai larangan keras; kadang ia menyamar sebagai pilihan, efisiensi, atau bahkan kebebasan semu. Karena itu, emansipasi bukan titik akhir, melainkan sikap waspada yang terus diperbarui.

     Pada akhirnya, emansipasi adalah kerja panjang untuk menjadi manusia secara utuh. Ia bukan pemberontakan tanpa arah, bukan pula penolakan membabi buta terhadap tradisi. Ia adalah keberanian untuk memilih secara sadar: mana yang layak dipertahankan, mana yang harus ditinggalkan. Dalam dunia yang gemar menyederhanakan manusia menjadi angka, peran, dan identitas sempit, emansipasi berdiri sebagai pengingat keras kepala bahwa manusia bukan alat, bukan bayangan, dan bukan milik siapa pun.

     Begitu satu belenggu dilepaskan, emansipasi tidak bertepuk tangan. Ia hanya berbisik: lihat lebih dekat, masih ada yang tersisa. Dan dari bisikan itulah, perjalanan manusia kembali dimulai.

     Ada saat-saat ketika pikiran terasa menua lebih cepat dari tubuh. Ia mulai berhenti berkelana dan memilih duduk, bersandar pada buku-buku lama yang dulu sempat membuatnya bergetar. Di titik itu, intelektualitas berubah dari petualangan menjadi museum. Dan di dalam museum itu, banyak intelektual yang masih hidup, tapi pikirannya sudah jadi artefak. Mereka tidak lagi mencari, hanya menjaga agar debu di rak gagasan tidak terlalu tebal.

     Mungkin memang ada “jiwa tua” di setiap kepala yang dulu pernah berani berpikir. Suara lirih yang membisikkan: “berhentilah bertanya, nikmatilah kepastian.” Ia menenangkan, bahkan memeluk kita seperti doa ibu di masa kecil. Tapi seperti semua kenyamanan, ia berbahaya. Sebab begitu seseorang berhenti mempertanyakan keyakinannya, ia berhenti menjadi intelektual dan berubah menjadi penjaga altar pikirannya sendiri. Ia masih bicara tentang kebenaran, tapi yang dimaksud bukan lagi pencarian—melainkan warisan yang dijaga dengan takut-takut.

     “Jiwa tua” bukan soal umur, tapi soal keberanian yang memudar. Ia bersembunyi di ruang seminar yang sama, menggunakan slide PowerPoint yang sama, dan masih memulai kalimat dengan “menurut Habermas” tanpa pernah menanyakan, apakah Habermas masih relevan untuk era algoritma dan kecerdasan buatan. Ia senang pada kepastian, alergi pada ambiguitas. Ia lebih percaya pada dogma yang dipoles rapi ketimbang kebenaran yang belum selesai. Ia hidup dari nostalgia, dari masa ketika kutipan bisa menggantikan keberanian berpikir. Dalam dirinya, intelektualitas menjadi kebaktian rutin: penuh tata cara, tapi tanpa getaran makna.

     Ironisnya, banyak pikiran muda yang diam-diam bermimpi menjadi tua secepat mungkin. Mereka meniru gestur dan nada intelektual senior — bukan semangatnya. Mereka membangun persona akademik yang serius, menulis dengan kalimat panjang, berlapis jargon yang membingungkan, seolah kompleksitas bahasa adalah bukti kedalaman isi. Mereka lupa bahwa kedalaman sejati justru adalah kemampuan menyederhanakan tanpa kehilangan makna. Begitulah lahir generasi “tua sebelum waktunya”: pintar mengutip, tapi miskin keberanian berpikir dari nol. Mereka seperti tanaman dalam pot: tumbuh, tapi tidak pernah berakar di tanah realitas.

     Sebaliknya, “pikiran muda” adalah kesadaran yang jujur pada ketidaktahuannya. Ia berani menanggung risiko menjadi salah. Ia tahu bahwa pengetahuan bukan menara, melainkan sungai yang terus mengalir. Pikiran muda tidak sibuk menjaga keaslian gagasan, sebab ia sadar bahwa gagasan yang hidup memang harus berubah bentuk. Ia menghormati tradisi, tapi tidak menyembahnya. Ia mendengarkan sejarah, tapi tidak ingin tinggal di sana. Ia memiliki sesuatu yang hilang dari banyak ruang akademik hari ini: rasa ingin tahu yang tidak malu.

     Kita hidup di masa yang lucu: orang-orang berbicara tentang spiritualitas sambil berdagang wacana, sementara para ilmuwan sibuk mencari Tuhan lewat rumus. Banyak yang berdoa di laboratorium dan meneliti di tempat ibadah. Mereka semua tampak sibuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Di sinilah tragedi kesadaran intelektual modern berakar — ketika rasionalitas kehilangan keberanian untuk jujur, dan mistik kehilangan kerendahan hatinya untuk menjadi manusiawi. Akal dan jiwa sama-sama kehilangan keseimbangan, karena keduanya lebih sibuk mengafirmasi diri ketimbang memahami dunia.

     Menjadi intelektual hari ini berarti menerima bahwa berpikir adalah kerja yang melelahkan sekaligus menegangkan. Tidak ada istirahat dalam pencarian. Pikiran yang sehat harus siap disangkal, diuji, dan dipatahkan — sebab justru di sanalah ia tumbuh. Mungkin inilah alasan banyak orang memilih kenyamanan “jiwa tua” ketimbang kedewasaan berpikir yang jernih. Karena berpikir dengan waras berarti berdiri di antara dua tebing: emosi yang ingin berkuasa, dan keyakinan yang ingin memerintah.

     Maka, intelektual sejati bukanlah mereka yang menyimpan jawaban, melainkan yang sanggup terus bertanya bahkan setelah dunia berhenti mendengarkan. Ia menjaga pikirannya tetap muda tanpa kehilangan kematangan jiwanya. Ia tahu bahwa kebenaran selalu sementara, dan karena itu, ia mencintainya tanpa rasa memiliki. Sebab pikiran tidak perlu menua — cukup matang. Dan di tengah dunia yang gemar berpura-pura paham, mungkin satu-satunya sikap intelektual yang tersisa adalah tetap ingin tahu, dengan kepala yang dingin dan hati yang berani.

     “Siapakah sebenarnya yang pantas kita sebut sebagai intelektual di era kebisingan informasi ini?” Pertanyaan itu menghantui ruang publik kita yang hari-hari ini lebih mirip pasar malam ketimbang arena perdebatan gagasan. Semua orang ingin tampil cerdas, sebagian benar-benar berusaha dengan kesungguhan, sebagian lain hanya berdandan dengan kostum kepintaran. Komentar, opini, dan jargon bertebaran di mana-mana, tetapi sedikit yang mampu bertahan sebagai pijakan nalar. Di tengah hiruk pikuk ini, kita perlu menengok ulang apa arti menjadi intelektual hari ini.

     Intelektualitas, sesungguhnya, hanyalah kapasitas—kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kreatif. Tapi kapasitas tidak serta merta melahirkan intelektual. Ia baru menjadi sesuatu yang berarti ketika berani menjelma peran sosial. Intelektual sejati bukan hanya orang yang berpikir, tetapi yang memperjuangkan agar pikirannya berguna bagi orang lain. Seperti lilin, nilainya bukan pada bentuknya yang indah, melainkan pada kesediaannya habis demi menerangi sekitar.

     Edward Shils pernah menulis bahwa seorang intelektual memiliki obsesi pada nilai-nilai transenden—dorongan untuk mencari makna yang melampaui kepentingan pribadi dan pragmatisme jangka pendek. Ia bisa saja ekonom, petani, jurnalis, atau musisi. Yang membedakan hanyalah orientasi: apakah pikirannya masih berpijak pada nurani publik, atau telah menjadi budak gengsi dan pasar. Dalam dunia yang memuja efisiensi, keberanian untuk tetap mencari makna menjadi tindakan subversif tersendiri. Kadang justru di sanalah kemanusiaan menemukan napasnya: di antara mereka yang tetap berpikir ketika semua sibuk menghitung, dan tetap bertanya ketika dunia memilih diam.

     Sayangnya, di negeri yang demam gelar dan sertifikasi, intelektualitas sering disamakan dengan prestasi administratif. Profesor yang mengoleksi ratusan publikasi jurnal sering dielu-elukan seolah setiap tulisan ilmiah otomatis menambah kecerdasan bangsa. Padahal banyak di antara mereka yang tak pernah turun dari menara gadingnya, membiarkan publik terjebak dalam gelapnya kebodohan struktural. Ilmu, tanpa keberanian untuk dibagikan, hanyalah artefak yang tersimpan di rak perpustakaan, indah tapi tak hidup.

     Sebaliknya, ada petani yang mampu mengartikulasikan penderitaan kaumnya dan mengaitkannya dengan kebijakan agraria. Ia tak punya gelar, tetapi punya kesadaran. Ada buruh yang dengan sederhana menjelaskan bagaimana sistem ekonomi global menciptakan rantai ketergantungan upah murah. Di hadapan mereka, banyak sarjana justru tampak seperti pengunjung seminar yang tersesat dalam power point-nya sendiri. Dan mungkin, di antara suara mereka yang sederhana itulah, kita mendengar sesuatu yang telah lama hilang: kejujuran pikiran, yang tak membutuhkan gelar untuk berani mengatakan yang benar.

     Panggung kita memang penuh dengan bayangan semu yang menampilkan diri sebagai intelektual. Mereka bermunculan dalam rupa-rupa yang ironis sekaligus menggelikan. Ada sang pertapa akademis, yang terkurung dalam menara gading, menulis artikel untuk dibaca oleh segelintir kolega internasional. Ia menatap dunia lewat grafik dan tabel, tapi tak pernah menatap manusia di balik angka-angka itu. Di luar kampus, masyarakat berteriak butuh arah, sementara sang profesor sibuk mengejar indeks sitasi.

     Lalu muncul komentator luwes, si serba-tahu yang hadir di setiap talk show dengan wajah percaya diri dan volume suara tinggi. Ia berbicara tentang apa pun—politik, moral, sampai cuaca—dengan keyakinan seorang nabi dan riset seorang amatir. Kata-katanya deras, tapi esensinya hampa, seperti kicauan burung murai yang indah namun tak pernah selesai menjadi kalimat.

     Dan tentu saja, selalu ada para penyulap jargon. Mereka senang membuat orang bingung agar tampak penting. Setiap kalimatnya terdengar seperti mantra akademik: “melampaui wacana hegemonik dalam ruang intertekstual yang liminal”. Pendengar terdiam, kagum, lalu lupa apa yang sedang dibicarakan. Inilah gaya intelektual yang menjadikan kebingungan sebagai estetika dan kekosongan sebagai gaya hidup.

     Tiga wajah ini menghuni ruang publik kita, dan sering kali mendapat panggung lebih besar daripada mereka yang benar-benar menyalakan obor pengetahuan. Mungkin karena kebodohan yang dikemas dengan percaya diri memang lebih menghibur ketimbang kebenaran yang disampaikan dengan kerendahan hati. Dan ironisnya, justru di tangan mereka, kata “intelektual” kehilangan maknanya—menyusut menjadi aksesoris sosial, tanda pengenal di balik jas, bukan cahaya dalam gelap.

     Namun, intelektual sejati tetap ada, meski suaranya kerap tenggelam dalam kebisingan. Mereka yang dengan sabar menjadi penerjemah pengetahuan, seperti Yuval Noah Harari yang mengubah narasi sejarah menjadi refleksi kolektif umat manusia. Mereka yang disebut Gramsci sebagai intelektual organik, pemimpin serikat buruh yang jeli membaca jerat regulasi ketenagakerjaan atau aktivis lingkungan dari komunitas adat yang menghubungkan perjuangan lokal dengan krisis iklim global. Mereka juga hadir dalam wujud seniman, Pramoedya Ananta Toer yang dengan tetralogi Burunya menyingkap sejarah alternatif bangsa, atau Goenawan Mohamad yang lewat esai-esainya melatih kita untuk curiga pada kebekuan sambil tetap kagum pada keajaiban kecil hidup.

     Benang merahnya jelas: mereka hadir bukan untuk mengejar gelar atau popularitas, tetapi untuk menanggung risiko gagasan. Intelektual sejati adalah warga negara gagasan—mereka yang percaya bahwa pemikiran bisa menjadi bentuk keberanian, bahwa kalimat bisa menjadi tindakan. Mereka menjaga agar ruang publik tetap berdenyut dengan akal sehat, menjadi kompas moral sekaligus penanda arah ketika kabut kebodohan menebal.

     Di tengah banjir informasi, mereka adalah jangkar kewarasan yang menolak hanyut dalam arus opini. Mereka tahu, tugasnya bukan memenangkan perdebatan, melainkan menjaga agar percakapan tetap mungkin. Dan mungkin, itulah bentuk tertinggi dari intelektualitas hari ini: keberanian untuk berpikir jernih ketika semua sibuk berteriak, dan kesetiaan untuk berharap ketika logika publik mulai tenggelam. Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak kekurangan orang pandai—hanya kekurangan mereka yang mau menggunakan otaknya dengan jujur.

     Sebuah nama bukan sekadar tanda pengenal, melainkan penjelmaan makna yang mengikat masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dalam konteks lembaga pengetahuan dan riset, nama sering kali menjadi fondasi identitas: ia menampung cita-cita, visi, sekaligus arah gerak. Demikian halnya dengan gagasan Institut Karst Nusa Purusa. Nama ini menyimpan resonansi yang khas, baik secara geografis, filosofis, maupun kultural.

     Kata karst menjadi jangkar yang menautkan lembaga ini pada ruang ekologis yang nyata. Karst bukan hanya bentang alam dari batu gamping dan dolomit, melainkan sistem hidup yang kompleks: gua, sungai bawah tanah, mata air, hingga biota endemik yang rapuh. Ekosistem karst adalah penyangga vital kehidupan manusia, penyedia air, ruang budaya, sekaligus lanskap spiritual dalam banyak kebudayaan Nusantara. Dengan mencantumkan “karst” dalam nama, lembaga ini menegaskan fokusnya: mengkaji, menjaga, sekaligus memberdayakan ekosistem yang kerap terabaikan ini (Ford & Williams, 2007).

     “Nusa” mengaitkan lembaga pada ruang kepulauan Indonesia. Ia menegaskan bahwa karst yang menjadi perhatian bukanlah entitas abstrak, melainkan bagian dari tanah air: tersebar dari Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara hingga Papua. Karst hadir sebagai denyut nadi dari “nusa-nusa” yang menyusun mosaik bangsa. Dengan demikian, “nusa” memperluas cakrawala: lembaga ini tidak hanya berpijak pada satu lokasi, tetapi hadir untuk menghubungkan seluruh kepulauan dalam semangat pengetahuan dan konservasi (Day & Urich, 2000).

     Sementara “purusa” memberi dimensi filosofis yang lebih dalam. Dalam bahasa Sanskerta, purusa merujuk pada prinsip manusia, jiwa, atau inti keberadaan. Purusa adalah kesadaran yang memberi arti pada alam raya. Dengan memilih kata ini, lembaga tidak semata bicara tentang batu, gua, atau air, tetapi tentang manusia yang hidup dan berelasi dengan lanskap karst. Nama ini mengingatkan bahwa studi karst harus melibatkan dimensi antropologis, kultural, bahkan spiritual. Bahwa dalam setiap tetes air yang mengalir dari mata air karst, ada riwayat manusia yang menggantungkan hidupnya. Bahwa setiap gua bukan hanya rongga geologi, melainkan juga arsip budaya dan sejarah spiritual (Kapur, 2019; Kusumayudha, 2010).

     Gabungan ketiga kata itu—Karst Nusa Purusa—melahirkan sintesis: lembaga yang berakar pada lanskap geologi, berjejaring dalam ruang kepulauan, dan berorientasi pada manusia sebagai pusat makna. Nama ini tidak kering secara teknis, tidak pula abstrak secara berlebihan, melainkan menampung keseimbangan antara sains, budaya, dan nilai hidup. Jika tujuan sebuah institut adalah membangun pengetahuan yang membumi sekaligus melampaui, maka nama ini sudah mencerminkan arahnya. Institut Karst Nusa Purusa dapat menjadi ruang pertemuan antara ilmu bumi, ekologi, kebudayaan, dan filsafat manusia. Sebuah wadah yang tidak hanya menjaga karst sebagai batuan, tetapi juga sebagai rumah kehidupan (Gunn, 2004).

Daftar Pustaka

1. Day, M. J., & Urich, P. B. (2000). An Assessment of Protected Karst Landscapes in Southeast Asia. Cave and Karst Science, 27(2), 61–70.

2. Ford, D. C., & Williams, P. (2007). Karst Hydrogeology and Geomorphology. Wiley.

3. Gunn, J. (Ed.). (2004). Encyclopedia of Caves and Karst Science. Routledge.

4. Kapur, R. (2019). Purusha and Prakriti in Indian Philosophy. Indian Journal of Philosophy, 45(3), 201–214.

5. Kusumayudha, S. B. (2010). Karst Indonesia: Bentang Alam, Air Tanah, dan Pengelolaannya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

6. Vermeulen, J. J., & Whitten, A. J. (1999). Biodiversity and Cultural Heritage in Karst. World Bank.

7. Gillieson, D. (1996). Caves: Processes, Development and Management. Blackwell.

     Di sebuah desa di kaki Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (Babul), seorang ibu bangun sebelum matahari terbit. Ia berjalan ke sumur yang dalamnya lebih dari 20 meter, menimba air dengan kerekan tua. Suaminya bersiap ke sawah tadah hujan yang hanya bisa ditanami padi sekali setahun. Anak-anaknya berjalan kaki ke sekolah, melewati bukit kapur yang tampak gersang. Sehari-hari mereka hidup dalam lanskap karst yang keras, tetapi bagi mereka bukit-bukit itu bukan sekadar batu, melainkan ruang hidup yang diwariskan leluhur.

     Masyarakat karst, baik di Babul, Gunung Sewu, maupun wilayah tropis lain, selalu berhadapan dengan paradoks. Dari luar, tanah mereka tampak kering, tetapi sesungguhnya di bawah kaki mereka tersimpan air yang melimpah. Sayangnya, akses ke air itu tidak mudah. Mereka harus tahu di mana gua yang menyimpan mata air, kapan musim hujan bisa ditadah, atau bagaimana menjaga pepohonan di sekitar bukit agar resapan tetap bekerja. Pengetahuan ekologis ini tidak lahir dari buku, melainkan dari pengalaman panjang hidup bersama karst.

     Namun pengetahuan lokal itu sering terpinggirkan. Dalam kebijakan pembangunan, masyarakat karst kerap dianggap “terbelakang”. Alih-alih dilibatkan, mereka disuguhi janji modernisasi: jalan baru, pabrik semen, atau wisata massal. Padahal, tanpa masyarakat lokal, karst tidak akan pernah terjaga. Mereka adalah penjaga pertama yang tahu gua mana yang boleh dimasuki, pohon mana yang tak boleh ditebang, atau mata air mana yang harus dijaga kesuciannya.

     Di Babul, banyak gua yang dianggap keramat. Larangan adat mencegah orang merusak mulut gua atau menebang hutan di sekitarnya. Dari perspektif ekologis, larangan itu melindungi zona resapan air dan menjaga kestabilan akuifer karst. Tetapi dalam logika pembangunan modern, aturan adat semacam itu dianggap hambatan. Ketika tambang batu gamping dibuka, masyarakat sering kali hanya jadi penonton. Mereka kehilangan tanah, sementara air yang dulu bisa diakses bersama perlahan menghilang.

      Contoh serupa terjadi di gunung Sewu, Yogyakarta. Ketika wisata Goa Pindul dibuka besar-besaran, masyarakat lokal diundang untuk bekerja sebagai pemandu. Namun, keputusan soal tata kelola, tiket, dan investasi sering kali diambil pihak luar. Pengetahuan masyarakat tentang gua diwarisi turun-temurun, tetapi nilainya kalah dibanding modal dan otoritas. Fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya masyarakat karst tersingkir, bahkan di tanah yang sudah mereka jaga selama ratusan tahun.

     Ironisnya, ketika krisis datang, masyarakat lokal pula yang paling merasakan dampaknya. Di Babul, beberapa desa mengalami penurunan debit mata air setelah pembukaan tambang gamping. Di Gunung Kidul, kekeringan panjang membuat warga harus membeli air dengan harga mahal, sementara gua-gua yang dulunya kaya air menjadi kering. Situasi ini menunjukkan bahwa karst tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang menghuninya: ketika karst rusak, mereka pula yang pertama menanggung derita.

     Padahal, potensi masyarakat karst sangat besar untuk menjadi mitra konservasi. Pengetahuan lokal tentang resapan, larangan adat, dan tata cara memanen air bisa dipadukan dengan teknologi modern. Program konservasi di Taman Nasional Babul, misalnya, akan lebih efektif jika melibatkan petani lokal dalam pemantauan debit mata air dan perlindungan gua. Begitu juga dengan riset karst tropis: tanpa partisipasi masyarakat yang mengenali setiap ceruk dan lorong, para ilmuwan akan kesulitan mengakses data yang valid.

     Penting untuk diingat, karst bukan hanya bentang alam; ia adalah bentang budaya. Gua bukan sekadar ruang geologi, tetapi juga ruang spiritual, ekonomi, dan sosial. Masyarakat karst adalah penjaga yang paling tahu bagaimana hidup di antara kekeringan dan kelimpahan, di antara keterbatasan dan keberlanjutan. Mengabaikan mereka sama saja dengan merobek halaman penting dari arsip kehidupan karst itu sendiri.

     Maka, bila kita ingin bicara tentang konservasi karst, kita harus bicara juga tentang masyarakatnya. Tidak cukup hanya dengan undang-undang, zonasi taman nasional, atau penelitian ilmiah. Karst akan tetap rapuh jika manusia yang tinggal di sekitarnya dipinggirkan. Sebaliknya, karst akan tetap hidup jika pengetahuan lokal diberi ruang, jika masyarakat diberdayakan sebagai aktor utama. Pada akhirnya, tanpa masyarakat, karst hanyalah batu; tetapi dengan masyarakat, ia menjadi peradaban yang berdenyut

Daftar Pustaka

1. Brunn, S., & Haryono, E. (2017). Sustainable livelihoods in tropical karst environments: Lessons from Gunung Sewu, Indonesia. Environmental Earth Sciences, 76(4), 175.

2. Haryono, E., & Day, M. (2004). Karst in Indonesia: Review of research, resources and conservation. Cave and Karst Science, 31(3), 131–138.

3. Sukri, S., & Fitriani, N. (2019). Kearifan lokal masyarakat karst dalam menjaga sumber daya air di Kabupaten Maros. Jurnal Sosial dan Humaniora, 9(2), 45–56.

4. Wiradi, G. (2015). Masyarakat dan perubahan tata guna lahan di kawasan karst Gunung Sewu. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, 21(1), 55–70.

5. World Bank. (2020). Living with karst: Socio-ecological resilience in Southeast Asia. Washington, DC.

Dari Batu Kapur ke Taman Nasional

     Bagi banyak orang, istilah “gunung kapur” identik dengan sesuatu yang remeh. Gunung yang tandus, berdebu, gundul, lalu diangkut truk-truk besar untuk dijadikan semen. Imajinasi publik tentang karst sering berhenti pada gambaran muram: wilayah miskin, penuh lubang tambang, dan tidak layak huni. Padahal, di balik label sederhana itu tersembunyi salah satu ekosistem paling rumit sekaligus paling vital bagi kehidupan manusia. Menganggap karst hanya sebagai “gunung kapur” sama artinya dengan menyebut perpustakaan nasional hanya sebagai “gedung penuh kertas”.

     Di Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (Babul), misalnya, imajinasi publik sering terpaku pada kupu-kupu. Julukan “Kerajaan Kupu-kupu” memang melekat sejak lama, dan memang benar: Alfred Russel Wallace yang singgah pada abad ke-19 terpesona oleh keragaman spesiesnya. Namun Babul lebih dari sekadar panggung serangga yang indah. Ia adalah lanskap karst tropis raksasa yang menyimpan ratusan gua, sungai bawah tanah, serta arsip kehidupan manusia berusia puluhan ribu tahun. Di Leang Bulu Sipong, ditemukan lukisan gua berusia sekitar 44.000 tahun, salah satu seni figuratif tertua di dunia (Aubert et al., 2019). Fakta ini saja cukup untuk mengguncang imajinasi: bahwa “gunung kapur” ternyata menyimpan sejarah seni manusia.

     Di banyak daerah Indonesia lain, stigma serupa masih berlangsung. Gunung Sewu di selatan Jawa disebut “tanah miskin”, karena sulit bercocok tanam di permukaan berbatu. Tak heran jika migrasi besar-besaran menjadi pola bertahan hidup warga sejak lama. Namun di balik wajah keras itu, karst menyimpan reservoir air raksasa yang kini dipahami sebagai kunci ketahanan pangan regional (Adji & Haryono, 2015). Begitu pula di Babul: air yang menyusup ke dalam batu kapur membentuk jaringan akuifer yang menjadi sumber utama bagi ribuan hektar sawah di dataran rendah sekitarnya. Apa yang dulu dianggap kering kerontang ternyata adalah “bank air” raksasa yang nyaris tak ternilai.

     Ironisnya, narasi publik jarang melihat karst dengan kaca mata semacam itu. Karst lebih sering diposisikan sebagai beban. Bagi pemerintah daerah, ia dianggap wilayah yang sulit dikembangkan. Bagi investor, ia hanya dihitung sebagai cadangan batu gamping untuk industri semen. Bagi sebagian masyarakat, ia dipersepsi sebagai tanah keras yang bikin repot. Imajinasi kolektif ini yang berbahaya, sebab begitu narasi “gunung kapur” mendominasi, maka ekspolitasi dianggap wajar. Tak ada yang merasa kehilangan bila “hanya” sebuah bukit kapur yang diratakan.

     Padahal, perubahan status karst menjadi taman nasional mestinya membongkar imajinasi itu. Penetapan Babul sebagai taman nasional pada 2004 bukanlah sekadar administrasi birokrasi. Itu adalah pengakuan bahwa karst adalah ruang hidup yang memiliki nilai ekologis, kultural, dan historis. Status taman nasional menegaskan bahwa karst adalah warisan yang harus dijaga, bukan hanya ditambang. Namun, apakah perubahan status otomatis mengubah cara pandang masyarakat? Belum tentu. Banyak warga di sekitar masih merasa karst sebagai beban, sebab janji ekonomi dari pariwisata atau konservasi sering tidak segera terasa.

     Di sinilah pentingnya membangun imajinasi baru. Imajinasi bukan soal khayal kosong, tetapi kerangka berpikir yang menentukan cara kita bertindak. Bila karst dipandang sebagai “batu mati”, maka kebijakan akan mengarah ke tambang. Bila ia dipahami sebagai “peradaban air”, maka arah pembangunan berubah: infrastruktur air, pertanian, pariwisata berkelanjutan, riset ilmiah. Perubahan imajinasi inilah yang bisa menggeser karst dari posisi marginal menjadi pusat kebanggaan nasional.

     Kita bisa belajar dari Vietnam, yang berhasil mengangkat Phong Nha-Ke Bang dari sekadar “gunung kapur” menjadi situs warisan dunia UNESCO. Imajinasi kolektif di sana bergeser: gua bukan lagi lubang gelap tak berguna, melainkan aset budaya dan ekowisata kelas dunia. Begitu pula di Slovenia, kawasan karst klasik yang bahkan melahirkan istilah “karst” itu sendiri kini menjadi simbol identitas nasional, hingga dijadikan obyek wisata sains dan pendidikan. Indonesia, dengan 15 juta hektar karst dari Sumater hingga Papua, memiliki modal yang tak kalah besar. Bedanya hanya soal narasi: apakah kita masih terjebak di kata “gunung kapur”, atau berani melihat karst sebagai warisan global.

     Mengubah imajinasi bukan pekerjaan sekejap. Ia perlu ditopang oleh riset ilmiah yang komunikatif, pendidikan publik yang membumi, serta kebijakan yang konsisten. Misalnya, publikasi hasil penelitian tentang lukisan gua purba Babul bisa disajikan dalam bentuk populer, bukan hanya jurnal akademik. Atau, pengetahuan lokal masyarakat tentang mata air bisa diangkat sebagai bagian dari kearifan ekologi, bukan dianggap tradisi pinggiran. Dengan cara itu, karst tidak lagi diposisikan di ruang bawah, tetapi dinaikkan ke panggung utama kesadaran bangsa.

     Pada akhirnya, membongkar imajinasi tentang karst berarti mengubah relasi kita dengan batu itu sendiri. Dari benda keras yang tak bernilai, menjadi ruang hidup yang menopang air, pangan, seni, hingga identitas manusia. Dari beban pembangunan, menjadi kebanggaan nasional. Jika Babul bisa dipandang bukan sekadar “gunung kapur”, melainkan taman nasional yang menyimpan jejak peradaban, maka karst tidak lagi sunyi dalam kesalahpahaman, melainkan berbicara lantang sebagai saksi sejarah dan guru kehidupan.

Daftar Pustaka

1. Adji, T. N., & Haryono, E. (2015). Water balance in the Gunung Sewu karst area and its significance for water resource management. Environmental Earth Sciences, 74(12), 8293–8305. https://doi.org/10.1007/s12665-015-4735-8

2. Aubert, M., Setiawan, P., Brumm, A., et al. (2019). Earliest hunting scene in prehistoric art. Nature, 576, 442–445. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1806-y

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2004). Penetapan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung. Jakarta: KLHK.

4. LIPI. (2010). Inventarisasi dan Identifikasi Flora dan Fauna di Kawasan Karst Bantimurung-Bulusaraung. Laporan Penelitian. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

5. UNESCO. (2015). Phong Nha-Ke Bang National Park (Vietnam). World Heritage Centre. https://whc.unesco.org/en/list/951

6. Earliest hunting scene in prehistoric art. Nature, 576, 442–445. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1806-y

     Apa gunanya sebuah sistem jika ia lupa pada manusia? Apa gunanya sebuah revolusi jika hanya mengganti wajah penindas, sementara luka batin tetap dibiarkan membusuk? Pertanyaan itu, kalau ditaruh di tengah keramaian zaman modern, terasa seperti bisikan yang kalah oleh bising iklan, target kerja, dan notifikasi. Namun justru di situlah suara Marx terdengar—sunyi, dalam, dan keras kepala.

     Kita hidup di dunia yang sibuk tapi hampa. Kita bekerja, berpikir, bergerak, seolah-olah tahu arah, padahal sering kali hanya mengikuti arus yang digerakkan mesin raksasa bernama sistem. Kapitalisme modern adalah mesin canggih yang menjanjikan kebebasan, tetapi ironisnya membuat kita semakin jauh dari diri sendiri. Marx menyebut keadaan ini sebagai keterasingan: saat manusia tidak lagi mengenali dirinya di dalam hidup yang ia bangun sendiri. Kita mengerahkan tenaga, waktu, bahkan jiwa untuk menghasilkan sesuatu, namun hasil itu tidak pernah menjadi milik kita. Seperti buruh yang membuat kursi indah, tapi tidak pernah duduk di atasnya.

     Bagi Marx, kerja seharusnya bukan sekadar alat bertahan hidup, melainkan medium untuk mengekspresikan jati diri. Melalui kerja, manusia bisa menanamkan dirinya ke dunia, mewujudkan potensi yang tersembunyi menjadi nyata. Tetapi dalam kapitalisme, kerja berubah menjadi beban, bahkan kutukan. Kita bangun pagi bukan karena cinta, melainkan karena ketakutan—takut tidak bisa membayar sewa, takut kehilangan pekerjaan, takut dianggap tidak berguna. Bukankah ini ironi paling tragis dari zaman kita? Kita bekerja bukan untuk hidup, melainkan agar tidak hancur.

     Alienasi inilah inti penderitaan modern. Ia bukan sekadar masalah ekonomi, melainkan pengalaman eksistensial. Manusia menjadi asing terhadap dirinya, terhadap sesama, bahkan terhadap hasil ciptaannya sendiri. Kita mungkin produktif secara statistik, tetapi batin kita kosong. Kita mungkin sibuk mengisi kalender kerja, tetapi lupa mengisi jiwa. Kapitalisme bukan hanya merampas tenaga, tapi juga mencederai rasa cinta, solidaritas, dan kebermaknaan. Pertanyaannya pun bergeser: bukan lagi “siapa aku?”, melainkan “apa gunanya aku bagi pasar?” Dan ketika nilai manusia diukur dari kegunaannya bagi pasar, tragedi psikis itu dimulai: merasa tak berguna, bahkan di tengah produktivitas yang melimpah.

     Marx menolak untuk melihat manusia sebagai benda mati, sesuatu yang tetap dan selesai. Bagi dia, manusia adalah proses yang berdenyut, terus berubah, membentuk dan dibentuk oleh relasi sosial. Maka kalau dunia ini penuh keterasingan, yang perlu dirombak bukan hanya struktur ekonomi atau sistem politik, melainkan juga cara kita memandang diri sendiri. Kita bukan mesin, bukan sekadar fungsi. Kita adalah kemungkinan yang belum selesai.

     Di titik ini, Marx bukan sekadar ekonom revolusioner yang berteriak soal kelas pekerja, melainkan seorang pemikir tentang luka batin manusia modern. Revolusi baginya bukan sekadar pergantian rezim, tapi semacam terapi kolektif. Ia tidak bermimpi membakar dunia demi ideologi, melainkan mengingatkan bahwa dunia tidak akan sembuh jika manusia di dalamnya tetap tercerabut dari makna. Emansipasi, bagi Marx, adalah upaya menyambung kembali koneksi manusia dengan dirinya sendiri, dengan pekerjaannya, dengan sesamanya.

     Erich Fromm, salah satu pembaca Marx yang paling simpatik, menolak reduksi terhadap Marx sebagai semata ideolog ekonomi. Dalam karyanya Konsep Manusia Menurut Marx, Fromm menampilkan wajah Marx yang lain—seorang humanis radikal yang percaya bahwa cinta, solidaritas, dan martabat adalah bagian dari perjuangan. Marx, menurut Fromm, bukan sekadar pengkritik kapitalisme, melainkan penafsir jiwa yang terluka. Ia menentang agama yang mematikan harapan, tetapi ia juga tahu: tanpa harapan, manusia tak punya kekuatan untuk bertahan.

     Kapitalisme menjanjikan kebebasan, namun justru merampas ruang batin. Ia mencetak manusia yang cerdas tapi cemas, produktif tapi rapuh. Kita didorong untuk berlari cepat, mengejar karier, pencapaian, dan status, tetapi jarang diberi ruang untuk bertanya: sudahkah aku hidup sebagai manusia? Atau aku hanya bertahan sebagai fungsi? Kita punya ponsel pintar, kendaraan cepat, dan mesin produksi mutakhir, tapi entah kenapa kita tetap kesepian. Kita punya pilihan makanan dari berbagai aplikasi, tapi kehilangan rasa lapar akan makna.

     Di sinilah Marx kembali relevan, bukan sebagai dogma politik, tetapi sebagai pengingat bahwa manusia tidak bisa direduksi menjadi mesin produksi. Emansipasi sejati bukan hanya kebebasan politik, melainkan pembebasan dari penindasan batin—dari kecemasan, keserakahan, dan rasa tidak cukup. Marx ingin agar manusia kembali menjadi subjek, bukan objek. Agar manusia mencintai karena bebas, bukan karena harus. Agar kerja bukan hanya alat bertahan hidup, melainkan cara untuk menghidupkan diri.

     Menjadi manusia seutuhnya, kata Marx, adalah tugas yang belum selesai. Dan tugas itu menuntut dunia yang memungkinkan kita tumbuh otentik, bukan dunia yang memaksa kita jadi roda dalam mesin raksasa. Sosialisme, dalam kacamata ini, bukan sistem tertutup, melainkan ruang terbuka untuk “menjadi manusia.” Ia bukan utopia kaku, melainkan kemungkinan bersama untuk hidup tanpa keterasingan.

     Mungkin, di zaman serba cepat dan serba instan ini, kita perlu mengulang pertanyaan sederhana: apakah aku hidup sebagai manusia, atau hanya bertahan sebagai fungsi? Jika kita berhenti sejenak, menarik napas, dan berani menatap diri sendiri, mungkin kita menemukan bahwa revolusi paling radikal bukanlah menggulingkan rezim, melainkan menyembuhkan jiwa.

book: Gagasan Tentang Manusia - Erich Fromm