Ada sesuatu yang tampak baik ketika pemerintah mengumumkan rasio baru bagi hasil antara driver dan aplikator: 8 banding 92. Waktunya pun tidak sembarangan—Hari Buruh. Dari kejauhan, itu terlihat seperti pernyataan sikap: negara hadir, negara mencoba berpihak.
Dan kita tidak perlu sinis untuk mengakui itu sebagai niat baik.
Masalahnya bukan pada niat. Masalahnya ada pada kedalaman.
Karena yang diatur baru hasil, belum cara hasil itu diproduksi.
Driver tidak hidup di dalam angka 8:92. Mereka hidup di dalam sistem yang menentukan siapa mendapat order, siapa tidak; siapa mendapat insentif, siapa tertinggal; siapa dinilai baik, siapa perlahan disingkirkan. Sistem itu tidak transparan. Tidak bisa ditanya. Tidak punya kewajiban untuk menjelaskan dirinya.
Di sinilah kita harus berhenti sebentar, lalu jujur pada diri sendiri: yang sedang kita hadapi bukan sekadar perubahan model bisnis, tapi perubahan cara kekuasaan bekerja.
Kalau dulu kita bicara soal hubungan kerja—majikan dan pekerja—sekarang relasinya lebih rumit. Tidak ada mandor yang berdiri di depan. Tidak ada perintah langsung yang bisa dilawan. Yang ada adalah sistem yang mengarahkan.
Di titik ini, apa yang disebut oleh Michel Foucault sebagai biopolitik menjadi relevan. Bukan sebagai istilah akademik yang jauh dari realitas, tapi sebagai cara membaca apa yang sebenarnya terjadi.
Biopolitik adalah cara kekuasaan bekerja bukan dengan paksaan terbuka, tapi dengan mengatur kehidupan: ritme kerja, pilihan yang tersedia, kemungkinan yang bisa diakses. Ia tidak selalu memaksa. Ia mengarahkan, menyaring, dan membentuk.
Sekarang lihat aplikator dengan kacamata itu.
Driver tidak dipaksa untuk bekerja. Mereka “diberi kesempatan”.
Mereka tidak diperintah secara langsung. Mereka “didorong” oleh insentif.
Mereka tidak dihukum secara kasar. Mereka “dinilai”, lalu konsekuensi mengikuti.
Semua tampak wajar. Bahkan modern.
Tapi di balik itu, ada pengaturan hidup yang sangat konkret.
Seorang driver menerima pesanan belanja. Ia mengeluarkan uang sendiri untuk membeli barang. Ia mengantar ke tujuan. Penerima tidak ada. Di titik itu, yang terjadi bukan sekadar kendala teknis, tapi pergeseran tanggung jawab.
Sistem menahan uangnya.
Sistem meminta bukti.
Sistem menentukan langkah yang harus diikuti.
Foto barang. Foto struk. Cari tempat penyaluran. Dokumentasikan semuanya.
Waktu berjalan. Tenaga terkuras. Risiko sepenuhnya berada di tangan driver.
Jika semua sesuai, uang dikembalikan. Sistem terlihat seperti “menolong”.
Padahal yang terjadi: sistem memindahkan beban ke individu, lalu mengemasnya sebagai prosedur yang wajar.
Di hari lain, tekanan datang dari arah berbeda.
Perjalanan tidak selalu mulus. Jalan macet, restoran lambat, pelanggan tambah pesanan di luar aplikasi. Titik antar melenceng jauh, jalur rute dari aplikator dibuat sependek mungkin, bahkan kadang nyasar ke landasan pacu pesawat. Semua itu di luar kendali driver. Tapi ketika sampai, satu tuntutan tetap berlaku: ramah.
Lalu muncullah si pelanggan perfeksionis yang mungkin sedang PMS, mungkin baru putus cinta, atau bahkan mungkin juga sedang sakit gigi, menatap sinis wajah driver yang penuh drama. Jempolnya menari, fitur penilaian muncul. Satu bintang. “Tidak ramah.”
Sistem tidak melihat proses. Tidak melihat konteks. Tidak melihat kenyataan. Ia hanya mencatat hasil.
Dari hasil itu, konsekuensi muncul—teguran, penurunan performa, hingga risiko kehilangan akses kerja.
Di sini, sesuatu yang lebih dalam terlihat jelas: sistem tidak hanya mengatur pekerjaan, tapi juga emosi.
Ia menentukan bagaimana seseorang harus bersikap. Ia memberi sanksi jika standar itu tidak terpenuhi, bahkan ketika kondisi tidak memungkinkan.
Dan semua ini terjadi melalui sesuatu yang tidak pernah benar-benar dibuka: algoritma.
Inilah inti yang selama ini tidak disentuh oleh regulasi.
Negara hadir, tapi hanya menyentuh permukaan. Rasio diatur. Tarif dibahas. Tapi logika yang mengatur distribusi kerja, penilaian, dan risiko—dibiarkan sebagai wilayah privat.
Alasannya sederhana: rahasia dagang.
Tapi di titik ini, kita harus berani bertanya: apakah sesuatu yang menentukan kehidupan ribuan, bahkan jutaan orang, masih bisa sepenuhnya dianggap urusan privat?
Kalau jawabannya ya, maka kita menerima satu hal: bahwa sebagian kendali atas kehidupan warga telah berpindah ke sistem yang tidak tunduk pada kewajiban publik.
Dan di sinilah isu ini tidak lagi sekadar ekonomi. Ini soal kedaulatan.
Bukan kedaulatan dalam arti simbolik—bendera, wilayah, atau retorika kebangsaan. Tapi kedaulatan dalam arti paling konkret: siapa yang mengatur hidup warga?
Apakah negara, melalui hukum yang bisa diperdebatkan?
Ataukah sistem privat, melalui algoritma yang tidak bisa disentuh?
Kalau negara membiarkan sistem seperti ini berjalan tanpa kerangka hukum yang memadai, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian. Negara sedang menyerahkan sebagian fungsinya—secara diam-diam.
Dan ini bukan tuduhan berlebihan. Ini bisa dilihat dari fakta sederhana:
Driver menanggung risiko yang tidak mereka desain.
Driver tunduk pada keputusan yang tidak bisa mereka pahami.
Driver dinilai oleh sistem yang tidak memberi mereka hak untuk membela diri.
Ini bukan relasi pasar biasa. Ini struktur kekuasaan.
Karena itu, kebijakan seperti 8:92 tidak salah. Tapi ia tidak cukup.
Ia menyentuh hasil, bukan proses. Ia memperbaiki angka, tapi tidak membongkar mesin.
Kalau kita berhenti di situ, maka yang terjadi hanyalah perapihan permukaan. Sementara fondasi tetap sama.
Di titik ini, kita butuh keberanian untuk melangkah lebih jauh.
Bukan sekadar menambah aturan, tapi membangun kerangka baru.
Pendekatan seperti omnibus law bisa dipertimbangkan—bukan untuk menyederhanakan, tapi untuk mengintegrasikan berbagai aspek yang selama ini terpisah: ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan yang paling penting—pengaturan sistem berbasis algoritma.
Fokusnya harus jelas.
Pertama, transparansi prinsip kerja algoritma.
Bukan membuka seluruh kode, tapi membuka logika dasar: bagaimana order didistribusikan, bagaimana penilaian dilakukan, bagaimana penalti dijatuhkan.
Kedua, hak atas penjelasan.
Setiap keputusan yang berdampak pada penghasilan atau status kerja harus bisa dijelaskan. Bukan sekadar notifikasi, tapi alasan yang bisa dipahami dan diuji.
Ketiga, mekanisme keberatan yang nyata.
Driver harus punya ruang untuk menantang keputusan, dengan proses yang adil, bukan formalitas.
Keempat, audit independen.
Sistem tidak bisa hanya dinilai oleh pembuatnya sendiri. Harus ada pihak lain yang punya akses untuk memastikan bahwa sistem berjalan secara adil.
Kelima, pembatasan distribusi risiko.
Tidak semua risiko boleh dipindahkan ke individu. Harus ada batas yang jelas tentang apa yang menjadi tanggung jawab sistem.
Ini bukan tuntutan berlebihan. Ini penyesuaian yang wajar terhadap bentuk kekuasaan baru.
Dan di sinilah negara diuji.
Apakah ia hanya akan menjadi pengatur angka?
Ataukah ia berani masuk ke wilayah yang lebih dalam—wilayah yang selama ini dianggap terlalu teknis, terlalu kompleks, atau terlalu sensitif?
Karena kalau tidak, maka kita akan terus berada di situasi yang sama.
Kebijakan akan terus diumumkan.
Perbaikan akan terus diklaim.
Tapi pengalaman di lapangan tidak banyak berubah.
Sementara itu, sistem akan terus berkembang—lebih canggih, lebih halus, lebih sulit dipahami.
Dan tanpa disadari, kita akan terbiasa dengan satu hal yang seharusnya tidak normal: bahwa kehidupan banyak orang diatur oleh sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka setujui, dan tidak pernah benar-benar bisa mereka lawan.
Di titik itu, persoalannya bukan lagi ekonomi.
Tapi siapa yang sebenarnya memegang kendali.
Dan karena itu, ini bukan soal memilih antara teknologi atau perlindungan, bukan pula soal menghambat inovasi atau mendorong investasi. Ini soal memastikan bahwa sistem yang mengatur hidup warga negara tetap tunduk pada prinsip keadilan yang bisa diperiksa.
Negara tidak boleh puas hadir di permukaan, sementara inti dari kekuasaan baru dibiarkan tumbuh tanpa batas.
Jika hukum tidak segera mengejar perubahan ini, maka hukum bukan lagi alat untuk melindungi, melainkan sekadar saksi yang terlambat.