Hero Fitrianto

     Beberapa waktu terakhir, sebuah kabar beredar luas: katanya hasil survei Harvard menempatkan Indonesia sebagai negara paling bahagia di dunia. Presiden tampak gembira, pejabat bertepuk tangan, linimasa penuh rasa bangga. Sebuah kemenangan simbolik, seolah-olah kita baru saja memenangi lomba yang bahkan belum jelas aturan mainnya. Yang menarik bukan klaim kebahagiaannya, melainkan kecepatan kita merayakannya—bahkan sebelum tahu apa yang sebenarnya diukur, siapa yang diukur, dan bagaimana ukuran itu disusun.

     Dalam dunia akademik, nama besar lembaga bukanlah argumen. Harvard, Gallup, atau siapa pun, tetap tunduk pada satu disiplin yang sama: metodologi. Tanpa paparan metodologi, tanpa transparansi indikator, tanpa penjelasan batasan, sebuah survei hanyalah cerita yang kebetulan memakai jas ilmiah. Kebahagiaan, terlebih lagi, bukan variabel sederhana. Ia rapuh, kontekstual, dan sangat mudah diseret ke mana-mana sesuai kebutuhan narasi.

     Di titik inilah perbandingan dengan indikator lain menjadi relevan. World Happiness Index, Human Development Index, ketimpangan pendapatan, akses pendidikan, kesehatan mental, angka bunuh diri—semua ini memang bukan kitab suci. Namun ia adalah upaya untuk membaca realitas objektif, dunia yang bisa diukur meski tak pernah sepenuhnya jinak. Menyingkirkan indikator-indikator ini sambil berkata “kita punya kebahagiaan versi sendiri” bukanlah keberanian epistemik, melainkan penghindaran.

     Masalahnya kemudian bukan sekadar data, tetapi cara kita mengacaukan lapisan realitas. Banyak pembelaan terhadap klaim “Indonesia paling bahagia” mencampur-adukkan realitas objektif, subjektif, dan intersubjektif seolah-olah semuanya setara dan bisa saling membatalkan.

     Realitas objektif berbicara tentang struktur: kemiskinan, korupsi, ketimpangan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, jaring pengaman sosial. Ini dunia yang keras kepala, tidak peduli seberapa tulus kita bersyukur.

     Realitas subjektif berbicara tentang rasa: cukup, tenang, ikhlas, pasrah, bahagia. Ia sah, nyata, dan penting—tetapi ia hidup di dalam individu.

     Realitas intersubjektif adalah dunia nilai bersama: agama, budaya, narasi kolektif tentang makna hidup, tentang apa yang dianggap “cukup” dan “wajar”.

     Yang terjadi dalam banyak narasi pembenaran adalah ini: realitas subjektif dan intersubjektif digunakan untuk meniadakan realitas objektif. Seolah-olah kemiskinan tidak lagi relevan karena orang bisa tertawa sambil ngopi. Seolah-olah ketimpangan pendidikan tak perlu dibahas karena anak-anak diajarkan bersyukur.

     Di sinilah logika mulai retak.

     Ambil contoh yang sangat konkret dan sangat dekat. Kasus korupsi minyak yang kembali terbongkar—dengan angka kerugian negara yang membuat kepala pening—bukanlah sekadar soal uang. Ia adalah realitas objektif tentang bagaimana sumber daya publik disedot, bagaimana harga kebutuhan pokok ditekan dari atas, dan bagaimana rakyat diminta beradaptasi dengan alasan “keadaan global”. Apakah orang masih bisa tertawa, bercanda, dan bersyukur di tengah semua itu? Bisa. Apakah itu membuat korupsi menjadi kurang merusak? Tidak sedikit pun.

     Atau lihat kasus anak yang bunuh diri di NTT. Di satu sisi, kita mendengar cerita tentang ketenangan hidup desa, nilai kekeluargaan, dan spiritualitas yang kuat. Di sisi lain, kita menemukan fakta pahit: tekanan ekonomi, akses pendidikan yang terbatas, dan kebijakan yang ironisnya justru mempersempit ruang bernapas. Kontroversi biaya makan bergizi gratis yang menyedot kuota anggaran pendidikan muncul tepat di latar ini. Niatnya mulia, narasinya indah, tetapi implementasinya memeras sektor yang seharusnya menjadi tangga harapan. Ketika anggaran pendidikan tertekan, ketika sekolah kekurangan sumber daya, lalu seorang anak kehilangan alasan untuk melanjutkan hidup—apakah semua itu bisa disapu bersih dengan kalimat “orang Indonesia itu bahagia dan bersyukur”?

     Di sinilah romantisasi menjadi berbahaya.

     Narasi tentang orang Indonesia yang bahagia dengan kolam ikan, nasi liwet, jengkol, kopi, dan udud bukanlah sepenuhnya fiksi. Ia nyata, hidup, dan kultural. Namun pertanyaan yang jarang diajukan adalah: apakah itu pilihan bebas, atau hasil adaptasi panjang terhadap keterbatasan struktural? Dalam psikologi sosial, ada konsep adaptive preference: manusia belajar menyukai apa yang tersedia karena pilihan lain tak terjangkau. Itu mekanisme bertahan hidup, bukan bukti keunggulan sistem.

     Ketika kemudian IQ dijadikan kambing hitam—disebut usang, ketinggalan, dan kalah oleh EI serta SQ—kita menyaksikan satu lagi lompatan logika. Tak ada ilmuwan serius hari ini yang menyembah IQ sebagai satu-satunya ukuran manusia. Namun tak ada pula pemikir jujur yang berkata bahwa rendahnya literasi, numerasi, dan kapasitas analitik adalah sesuatu yang patut dibanggakan. EI dan SQ tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan kapasitas kognitif, melainkan melengkapinya. Menjadikannya alasan untuk menolak kritik struktural hanyalah cara halus untuk berkata: kami baik-baik saja, jangan ganggu.

     Agama, dalam narasi ini, sering kali dijadikan benteng terakhir. Mengingat mati, orientasi akhirat, hidup sederhana—semua ini luhur dan bermakna dalam ruang spiritual. Namun ketika ia ditarik untuk membenarkan statistik kebahagiaan nasional, agama direduksi menjadi alat legitimasi. Ironisnya, narasi yang memuja anti-hedonisme justru sangat bernafsu ingin diakui dunia sebagai “nomor satu”. Ada paradoks kecil di sana, nyaris lucu jika tidak serius dampaknya.

     Lebih jauh, dikotomi “Barat cerdas tapi stres dan bunuh diri, Indonesia rendah IQ tapi bahagia” adalah karikatur. Ia menyederhanakan kompleksitas kedua belah pihak. Bunuh diri, depresi, dan kegersangan makna tidak otomatis lenyap di masyarakat religius. Ia sering kali hanya berganti wajah: disembunyikan, dinormalisasi, atau disakralkan sebagai ujian iman.

     Maka mungkin posisi yang lebih jujur adalah ini: orang Indonesia bisa merasa bahagia secara subjektif dan kultural, sambil tetap hidup dalam struktur objektif yang timpang dan rapuh. Kedua hal itu tidak saling membatalkan. Kebahagiaan batin tidak otomatis berarti keadilan sosial telah tercapai. Dan penderitaan struktural tidak selalu menghapus kemampuan manusia untuk tertawa.

     Masalah muncul ketika kebahagiaan subjektif dijadikan alibi untuk berhenti bertanya, dan spiritualitas dijadikan perisai dari kritik. Di titik itu, kebahagiaan kehilangan kedalamannya. Ia berubah fungsi—bukan lagi pengalaman batin, melainkan penenang massal yang nyaman bagi kekuasaan.

     Skeptisisme, dalam konteks ini, bukan sikap sinis. Ia adalah etika berpikir. Ia menjaga agar syukur tidak berubah menjadi pembenaran, agar iman tidak direduksi menjadi statistik viral, dan agar kebahagiaan tidak dijadikan alasan untuk menutup mata dari minyak yang dikorupsi, anak yang memilih mati, dan anggaran pendidikan yang diam-diam dikorbankan atas nama program yang terdengar baik.

     Barangkali, justru di situlah bentuk kebahagiaan yang lebih dewasa dimulai: bukan pada peringkat, bukan pada klaim, melainkan pada keberanian untuk melihat diri sendiri apa adanya—tanpa hiasan, tanpa tepuk tangan, dan tanpa perlu merasa paling unggul di dunia.

     Feodalisme digital hari ini lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari spesifikasi. Dari hardware dan software yang dirancang hanya untuk saling mengenali sesamanya, seperti bangsawan yang hanya berbincang dalam dialek istana. Perangkat-perangkat ini tidak sekadar alat; ia adalah gerbang menuju wilayah eksklusif. Di luar pagar itu, komunikasi mungkin masih dimungkinkan, tetapi selalu pincang, terbatas, atau diperlakukan sebagai warga kelas dua.

     Feodalisme lama bertumpu pada tanah dan darah. Feodalisme digital bertumpu pada ekosistem dan kompatibilitas. Dalam sistem ini, kepemilikan berubah menjadi ilusi. Perangkat dibeli mahal, tetapi kendali tetap berada di tangan penguasa platform. Perangkat lunak menentukan apa yang boleh diinstal, data ke mana boleh berpindah, dan dengan siapa kita boleh “berhubungan” secara penuh. Seperti petani feodal, pengguna boleh hidup, bekerja, dan berkreasi—selama tidak keluar dari batas wilayah.

     Yang menarik, sistem ini tidak memerlukan paksaan ideologis. Ia cukup memelihara gaya hidup. Di sinilah YONO dan YOLO menemukan panggungnya.

     “You Only Need One.”
     “You Only Live Once.”

     Dua mantra yang terdengar membebaskan, padahal sangat cocok dengan feodalisme digital. Mengapa repot memikirkan interoperabilitas, hak atas data, atau keterbukaan sistem, jika satu perangkat sudah terasa cukup? Mengapa peduli struktur, jika hidup hanya sekali dan harus dinikmati sekarang juga?

     Maka lahirlah generasi yang sangat peka pada isu ketimpangan, tetapi juga sangat akrab dengan simbol eksklusivitas.

     Pemandangan ini tidak langka: seorang mahasiswa berdiri di barisan demonstrasi, suara lantang meneriakkan keadilan sosial, anti-oligarki, anti-penindasan struktural. Tangannya mengepal, tetapi di sela-sela orasi, layar ponsel mahal menyala—perangkat eksklusif dengan ekosistem tertutup, hasil dari rantai produksi global yang panjang dan tidak selalu adil. Ironinya nyaris puitis.

     Apakah ini kemunafikan? Tidak sesederhana itu.

     Bisa jadi ia tidak sadar. Bisa jadi perangkat itu hadiah. Bisa jadi ia sekadar mengikuti arus zaman, karena hari ini eksistensi sosial hampir mustahil tanpa alat tertentu. Tetapi bisa juga—dan ini yang lebih jujur—perangkat itu adalah simbol. Sebuah tanda bahwa ia mampu. Bahwa ia tidak sepenuhnya berada di luar sistem yang ia kritik. Bahwa perjuangan dan status bisa berjalan berdampingan, meski saling mencubit diam-diam.

     Di sinilah feodalisme lama dan baru saling bercermin.

     Dalam feodalisme lama, bangsawan sering berbicara tentang kesejahteraan rakyat sambil duduk di meja panjang penuh hidangan. Dalam feodalisme digital, kritik terhadap kapitalisme disampaikan melalui produk-produk paling mutakhir dari kapitalisme itu sendiri. Perlawanan disiarkan lewat platform yang algoritmanya hidup dari atensi, konflik, dan komodifikasi emosi.

     Kapitalisme digital tidak keberatan dikritik—selama kritik itu tetap berlangsung di wilayahnya.

     Perangkat spesifik dan ekosistem tertutup menjadi simbol status baru. Ia bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan penanda kelas. Siapa yang memakai apa, versi berapa, seri apa. Feodalisme digital bekerja melalui diferensiasi halus: fitur eksklusif, akses terbatas, pengalaman premium. Tidak ada larangan bagi yang miskin—hanya ketertinggalan yang terus direproduksi.

     YOLO membuat kontradiksi ini terasa sah. Hidup hanya sekali, jadi tidak apa-apa menikmati produk eksklusif, meski sadar ada ketimpangan di baliknya. YONO membuatnya terasa efisien. Tidak perlu sistem terbuka, tidak perlu alternatif—cukup satu perangkat, satu ekosistem, satu dunia kecil yang nyaman.

     Dan di titik ini, feodalisme digital menjadi sangat stabil. Ia tidak memerlukan pembelaan ideologis. Ia hidup dari kebiasaan, gaya hidup, dan keengganan manusia untuk ribet.

     Ironinya tajam: mereka yang paling keras meneriakkan kebebasan sering kali hidup paling nyaman dalam sistem yang membatasi kebebasan itu sendiri. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena sistem ini dirancang agar kontradiksi terasa wajar.

     Feodalisme digital tidak menuntut kesetiaan total. Ia hanya meminta satu hal: jangan terlalu jauh bertanya. Nikmati saja. Hidup hanya sekali.

     Dan mungkin, justru di situlah kritik paling penting harus diarahkan. Bukan pada individu yang memegang perangkat mahal sambil berteriak soal ketimpangan, tetapi pada sistem yang membuat ketidaksinkronan itu terasa normal, bahkan masuk akal.

     Karena feodalisme—baik yang lama maupun yang baru—selalu menang bukan ketika ia menindas secara kasar, melainkan ketika ia berhasil membuat manusia hidup nyaman di dalam kontradiksi yang tak lagi ingin mereka pecahkan.

     Ada sesuatu yang hampir naluriah dalam diri manusia ketika mendengar kabar bahwa sebuah pesawat hilang atau jatuh. Tiba-tiba ribuan mata tertuju, ribuan tangan bergerak, teknologi dikerahkan sampai titik absurd: sonar, satelit, kapal riset, drone, bahkan doa dari para ibu yang tidak pernah naik pesawat seumur hidupnya. Seolah-olah tragedi itu menarik garis tipis yang menghubungkan kita semua dalam satu simpul rasa ingin tahu, cemas, harap, dan rasa tanggung jawab yang tidak kita mengerti sepenuhnya.

     Alasannya tidak tunggal. Ada motif teknis, ada motif moral, ada motif eksistensial. Ada pula motif politis yang diam diam menempel seperti lumut pada batu yang basah.

     Motif teknis paling mudah dipahami. Dunia ingin tahu: apa yang salah. Mesin? cuaca? kesalahan manusia? sabotase? Tentu bukan sekadar untuk menulis laporan penyelidikan yang tebalnya bisa mematahkan meja. Melainkan untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi. Pesawat adalah simbol kemenangan rasionalitas manusia atas gravitasi dan kebodohan. Setiap kecelakaan adalah retakan pada simbol itu. Retakan itu harus ditambal agar dunia bisa tetap terbang.

     Motif moral berada lebih dalam. Ketika sebuah pesawat jatuh, yang hilang bukan sekadar logam dan data penerbangan, tetapi tubuh manusia yang punya nama, yang pernah mencintai dan dicintai, yang pernah punya rencana untuk akhir pekan. Seseorang harus menemukannya. Ada kebutuhan moral untuk mengembalikan yang hilang, memberikan kepastian, memulangkan tubuh, bahkan sekadar serpihan, dan memberi kesempatan keluarga untuk menutup pintu yang terbuka terlalu lama. Tanpa itu, duka mengambang tanpa jangkar.

     Motif eksistensial lebih halus namun lebih kuat: manusia benci kehilangan tanpa penjelasan. Yang hilang tanpa jejak terasa seperti penghinaan terhadap kesadaran. Di luar sana, lautan dan langit seperti berkata: tidak semua hal bisa kalian kuasai. Itu menyinggung ego spesies yang sudah membelah atom dan mengirim robot ke Mars. Pencarian adalah cara manusia menjawab hinaan itu: kami tidak menyerah pada misteri.

     Ada juga motif politis. Negara takut terlihat tidak berdaya. Karena itu pencarian menjadi pertunjukan kemampuan sekaligus pertahanan reputasi. Di layar televisi, para pejabat berbicara dengan dingin, menyebutkan koordinat, fase pencarian, dan singkatan singkatan teknis. Di belakangnya, ada trauma kolektif yang tidak ingin diakui.

     Semua motif itu bercampur menjadi satu energi yang membuat dunia ikut menunduk mencari serpihan di tengah ombak, di lereng terjal. Pada tingkat tertentu, ini juga bentuk solidaritas purba. Ketika ada suara yang hilang di hutan, semua orang akan keluar memanggil. Perilaku itu sudah ada bahkan sebelum kita membangun kota dan bandara.

     Ada ironi kecil yang sering luput: pencarian jarang dilakukan untuk menyelamatkan orang—karena biasanya sudah terlambat—tetapi untuk menyelamatkan makna. Tanpa pencarian, tragedi menjadi absurditas yang utuh. Dengan pencarian, tragedi menjadi cerita yang bisa diakhiri. Dan manusia selalu butuh akhir.

     Di bawah semua itu, ada rasa saling mengingatkan: betapa rapuhnya kita, betapa kokohnya tekad kita untuk tidak membiarkan satu sama lain hilang tanpa jejak.

Ketika Kesejahteraan Tidak Dipaksa Menjadi Satu Angka

     OECD Better Life Index lahir dari satu keberanian metodologis yang jarang diambil: menolak mereduksi kualitas hidup manusia ke dalam satu skor tunggal. Di saat banyak indeks berlomba-lomba menyederhanakan realitas agar mudah diperingkatkan, BLI justru memilih jalan yang lebih rumit, lebih jujur, dan karenanya lebih tidak nyaman: kesejahteraan manusia bersifat multidimensional, dan tidak semua dimensinya pantas dipaksa tunduk pada satu hierarki.

     Indeks ini dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai respons terhadap keterbatasan indikator ekonomi klasik. Namun berbeda dari HDI yang tetap berujung pada satu nilai komposit, BLI sejak awal mengakui bahwa hidup yang baik tidak memiliki satu bentuk universal. Karena itu, BLI tidak bertanya “negara mana paling sejahtera”, melainkan “dalam aspek apa kehidupan manusia berjalan baik, dan di mana ia rapuh”.

     OECD Better Life Index mengelompokkan kesejahteraan ke dalam dua ranah besar: kondisi material dan kualitas hidup. Keduanya diperlakukan setara, tanpa asumsi bahwa yang satu lebih penting dari yang lain.

     Kondisi material mencakup fondasi hidup yang memungkinkan manusia bertahan dan merencanakan masa depan. Di dalamnya terdapat pendapatan dan kekayaan, yang tidak hanya melihat arus uang, tetapi juga kemampuan menabung dan ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Lalu ada pekerjaan dan kualitas kerja, yang tidak semata-mata menghitung tingkat partisipasi kerja, tetapi juga keamanan kerja, upah layak, dan stabilitas. Perumahan juga menjadi indikator penting, karena tempat tinggal bukan hanya atap, melainkan ruang aman tempat hidup berlangsung.

     Namun BLI tidak berhenti di sana. Justru bagian paling khas dari indeks ini terletak pada pengukuran kualitas hidup, wilayah yang sering dianggap terlalu subjektif untuk disentuh kebijakan publik.

     Di sini, kesehatan dipahami secara luas, mencakup harapan hidup dan kondisi kesehatan yang memungkinkan partisipasi sosial. Pendidikan dan keterampilan dilihat bukan hanya dari lama sekolah, tetapi dari kemampuan manusia untuk beradaptasi dan berkembang di dunia yang berubah. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi menjadi indikator tersendiri, sebuah pengakuan diam-diam bahwa hidup yang sepenuhnya diserahkan pada produktivitas ekonomi adalah hidup yang timpang.

     BLI juga memberi ruang besar pada hubungan sosial—apakah manusia hidup dalam jaringan kepercayaan, atau terisolasi dalam keramaian. Keterlibatan sipil dan tata kelola diukur untuk membaca apakah warga merasa suaranya berarti dan institusi bekerja secara responsif. Keamanan tidak dipersempit menjadi angka kriminalitas, tetapi rasa aman dalam menjalani hidup sehari-hari. Bahkan kualitas lingkungan diperlakukan sebagai bagian integral dari kesejahteraan, bukan sekadar isu tambahan.

     Yang menarik, BLI juga memasukkan kepuasan hidup sebagai satu indikator eksplisit. Namun berbeda dari indeks kebahagiaan yang menjadikannya pusat, di sini kepuasan hidup berdiri sebagai satu dimensi di antara yang lain—bukan hakim tertinggi atas semuanya. Ia diakui penting, tetapi tidak diberi hak veto.

     Keunikan terbesar OECD Better Life Index terletak pada satu keputusan radikal: pengguna diberi kebebasan untuk memberi bobot sendiri pada setiap dimensi. Tidak ada hierarki resmi tentang apa yang paling penting. Bagi sebagian orang, pekerjaan dan pendapatan mungkin utama. Bagi yang lain, lingkungan, kesehatan, atau keseimbangan hidup jauh lebih menentukan. Dengan demikian, BLI tidak memaksakan definisi hidup baik, melainkan menyediakan ruang dialog antara data dan nilai.

     Pilihan ini memiliki implikasi filosofis yang dalam. BLI mengakui bahwa kesejahteraan tidak pernah netral nilai. Setiap pengukuran selalu membawa asumsi tentang apa yang dianggap penting. Daripada menyembunyikan asumsi itu di balik rumus teknokratik, BLI justru menampilkannya ke permukaan dan berkata: silakan tentukan sendiri.

     Tentu saja, pendekatan ini memiliki konsekuensi. BLI tidak cocok untuk perayaan peringkat tunggal. Ia tidak ramah terhadap headline yang mencari “nomor satu”. Ia lebih sering digunakan sebagai alat diagnostik, bukan alat legitimasi. Ia membantu pembuat kebijakan, peneliti, dan warga melihat di mana kehidupan berjalan baik dan di mana ia bocor pelan-pelan.

     BLI juga tidak mengklaim mampu menangkap seluruh makna hidup. Ia tidak menyentuh dimensi iman, tujuan metafisis, atau pengalaman eksistensial terdalam. Namun ia dengan jujur menyatakan batasnya, dan justru karena itu ia kuat: ia tidak berpura-pura menjadi jawaban akhir.

     OECD Better Life Index, pada akhirnya, mengajukan satu pelajaran penting yang sering dihindari oleh politik dan kebijakan publik: hidup yang baik tidak bisa disederhanakan tanpa kehilangan sesuatu yang esensial. Ketika kesejahteraan dipaksa menjadi satu angka, selalu ada aspek manusia yang tercecer.

     Dalam diamnya, BLI mengingatkan bahwa tugas pengukuran bukan untuk menutup perdebatan, melainkan untuk membukanya dengan lebih bertanggung jawab. Dan mungkin di situlah letak nilai terbesarnya: bukan pada siapa yang unggul, tetapi pada keberanian untuk mengakui bahwa hidup manusia terlalu kompleks untuk dirayakan dengan satu skor saja.

Mengukur Pembangunan dari Sudut Pandang Manusia

     Human Development Index lahir dari satu kegelisahan yang sederhana namun mendasar: pembangunan terlalu lama diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Negara dianggap maju ketika angkanya naik, grafiknya menanjak, dan produk domestiknya membengkak. Namun di balik itu, manusia—sebagai subjek pembangunan—sering kali tertinggal sebagai catatan kaki.

     HDI muncul untuk mengoreksi cara pandang tersebut. Ia tidak bermaksud menggantikan indikator ekonomi, tetapi menggeser pusat gravitasi analisis: dari negara sebagai mesin produksi, ke manusia sebagai makhluk hidup yang belajar, bekerja, dan menua.

     Indeks ini diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada awal 1990-an, dipengaruhi kuat oleh pemikiran Amartya Sen tentang capabilities—kemampuan nyata manusia untuk menjalani hidup yang ia nilai bermakna. Dengan kata lain, pembangunan tidak dinilai dari apa yang dimiliki negara, melainkan dari apa yang benar-benar bisa dilakukan oleh manusia di dalamnya.

     HDI disusun dari tiga dimensi utama yang sengaja dipilih karena dianggap paling elementer, paling universal, dan paling sulit disangkal relevansinya.

     Dimensi pertama adalah umur panjang dan hidup sehat, yang direpresentasikan oleh angka harapan hidup saat lahir. Ukuran ini tidak sedang merayakan usia panjang sebagai prestasi biologis, melainkan membaca kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Angka harapan hidup merekam akumulasi banyak hal sekaligus: gizi, sanitasi, layanan kesehatan, keamanan, hingga stabilitas sosial. Ketika angka ini rendah, hampir selalu ada persoalan struktural yang bekerja diam-diam dalam jangka panjang.

     Dimensi kedua adalah pengetahuan, yang diukur melalui dua indikator pendidikan: rata-rata lama sekolah penduduk dewasa dan harapan lama sekolah anak-anak. Di sini pendidikan tidak dipahami sebagai gelar atau prestise, melainkan sebagai alat pembebasan praktis. Pendidikan memperluas pilihan hidup, meningkatkan kemampuan memahami dunia, dan memberi manusia daya tawar terhadap nasibnya sendiri. HDI dengan sadar tidak mengukur kualitas kurikulum atau kedalaman berpikir, melainkan akses dan kontinuitas belajar—apakah manusia diberi kesempatan cukup lama untuk belajar sebelum ditarik masuk ke dalam tuntutan hidup.

     Dimensi ketiga adalah standar hidup layak, yang direpresentasikan oleh pendapatan nasional bruto per kapita (GNI per capita), disesuaikan dengan paritas daya beli. Sama seperti dalam WHI, uang di sini bukan tujuan akhir. Ia dibaca sebagai sarana: sejauh mana manusia memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjalani hidup tanpa ketergantungan ekstrem. HDI secara sengaja menggunakan logaritma dalam perhitungannya, untuk menegaskan bahwa tambahan pendapatan memiliki dampak kesejahteraan yang semakin kecil setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

     Ketiga dimensi ini kemudian digabungkan menjadi satu indeks komposit. Penting dicatat: HDI bukan penjumlahan mekanis, melainkan hasil normalisasi dan penggabungan yang dirancang agar kelemahan ekstrem di satu dimensi tidak bisa sepenuhnya ditutupi oleh keunggulan di dimensi lain. Negara dengan pendapatan tinggi tetapi pendidikan dan kesehatan buruk tidak akan tampil unggul. Sebaliknya, negara dengan pendidikan dan kesehatan baik tetapi ekonomi lemah tetap memiliki batas.

     Di sinilah perbedaan watak HDI dibanding banyak indeks lain menjadi jelas. HDI tidak berbicara tentang kebahagiaan, kepuasan batin, atau makna hidup. Ia juga tidak menilai moral, iman, atau orientasi spiritual. HDI bekerja di wilayah yang lebih rendah namun krusial: apakah manusia diberi fondasi minimum untuk mengembangkan dirinya.

     Karena itu, HDI sering terasa “dingin”. Ia tidak puitis, tidak emosional, dan tidak memberi ruang bagi romantisasi penderitaan. Namun justru di situlah kekuatannya. HDI menolak argumen bahwa ketertinggalan bisa dimaafkan oleh kesabaran, atau bahwa keterbatasan bisa disulap menjadi keunggulan moral. Ia bertanya dengan tenang tetapi keras kepala: apakah manusia hidup lebih lama, lebih terdidik, dan lebih mampu memenuhi kebutuhannya dibanding generasi sebelumnya?

     Tentu saja, HDI bukan tanpa keterbatasan. Ia tidak menangkap ketimpangan internal secara detail, tidak membaca kualitas relasi sosial, dan tidak menyentuh dimensi kebebasan politik atau kesehatan mental secara langsung. Karena itu, UNDP kemudian mengembangkan turunan-turunannya: Inequality-adjusted HDI, Gender Development Index, dan Multidimensional Poverty Index. Semua ini menunjukkan satu hal penting: HDI tidak mengklaim finalitas. Ia adalah alat yang sadar akan kekurangannya sendiri.

     Namun sebagai kerangka dasar, HDI memberikan satu pelajaran penting yang sering terlupakan: pembangunan bukan soal seberapa cepat negara bergerak, melainkan sejauh mana manusia di dalamnya benar-benar ikut bergerak. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan yang tidak mengubah umur, pendidikan, dan standar hidup manusia hanyalah ilusi kemajuan.

     Dengan demikian, Human Development Index bukan sekadar angka tahunan. Ia adalah cermin struktural. Ia tidak memuji, tidak mencela, dan tidak menghibur. Ia hanya menunjukkan dengan jujur: di titik mana manusia ditempatkan dalam proyek besar bernama pembangunan.

     Dan justru karena ia begitu tenang, ia sering lebih mengganggu daripada slogan-slogan besar tentang keberhasilan.

Cara Dunia Mengukur Hidup yang Layak Dijalani

     World Happiness Index—lebih tepat disebut World Happiness Report—sering disalahpahami sebagai peringkat negara paling ceria, paling santai, atau paling pandai bersyukur. Padahal yang sedang diupayakan laporan ini jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit: memahami bagaimana manusia menilai hidupnya sendiri, lalu menautkannya dengan kondisi sosial yang memungkinkan penilaian itu muncul.

     Fondasi WHI bertumpu pada satu asumsi yang cukup berani:
bahwa manusia adalah penilai terbaik bagi hidupnya sendiri. Karena itu, laporan ini tidak memulai dari ideologi tentang apa yang seharusnya membahagiakan, melainkan dari evaluasi subjektif yang diberikan langsung oleh individu. Namun evaluasi itu tidak dibiarkan berdiri sendiri; ia dibaca bersama sejumlah parameter struktural yang berfungsi sebagai penjelas, bukan pembenaran.

     Inti pengukuran WHI berangkat dari Cantril Ladder, sebuah skala 0–10 di mana responden diminta menempatkan hidupnya saat ini. Angka ini kemudian dianalisis bersama enam parameter utama yang secara konsisten terbukti berkorelasi dengan kualitas hidup lintas budaya dan lintas negara.

1. Pendapatan Riil per Kapita (GDP per capita, PPP-adjusted)

     Parameter ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kemewahan, melainkan kemampuan dasar untuk menjalani hidup tanpa kecemasan ekonomi yang terus-menerus. Pendapatan riil per kapita digunakan sebagai proksi bagi akses terhadap kebutuhan fundamental: pangan, tempat tinggal, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan. WHI tidak mengklaim bahwa uang membeli kebahagiaan, tetapi menegaskan bahwa kekurangan material yang kronis hampir selalu merusak evaluasi hidup. Di titik ini, ekonomi dibaca sebagai prasyarat, bukan tujuan.

2. Dukungan Sosial (Social Support)

     Parameter ini menanyakan sesuatu yang sangat elementer: apakah seseorang memiliki orang lain yang dapat diandalkan saat berada dalam kesulitan. Yang diukur bukan jumlah teman atau keramaian sosial, melainkan keberfungsian relasi. Dukungan sosial mencerminkan apakah individu hidup dalam jaringan yang responsif terhadap krisis—baik itu keluarga, komunitas, atau relasi sosial lain. Dalam banyak studi, variabel ini menjadi penyangga penting ketika faktor ekonomi melemah, namun tetap tidak dimaksudkan sebagai pengganti struktur yang adil.

3. Harapan Hidup Sehat (Healthy Life Expectancy)

     Berbeda dari sekadar angka usia harapan hidup, parameter ini menekankan kualitas kesehatan selama rentang hidup. Ia menggabungkan aspek fisik dan, secara implisit, mental. Akses terhadap layanan kesehatan, gizi, lingkungan yang layak, serta pencegahan penyakit menjadi faktor penentu. Dalam kerangka WHI, hidup panjang tanpa kesehatan tidak diperlakukan sebagai capaian kesejahteraan; kebahagiaan mensyaratkan tubuh yang cukup sehat untuk memungkinkan partisipasi bermakna dalam hidup.

4. Kebebasan Membuat Pilihan Hidup (Freedom to Make Life Choices)

     Di sini yang diukur bukan kebebasan absolut, melainkan perasaan dasar bahwa hidup tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan eksternal yang tak dapat dinegosiasikan. Apakah seseorang merasa memiliki ruang untuk memilih arah hidupnya—dalam pekerjaan, relasi, atau keputusan personal lain. Parameter ini sensitif terhadap konteks budaya, tetapi secara konsisten menunjukkan bahwa rasa terkungkung berkorelasi kuat dengan penurunan evaluasi hidup, terlepas dari tingkat pendapatan.

5. Kedermawanan (Generosity)

     Kedermawanan diukur melalui kecenderungan memberi—baik uang maupun bantuan lain—kepada orang lain. Dalam WHI, variabel ini dibaca sebagai indikator modal sosial dan empati yang bekerja. Namun kedermawanan tidak pernah diperlakukan sebagai bukti bahwa suatu masyarakat sudah sejahtera. Ia justru dibaca secara relasional: tinggi atau rendahnya kedermawanan baru bermakna ketika dilihat bersama kondisi ekonomi dan kehadiran institusi publik.

6. Persepsi terhadap Korupsi (Perceptions of Corruption)

     Parameter ini mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan dunia usaha. Yang diuji bukan fakta hukum korupsi, melainkan rasa keadilan yang dirasakan warga. Persepsi bahwa sistem tidak adil, hukum tidak bekerja, atau kekuasaan tidak dapat dipercaya memiliki dampak langsung terhadap evaluasi hidup. Dalam kerangka WHI, korupsi dipahami sebagai perusak kesejahteraan bukan hanya karena dampak ekonominya, tetapi karena ia menggerogoti kepercayaan sosial.

     Keenam parameter ini tidak dijumlahkan secara mekanis untuk “menciptakan” kebahagiaan. Ia digunakan untuk menjelaskan variasi penilaian hidup yang telah dinyatakan responden. Dengan kata lain, WHI tidak berkata “inilah yang harus membuat Anda bahagia”, melainkan bertanya: ketika orang mengatakan hidupnya baik, kondisi apa yang biasanya menyertainya?

     Karena itu, WHI tidak pernah mengklaim sebagai ukuran final tentang makna hidup. Ia tidak mengukur iman, tujuan eksistensial, atau orientasi metafisis. Namun ia juga tidak dimaksudkan untuk ditolak atas dasar itu. Ia bekerja di wilayah yang lebih rendah, lebih bumiwi, tetapi sangat menentukan: apakah sebuah masyarakat menyediakan kondisi minimum agar manusia dapat menilai hidupnya sebagai sesuatu yang layak dijalani.

     Dibaca dengan disiplin, World Happiness Index bukan alat glorifikasi, melainkan alat refleksi. Ia tidak memberi jawaban, tetapi menyediakan peta—dan seperti semua peta, nilainya terletak bukan pada pujiannya, melainkan pada kemampuannya menunjukkan medan yang perlu dilalui.