Hero Fitrianto

     Ada sesuatu yang tampak baik ketika pemerintah mengumumkan rasio baru bagi hasil antara driver dan aplikator: 8 banding 92. Waktunya pun tidak sembarangan—Hari Buruh. Dari kejauhan, itu terlihat seperti pernyataan sikap: negara hadir, negara mencoba berpihak.

     Dan kita tidak perlu sinis untuk mengakui itu sebagai niat baik.

     Masalahnya bukan pada niat. Masalahnya ada pada kedalaman.

     Karena yang diatur baru hasil, belum cara hasil itu diproduksi.

     Driver tidak hidup di dalam angka 8:92. Mereka hidup di dalam sistem yang menentukan siapa mendapat order, siapa tidak; siapa mendapat insentif, siapa tertinggal; siapa dinilai baik, siapa perlahan disingkirkan. Sistem itu tidak transparan. Tidak bisa ditanya. Tidak punya kewajiban untuk menjelaskan dirinya.

     Di sinilah kita harus berhenti sebentar, lalu jujur pada diri sendiri: yang sedang kita hadapi bukan sekadar perubahan model bisnis, tapi perubahan cara kekuasaan bekerja.

     Kalau dulu kita bicara soal hubungan kerja—majikan dan pekerja—sekarang relasinya lebih rumit. Tidak ada mandor yang berdiri di depan. Tidak ada perintah langsung yang bisa dilawan. Yang ada adalah sistem yang mengarahkan.

     Di titik ini, apa yang disebut oleh Michel Foucault sebagai biopolitik menjadi relevan. Bukan sebagai istilah akademik yang jauh dari realitas, tapi sebagai cara membaca apa yang sebenarnya terjadi.

     Biopolitik adalah cara kekuasaan bekerja bukan dengan paksaan terbuka, tapi dengan mengatur kehidupan: ritme kerja, pilihan yang tersedia, kemungkinan yang bisa diakses. Ia tidak selalu memaksa. Ia mengarahkan, menyaring, dan membentuk.

     Sekarang lihat aplikator dengan kacamata itu.

Driver tidak dipaksa untuk bekerja. Mereka “diberi kesempatan”.
Mereka tidak diperintah secara langsung. Mereka “didorong” oleh insentif.
Mereka tidak dihukum secara kasar. Mereka “dinilai”, lalu konsekuensi mengikuti.

     Semua tampak wajar. Bahkan modern.

     Tapi di balik itu, ada pengaturan hidup yang sangat konkret.

     Seorang driver menerima pesanan belanja. Ia mengeluarkan uang sendiri untuk membeli barang. Ia mengantar ke tujuan. Penerima tidak ada. Di titik itu, yang terjadi bukan sekadar kendala teknis, tapi pergeseran tanggung jawab.

Sistem menahan uangnya.
Sistem meminta bukti.
Sistem menentukan langkah yang harus diikuti.

     Foto barang. Foto struk. Cari tempat penyaluran. Dokumentasikan semuanya.

     Waktu berjalan. Tenaga terkuras. Risiko sepenuhnya berada di tangan driver.

     Jika semua sesuai, uang dikembalikan. Sistem terlihat seperti “menolong”.
Padahal yang terjadi: sistem memindahkan beban ke individu, lalu mengemasnya sebagai prosedur yang wajar.

     Di hari lain, tekanan datang dari arah berbeda.

     Perjalanan tidak selalu mulus. Jalan macet, restoran lambat, pelanggan tambah pesanan di luar aplikasi. Titik antar melenceng jauh, jalur rute dari aplikator dibuat sependek mungkin, bahkan kadang nyasar ke landasan pacu pesawat. Semua itu di luar kendali driver. Tapi ketika sampai, satu tuntutan tetap berlaku: ramah.

     Lalu muncullah si pelanggan perfeksionis yang mungkin sedang PMS, mungkin baru putus cinta, atau bahkan mungkin juga sedang sakit gigi, menatap sinis wajah driver yang penuh drama. Jempolnya menari, fitur penilaian muncul. Satu bintang. “Tidak ramah.”

     Sistem tidak melihat proses. Tidak melihat konteks. Tidak melihat kenyataan. Ia hanya mencatat hasil.

     Dari hasil itu, konsekuensi muncul—teguran, penurunan performa, hingga risiko kehilangan akses kerja.

     Di sini, sesuatu yang lebih dalam terlihat jelas: sistem tidak hanya mengatur pekerjaan, tapi juga emosi.

     Ia menentukan bagaimana seseorang harus bersikap. Ia memberi sanksi jika standar itu tidak terpenuhi, bahkan ketika kondisi tidak memungkinkan.

     Dan semua ini terjadi melalui sesuatu yang tidak pernah benar-benar dibuka: algoritma.

     Inilah inti yang selama ini tidak disentuh oleh regulasi.

     Negara hadir, tapi hanya menyentuh permukaan. Rasio diatur. Tarif dibahas. Tapi logika yang mengatur distribusi kerja, penilaian, dan risiko—dibiarkan sebagai wilayah privat.

     Alasannya sederhana: rahasia dagang.

     Tapi di titik ini, kita harus berani bertanya: apakah sesuatu yang menentukan kehidupan ribuan, bahkan jutaan orang, masih bisa sepenuhnya dianggap urusan privat?

     Kalau jawabannya ya, maka kita menerima satu hal: bahwa sebagian kendali atas kehidupan warga telah berpindah ke sistem yang tidak tunduk pada kewajiban publik.

     Dan di sinilah isu ini tidak lagi sekadar ekonomi. Ini soal kedaulatan.

     Bukan kedaulatan dalam arti simbolik—bendera, wilayah, atau retorika kebangsaan. Tapi kedaulatan dalam arti paling konkret: siapa yang mengatur hidup warga?

     Apakah negara, melalui hukum yang bisa diperdebatkan?
     Ataukah sistem privat, melalui algoritma yang tidak bisa disentuh?

     Kalau negara membiarkan sistem seperti ini berjalan tanpa kerangka hukum yang memadai, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian. Negara sedang menyerahkan sebagian fungsinya—secara diam-diam.

     Dan ini bukan tuduhan berlebihan. Ini bisa dilihat dari fakta sederhana:

     Driver menanggung risiko yang tidak mereka desain.
     Driver tunduk pada keputusan yang tidak bisa mereka pahami.
     Driver dinilai oleh sistem yang tidak memberi mereka hak untuk membela diri.

     Ini bukan relasi pasar biasa. Ini struktur kekuasaan.

     Karena itu, kebijakan seperti 8:92 tidak salah. Tapi ia tidak cukup.

     Ia menyentuh hasil, bukan proses. Ia memperbaiki angka, tapi tidak membongkar mesin.

     Kalau kita berhenti di situ, maka yang terjadi hanyalah perapihan permukaan. Sementara fondasi tetap sama.

     Di titik ini, kita butuh keberanian untuk melangkah lebih jauh.

     Bukan sekadar menambah aturan, tapi membangun kerangka baru.

     Pendekatan seperti omnibus law bisa dipertimbangkan—bukan untuk menyederhanakan, tapi untuk mengintegrasikan berbagai aspek yang selama ini terpisah: ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan yang paling penting—pengaturan sistem berbasis algoritma.

     Fokusnya harus jelas.

     Pertama, transparansi prinsip kerja algoritma.
Bukan membuka seluruh kode, tapi membuka logika dasar: bagaimana order didistribusikan, bagaimana penilaian dilakukan, bagaimana penalti dijatuhkan.

     Kedua, hak atas penjelasan.
Setiap keputusan yang berdampak pada penghasilan atau status kerja harus bisa dijelaskan. Bukan sekadar notifikasi, tapi alasan yang bisa dipahami dan diuji.

     Ketiga, mekanisme keberatan yang nyata.
Driver harus punya ruang untuk menantang keputusan, dengan proses yang adil, bukan formalitas.

     Keempat, audit independen.
Sistem tidak bisa hanya dinilai oleh pembuatnya sendiri. Harus ada pihak lain yang punya akses untuk memastikan bahwa sistem berjalan secara adil.

     Kelima, pembatasan distribusi risiko.
Tidak semua risiko boleh dipindahkan ke individu. Harus ada batas yang jelas tentang apa yang menjadi tanggung jawab sistem.

     Ini bukan tuntutan berlebihan. Ini penyesuaian yang wajar terhadap bentuk kekuasaan baru.

     Dan di sinilah negara diuji.

     Apakah ia hanya akan menjadi pengatur angka?
     Ataukah ia berani masuk ke wilayah yang lebih dalam—wilayah yang selama ini dianggap terlalu teknis, terlalu kompleks, atau terlalu sensitif?

     Karena kalau tidak, maka kita akan terus berada di situasi yang sama.

     Kebijakan akan terus diumumkan.
     Perbaikan akan terus diklaim.
     Tapi pengalaman di lapangan tidak banyak berubah.

     Sementara itu, sistem akan terus berkembang—lebih canggih, lebih halus, lebih sulit dipahami.

     Dan tanpa disadari, kita akan terbiasa dengan satu hal yang seharusnya tidak normal: bahwa kehidupan banyak orang diatur oleh sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka setujui, dan tidak pernah benar-benar bisa mereka lawan.

     Di titik itu, persoalannya bukan lagi ekonomi.

     Tapi siapa yang sebenarnya memegang kendali.

     Dan karena itu, ini bukan soal memilih antara teknologi atau perlindungan, bukan pula soal menghambat inovasi atau mendorong investasi. Ini soal memastikan bahwa sistem yang mengatur hidup warga negara tetap tunduk pada prinsip keadilan yang bisa diperiksa.

     Negara tidak boleh puas hadir di permukaan, sementara inti dari kekuasaan baru dibiarkan tumbuh tanpa batas.

     Jika hukum tidak segera mengejar perubahan ini, maka hukum bukan lagi alat untuk melindungi, melainkan sekadar saksi yang terlambat.

     Seorang muslim urban bangun pagi dengan mata setengah sadar dan iman yang sudah lebih dulu membuka aplikasi. Ibu jari bekerja lebih cepat dari kesadaran: scroll, like, share—sebuah ritual kecil yang tak pernah diajarkan di kitab mana pun, tapi terasa lebih wajib dari wudhu. Di sana, di altar digital bernama Instagram, terpampang wahyu terbaru: “Yaumul Milad ya ukhti, barakallah fii umrik, makin solehah, makin cantik, makin banyak rezekinya. Aamiin.” Disusul pagar-pagar kecil yang menandai kesalehan digital— #milad #happymilad #barakallah #alhamdulillah #explorepage—lengkap dengan sticker doa, dan emoji yang jumlahnya hampir menyaingi jumlah rakaat shalat sunnah yang jarang dilakukan.

     Ia tersentuh. Bukan oleh makna, tapi oleh atmosfer. Sebuah rasa yang sulit dijelaskan, seperti lapar yang tidak ingin makan nasi, tapi ingin makan estetika. Maka dimulailah liturgi baru: pesan kue tart, pilih font kaligrafi, tambah ornamen unta biar terasa Timur Tengah—meskipun yang paling dekat dengan padang pasir selama ini hanya filter Instagram. Lagu Marhaban dipotong lima belas detik, cukup untuk memberi kesan religius tanpa mengganggu ritme swipe berikutnya. Semua terasa suci. Semua terasa tepat. Padahal, kalau kita sedikit saja kurang ajar pada sejarah, kita akan sadar: tidak ada satu pun dari semua ini pernah terjadi di Madinah abad ke-7. Bahkan mungkin unta pun akan bingung melihat dirinya dijadikan topping butter cream.

     Dulu, “yaumul milad” hanyalah kalimat sederhana. Sebuah penanda waktu, seperti orang menyebut hari Selasa tanpa merasa perlu meniup lilin untuk merayakannya. Tidak ada pelukan massal, tidak ada goodie bag, tidak ada MC dengan suara bergetar penuh harap agar sponsor tahun depan lebih banyak. Itu hanya hari lahir—bukan hari untuk memanggil vendor dekorasi.

     Tapi manusia modern punya bakat istimewa: mengubah informasi menjadi seremoni, dan seremoni menjadi industri. Kapitalisme, seperti biasa, tidak pernah datang dengan wajah kasar. Ia datang dengan jilbab, dengan kaligrafi, dengan diskon bundling aqiqah plus milad tahunan—sebuah inovasi yang begitu kreatif sampai-sampai hukum fikih pun mungkin perlu duduk sejenak dan minum air.

     Caranya sederhana dan hampir elegan. Ambil satu fragmen teks, regangkan sedikit seperti karet gelang, lalu lepaskan ke pasar. Ada doa untuk Nabi Yahya di hari kelahirannya—baik, kita jadikan justifikasi. Ada sahabat yang memberi selamat pada sahabat lain—bagus, kita tambahkan layer emosional. Tidak masalah jika konteksnya berbeda jauh; yang penting ada kata “selamat”. Selebihnya, biarkan imajinasi bekerja, dan tentu saja, biarkan harga paket dekorasi naik perlahan.

     Lalu semuanya bergerak ke tahap yang lebih halus—tidak berisik, tapi justru lebih menentukan. Orang-orang mulai percaya, bukan karena pernah benar-benar tahu, tapi karena terlalu sering melihat. Keyakinan tidak lagi lahir dari pencarian, melainkan dari paparan berulang yang pelan-pelan terasa seperti kepastian.

     Di ruang yang lain, algoritma bekerja dengan tenang, nyaris seperti makhluk yang tidak punya niat jahat—dan justru karena itu sulit dicurigai. Ia tidak pernah bertanya mana doa yang tulus dan mana dekorasi yang terlalu mahal. Ia tidak punya kepentingan terhadap makna. Ia hanya mengenali keramaian. Yang ramai, itulah yang ia dorong ke permukaan. Yang diulang, itulah yang tampak sah.

     Maka ketika ribuan orang menulis “Yaumul Milad”, mengucapkannya dengan penuh rasa, membungkusnya dengan visual yang hangat dan musik yang lembut, sesuatu yang lebih besar dari sekadar ucapan mulai terbentuk. Kebenaran tidak lagi diperdebatkan—ia disepakati diam-diam lewat jumlah like. Tanpa kitab, tanpa sanad, tanpa keharusan untuk duduk dan berpikir terlalu lama. Sebuah epistemologi baru lahir, ringan, praktis, dan sangat efisien: cukup lihat engagement rate.

     Barangkali para insinyur di Silicon Valley dulu hanya ingin membuat orang betah berlama-lama menatap layar. Mereka mungkin tidak pernah membayangkan bahwa baris-baris kode itu, yang dingin dan netral, suatu hari akan bertransformasi menjadi semacam mufti tak resmi—yang fatwanya tidak diucapkan, tapi ditampilkan dalam bentuk tren. Dan seperti semua tren, ia tidak perlu benar. Ia hanya perlu terlihat ramai.

     Di titik ini, absurditas mulai terasa seperti rumah sendiri. Bayangkan sebuah pesta milad di hotel berbintang. Ayat suci dibacakan dengan sound system mahal, lalu disusul kue tart berbentuk Ka’bah yang didorong perlahan seperti sedang thawaf kecil-kecilan di atas karpet merah. Seorang anak meniup lilin dengan khusyuk—sebuah momen reflektif, meskipun napas yang sama mungkin belum pernah dipinjam untuk tahajud. Para tamu mengangkat tangan, berdoa dengan sungguh-sungguh agar tahun depan acara bisa lebih meriah. Tuhan, dalam imajinasi kita, tampaknya juga ikut menghitung jumlah balon.

     Dan di tengah semua itu, berdirilah satu frasa aneh: “Happy Milad”. Sebuah makhluk linguistik yang tidak diakui oleh bahasa Inggris maupun Arab, tapi sangat dicintai oleh caption Instagram Indonesia. Ia seperti anak hasil pernikahan paksa dua budaya yang tidak pernah saling melamar. Aneh, tapi justru karena itu terasa eksklusif. Semacam tanda bahwa kita sedang religius sekaligus modern—seperti memakai sneakers di atas sajadah.

     Yang sebenarnya menggelikan bukanlah ucapan selamatnya. Tidak ada yang salah dengan doa, dengan hadiah, dengan kebahagiaan kecil. Yang lucu—dan sedikit menyedihkan—adalah ketika semua ini diklaim sebagai bagian dari kesalehan. Seolah tanpa balon helium bertuliskan “Milad Mubarak”, iman seseorang terasa kurang lengkap. Seolah semakin mahal dekorasi, semakin dekat pula jaraknya dengan langit.

     Padahal, jika kita cukup jujur untuk menatap diri sendiri tanpa filter, jawabannya seringkali sederhana dan sangat manusiawi: kita ingin terlihat peduli, ingin diingat, ingin diakui. Dan pasar, seperti teman lama yang tahu kelemahan kita, menyediakan semua itu dalam bentuk paket—lengkap dengan bonus hashtag.

     Suatu hari nanti, mungkin seorang anak akan bertanya dengan polos, mengapa setiap tahun ia harus berdiri di depan kue sambil dikelilingi kamera. Dan untuk sekali saja, ayahnya mungkin menjawab tanpa dalil, tanpa retorika: bahwa ini bukan tentang tradisi, bukan tentang sunnah, tapi tentang diskon promo didorong keinginan kecil untuk tidak merasa tertinggal dari yang lain.

     Di luar sana, pabrik balon terus bekerja tanpa banyak berpikir. Influencer terus tersenyum di depan kamera. Dan kita, dengan cara yang aneh dan hampir puitis, terus merayakan sesuatu yang tidak pernah benar-benar kita pahami—sambil meyakinkan diri bahwa ini bagian dari sesuatu yang lebih besar.

     Barangkali memang begitu cara zaman bekerja: ia tidak memaksa kita untuk salah. Ia hanya membuat kita nyaman berada di dalamnya.

     Nama Tan Malaka hari ini beredar seperti diskon musiman: muncul ramai, dielu-elukan, lalu perlahan menghilang setelah algoritma bosan. Kutipannya dipajang rapi, dipoles, diberi latar belakang estetik—siap dikonsumsi tanpa risiko. Seolah-olah gagasan bisa dipakai seperti parfum: cukup disemprotkan, lalu kita ikut harum oleh sejarah.

     Tidak ada yang benar-benar ingin tahu bagaimana kalimat-kalimat itu lahir.

     Tidak ada yang ingin terlalu lama membayangkan seorang manusia yang menulis sambil berpindah-pindah, menghindari penangkapan, hidup dari ketidakpastian yang tidak romantis sama sekali. Menulis bukan di kafe dengan colokan listrik dan Wi-Fi, tetapi di sela-sela kemungkinan ditangkap atau mati. Kertas bukan medium ekspresi, tapi medan pertaruhan. Pikiran bukan konten, tapi risiko.

     Membayangkan itu terlalu mahal. Terlalu mengganggu kenyamanan.

     Maka yang tersisa adalah versi jinaknya: kutipan yang sudah disterilkan dari konteks, dibagikan dengan penuh semangat, lalu diakhiri dengan ritual kecil yang sakral—melirik angka. Berapa yang suka, berapa yang membagikan, berapa yang mengomentari. Sebuah bentuk perenungan baru: refleksi yang diukur dalam notifikasi.

     Ada sesuatu yang nyaris lucu, jika tidak terasa tragis.

     Orang-orang mengutip Tan Malaka seolah sedang melanjutkan perjuangan. Padahal yang mereka lanjutkan mungkin hanya trafik. Mereka tidak sedang berhadapan dengan kekuasaan, hanya dengan sepi—dan bahkan sepi itu pun kini bisa diatasi dengan sedikit optimasi waktu unggah.

     Jika dulu kekuasaan harus repot-repot membungkam, hari ini tidak perlu. Tidak ada pelarangan buku yang dramatis, tidak ada pengasingan yang heroik. Cukup beri semua orang panggung kecil, sedikit perhatian, dan ilusi bahwa suara mereka penting. Sisanya akan berjalan otomatis.

     Algoritma bekerja lebih halus daripada polisi rahasia.

     Ia tidak menangkap siapa pun. Ia hanya mengarahkan, membelokkan, menghibur, lalu perlahan meninabobokan. Orang-orang tetap berbicara, tetap merasa kritis, tetap merasa melawan—tanpa pernah benar-benar keluar dari lingkaran yang sama. Mereka bergerak, tapi seperti roda hamster: cepat, lelah, dan tidak ke mana-mana.

     Dan di tengah semua itu, nama Tan Malaka terus dipanggil.

     Bukan untuk dihidupi, tapi untuk ditemani.

     Seperti jimat kecil yang digenggam agar terlihat berani, tanpa pernah benar-benar ingin berjalan di jalan yang ia tempuh. Karena di ujung jalan itu tidak ada panggung, tidak ada angka, tidak ada validasi—hanya kesunyian yang keras kepala, dan keberanian yang tidak bisa dipalsukan.

     Mungkin yang paling menggelisahkan bukan bahwa kita lupa.

     Tapi bahwa kita ingat—dengan cara yang begitu aman, begitu nyaman, sampai-sampai kehilangan alasan mengapa ia dulu harus berbahaya.

     Ada kegelisahan yang tidak selalu diucapkan, tetapi sering kali hadir seperti bayangan yang mengikuti pikiran: jangan-jangan yang kita sebut cinta hanyalah topeng halus dari naluri yang bekerja lebih tua, lebih dalam, dan lebih sabar daripada kesadaran kita sendiri. Sebuah strategi yang begitu canggih hingga ia menyamar sebagai keindahan.

     Upaya untuk membedakan cinta dan nafsu biasanya dimulai dengan niat yang baik, tetapi sering berakhir dengan garis yang kabur. Biologi menawarkan kerangka yang tampak jernih, meski agak dingin. Hasrat seksual—yang biasa kita sebut nafsu—datang seperti kilat: cepat, intens, menyambar tanpa banyak perkenalan. Ia tidak menuntut sejarah panjang, tidak membutuhkan narasi. Tubuh cukup melihat, mencium, merasakan—lalu bergerak.

     Sementara itu, apa yang kita sebut cinta tampak lebih lambat, lebih tekun. Ia tidak datang dengan ledakan, tetapi dengan pengulangan. Dari percakapan yang tidak selalu penting, dari perhatian kecil yang nyaris luput, dari kehadiran yang tidak spektakuler tetapi terus kembali. Ia tumbuh seperti akar—diam, tetapi mengikat.

     Namun realitas tidak pernah serapi kategori. Nafsu bisa menjadi pintu bagi keterikatan, dan cinta hampir selalu membawa jejak hasrat di dalamnya. Tubuh dan kesadaran bukan dua wilayah yang terpisah dengan pagar yang jelas; mereka seperti dua arus yang terus saling menyusup, menciptakan pusaran yang sulit dipetakan.

     Di titik ini, Arthur Schopenhauer mungkin akan tersenyum tipis, hampir sinis. Baginya, semua usaha membedakan itu hanyalah permainan bahasa. Cinta, katanya, adalah siasat halus dari kehendak hidup—cara elegan agar individu rela terlibat dalam sesuatu yang, jika dilihat tanpa ilusi, lebih menguntungkan kelangsungan spesies daripada kebahagiaan pribadi. Kita merasa memilih, padahal sedang dijalankan oleh sesuatu yang tidak meminta izin.

     Tetapi penjelasan itu, meski tajam, terasa belum cukup.

     Sebab ada hal-hal yang tidak sepenuhnya tunduk pada logika itu. Ada orang yang tetap tinggal ketika semua alasan biologis telah habis. Ada kesetiaan yang bertahan bahkan ketika ia tidak lagi menguntungkan, bahkan ketika ia merugikan. Ada pengorbanan yang, dalam hitungan evolusi, tampak seperti kesalahan.

     Di situ, cinta mulai melampaui kerangkanya sendiri. Ia tidak lagi sekadar dorongan, tetapi menjadi komitmen. Ia menjadi cerita yang diceritakan ulang, alasan yang dipertahankan, bahkan kadang bentuk perlawanan terhadap logika yang paling rasional sekalipun.

     Namun manusia tidak hanya hidup dalam ruang personal; ia juga hidup dalam jaringan yang lebih luas—keluarga, klan, masyarakat, bahkan negara. Dan di sana, cinta mengambil wajah yang berbeda.

     Sejarah mencatat banyak hubungan yang tidak lahir dari perasaan, melainkan dari kebutuhan. Putri dinikahkan untuk menghentikan perang yang terlalu lama. Putra dipersatukan untuk mengikat aliansi yang rapuh. Pernikahan menjadi alat diplomasi, tubuh menjadi jembatan, dan relasi intim menjadi kontrak yang lebih kuat daripada perjanjian tertulis.

     Dalam konteks seperti ini, cinta tidak selalu hadir di awal. Ia bisa muncul kemudian—atau tidak sama sekali. Yang pasti, hubungan itu sudah memiliki fungsi sebelum ia memiliki makna emosional.

     Apakah ini berarti cinta diperalat?

     Jawabannya tidak sesederhana ya atau tidak. Lebih tepat jika dikatakan bahwa manusia menemukan sesuatu yang sangat kuat: bahwa keterikatan antarindividu adalah salah satu “lem sosial” paling efektif yang pernah ada. Ketika dua orang terikat, yang disatukan bukan hanya tubuh, tetapi jaringan yang mengelilinginya—keluarga, harta, loyalitas, bahkan masa depan yang belum terjadi.

     Tidak banyak alat sosial yang mampu melakukan itu dengan kekuatan yang sama.

     Antropologi melihatnya sebagai bentuk kecerdasan kolektif. Manusia, secara sadar atau tidak, memahami bahwa menyatukan dua individu adalah cara menyatukan dua kelompok. Bahasa yang digunakan bisa berubah-ubah—tradisi, kehormatan, agama, atau cinta—tetapi fungsi dasarnya tetap serupa: menjaga stabilitas, meredam konflik, memperluas jaringan.

     Namun di dalam struktur yang tampak rapi itu, sesuatu yang lebih cair tetap bekerja.

     Ketika hubungan dimulai sebagai negosiasi, cinta tidak otomatis absen. Ia bisa tumbuh diam-diam, seperti tanaman yang tidak direncanakan tetapi menemukan celah di antara batu. Dua orang yang awalnya hanya bagian dari kesepakatan bisa saja, melalui rutinitas, kebersamaan, bahkan pertengkaran, membangun sesuatu yang lebih dalam. Cinta dalam bentuk ini tidak selalu meledak; ia sering kali lebih tenang, lebih sunyi, tetapi justru lebih tahan lama.

     Sebaliknya, hubungan yang dimulai dari cinta yang menggebu bisa runtuh ketika berhadapan dengan dunia yang tidak peduli pada perasaan. Realitas sosial, ekonomi, dan budaya sering kali menjadi ujian yang tidak romantis.

     Maka pertanyaan tentang mana yang lebih “asli” terasa seperti mencari jawaban pada pertanyaan yang salah arah.

     Cinta bukan benda yang bisa diuji kemurniannya. Ia bukan emas yang bisa ditimbang kadar karatnya. Ia adalah proses—yang bisa lahir dari hasrat, tumbuh dari kebiasaan, dipaksa oleh struktur, atau muncul dari kombinasi semuanya. Ia berubah bentuk, menyesuaikan diri, dan sering kali tidak setia pada definisi yang kita buat untuknya.

     Tentang cinta sebagai “mata uang”—ya, manusia menemukannya, atau mungkin lebih tepat: menyadari keberadaannya. Keterikatan emosional adalah alat yang luar biasa kuat. Ia bisa melunakkan konflik yang keras, mengikat kesetiaan yang rapuh, bahkan mengubah arah sejarah tanpa perlu deklarasi resmi.

     Dan seperti semua alat yang kuat, ia digunakan. Kadang dengan kesadaran penuh, kadang hanya sebagai warisan dari kebiasaan yang sudah terlalu lama hidup untuk dipertanyakan.

     Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang sering terlewatkan.

     Meskipun cinta bisa diposisikan sebagai alat, pengalaman mencintai itu sendiri tetap bersifat personal, subjektif, dan tidak bisa sepenuhnya direduksi. Seseorang yang dinikahkan demi aliansi tetap bisa benar-benar jatuh cinta—atau tidak pernah sama sekali. Struktur sosial bisa mengatur pertemuan, tetapi tidak pernah sepenuhnya menguasai apa yang terjadi di dalam dada.

     Dan di sanalah ambiguitas itu tetap hidup.

     Cinta bisa menjadi strategi spesies, alat sosial, sekaligus pengalaman yang terasa sakral bagi individu. Ia bisa menjadi kartu truf dalam negosiasi, dan pada saat yang sama menjadi sesuatu yang tidak bisa dinegosiasikan oleh mereka yang menjalaninya.

     Manusia, dengan segala kecerdasannya, tampaknya tidak pernah benar-benar memutuskan ingin menempatkan cinta di mana. Kadang ia dipuja seperti kebenaran tertinggi, kadang digunakan seperti alat transaksi yang dingin. Kadang ia lahir dari kebebasan yang penuh, kadang dari keterpaksaan yang tidak diakui.

     Dan setiap kali kita mencoba mereduksinya menjadi satu hal saja, cinta seperti tersenyum tipis—lalu menghindar, berubah bentuk, dan meninggalkan kita dengan satu kesadaran yang agak mengganggu: bahwa apa yang paling kita yakini, sering kali justru yang paling sulit kita tangkap sepenuhnya.   (part 3 of 5)

     Tidak semua penjara dibangun dengan batu. Sebagian justru dibangun dengan jadwal.

     Franz Kafka seperti sedang menertawakan sesuatu yang sangat kita anggap normal: rutinitas. Ia tidak berisik, tidak heroik, tidak menuntut keberanian untuk dilawan. Ia hanya mengulang dirinya sendiri, sampai suatu hari kita berhenti bertanya. Dan di saat itulah, pintu-pintu yang tidak pernah kita lihat mulai mengunci dari dalam.

     Beberapa abad sebelum algoritma menjadi dewa kecil yang kita sembah diam-diam, Jeremy Bentham sudah membayangkan sebuah bangunan bernama Panopticon—penjara melingkar dengan satu menara di tengah. Dari menara itu, seorang penjaga bisa melihat semua tahanan. Tapi para tahanan tidak pernah tahu apakah mereka sedang diawasi atau tidak. Ketidakpastian itu cukup. Mereka akan mendisiplinkan diri mereka sendiri.

     Yang mengerikan dari gagasan ini bukan arsitekturnya, tapi kesimpulannya: manusia tidak perlu diawasi terus-menerus untuk patuh. Cukup dibuat merasa mungkin diawasi.

     Lalu datang Michel Foucault, yang membaca Panopticon bukan sebagai bangunan, tapi sebagai metafora dunia modern. Baginya, kekuasaan tidak lagi bekerja dengan cambuk, tapi dengan norma. Ia menyusup ke dalam kebiasaan, ke dalam jam kerja, ke dalam cara kita duduk, berbicara, bahkan berpikir. Kita tidak dipaksa—kita dilatih.

     Dan hari ini, menara pengawas itu tidak lagi berdiri di tengah bangunan. Ia berada di saku kita. Ia bernama aplikasi.

     Seorang driver ojek online bangun pagi dengan satu harapan sederhana: cukup order untuk hari ini. Ia membuka aplikasi, dan di sana ada angka-angka yang tidak sepenuhnya ia pahami—rating, performa, insentif, bonus harian. Semuanya tampak seperti peluang, tapi bekerja seperti tali.

     Algoritma tidak pernah berteriak. Ia hanya memberi dan menahan. Sedikit order ketika performa turun. Bonus kecil yang menggoda ketika target hampir tercapai. Hukuman yang tidak disebut sebagai hukuman—hanya “penurunan prioritas”.

     Tidak ada yang memaksa driver itu bekerja 12 jam. Tidak ada yang mengunci pintu rumahnya. Tapi ia tahu, jika ia berhenti, sistem akan “mengingat”. Rating bisa turun. Akun bisa tenggelam. Dan perlahan, ia belajar untuk patuh—bukan karena takut, tapi karena tidak melihat alternatif lain.

     Di titik ini, Panopticon Bentham terasa kuno. Ia masih membutuhkan menara. Algoritma tidak. Ia bekerja seperti kabut—tidak terlihat, tapi mengatur arah langkah.

     Yang menarik, di sela-sela semua itu, ada rasa nyaman kecil yang tumbuh. Kebebasan semu: bisa memilih kapan online, bisa menolak order. Tapi seperti permainan yang sudah ditentukan sejak awal, setiap pilihan membawa konsekuensi yang diam-diam mengarahkan ke satu hal: tetap bermain.

     Dan ketika seseorang berkata, “Saya bebas, saya bisa kerja kapan saja,” sering kali yang ia maksud adalah: “Saya bebas memilih kapan saya harus tetap terikat.”

     Penjara tidak lagi terasa seperti penjara. Ia terasa seperti fleksibilitas.

     Hal yang sama terjadi di ruang yang lebih sunyi, lebih terhormat.

     Seorang pekerja kantoran duduk di depan layar, delapan jam sehari, lima hari seminggu. Tidak ada jeruji, hanya kalender penuh rapat. Ia tidak dipaksa untuk menjawab email di malam hari, tapi notifikasi itu seperti bisikan yang tidak sopan. Ia membuka laptop, hanya sebentar, katanya. Lalu satu jam berlalu.

     Tidak ada hukuman jika ia tidak membalas segera. Tapi ada sesuatu yang lebih halus: rasa bersalah. Rasa takut tertinggal. Rasa bahwa ia harus selalu “hadir”, bahkan ketika tubuhnya sudah pulang.

     Ia bukan tahanan. Ia profesional.

     Di ruang lain, seorang kreator konten menatap layar statistik. Angka views naik turun seperti detak jantung yang tidak stabil. Ia mulai belajar pola: kapan harus posting, bagaimana judul yang “menggigit”, jenis emosi apa yang paling laku.

     Pelan-pelan, ia tidak lagi menulis apa yang ingin ia katakan. Ia menulis apa yang akan ditonton. Algoritma menjadi editor tak terlihat. Ia tidak melarang, tapi menyaring. Tidak menghukum, tapi mengabaikan.

     Dan diabaikan, di dunia ini, adalah bentuk hukuman paling sunyi.

     Yang membuat semua ini terasa normal adalah karena tidak ada satu momen dramatis di mana kita sadar telah dikurung. Tidak ada pintu yang dibanting keras. Hanya serangkaian kompromi kecil yang masuk akal.

     Sedikit lembur. Sedikit mengikuti tren. Sedikit menyesuaikan diri.

     Sampai akhirnya, “sedikit” itu menjadi struktur.

     Foucault mungkin akan tersenyum getir melihat ini. Disiplin telah menjadi otomatis. Kekuasaan tidak lagi datang dari atas, tapi dari dalam diri yang sudah dilatih untuk menyesuaikan diri.

     Kafka, di sudut lain, mungkin hanya akan menulis satu kalimat pendek, lalu berhenti.

     Bahwa manusia tidak selalu butuh penjaga untuk tetap berada di dalam selnya. Kadang, ia hanya butuh rutinitas yang cukup rapi, cukup masuk akal, dan cukup nyaman—untuk membuatnya lupa bahwa pintu itu sebenarnya tidak pernah terkunci.

     Dan mungkin, yang paling menakutkan bukanlah bahwa kita terpenjara.

     Tapi bahwa kita bisa hidup cukup lama di dalamnya, tanpa pernah benar-benar merasa ingin keluar.

     Pertanyaan tentang perbedaan kapitalisme ekstraktif dan kapitalisme awal sering terdengar seperti teka-teki cuaca: apakah badai hanyalah angin yang tumbuh besar, atau ia sesuatu yang lain sama sekali? Ada godaan untuk menjawab secara moralistis—seolah dulu kapitalisme masih polos, lalu suatu hari manusia tergelincir ke jurang keserakahan yang lebih dalam. Tetapi sejarah ekonomi tidak bekerja seperti kisah kejatuhan dalam drama religius. Ia bergerak melalui intensifikasi, perluasan, percepatan—bukan melalui mutasi moral mendadak.

     Jika kita menoleh ke fase awal kapitalisme di Eropa, sejak abad ke-16 hingga Revolusi Industri, kita melihat dunia yang sedang berubah arah. Perdagangan jarak jauh berkembang, sistem perbankan dan kredit tumbuh, manufaktur perlahan menggantikan kerajinan tradisional. Modal mulai mengalir lintas samudra. Produksi barang menjadi pusat perhatian.

     Namun bahkan pada fase ini, unsur ekstraksi sudah hadir. Perusahaan seperti British East India Company bukan sekadar pedagang netral; ia adalah instrumen kekuasaan yang memadukan bisnis dan dominasi teritorial. Rempah dari Nusantara, kapas dari India, gula dari Karibia—semuanya masuk ke dalam orbit akumulasi Eropa. Jadi romantisasi tentang kapitalisme awal yang bersih dari ekstraksi adalah ilusi yang terlalu manis.

     Tetapi memang ada pergeseran aksen. Setelah Revolusi Industri, kapitalisme semakin berfokus pada produksi dan inovasi. Mesin uap, pabrik tekstil, rel kereta api—dunia mulai berputar lebih cepat. Nilai tidak hanya diambil dari tanah jajahan, tetapi juga diciptakan melalui transformasi bahan mentah menjadi barang manufaktur. Ada peningkatan produktivitas yang nyata, pembagian kerja yang semakin kompleks, dan urbanisasi yang masif.

     Adam Smith melihat di dalam dinamika pasar dan pembagian kerja sebuah mekanisme koordinasi yang, dalam kondisi tertentu, dapat meningkatkan kemakmuran umum. Sementara Karl Marx membaca di balik mesin-mesin itu sebuah relasi eksploitasi—nilai lebih yang diambil dari tenaga kerja. Namun baik dalam pujian maupun kritik, kapitalisme industri tetap dipahami sebagai sistem yang berakar pada produksi barang nyata dan perluasan kapasitas produktif.

     Lalu apa yang disebut kapitalisme ekstraktif hari ini?

     Ia bukan makhluk baru yang turun dari langit. Ia lebih tepat dipahami sebagai dominasi logika tertentu yang memang sudah ada sejak awal: dorongan untuk mengambil sebanyak mungkin, secepat mungkin, dengan biaya serendah mungkin. Bedanya terletak pada intensitas dan prioritas.

     Dalam kapitalisme ekstraktif kontemporer, pengambilan sumber daya mentah sering menjadi strategi utama. Mineral digali dalam skala raksasa, hutan dibuka dalam hitungan bulan, energi fosil dipompa dengan teknologi yang semakin agresif. Nilai tambah lokal sering relatif kecil dibanding arus keuntungan yang mengalir ke pusat modal global. Horizon waktunya pendek—kuartal fiskal lebih menentukan daripada keberlanjutan generasi.

     Regenerasi ekologis dan sosial kerap diposisikan sebagai biaya tambahan, bukan fondasi sistem.

     Di era finansialisasi, tekanan ini diperkeras. Pasar saham, dana investasi, dan tuntutan pertumbuhan eksponensial menciptakan dorongan permanen untuk meningkatkan margin. Jika inovasi tidak cukup cepat menghasilkan laba, ekstraksi menjadi jalan pintas yang menggoda. Tidak perlu menunggu siklus pertumbuhan organik; cukup percepat eksploitasi.

     Apakah ini evolusi? Dalam arti struktural, ya. Kapitalisme memang memiliki dorongan inheren untuk ekspansi. Ketika pasar jenuh, ia mencari wilayah baru. Ketika keuntungan menipis, ia mencari sumber daya lebih murah. Ketika industri matang, ia mengkomodifikasi hal-hal yang sebelumnya tak dianggap komoditas—bahkan data, perhatian, dan emosi manusia.

     Namun menyebutnya sekadar evolusi terasa terlalu steril. Evolusi biologis tidak memiliki kepentingan; kapitalisme digerakkan oleh aktor dengan motif, strategi, dan kekuasaan. Di titik ini, dimensi moral tak bisa sepenuhnya dikesampingkan.

     Apakah ini lompatan keserakahan? Mungkin bukan lompatan, melainkan percepatan. Keserakahan bukan temuan abad ke-21. Yang baru adalah kapasitas teknologi dan finansial untuk mengeksekusinya dalam skala planet. Kita kini mampu meratakan gunung dalam waktu singkat, menebang jutaan hektare dalam satu dekade, dan memonetisasi perilaku miliaran orang dalam hitungan detik. Jika dulu keserakahan berjalan kaki, kini ia memiliki mesin jet.

     Perbedaan paling mendasar antara kapitalisme awal dan kapitalisme ekstraktif kontemporer terletak pada batas planet. Pada abad ke-18, populasi dunia jauh lebih kecil, konsumsi energi fosil masih terbatas, dan dampak ekologis belum bersifat global. Ekstraksi memang terjadi, tetapi belum menyentuh sistem bumi secara menyeluruh.

     Hari ini, perubahan tata guna lahan di satu wilayah dapat memengaruhi iklim global. Emisi karbon tidak mengenal perbatasan. Krisis air dan biodiversitas bukan lagi persoalan lokal. Kapitalisme mungkin tidak menjadi lebih “jahat” secara esensial, tetapi ia menjadi jauh lebih kuat—dan kekuatan tanpa batas etis yang jelas mudah berubah menjadi tekanan sistemik.

     Jadi apa bedanya? Kapitalisme awal menekankan produksi dan perdagangan sebagai mesin akumulasi, meski tetap dibangun di atas fondasi kolonial dan ekstraksi. Kapitalisme ekstraktif modern menjadikan pengambilan cepat dan maksimal—dari alam, tenaga kerja, bahkan data—sebagai strategi dominan, sering tanpa integrasi serius terhadap regenerasi.

     Perbedaannya bukan hitam-putih. Ia lebih seperti perubahan aksen dalam bahasa yang sama. Bahasa dasarnya tetap akumulasi modal. Yang berubah adalah volume, tempo, dan konsekuensi globalnya.

     Pertanyaan yang lebih penting bukan apakah kita sedang menyaksikan evolusi atau ledakan keserakahan. Pertanyaan yang lebih mendesak adalah apakah sistem ini mampu belajar membatasi diri sebelum menabrak batas ekologis dan sosialnya sendiri. Jika tidak, sejarah mungkin akan mencatat bahwa persoalannya bukan kurangnya kecerdikan manusia dalam mengekstrak, melainkan lambannya kita menyadari bahwa kemampuan mengambil tidak identik dengan kebijaksanaan untuk berhenti.

     Kapitalisme ekstraktif adalah kisah tentang tangan yang terlalu cekatan mengambil, tetapi terlalu lamban merawat. Ia lahir dari keyakinan bahwa dunia ini pada dasarnya adalah persediaan—stok bahan mentah yang menunggu disentuh teknologi, dimasukkan ke dalam mesin, lalu diubah menjadi laba. Di dalam logika itu, gunung bukan lanskap, melainkan cadangan; hutan bukan ekosistem, melainkan potensi volume; laut bukan ruang hidup, melainkan angka dalam laporan tahunan.

     Ia bukan sekadar sistem ekonomi. Ia adalah cara memandang realitas.

     Dan cara pandang itu diam-diam membentuk bagaimana kita memperlakukan tanah, tubuh, bahkan waktu.

Ekstraksi Alam: Tambang, Hutan, dan Energi Fosil

     Pada bentuknya yang paling gamblang, kapitalisme ekstraktif beroperasi melalui pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Tambang terbuka yang menganga seperti luka raksasa di tubuh bumi, hutan tropis yang ditebang hingga menyisakan tanah cokelat yang telanjang, sumur minyak yang berdiri seperti jarum-jarum besi menusuk laut.

     Model ini bukan penemuan baru. Ia berkelindan dengan kolonialisme modern. Wilayah-wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dipetakan bukan sebagai ruang kebudayaan, melainkan sebagai peta komoditas. Rempah, karet, tebu, emas, batu bara—setiap jengkal tanah diukur berdasarkan seberapa cepat ia bisa menghasilkan keuntungan bagi pusat kekuasaan.

     Di Indonesia, kita melihat paradoks yang nyaris puitis sekaligus tragis. Di satu sisi, statistik pertumbuhan ekonomi dapat tampak mengesankan. Di sisi lain, desa-desa sekitar tambang menghadapi sungai yang tak lagi jernih, tanah yang tak lagi subur, dan konflik horizontal yang merayap pelan. Nikel menjadi primadona dalam transisi energi global, tetapi pertanyaannya tidak pernah sederhana: siapa yang menikmati nilai tambahnya, dan siapa yang menanggung biaya ekologisnya?

     Kapitalisme ekstraktif jarang berbicara tentang regenerasi. Ia menghitung tonase, bukan daya pulih. Ia menghitung ekspor, bukan umur sungai.

     Ada asumsi sunyi yang bekerja di baliknya: bahwa alam adalah sesuatu yang pasif, tak bersuara, tak menuntut balasan. Padahal setiap eksploitasi adalah hutang ekologis yang suatu hari harus dibayar—entah dalam bentuk banjir, kekeringan, atau ketidakstabilan iklim yang semakin sulit diprediksi.

Ekstraksi Sosial: Tubuh dan Kerja

     Jika alam bisa diekstraksi, maka manusia pun tak luput dari logika yang sama. Kapitalisme ekstraktif memperlakukan tenaga kerja sebagai sumber daya yang dapat dioptimalkan, ditekan biayanya, dan dimaksimalkan output-nya.

     Dalam analisis klasik Karl Marx, nilai lebih lahir dari selisih antara apa yang diciptakan pekerja dan apa yang ia terima sebagai upah. Dalam konteks ekstraktif, selisih itu ditekan sejauh mungkin demi margin keuntungan yang lebih tebal. Jam kerja dipanjangkan, perlindungan diperkecil, kontrak dibuat fleksibel—kata yang terdengar modern, tetapi sering kali berarti rapuh.

     Tubuh menjadi ladang produksi. Waktu menjadi komoditas. Energi psikis menjadi bahan bakar yang jarang dihitung dalam neraca.

     Di era ekonomi platform, ekstraksi ini menjelma lebih halus. Perusahaan tidak lagi perlu memiliki armada kendaraan atau kantor besar. Cukup memiliki aplikasi, algoritma, dan jaringan investor. Risiko kecelakaan, fluktuasi pendapatan, biaya perawatan—semuanya dialihkan kepada pekerja yang secara formal disebut “mitra.” Kata itu terdengar akrab, hampir romantis, tetapi relasi kuasanya tetap timpang.

     Kapitalisme ekstraktif sosial bekerja dengan memindahkan risiko ke bawah dan memusatkan keuntungan ke atas. Ia merayakan efisiensi, tetapi jarang bertanya tentang martabat.

Ekstraksi Digital: Data dan Perhatian

     Abad ke-21 menghadirkan bentuk ekstraksi yang lebih senyap: pengambilan data dan perhatian manusia sebagai sumber daya ekonomi baru.

     Setiap klik, setiap pencarian, setiap lokasi yang terekam menjadi serpihan informasi yang dapat diolah. Perusahaan teknologi raksasa membangun pusat data yang luasnya seperti kota kecil. Di dalamnya, bukan batu bara yang ditambang, melainkan pola perilaku. Kita menjadi produsen tanpa sadar—menghasilkan data hanya dengan hidup.

     Shoshana Zuboff menyebut fenomena ini sebagai kapitalisme pengawasan. Perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi menjual prediksi tentang perilaku kita. Masa depan dikomodifikasi. Preferensi dibentuk dan dipandu melalui notifikasi yang dirancang presisi.

     Perhatian manusia—yang dulu dianggap bagian dari kesadaran intim—kini diperebutkan seperti lahan emas baru. Waktu layar menjadi ukuran nilai. Algoritma dirancang untuk membuat kita bertahan sedikit lebih lama, menggulir sedikit lebih jauh, bereaksi sedikit lebih cepat.

     Tidak ada suara mesin bor yang memekakkan telinga. Hanya bunyi notifikasi kecil yang terdengar ringan. Namun dampaknya sistemik: kecemasan meningkat, polarisasi sosial menguat, dan ruang publik berubah menjadi arena reaksi instan.

     Jika tambang merusak lanskap fisik, ekstraksi digital perlahan mengikis lanskap batin.

Ciri-Ciri Kapitalisme Ekstraktif

     Kapitalisme ekstraktif memiliki pola yang konsisten. Ia berorientasi pada keuntungan jangka pendek, sering kali mengabaikan biaya jangka panjang. Ia bergantung pada komoditas mentah, bukan pada penciptaan nilai tambah yang mendalam. Ia memperlihatkan ketimpangan distribusi manfaat dan risiko. Ia menjalin relasi erat dengan kekuasaan politik, karena izin, regulasi, dan perlindungan hukum adalah syarat kelangsungannya.

     Ia jarang berdiri sendiri; ia selalu berkelindan dengan struktur kekuasaan.

     Retorikanya sering optimistis: investasi, pertumbuhan, pembangunan. Angka-angka makro menjadi mantra. Namun angka tidak selalu menceritakan kualitas kehidupan. PDB bisa meningkat, sementara kualitas air menurun. Ekspor bisa melonjak, sementara kohesi sosial retak.

     Kapitalisme ekstraktif menyukai grafik naik. Ia kurang tertarik pada akar yang pelan-pelan mengering.

Apakah Semua Kapitalisme Bersifat Ekstraktif?

     Tidak semua praktik kapitalisme harus berakhir pada ekstraksi yang merusak. Ada model ekonomi yang berupaya regeneratif—mengintegrasikan inovasi teknologi dengan keberlanjutan ekologis, menempatkan komunitas sebagai subjek, bukan sekadar lokasi produksi. Ekonomi sirkular, energi terbarukan berbasis komunitas, dan investasi sosial adalah contoh upaya keluar dari logika ambil-dan-tinggalkan.

     Namun transformasi itu menuntut perubahan paradigma. Dunia tidak lagi dipandang sebagai gudang, melainkan sebagai jaringan kehidupan yang saling terhubung. Keuntungan tidak lagi dihitung hanya dalam kuartal fiskal, tetapi dalam dekade dan generasi.

     Pertanyaannya akhirnya bersifat moral sekaligus politis: apakah kita cukup berani memperlambat laju ekstraksi demi menjaga kesinambungan? Atau kita tetap terpikat pada percepatan, seolah-olah bumi dan masyarakat adalah mesin tanpa batas?

     Kapitalisme ekstraktif mengajarkan kita satu hal secara jujur—bahwa kemampuan manusia untuk mengambil hampir tak terbatas. Tantangannya adalah membuktikan bahwa kemampuan kita untuk merawat dapat melampaui hasrat mengambil itu.

     Jika tidak, kita mungkin menjadi peradaban yang sangat terampil menggali, tetapi gagap menanam kembali. Dan sejarah tidak pernah ramah pada peradaban yang lupa cara merawat tanah tempat ia berdiri.

     Ketegangan itu berulang di banyak tempat: warga yang menggelar demonstrasi dengan poster sederhana, suara ibu-ibu yang lantang menolak tambang, berhadapan dengan aparat yang menjaga pintu masuk perusahaan. Di balik spanduk “tolak tambang” atau “selamatkan air kami”, ada cerita panjang tentang izin yang dikeluarkan negara, investasi industri yang menggiurkan, dan rakyat yang merasa tak pernah benar-benar didengar. Karst, dalam pusaran ini, bukan lagi sekadar bentang alam, melainkan arena politik yang keras, penuh tarik-menarik kepentingan.

     Negara kerap tampil sebagai wasit sekaligus pemain. Di satu sisi, ia berkewajiban melindungi kawasan karst sebagai bagian dari kekayaan alam yang rapuh. Regulasi sudah ada—mulai dari Keputusan Menteri ESDM No. 1456 K/20/MEM/2000 tentang kawasan karst, hingga pengakuan UNESCO terhadap Gunung Sewu sebagai Global Geopark. Namun di sisi lain, negara juga berperan sebagai pemberi izin, membuka pintu lebar bagi industri semen atau tambang batu kapur dengan alasan pembangunan. Dilema ini menciptakan ambiguitas: negara tampak melindungi, tetapi juga melegitimasi perusakan.

     Industri semen, dengan modal besar dan jaringan global, memosisikan karst sebagai sumber daya yang harus dieksploitasi. Retorika pembangunan selalu diulang: lapangan kerja, peningkatan PAD, kontribusi bagi ekonomi nasional. Tetapi masyarakat lokal tahu, keuntungan terbesar jarang jatuh ke tangan mereka. Bagi petani karst, kehilangan mata air lebih berbahaya daripada kehilangan janji kerja. Air adalah syarat hidup yang tak bisa diganti, sementara pabrik bisa direlokasi, bahkan ditutup.

     Konflik di Rembang, Pati, hingga karst Maros-Pangkep menunjukkan pola yang hampir sama: warga menolak tambang, negara memberikan izin, industri menyiapkan mesin, lalu lahirlah ketegangan. Di Rembang, aksi “Kartini Kendeng” menanam kaki dalam adukan semen menjadi simbol global perlawanan ekologis. Di Babul, Sulawesi Selatan, tekanan terhadap kawasan Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung memicu protes senyap dari masyarakat yang khawatir mata air hilang. Gema ini memperlihatkan betapa rapuhnya posisi rakyat ketika berhadapan dengan koalisi negara dan industri.

     Namun politik karst bukan hanya tentang konflik. Ia juga tentang ruang tawar dan ruang harapan. Di Yogyakarta, pengakuan Gunung Sewu sebagai geopark dunia menghadirkan wajah lain politik: negara, masyarakat, dan ilmuwan bekerja sama menjaga dan mempromosikan karst sebagai kebanggaan nasional. Di sini, politik karst tampil sebagai upaya kolektif membangun narasi positif: karst bukan tambang, melainkan warisan budaya dan alam yang tak ternilai.

     Sayangnya, wajah semacam ini masih jarang. Lebih sering kita melihat rakyat dipaksa menjadi penonton dalam panggung besar yang dikuasai negara dan industri. Padahal, tanpa rakyat, politik karst akan kehilangan basis moral. Rakyat bukan sekadar “penerima dampak”, melainkan subjek utama yang hidup di ruang karst, menjaga sawah, memelihara gua, dan melanjutkan tradisi. Mengabaikan mereka sama saja dengan meruntuhkan legitimasi politik itu sendiri.

     Refleksi penting muncul di sini: politik karst pada akhirnya adalah politik tentang kehidupan. Apa artinya pembangunan jika rakyat kehilangan sumber air? Apa gunanya investasi miliaran rupiah jika ekosistem runtuh dan anak cucu hanya mewarisi debu? Pertanyaan-pertanyaan ini menyingkap kelemahan paradigma pembangunan yang terlalu terpaku pada angka pertumbuhan ekonomi, tanpa melihat ongkos ekologis dan sosial yang tersembunyi di baliknya.

     Karst seharusnya mendorong kita menata ulang logika politik. Negara tak bisa terus menerus berdiri di sisi industri, hanya karena tergoda investasi. Ia harus mengingat mandat konstitusi: bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kalimat itu jelas menempatkan rakyat sebagai tujuan akhir, bukan industri. Dengan kata lain, politik karst semestinya berpihak kepada kehidupan, bukan pada keuntungan sesaat.

     Menjadikan politik karst sebagai agenda nasional adalah kebutuhan mendesak. Bukan hanya untuk mencegah konflik sosial, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekologi. Kita perlu regulasi yang lebih tegas, partisipasi masyarakat yang nyata, dan keberanian politik untuk menolak investasi yang merusak. Lebih dari itu, kita perlu imajinasi baru: karst tidak dilihat sebagai beban pembangunan, melainkan sebagai aset strategis bangsa, setara dengan hutan hujan tropis dan terumbu karang.

     Jika kita gagal menjadikan karst sebagai agenda nasional, kita akan terus mengulang siklus konflik: izin keluar, rakyat protes, industri menambang, dan akhirnya ekosistem hancur. Tetapi jika kita berhasil, politik karst bisa menjadi model politik ekologis yang membanggakan, memperlihatkan bahwa bangsa ini bisa berpikir jauh ke depan.

     Karst adalah ujian. Apakah kita memilih berpihak pada kehidupan rakyat, atau menyerah pada mesin industri? Jawaban atas ujian ini akan menentukan bukan hanya nasib karst, tetapi juga nasib politik bangsa kita.

Daftar Pustaka

1. Adji, T. N. (2014). Hydrogeological characteristics of karst in Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

2. LIPI. (2019). Karst sebagai ekosistem penting dan rawan di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.

3. Sukamto, R. (2016). Konflik tambang semen dan masyarakat Kendeng. Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan, 18(2), 145–162.

4. UNESCO. (2015). Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Paris: UNESCO Publishing.

5. Widiyanto, J., & Nasrullah, H. (2020). Potensi ekowisata karst di Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung. Jurnal Pariwisata Berkelanjutan, 5(1), 25–39.

     Indonesia sering digambarkan sebagai tanah surga. Lagu Koes Plus menyanyikannya dengan sederhana: tongkat kayu ditancapkan bisa jadi tanaman. Imaji ini begitu kuat, diwariskan lintas generasi, seolah-olah Tuhan menurunkan anugerah paling lengkap justru di garis khatulistiwa. Tetapi bila kita lihat lebih jernih, narasi itu lebih sering menjadi candu daripada kompas. Kita lebih sibuk merayakan mitos ketimbang membangun sistem.

     Narasi tentang “tanah surga” memang menenangkan. Ia memberi kebanggaan instan, bahkan semacam ilusi keabadian. Kita diajak percaya bahwa betapa pun kacaunya politik dan ekonominya, bumi Nusantara akan selalu bisa memberi makan. Bahwa nelayan bisa selalu pulang dengan perahu penuh ikan, petani bisa selalu panen tanpa gagal, dan rakyat bisa hidup makmur hanya dengan memetik apa yang tumbuh di halaman. Padahal, kenyataan tidak sesederhana itu. Nelayan kian terjepit oleh industrialisasi laut, petani bergulat dengan harga pupuk dan impor pangan, dan rakyat sering kali lebih sibuk mencari kerja ke luar negeri.

     Di sinilah paradoks itu terasa. Indonesia lebih piawai menciptakan narasi ketimbang menata sistem. Kita pandai berorasi, melahirkan slogan, bahkan menuliskan puisi politik. Dari “gemah ripah loh jinawi” hingga “Indonesia Emas 2045”, kita bergelimang kata-kata indah. Namun, ketika tiba waktunya menyusun regulasi pajak yang adil, menata distribusi tanah, atau membangun sekolah berkualitas di pelosok, energi itu mendadak menguap. Sistem menuntut konsistensi, kerja panjang, dan disiplin—sesuatu yang sering kali kita abaikan.

     Narasi yang terus diulang tanpa basis sistem akhirnya berubah menjadi April Mop nasional. Kita percaya sedang tinggal di surga, padahal masih berjuang membeli beras. Kita percaya sedang menuju negara maju, padahal masih sibuk mengurus kebocoran anggaran. Kita percaya demokrasi kita sehat, padahal rakyatnya masih terjerat politik uang. Narasi besar menjadi semacam penutup mata, membuat kita merasa aman di tengah ketidakadilan struktural.

     Mengapa kita begitu nyaman dengan narasi? Mungkin karena ia lebih murah daripada sistem. Narasi tidak butuh birokrasi rapi, tidak butuh reformasi hukum, tidak butuh keberanian melawan oligarki. Ia hanya butuh mikrofon dan panggung. Ia bisa digoreng di media, diviralkan di media sosial, dan diwariskan dalam bentuk lagu-lagu nostalgia. Sistem, sebaliknya, menuntut keseriusan yang melelahkan. Ia butuh generasi yang berani menolak jalan pintas, berani menantang kenyamanan, dan berani menanggung risiko.

     Ada bangsa-bangsa yang berhasil menyeimbangkan narasi dan sistem. Jepang membangun mitos tentang bangsa pekerja keras, lalu mewujudkannya dengan birokrasi yang tertib. Jerman merayakan narasi solidaritas pasca-perang, lalu mengikatnya dengan sistem sosial-demokrasi yang konkret. Indonesia, sebaliknya, sering berhenti di level mitos. Kita merayakan “gotong royong” dalam pidato, tetapi praktiknya lebih sering berbentuk patronase: bantuan turun bukan karena sistem, tapi karena kedekatan politik.

     Apakah narasi selalu buruk? Tidak juga. Ia bisa menjadi energi. Lagu Koes Plus memang berlebihan, tetapi juga memberi semangat generasi yang percaya diri melangkah. Masalahnya, narasi tanpa sistem hanyalah mimpi yang menunda kenyataan. Surga di katulistiwa bukanlah pemberian otomatis; ia harus diorganisir, dikelola, dijaga dari kerakusan segelintir orang. Kalau tidak, surga itu bisa berubah menjadi ironi: tanah kaya raya dengan rakyat yang terus merasa miskin.

     Mungkin saatnya kita belajar memandang narasi sebagai peta, bukan sebagai tujuan. Narasi boleh ada, bahkan harus ada, untuk memberi arah. Tetapi peta tanpa jalan hanyalah gambar. Jalan itulah sistem: regulasi yang jelas, lembaga yang kuat, distribusi yang adil. Selama kita hanya puas dengan bait lagu dan slogan, kita akan terus terjebak dalam April Mop nasional—tertawa bersama di atas panggung, lalu kembali resah di pasar dan sawah.

     Indonesia memang tanah yang subur, kaya sumber daya, penuh peluang. Tetapi ia hanya akan menjadi “surga” jika kita berani mengubah narasi menjadi sistem. Dan itu, sayangnya, pekerjaan yang jauh lebih berat daripada sekadar menancapkan tongkat kayu.