Hero Fitrianto

Prolog

     Perdebatan mengenai hubungan antara driver dan aplikator kembali mengemuka setelah pemerintah mengumumkan penyesuaian rasio bagi hasil menjadi 8:92. Sebagian menyambutnya sebagai langkah maju. Sebagian lain menganggapnya belum menyentuh akar persoalan. Di tengah perdebatan itu, muncul beragam komentar dari pengamat, akademisi, pelaku industri, organisasi driver, hingga pejabat pemerintah. Sayangnya, banyak diskusi masih berputar pada angka komisi semata, seolah seluruh persoalan pekerja gig dapat diselesaikan hanya dengan mengubah persentase pembagian pendapatan.

     Padahal dunia yang sedang kita hadapi hari ini jauh lebih kompleks daripada sekadar hubungan antara pengemudi dan perusahaan aplikasi. Dalam dua dekade terakhir, platform digital telah melahirkan bentuk hubungan kerja baru yang sebelumnya tidak dikenal oleh hukum ketenagakerjaan klasik. Seorang driver tidak sepenuhnya dapat disebut karyawan, tetapi juga tidak sepenuhnya dapat disebut pelaku usaha mandiri. Ia bekerja menggunakan kendaraan miliknya sendiri, menanggung biaya operasionalnya sendiri, mengatur jam kerjanya sendiri, namun pada saat yang sama sebagian besar aktivitas ekonominya bergantung pada sistem yang dirancang dan dikendalikan oleh platform digital.

     Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Hampir seluruh dunia menghadapi pertanyaan yang sama. Bagaimana negara harus memperlakukan pekerja gig? Apakah mereka harus dianggap karyawan? Apakah mereka cukup disebut mitra? Perlindungan apa yang layak mereka peroleh? Sejauh mana negara boleh mengatur perusahaan teknologi? Dan bagaimana memastikan inovasi tetap tumbuh tanpa mengorbankan jutaan orang yang menggantungkan hidup pada platform tersebut?

     Karena itulah tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membela satu model tertentu ataupun mempromosikan satu ideologi ekonomi tertentu. Tujuannya jauh lebih sederhana: melihat bagaimana berbagai negara mencoba menjawab persoalan yang sama. Inggris, Uni Eropa, Australia, Amerika Serikat, China, Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, dan sejumlah negara lainnya telah menempuh jalan yang berbeda-beda. Ada yang memilih memperkuat status pekerja. Ada yang fokus pada perlindungan sosial. Ada yang menekankan pendapatan minimum. Ada yang mulai membuka ruang pengawasan terhadap algoritma. Tidak semua berhasil. Tidak semua dapat ditiru begitu saja. Namun semuanya menawarkan pelajaran yang berharga.

     Membandingkan pengalaman berbagai negara juga membantu kita keluar dari dua jebakan yang sering muncul dalam perdebatan publik Indonesia. Jebakan pertama adalah keyakinan bahwa kondisi Indonesia begitu unik sehingga tidak ada pengalaman negara lain yang relevan untuk dipelajari. Jebakan kedua adalah kecenderungan menyalin kebijakan luar negeri secara mentah-mentah tanpa memahami konteks yang melahirkannya. Keduanya sama-sama tidak membantu. Yang diperlukan justru kemampuan untuk melihat pola yang lebih besar: apa yang berhasil, apa yang gagal, dan ke mana arah perkembangan regulasi pekerja gig di dunia sedang bergerak.

     Tulisan ini berangkat dari keyakinan sederhana bahwa kebijakan yang baik lahir dari pemahaman yang jujur terhadap kenyataan. Sebelum memutuskan model apa yang paling sesuai bagi Indonesia, ada baiknya kita terlebih dahulu melihat bagaimana negara-negara lain menghadapi persoalan yang sama. Dari sanalah mungkin kita dapat memahami bahwa perdebatan mengenai pekerja gig sesungguhnya bukan lagi sekadar persoalan transportasi, bukan sekadar persoalan tarif, dan bahkan bukan sekadar persoalan teknologi. Ia telah berkembang menjadi salah satu perdebatan besar mengenai masa depan hubungan antara negara, pasar, teknologi, dan manusia yang bekerja di dalamnya.

1. Inggris: Ketika Mahkamah Agung Memaksa Definisi Lama Berubah

     Banyak orang Indonesia mendengar bahwa driver Uber di Inggris memenangkan gugatan hingga Mahkamah Agung pada tahun 2021. Namun yang sering beredar hanyalah judul beritanya. Yang jarang dibahas adalah apa sebenarnya yang dimenangkan para driver tersebut, dan apa yang tidak mereka menangkan.

     Akibatnya muncul kesalahpahaman yang cukup luas. Sebagian orang membayangkan bahwa setelah putusan itu seluruh driver Uber di Inggris berubah menjadi pegawai kantoran dengan jam kerja tetap, absensi harian, atasan langsung, dan berbagai aturan kerja yang kaku. Gambaran tersebut tidak tepat.

     Yang terjadi justru jauh lebih menarik.

     Pada Februari 2021, Mahkamah Agung Inggris dalam perkara Uber BV v Aslam memutuskan bahwa driver Uber bukan sekadar kontraktor independen seperti yang selama ini diklaim perusahaan. Namun pengadilan juga tidak menyatakan mereka sebagai employee penuh. Pengadilan menempatkan mereka pada kategori hukum yang dalam sistem Inggris disebut worker.

     Bagi pembaca Indonesia, istilah ini mungkin terdengar membingungkan karena tidak memiliki padanan yang benar-benar sama dalam hukum ketenagakerjaan kita. Cara paling mudah memahaminya adalah dengan melihat konsekuensinya.

     Sebagai worker, para driver memperoleh berbagai hak dasar yang sebelumnya tidak mereka miliki. Mereka berhak atas upah minimum nasional. Mereka berhak atas cuti tahunan berbayar. Mereka memperoleh perlindungan tertentu terkait jam kerja dan waktu istirahat. Mereka memiliki hak untuk bergabung dengan serikat pekerja dan memperjuangkan kepentingan mereka secara kolektif.

     Namun pada saat yang sama mereka tetap tidak menjadi pegawai penuh sebagaimana karyawan kantor atau pekerja pabrik.

     Dengan kata lain, Inggris tidak memilih antara dua kutub ekstrem. Mereka tidak mengatakan bahwa driver adalah pengusaha independen yang harus menanggung seluruh risiko sendiri. Mereka juga tidak mengatakan bahwa driver harus diperlakukan persis seperti pegawai perusahaan konvensional.

     Inggris memilih wilayah di tengah.

     Justru di situlah letak pentingnya kasus ini.

     Selama bertahun-tahun, perusahaan platform di seluruh dunia berargumen bahwa mereka hanyalah perusahaan teknologi. Mereka menghubungkan pengguna aplikasi dengan penyedia jasa. Mereka tidak mempekerjakan siapa pun. Mereka hanya menyediakan pasar digital.

     Mahkamah Agung Inggris melihat kenyataan secara berbeda.

     Pengadilan menilai bahwa Uber memiliki tingkat kontrol yang cukup besar terhadap para driver. Uber menentukan banyak aspek penting dalam hubungan kerja tersebut. Tarif tidak ditentukan oleh negosiasi bebas antara penumpang dan driver. Syarat layanan ditetapkan oleh platform. Sistem rating memengaruhi keberlangsungan pekerjaan seseorang. Bahkan akses terhadap order sepenuhnya berada di bawah kendali aplikasi.

     Karena itulah pengadilan berkesimpulan bahwa hubungan tersebut tidak dapat dianggap sebagai hubungan antar pihak yang sepenuhnya setara.

     Putusan ini kemudian menghasilkan perubahan yang sangat nyata.

     Salah satu yang paling penting adalah soal upah minimum.

     Sebelum putusan tersebut, perusahaan platform pada dasarnya hanya menghitung waktu ketika seorang driver sedang mengantar penumpang. Waktu menunggu order dianggap tidak menghasilkan pekerjaan sehingga tidak diperhitungkan.

     Mahkamah Agung mengambil pandangan yang berbeda.

     Pengadilan menyatakan bahwa waktu kerja dimulai ketika seorang driver telah masuk ke aplikasi, berada di area layanan, dan siap menerima order. Artinya, waktu menunggu bukan lagi dianggap waktu kosong yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pekerja.

Perubahan ini mungkin terdengar teknis.

     Namun bagi driver, dampaknya sangat besar.

     Bayangkan seseorang menghabiskan delapan jam di jalan. Selama ini yang dihitung mungkin hanya empat atau lima jam ketika penumpang berada di atas kendaraan. Sisanya dianggap tidak ada. Setelah putusan tersebut, cara pandang itu mulai berubah.

     Selain upah minimum, para driver juga memperoleh hak atas cuti tahunan berbayar. Ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah masuk dalam diskusi pekerja platform di Indonesia. Padahal pekerja gig tetap manusia biasa yang sakit, lelah, membutuhkan istirahat, dan sesekali ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya tanpa harus kehilangan seluruh penghasilannya.

     Perubahan lain yang tidak kalah penting adalah pengakuan terhadap hak kolektif pekerja. Driver dapat bergabung dengan serikat pekerja dan memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk melakukan negosiasi.

     Namun penting juga untuk memahami apa yang tidak berubah.

     Para driver Uber di Inggris tetap memiliki fleksibilitas yang cukup besar dalam menentukan kapan mereka bekerja. Mereka tidak diwajibkan masuk kantor pukul delapan pagi. Mereka tidak kehilangan kebebasan untuk mengatur waktu kerja mereka sendiri. Sistem aplikasi tetap berjalan. Teknologi tetap digunakan. Model platform tidak dibongkar.

     Karena itu, jika ada satu pelajaran besar dari Inggris, pelajaran tersebut bukanlah bahwa semua driver harus dijadikan pegawai perusahaan.

     Pelajaran sebenarnya jauh lebih sederhana.

     Perlindungan pekerja tidak selalu harus dibeli dengan mengorbankan fleksibilitas.

     Selama ini perdebatan sering dibingkai seolah-olah hanya ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah kebebasan penuh tanpa perlindungan. Pilihan kedua adalah perlindungan penuh tanpa fleksibilitas. Inggris menunjukkan bahwa kenyataannya tidak sesederhana itu.

     Seorang pekerja masih dapat memiliki kebebasan mengatur waktunya sendiri sambil tetap memperoleh hak-hak dasar yang dianggap layak dalam masyarakat modern.

     Tidak mengherankan jika putusan Mahkamah Agung Inggris kemudian menjadi salah satu referensi terpenting dalam perdebatan pekerja gig di seluruh dunia. Dampaknya tidak berhenti pada puluhan ribu driver Uber di Inggris. Kasus tersebut menjadi sinyal bahwa hukum ketenagakerjaan yang lahir pada abad ke-20 tidak bisa terus-menerus berpura-pura bahwa ekonomi platform abad ke-21 tidak ada.

     Dan mungkin di situlah arti sebenarnya dari kemenangan para driver tersebut.

     Mereka tidak memaksa teknologi untuk mundur.

     Mereka memaksa hukum untuk mengejar ketertinggalannya.

2. Uni Eropa: Jalan Tengah yang Panjang

     Jika Inggris menunjukkan bahwa pekerja platform dapat memperoleh hak-hak dasar tanpa harus menjadi pegawai penuh, maka Uni Eropa bergerak lebih jauh lagi. Mereka tidak hanya memperdebatkan status pekerja. Mereka mulai mempertanyakan seluruh hubungan kekuasaan yang lahir di dalam ekonomi platform.

      Perjalanan menuju titik itu tidak berlangsung cepat.

Selama bertahun-tahun, negara-negara Eropa menghadapi persoalan yang hampir sama. Platform digital berkembang sangat cepat, sementara hukum ketenagakerjaan berkembang jauh lebih lambat. Di satu sisi, jutaan orang memperoleh kesempatan kerja yang sebelumnya tidak tersedia. Di sisi lain, semakin banyak pekerja yang hidup di wilayah abu-abu: mereka bukan pegawai perusahaan, tetapi juga tidak benar-benar bebas seperti pengusaha mandiri.

      Kondisi tersebut memunculkan gelombang gugatan, perdebatan politik, penelitian akademik, dan tekanan dari serikat pekerja di hampir seluruh Eropa. Hasilnya tidak seragam. Setiap negara memilih jalannya sendiri.

     Spanyol menjadi salah satu negara yang mengambil langkah paling agresif. Melalui Riders' Law yang berlaku sejak 2021, banyak pekerja pengantaran makanan dikategorikan sebagai karyawan. Dengan status tersebut mereka memperoleh hak-hak yang selama ini identik dengan hubungan kerja formal, termasuk perlindungan upah minimum dan berbagai jaminan sosial.

      Belanda bergerak lebih berliku. Pada 2021 muncul putusan yang menganggap banyak driver Uber sebagai pekerja yang seharusnya memperoleh perlindungan layaknya karyawan. Namun perkembangan berikutnya menunjukkan bahwa persoalannya tidak sesederhana itu. Pada 2026, Pengadilan Banding Amsterdam mengambil pendekatan yang lebih fleksibel. Seorang driver dapat tetap dianggap kontraktor independen apabila benar-benar menunjukkan karakter kewirausahaan, misalnya bekerja pada beberapa platform sekaligus, mengelola aktivitasnya secara mandiri, dan menanggung risiko bisnisnya sendiri.

      Prancis menempuh jalan yang berbeda lagi. Pengadilan dan regulator terus memperdebatkan posisi pekerja platform, sementara lembaga jaminan sosial negara menuntut agar perusahaan platform ikut menanggung kontribusi sosial yang selama ini dibebankan kepada pemberi kerja. Perdebatan tersebut bahkan melibatkan nilai ekonomi yang sangat besar dan masih terus berlangsung hingga sekarang.

      Perbedaan-perbedaan itu sering membuat orang melihat Eropa sebagai wilayah yang tidak memiliki arah yang jelas. Kesimpulan seperti itu kurang tepat.

      Jika diperhatikan lebih dekat, hampir semua negara Eropa sebenarnya sedang bergerak menuju tujuan yang sama. Mereka mungkin berbeda dalam mendefinisikan status pekerja, tetapi semakin banyak yang sepakat bahwa pekerja platform tidak boleh dibiarkan berada di luar sistem perlindungan sosial modern.

      Karena itulah perkembangan terpenting justru muncul di tingkat Uni Eropa sendiri.

      Pada 2024, Uni Eropa mengadopsi Platform Work Directive, sebuah regulasi yang akan berlaku penuh pada akhir 2026 dan diperkirakan memengaruhi puluhan juta pekerja platform di seluruh kawasan. Regulasi ini tidak secara otomatis mengubah semua pekerja gig menjadi karyawan. Namun regulasi tersebut memperkenalkan sesuatu yang sangat penting: *rebuttable presumption of employment*.

      Istilah hukumnya terdengar rumit, tetapi gagasannya sederhana.

      Jika sebuah platform menunjukkan tingkat kontrol yang cukup besar terhadap pekerjanya, maka negara dapat menganggap hubungan tersebut sebagai hubungan kerja sampai perusahaan mampu membuktikan sebaliknya.

      Perubahan ini membalik logika yang selama ini berlaku.

      Selama bertahun-tahun, pekerjalah yang harus membuktikan bahwa dirinya sebenarnya bekerja seperti karyawan. Kini beban pembuktian mulai bergeser ke arah perusahaan platform.

      Namun sesungguhnya bagian paling revolusioner dari Platform Work Directive bukan terletak pada status pekerja.

      Bagian yang paling menarik justru berkaitan dengan algoritma.

      Untuk pertama kalinya dalam skala yang luas, Uni Eropa mulai memperlakukan algoritma sebagai objek regulasi publik.

      Selama ini, hampir seluruh aspek kehidupan pekerja platform ditentukan oleh sistem digital yang tidak mereka ketahui cara kerjanya. Algoritma menentukan distribusi order. Algoritma memengaruhi penghasilan. Algoritma mengatur prioritas layanan. Algoritma dapat menurunkan performa akun. Bahkan dalam beberapa kasus, algoritma dapat menyebabkan seseorang kehilangan akses terhadap pekerjaannya.

      Semua keputusan itu sering terjadi tanpa penjelasan yang memadai.

      Uni Eropa mulai mempertanyakan kondisi tersebut.

      Melalui regulasi baru, pekerja platform memperoleh hak untuk mengetahui bagaimana keputusan otomatis tertentu dibuat. Mereka memperoleh hak untuk meminta penjelasan. Mereka memperoleh hak untuk menantang keputusan yang sepenuhnya dihasilkan oleh sistem otomatis. Mereka juga memperoleh perlindungan terhadap penggunaan data pribadi yang berlebihan.

      Bagi pembaca Indonesia, poin ini sangat penting untuk diperhatikan.

      Selama bertahun-tahun, banyak diskusi mengenai pekerja platform di Indonesia berhenti pada persoalan tarif. Tarif memang penting. Namun Eropa mulai menunjukkan bahwa setelah persoalan tarif dibahas, masih ada lapisan yang lebih dalam. Siapa yang menentukan distribusi pekerjaan? Siapa yang menentukan prioritas order? Siapa yang menentukan penalti? Siapa yang menentukan suspensi akun? Dan berdasarkan logika apa semua keputusan tersebut dibuat?

      Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kini mulai masuk ke wilayah regulasi.

      Menariknya, seluruh perkembangan tersebut tidak menghapus fleksibilitas yang menjadi ciri utama ekonomi platform. Sebagian besar negara Eropa tetap mempertahankan ruang bagi pekerja untuk menentukan kapan mereka bekerja. Mereka tidak sedang berusaha mengubah seluruh pekerja gig menjadi pegawai kantor dengan jam kerja yang seragam.

      Yang mereka lakukan justru lebih sederhana.

      Mereka mencoba memastikan bahwa fleksibilitas tidak berubah menjadi ketidakberdayaan.

      Karena itulah perdebatan di Eropa tidak lagi hanya berbicara mengenai status pekerja. Mereka mulai berbicara mengenai keseimbangan kekuasaan. Ketika satu pihak mengendalikan data, algoritma, distribusi pekerjaan, sistem penilaian, dan akses terhadap penghasilan, sementara pihak lain hanya memiliki kendaraan dan tenaganya sendiri, maka hubungan tersebut tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai transaksi bebas antara dua pihak yang setara.

      Inilah pelajaran terbesar dari Uni Eropa.

Mereka tidak sedang mencari cara untuk menghentikan ekonomi platform. Mereka tidak sedang berusaha memutar jarum sejarah kembali ke masa sebelum aplikasi digital hadir.

      Sebaliknya, mereka sedang berusaha memastikan bahwa kemajuan teknologi tetap berjalan di dalam pagar hukum yang melindungi manusia.

      Dan jika dibandingkan dengan Indonesia, perbedaannya mulai terlihat cukup jelas.

      Ketika Indonesia masih sibuk memperdebatkan besaran tarif dan rasio bagi hasil, Eropa sudah memasuki lapisan berikutnya. Mereka tidak lagi hanya bertanya berapa besar bagian yang diterima pekerja. Mereka mulai bertanya siapa yang mengendalikan aturan permainan, bagaimana aturan itu dijalankan, dan apakah pekerja memiliki hak untuk memahami serta menggugat keputusan yang menentukan nasib mereka.

      Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin tidak menghasilkan demonstrasi sebesar tuntutan kenaikan tarif. Namun dalam jangka panjang, justru pertanyaan itulah yang berpotensi menentukan masa depan seluruh pekerja gig di dunia.

3. Australia: Ketika Yang Dihitung Bukan Lagi Perjalanan, Melainkan Waktu Manusia

     Jika Inggris mengajarkan bahwa pekerja platform dapat memperoleh hak-hak dasar tanpa harus menjadi pegawai penuh, dan Uni Eropa menunjukkan bagaimana perlindungan dapat diperluas ke seluruh ekosistem pekerja gig, maka Australia menawarkan pelajaran yang berbeda lagi. Mereka tidak memulai dari status hukum. Mereka tidak terjebak terlalu lama dalam perdebatan apakah seorang driver adalah karyawan atau kontraktor independen. Mereka justru mengajukan pertanyaan yang jauh lebih sederhana sekaligus lebih mendasar: berapa sebenarnya nilai waktu yang dihabiskan seorang pekerja di jalan?

     Pertanyaan itu mungkin terdengar biasa saja. Namun justru karena kesederhanaannya, ia mampu menyingkap kelemahan besar yang selama ini tersembunyi di balik berbagai diskusi mengenai tarif.

     Selama bertahun-tahun, hampir semua perdebatan mengenai ojek online di Indonesia berputar pada satu hal yang sama: tarif perjalanan. Berapa tarif per kilometer. Berapa potongan aplikasi. Berapa biaya jasa yang dianggap wajar. Bahkan ketika pemerintah mengumumkan rasio baru 8:92, perhatian publik tetap tertuju pada pembagian pendapatan dari sebuah perjalanan yang berhasil diselesaikan.

     Padahal kehidupan seorang driver tidak hanya terdiri dari perjalanan yang selesai.

     Di antara dua perjalanan terdapat waktu yang panjang dan sering kali tidak terlihat. Driver menunggu order masuk. Driver berpindah lokasi untuk mencari titik yang lebih ramai. Driver menghadapi kemacetan. Driver menunggu restoran yang pesanan makanannya belum siap. Driver menunggu pelanggan yang belum turun dari apartemen. Driver mencari alamat yang tidak jelas. Driver menunggu sistem aplikasi menyelesaikan verifikasi tertentu. Kadang-kadang semua itu berlangsung lebih lama daripada perjalanan itu sendiri.

     Di atas kertas, seorang driver mungkin memperoleh bayaran dari lima order. Namun dalam kehidupan nyata, ia mengorbankan delapan atau sepuluh jam waktunya untuk memperoleh bayaran tersebut.

     Australia mulai melihat kenyataan itu.

     Alih-alih hanya menghitung tarif per perjalanan, mereka mulai menghitung berapa pendapatan yang benar-benar diperoleh seseorang untuk setiap jam yang dihabiskannya bekerja. Dari sudut pandang kebijakan publik, ini merupakan perubahan yang sangat penting. Sebab tarif perjalanan yang terlihat tinggi belum tentu menghasilkan penghidupan yang layak ketika dihitung berdasarkan waktu nyata yang dikorbankan pekerja.

     Bayangkan dua orang driver. Yang pertama memperoleh penghasilan Rp120.000 dari serangkaian order yang memakan waktu enam jam. Yang kedua memperoleh Rp90.000 tetapi selesai dalam waktu dua jam. Jika hanya melihat pendapatan harian, orang pertama tampak lebih berhasil. Namun ketika dihitung berdasarkan waktu kerja, hasilnya justru berbeda. Driver pertama hanya memperoleh sekitar Rp20.000 per jam, sementara driver kedua memperoleh Rp45.000 per jam. Di titik itulah Australia mulai menggeser cara pandang mengenai kesejahteraan pekerja platform.

     Perubahan ini semakin terlihat melalui reformasi ketenagakerjaan yang dikenal sebagai Closing Loopholes Legislation. Nama regulasi tersebut menarik karena secara harfiah berarti "menutup celah". Pemerintah Australia tampaknya menyadari bahwa perkembangan teknologi telah menciptakan ruang abu-abu yang belum pernah dibayangkan ketika hukum ketenagakerjaan tradisional disusun puluhan tahun lalu.

     Yang menarik, Australia tidak memilih jalan yang ekstrem. Mereka tidak mengubah seluruh pekerja gig menjadi pegawai tetap. Mereka juga tidak menghapus fleksibilitas yang menjadi daya tarik utama ekonomi platform. Driver tetap bebas menentukan kapan bekerja dan kapan berhenti. Tidak ada kewajiban masuk kantor setiap pagi. Tidak ada absensi seperti pekerja birokrasi. Fleksibilitas tetap dipertahankan karena memang itulah salah satu alasan mengapa banyak orang memilih pekerjaan platform.

     Namun fleksibilitas tidak lagi dibiarkan berdiri sendirian tanpa perlindungan.

     Melalui kesepakatan antara Transport Workers Union (TWU) dengan berbagai perusahaan platform besar, Australia mulai membangun standar minimum bagi pekerja gig. Salah satu yang paling menarik adalah penetapan pendapatan minimum sekitar A$31,30 per jam untuk sektor pengantaran makanan dan transportasi jalan tertentu yang mulai berlaku pada 2026. Selain itu terdapat perlindungan asuransi kecelakaan dan pengakuan terhadap hak representasi pekerja.

     Angka A$31,30 per jam (setara Rp.396.000 kurs Mei 2026) mungkin tidak terlalu bermakna bagi pembaca Indonesia jika dibaca sepintas. Namun yang penting bukan sekadar nominalnya. Yang penting adalah logika yang melahirkannya.

     Australia tidak lagi bertanya berapa harga satu perjalanan. Mereka mulai bertanya berapa nilai satu jam kehidupan manusia.

     Jika diperhatikan lebih jauh, pendekatan ini sebenarnya tidak asing bagi Indonesia. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kita terdapat konsep jam kerja normal sekitar 40 jam per minggu yang menjadi dasar berbagai perhitungan upah. Negara mengakui bahwa seseorang yang mengorbankan waktu kerjanya berhak memperoleh imbalan yang layak. Perbedaannya, pekerja gig tidak bekerja dalam pola yang sama dengan pekerja pabrik atau pegawai kantor. Karena itu Australia tidak menggunakan pendekatan bulanan seperti UMR atau UMK. Mereka memindahkan perlindungan ke tingkat yang lebih fleksibel, yaitu per jam kerja.

     Di sinilah muncul pertanyaan yang mungkin layak direnungkan Indonesia. Jika kita mengakui bahwa pekerja gig adalah bagian penting dari ekonomi modern, mengapa perlindungan terhadap mereka masih hampir seluruhnya berbasis tarif perjalanan? Mengapa belum ada pembahasan serius mengenai nilai waktu kerja yang mereka korbankan?

     Pertanyaan itu menjadi semakin relevan ketika kita melihat bahwa pekerjaan para driver hari ini sudah jauh melampaui sekadar mengangkut penumpang. Semakin banyak penghasilan mereka berasal dari pengantaran makanan, pengiriman paket, jasa belanja, dan berbagai layanan lain yang difasilitasi aplikasi. Risiko yang mereka hadapi tidak berubah. Kendaraan tetap milik sendiri. Biaya perawatan tetap ditanggung sendiri. Risiko kecelakaan tetap sama. Yang berubah hanya jenis layanan yang mereka kerjakan.

     Karena itu Australia tidak membatasi perlindungan hanya pada ride-hailing. Pembahasan mereka mencakup delivery, courier, dan berbagai bentuk pekerjaan platform lainnya. Ini merupakan perbedaan penting dibanding banyak diskusi di Indonesia yang masih memandang persoalan pekerja gig terutama sebagai persoalan transportasi penumpang.

     Menariknya lagi, semua perlindungan tersebut dibangun tanpa meninggalkan mekanisme pasar. Tarif di Australia tetap bergerak mengikuti permintaan dan penawaran. Dynamic pricing atau floating price tetap digunakan sebagaimana di Inggris, Amerika Serikat, dan sebagian besar negara maju lainnya. Harga dapat naik ketika permintaan meningkat dan turun ketika permintaan menurun.

     Namun negara tidak membiarkan seluruh risiko pasar dibebankan kepada pekerja.

     Di situlah letak perbedaannya.

     Mereka tidak sibuk mengatur setiap harga yang muncul di layar aplikasi. Mereka membangun lantai pengaman di bawah pekerja. Pasar boleh naik turun. Kompetisi boleh berlangsung. Perusahaan boleh berinovasi. Tetapi ketika semua itu selesai, tetap harus ada batas minimum yang melindungi manusia yang berada di balik kemudi kendaraan.

     Australia tentu belum menyelesaikan seluruh persoalan gig economy. Tidak ada negara yang sudah sampai pada titik itu. Namun mereka telah melangkah ke wilayah yang bahkan belum banyak dibicarakan di Indonesia. Mereka tidak lagi hanya bertanya bagaimana membagi hasil dari sebuah perjalanan. Mereka mulai bertanya bagaimana memastikan bahwa waktu hidup yang dikorbankan pekerja memperoleh nilai yang layak.

     Dan mungkin justru di sanalah letak pelajaran terpentingnya. Sebab pada akhirnya, yang dijual oleh pekerja gig bukanlah kendaraan, bukan aplikasi, bahkan bukan perjalanan. Yang sesungguhnya mereka tukarkan setiap hari adalah waktu hidup mereka sendiri.

4. Amerika Serikat: Ketika Pasar Dibiarkan Berlari Kencang

     Jika Australia mencoba membangun pagar pengaman di bawah pekerja tanpa menghilangkan fleksibilitas, maka Amerika Serikat memperlihatkan wajah lain dari ekonomi platform. Di sinilah kita dapat melihat bentuk yang paling dekat dengan gagasan pasar bebas. Tarif bergerak mengikuti permintaan dan penawaran secara agresif. Harga dapat berubah dalam hitungan menit. Pada jam-jam tertentu seorang driver bisa memperoleh penghasilan yang sangat tinggi. Pada jam yang lain, pendapatannya bisa turun jauh di bawah harapan.

     Bagi sebagian orang, sistem ini terlihat menarik. Bagi sebagian yang lain, justru menakutkan.

     Namun apa pun penilaiannya, Amerika memberikan satu pelajaran penting: ketika negara memilih memberi ruang yang luas kepada mekanisme pasar, maka perlindungan pekerja harus dicari melalui instrumen lain.

     Banyak orang Indonesia mengenal istilah *surge pricing*, tetapi sering kali membayangkannya sebagai sesuatu yang luar biasa. Padahal di Amerika Serikat, terutama pada layanan ride-hailing seperti Uber dan Lyft, harga dinamis adalah bagian normal dari kehidupan sehari-hari. Ketika hujan turun, harga dapat melonjak. Ketika konser besar berakhir, harga dapat naik berkali-kali lipat. Ketika bandara dipenuhi penumpang, tarif bisa berubah hanya dalam hitungan menit.

     Logikanya sederhana. Ketika permintaan meningkat sementara jumlah kendaraan terbatas, harga dinaikkan untuk menarik lebih banyak driver ke lokasi tersebut.

     Dari sudut pandang ekonomi pasar, mekanisme ini dianggap efisien. Penumpang yang benar-benar membutuhkan layanan tetap dapat memperoleh kendaraan. Driver memperoleh insentif untuk bergerak ke area yang permintaannya tinggi. Platform memperoleh keseimbangan antara pasokan dan permintaan.

     Namun seperti hampir semua hal dalam kehidupan, efisiensi tidak selalu identik dengan keadilan.

     Harga yang melonjak memang dapat menghasilkan pendapatan besar bagi driver pada saat tertentu. Akan tetapi tidak ada jaminan bahwa kondisi tersebut berlangsung sepanjang hari. Banyak driver justru menghabiskan sebagian besar waktunya menunggu momen-momen permintaan tinggi yang tidak selalu datang. Akibatnya, penghasilan menjadi sangat fluktuatif. Hari ini bisa sangat baik. Besok bisa sangat buruk. Minggu ini bisa menghasilkan pendapatan tinggi. Minggu depan belum tentu.

     Karena itulah perdebatan mengenai pekerja platform di Amerika tidak pernah benar-benar berhenti.

     Salah satu contoh paling terkenal adalah California. Negara bagian ini menjadi medan pertempuran politik, hukum, dan ekonomi yang diamati hampir seluruh dunia. Aktivis pekerja mendorong agar driver dianggap sebagai karyawan. Perusahaan platform menolak dan mempertahankan model kontraktor independen. Perdebatan berlangsung selama bertahun-tahun dan menghasilkan salah satu kompromi paling terkenal dalam sejarah gig economy modern: Proposition 22 atau yang lebih dikenal sebagai Prop 22.

     Melalui skema ini, driver tetap dikategorikan sebagai independent contractor. Mereka bukan pegawai perusahaan. Mereka tidak memperoleh seluruh hak yang dimiliki karyawan tetap. Namun pada saat yang sama mereka tidak sepenuhnya dibiarkan tanpa perlindungan.

     California mulai membangun lapisan perlindungan tertentu. Driver memperoleh jaminan penghasilan minimum berdasarkan waktu aktif yang sedang menjalankan pesanan (engaged time), mendapatkan subsidi kesehatan dalam kondisi tertentu, serta perlindungan asuransi yang lebih baik dibanding sebelumnya.

     Kompromi ini menarik karena menunjukkan sesuatu yang mulai muncul di banyak negara: dunia tidak lagi bergerak pada pilihan hitam-putih antara "pegawai" atau "bukan pegawai". Semakin banyak negara yang mencoba membangun model hibrida dengan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda.

     Namun pengalaman Amerika juga memperlihatkan keterbatasan model tersebut.

     Salah satu kritik terbesar terhadap Prop 22 adalah cara menghitung waktu kerja. Perlindungan minimum dihitung berdasarkan engaged time, yaitu saat driver sedang menjalankan pesanan atau membawa penumpang. Waktu menunggu order tidak selalu masuk ke dalam perhitungan tersebut.

     Di sinilah perbedaan menarik muncul jika dibandingkan dengan Inggris maupun Australia.

     Inggris mulai mengakui waktu ketika driver telah login dan siap menerima order sebagai bagian dari waktu kerja. Australia bergerak ke arah perlindungan berbasis jam kerja yang lebih luas. Sementara di California, perdebatan mengenai waktu tunggu masih menjadi sumber kontroversi hingga hari ini.

     Perbedaan tersebut mungkin terlihat teknis. Namun bagi driver, hasil akhirnya bisa sangat besar.

     Bayangkan dua orang bekerja selama delapan jam. Yang pertama memperoleh perlindungan untuk seluruh delapan jam tersebut. Yang kedua hanya dihitung empat jam karena separuh waktunya digunakan untuk menunggu order. Dari sudut pandang statistik, keduanya tampak sama-sama bekerja. Dari sudut pandang penghasilan, hasilnya bisa sangat berbeda.

     Amerika juga menarik karena memperlihatkan bagaimana ekonomi platform berkembang jauh melampaui transportasi penumpang.

     DoorDash, Uber Eats, Grubhub, Instacart, Amazon Flex, dan berbagai platform lain menciptakan ekosistem pekerjaan yang sangat luas. Ada yang mengantar makanan. Ada yang berbelanja kebutuhan rumah tangga. Ada yang mengirim paket. Ada yang menangani logistik jarak pendek. Ada pula yang melakukan kombinasi semuanya dalam satu hari kerja.

     Fenomena ini penting dicatat karena sering kali diskusi publik hanya berfokus pada layanan ride-hailing. Padahal dalam praktiknya, semakin banyak pekerja platform yang justru memperoleh sebagian besar pendapatannya dari sektor delivery dan courier.

     Masalah yang mereka hadapi pun tidak selalu sama dengan pengemudi penumpang.

     Pengantar makanan menghadapi persoalan waktu tunggu restoran yang panjang. Kurir paket menghadapi target pengiriman yang ketat. Pengemudi layanan belanja harus mencari barang yang stoknya sering berubah. Di berbagai kota, muncul pula perdebatan mengenai besarnya komisi yang dipungut platform terhadap restoran, yang dalam beberapa kasus dapat mencapai angka yang dianggap memberatkan pelaku usaha kecil.

     Semua ini menunjukkan bahwa gig economy modern jauh lebih luas daripada sekadar memindahkan manusia dari satu titik ke titik lain.

     Bagi Indonesia, pelajaran dari Amerika bukanlah bahwa kita harus meniru seluruh model mereka. Bahkan banyak kritik terhadap sistem Amerika datang dari warga Amerika sendiri. Namun ada satu kenyataan yang sulit dibantah: negara tersebut memberi gambaran paling jelas tentang apa yang terjadi ketika harga dibiarkan mengikuti pasar secara luas.

     Keuntungannya nyata.

     Driver memiliki peluang memperoleh pendapatan yang sangat tinggi pada kondisi tertentu. Platform dapat bergerak cepat merespons perubahan pasar. Konsumen hampir selalu dapat menemukan layanan yang mereka butuhkan.

     Namun risikonya juga nyata.

     Penghasilan menjadi sangat fluktuatif. Ketidakpastian meningkat. Perlindungan sosial harus terus diperjuangkan melalui jalur politik dan hukum yang panjang.

     Di sinilah muncul pelajaran yang mungkin paling relevan bagi Indonesia.

     Perdebatan kita sering kali seolah memaksa pilihan antara dua kubu: pasar atau perlindungan. Amerika menunjukkan bahwa pasar yang sangat bebas memiliki konsekuensi nyata. Inggris menunjukkan bahwa perlindungan dapat diperkuat tanpa menghapus fleksibilitas. Australia menunjukkan bahwa waktu kerja dapat menjadi dasar perlindungan. Uni Eropa menunjukkan bahwa hak-hak pekerja dapat diperluas tanpa harus mematikan inovasi.

     Dengan kata lain, dunia tidak sedang bergerak menuju satu model tunggal.

     Namun ada satu pola yang terus berulang hampir di semua negara yang telah kita bahas. Mereka boleh berbeda dalam cara mengatur tarif, berbeda dalam menentukan status pekerja, bahkan berbeda dalam filosofi ekonominya. Tetapi mereka semakin menyadari bahwa pekerja platform tidak bisa lagi diperlakukan sekadar sebagai angka dalam aplikasi.

     Karena pada akhirnya, di balik setiap algoritma, di balik setiap perjalanan, dan di balik setiap transaksi digital, selalu ada manusia yang menanggung risiko nyata di dunia nyata.

5. Asia: Ketika Masa Depan Gig Economy Tidak Lagi Datang dari Barat 

     Selama bertahun-tahun, hampir semua diskusi mengenai pekerja gig selalu mengarah ke Barat. Orang membicarakan Uber di Inggris, pengadilan di Belanda, regulasi Uni Eropa, atau pertarungan hukum di California. Seolah-olah masa depan ekonomi platform hanya ditentukan oleh London, Brussel, atau San Francisco.

     Padahal kenyataan hari ini mulai berbeda.

     Jika Eropa menjadi laboratorium regulasi yang paling berani secara konseptual, maka Asia sedang berubah menjadi laboratorium terbesar dalam skala nyata. Di benua inilah ratusan juta pekerja gig hidup, bekerja, dan berhadapan setiap hari dengan persoalan yang sangat mirip dengan yang dialami driver Indonesia: penghasilan yang tidak pasti, biaya kendaraan yang ditanggung sendiri, algoritma yang tidak transparan, serta hubungan kerja yang selalu berada di wilayah abu-abu.

     Perbedaannya adalah beberapa negara Asia sudah mulai bergerak lebih jauh daripada Indonesia.

     Yang paling mencolok adalah China.

     Ketika banyak negara masih berdebat mengenai definisi pekerja platform, China sudah menghadapi realitas yang jauh lebih besar. Jumlah pekerja gig di negara tersebut diperkirakan telah melampaui 200 juta orang. Mereka bekerja melalui berbagai platform raksasa seperti Meituan, Ele.me, Didi, JD.com, dan puluhan platform lain yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat China.

     Skalanya sulit dibayangkan.

     Jika seluruh pekerja gig China dijadikan satu negara, jumlahnya akan melebihi populasi sebagian besar negara di dunia.

     Karena itu ketika pemerintah China mulai mengatur sektor ini, yang diatur bukan lagi fenomena pinggiran. Yang diatur adalah salah satu mesin ekonomi nasional.

     Menariknya, China tidak memilih menjadikan seluruh pekerja gig sebagai pegawai penuh. Mereka tetap mempertahankan fleksibilitas yang menjadi ciri khas ekonomi platform. Namun pada saat yang sama pemerintah mulai mengakui sesuatu yang selama ini sering disangkal perusahaan platform: adanya kontrol yang sangat kuat dari aplikasi terhadap kehidupan para pekerja.

     Pengakuan itu kemudian melahirkan regulasi besar yang diumumkan pada 2026 dan ditargetkan berlaku penuh pada 2027.

     Isinya jauh melampaui sekadar pembahasan tarif.

     Pemerintah mewajibkan pembayaran minimum berdasarkan jam kerja aktual, termasuk waktu menunggu. Platform diwajibkan menerapkan batas maksimal jam kerja sehingga aplikasi tidak dapat terus-menerus mendorong pekerja bekerja tanpa henti. Perlindungan terhadap cuaca ekstrem diperkuat. Kontrak standar diwajibkan. Asuransi kecelakaan kerja diperluas.

     Dan yang paling menarik, platform diwajibkan menjelaskan cara kerja algoritma mereka.

     Pembagian order harus dapat dijelaskan.

     Penentuan tarif harus dapat dijelaskan.

     Sistem rating harus dapat dijelaskan.

     Penonaktifan akun harus dapat dijelaskan.

     Bahkan pekerja diberikan hak untuk berkonsultasi dan menyampaikan keberatan melalui mekanisme yang diakui secara resmi.

     Tentu saja semua itu tidak serta-merta menghilangkan persoalan. Tekanan untuk menyelesaikan order tetap tinggi. Persaingan antar pekerja tetap ketat. Namun arah kebijakannya sangat jelas: negara tidak lagi sekadar mengatur tarif perjalanan. Negara mulai mengatur hubungan kekuasaan antara platform dan pekerja.

     Jika China menunjukkan model regulasi berskala besar, Korea Selatan memperlihatkan proses transisi yang lebih bertahap.

     Gig economy di Korea tumbuh sangat cepat. Dalam lima tahun saja jumlah pekerja gig bertambah jutaan orang dan terus meningkat. Namun seperti Indonesia, hukum ketenagakerjaan Korea juga tidak dirancang untuk menghadapi model kerja baru tersebut.

     Akibatnya, sebagian besar pekerja platform masih berstatus kontraktor independen.

     Meskipun demikian, perubahan perlahan mulai muncul.

     Beberapa putusan pengadilan mulai mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, driver platform dapat dianggap sebagai pekerja yang memiliki hak-hak layaknya karyawan. Perlindungan asuransi juga diperluas melalui berbagai perubahan regulasi sejak 2020.

     Namun Korea belum sejauh China ataupun Uni Eropa dalam urusan transparansi algoritma.

     Fokus utama mereka masih berada pada keselamatan dan perlindungan dasar. Hal ini dapat dipahami karena berbagai penelitian di Korea menunjukkan tingginya risiko kesehatan fisik maupun mental pada pekerja platform. Jam kerja malam yang panjang, tekanan target pengantaran, serta tingginya angka kecelakaan pada sektor pengiriman makanan menjadi perhatian yang semakin besar.

     Yang menarik bagi Indonesia adalah satu hal lain.

     Korea Selatan mengizinkan praktik multi-apping secara luas.

     Seorang pekerja dapat menggunakan beberapa aplikasi sekaligus dan berpindah dari satu platform ke platform lain sesuai kebutuhan. Situasi ini menciptakan ruang tawar yang lebih besar dibanding model yang secara praktis membuat pekerja bergantung pada satu platform saja.

     Gagasan ini menarik karena memiliki kemiripan dengan ide yang pernah kita diskusikan sebelumnya mengenai konsep "Driver Indonesia", yaitu identitas pekerja yang berdiri di atas platform-platform tersebut, bukan identitas yang melekat pada satu aplikator tertentu.

     Sementara itu Jepang menempuh jalur yang lebih hati-hati.

     Negara ini dikenal sangat lambat membuka ruang bagi ride-hailing karena perlindungan terhadap industri taksi tradisional yang sudah lama mapan. Akibatnya perkembangan ekonomi platform di Jepang tidak secepat negara-negara tetangganya.

     Sebagian besar pekerja platform di Jepang tetap dikategorikan sebagai kontraktor independen. Uber Eats dan berbagai layanan serupa menggunakan istilah "delivery partner", bukan pekerja ataupun karyawan.

     Namun bukan berarti tidak ada perkembangan.

     Pada 2024 Jepang memberlakukan Freelancers Act, sebuah regulasi yang memberikan perlindungan baru bagi pekerja independen, termasuk pekerja platform.

     Perusahaan diwajibkan memberikan kontrak tertulis yang jelas. Pembayaran tidak boleh ditunda tanpa batas waktu. Perubahan syarat kerja secara sepihak dibatasi. Mekanisme perlindungan terhadap perlakuan yang tidak adil mulai diperkuat.

     Memang belum ada upah minimum khusus bagi pekerja gig seperti yang mulai muncul di Inggris atau Australia. Namun Jepang menunjukkan arah yang menarik: bahkan ketika negara tetap mempertahankan status pekerja sebagai kontraktor independen, perlindungan hukum tetap dapat diperluas.

     Jika seluruh pengalaman Asia tersebut diletakkan berdampingan, muncul sebuah pola yang cukup jelas.

     Tidak ada satu negara pun yang menemukan model sempurna.

     Namun ada kesamaan yang mulai terlihat.

     China bergerak ke arah perlindungan nasional yang komprehensif.

     Korea Selatan memperluas perlindungan sosial dan asuransi.

     Jepang memperkuat kepastian kontrak.

     Singapura dan Malaysia membangun perlindungan sosial serta membatasi tindakan sepihak platform.

     India dan Asia Tenggara terus bergulat dengan persoalan super-app yang menggabungkan transportasi, makanan, logistik, dan berbagai layanan lainnya ke dalam satu ekosistem.

     Dengan kata lain, hampir seluruh Asia sedang bergerak ke arah yang sama: memperkuat posisi pekerja tanpa menghancurkan fleksibilitas yang menjadi daya tarik utama ekonomi platform.

     Di titik ini, muncul pertanyaan yang layak diajukan kepada Indonesia.

     Ketika negara-negara lain mulai membangun perlindungan sosial, memperkuat kontrak, memperluas asuransi, mengakui hak pekerja untuk berpindah platform, bahkan mulai mengatur transparansi algoritma, apakah kita masih akan terus menganggap persoalan pekerja gig semata-mata sebagai urusan tarif perjalanan?

     Karena jika Asia mengajarkan sesuatu kepada kita, pelajaran itu cukup sederhana.

     Masa depan pekerja gig tidak ditentukan oleh seberapa murah ongkos perjalanan yang dibayar pelanggan.

     Masa depan mereka ditentukan oleh seberapa serius negara melindungi manusia yang menjalankan seluruh sistem tersebut.

Matriks Komparasi Global Model Relasi Pekerja Gig dan Platform Digital (2026)

Epilog: Ketika Dunia Bergerak, Indonesia Masih Mencari Definisi 

     Setelah menempuh perjalanan panjang melintasi Inggris, Uni Eropa, Australia, Amerika Serikat, China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Malaysia, satu kesimpulan menarik mulai terlihat. Dunia memang belum menemukan satu model tunggal yang dianggap sempurna untuk mengatur hubungan antara pekerja gig dan platform digital. Namun mengatakan bahwa dunia masih mencari-cari sering kali menimbulkan kesan yang menyesatkan, seolah semua negara berdiri di titik yang sama dan sama-sama kebingungan. 

     Kenyataannya tidak demikian. Yang sedang terjadi justru sebaliknya. Berbagai negara bergerak ke arah yang berbeda-beda, tetapi langkah mereka mengarah pada tujuan yang semakin mirip. Mereka tidak lagi memperdebatkan apakah pekerja gig perlu dilindungi atau tidak. Perdebatan mereka sudah bergeser pada pertanyaan yang jauh lebih maju: bentuk perlindungan seperti apa yang paling tepat diberikan tanpa menghilangkan fleksibilitas yang menjadi daya tarik utama ekonomi platform.

     Inilah temuan paling penting dari seluruh perbandingan yang telah kita lihat. Tidak ada negara yang berusaha mematikan platform digital. Tidak ada negara yang memaksa seluruh pengemudi aplikasi menjadi pegawai kantor yang harus absen pukul delapan pagi dan pulang pukul lima sore. Bahkan Inggris, yang sering disalahpahami di Indonesia sebagai negara yang "mengangkat seluruh driver menjadi karyawan", tidak melakukan hal itu. Fleksibilitas tetap dipertahankan. Driver tetap bebas menentukan kapan bekerja dan kapan berhenti. Yang berubah adalah pengakuan bahwa fleksibilitas tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan perlindungan dasar yang selama puluhan tahun dianggap sebagai standar minimum bagi manusia yang bekerja.

     Dari situlah pola global mulai terlihat. Inggris memperkenalkan upah minimum dan cuti berbayar. Uni Eropa membangun hak untuk memperoleh penjelasan atas keputusan algoritma. Australia mulai mengembangkan standar pendapatan minimum per jam yang secara filosofis berbeda dari konsep tarif per perjalanan. China mewajibkan transparansi yang lebih besar terhadap sistem pembagian order dan penentuan tarif. Singapura dan Malaysia memperluas perlindungan sosial. Bahkan Amerika Serikat yang selama ini dikenal sangat percaya pada mekanisme pasar mulai membangun berbagai bentuk earnings floor di sejumlah wilayah. Bentuknya memang berbeda-beda, tetapi arahnya jelas. Semakin banyak negara mengakui bahwa pasar membutuhkan pagar pembatas agar fleksibilitas tidak berubah menjadi kerentanan.

     Yang juga menarik, hampir seluruh negara tersebut mulai meninggalkan cara pandang lama yang menganggap persoalan ini semata-mata urusan transportasi. Mereka mulai melihat bahwa pekerja gig bukan hanya pengemudi yang memindahkan penumpang dari satu titik ke titik lain. Mereka adalah kurir, pengantar makanan, pembeli kebutuhan harian, pengirim dokumen, pekerja jasa rumah tangga, hingga berbagai bentuk pekerjaan baru yang terus bermunculan mengikuti perkembangan teknologi. Karena itu regulasi yang lahir pun semakin bergeser dari sekadar mengatur tarif angkutan menuju pengaturan yang mencakup seluruh ekosistem pekerjaan berbasis platform.

     Di titik inilah posisi Indonesia menjadi menarik sekaligus mengkhawatirkan. Ketika banyak negara sudah berbicara mengenai perlindungan sosial, hak banding independen, pendapatan minimum, dan transparansi sistem, Indonesia masih berkutat pada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Kita bahkan belum memiliki definisi hukum yang jelas mengenai siapa sebenarnya pekerja gig itu. Mereka bukan pekerja dalam pengertian undang-undang ketenagakerjaan. Mereka juga bukan pelaku usaha yang sepenuhnya mandiri. Mereka berada di ruang abu-abu yang membuat banyak perlindungan hukum sulit diterapkan sejak awal. Akibatnya, setiap kali muncul persoalan baru, negara dipaksa merespons secara parsial, sektoral, dan sering kali terlambat.

     Pengumuman rasio 8:92 patut diapresiasi dalam konteks tersebut. Setidaknya negara menunjukkan bahwa persoalan ini mulai memperoleh perhatian yang lebih serius. Namun jika dibandingkan dengan arah perkembangan global, langkah itu sesungguhnya baru menyentuh bagian paling luar dari persoalan. Rasio bagi hasil penting, tetapi bukan satu-satunya persoalan. Bahkan bukan persoalan terbesar. Seorang driver yang memperoleh porsi pendapatan lebih besar tetap dapat menghadapi situasi yang sama apabila tidak memiliki perlindungan sosial, tidak memiliki pendapatan minimum, tidak memiliki mekanisme banding independen, dan tidak mengetahui bagaimana sistem menentukan nasib ekonominya dari hari ke hari.

     Di sinilah kita akhirnya sampai pada persoalan yang paling sulit sekaligus paling menentukan. Setelah berbagai negara memperbaiki perlindungan dasar, memperluas jaminan sosial, memperkuat posisi hukum pekerja, dan membangun mekanisme pengawasan baru, perhatian mereka perlahan bergerak menuju pusat kendali sebenarnya dari ekonomi platform modern: algoritma. Bukan karena algoritma merupakan satu-satunya masalah, melainkan karena setelah berbagai lapisan persoalan lain mulai ditangani, semakin jelas terlihat bahwa sebagian besar keputusan penting dalam kehidupan pekerja gig kini dihasilkan oleh sistem yang bekerja di balik layar. Sistem itulah yang menentukan distribusi order, prioritas pekerjaan, bonus, insentif, peringkat, hingga sanksi.

     Namun ada pelajaran penting dari pengalaman global. Tidak satu pun negara menunggu algoritma menjadi transparan sebelum mulai melindungi pekerjanya. Mereka mengerjakan hal-hal yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Mereka membangun perlindungan sosial. Mereka menciptakan standar pendapatan minimum. Mereka memperkuat posisi hukum pekerja. Mereka membangun mekanisme penyelesaian sengketa. Setelah fondasi itu berdiri, barulah pintu menuju persoalan algoritma mulai dibuka sedikit demi sedikit.

     Karena itu pelajaran terbesar yang diberikan dunia kepada Indonesia sesungguhnya sangat sederhana. Kita tidak harus menunggu jawaban sempurna sebelum mulai bergerak. Kita tidak harus menunggu seluruh misteri algoritma terpecahkan sebelum membangun perlindungan dasar. Kita juga tidak perlu berpura-pura bahwa belum ada contoh yang dapat dipelajari. Contoh-contoh itu sudah tersebar di berbagai belahan dunia. Sebagian berhasil. Sebagian masih diperbaiki. Sebagian mungkin tidak cocok diterapkan sepenuhnya. Namun semuanya menunjukkan satu hal yang sama: negara tidak boleh menyerahkan masa depan jutaan pekerja gig sepenuhnya kepada logika pasar dan kebijaksanaan perusahaan.

     Tahun 2022, pemerintah pernah terlihat menang.

     Waktu itu Menteri Perhubungan mengumumkan perubahan rasio bagi hasil dari 20:80 menjadi 15:85. Suasananya panas. Demo driver berlangsung di banyak tempat. Televisi menyiarkan perdebatan, pengamat bermunculan, publik mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak sehat di balik hubungan antara driver dan aplikator.

     Lalu negara datang membawa angka baru.

     Lima persen mungkin terlihat kecil bagi orang yang duduk nyaman di ruang rapat berpendingin udara. Tapi bagi driver yang hidup dari hitungan order harian, lima persen itu bisa berarti bensin untuk beberapa hari, makan anak, atau cicilan motor yang tidak telat dibayar.

     Publik melihat pengumuman itu sebagai kemenangan.

     Masalahnya, kemenangan itu ternyata terlalu cepat dirayakan.

     Dua atau tiga bulan kemudian, perlahan-lahan situasi kembali seperti semula. Tidak ada konferensi pers besar. Tidak ada pengumuman dramatis. Tidak ada breaking news di televisi.

     Tiba-tiba saja, skemanya kembali ke format 20:80.

     Aplikator punya penjelasan yang terdengar cerdas dan modern. Lima persen itu, kata mereka, dikembalikan lagi ke driver dalam berbagai bentuk promo, subsidi, dan skema insentif lain. Bahasa yang dipakai rapi sekali. Begitu rapi sampai publik sulit menangkap apa sebenarnya yang sedang terjadi.

     Dan di situlah letak persoalannya.

Negara berbicara dalam bahasa regulasi lama.
Aplikator bermain dalam bahasa sistem.

Negara menghitung persentase.
Aplikator mengatur definisi.

Negara mengumumkan kebijakan di depan kamera.
Aplikator menyesuaikan implementasi di belakang algoritma.

     Pada akhirnya, publik hanya melihat panggung depan. Sementara perubahan sesungguhnya terjadi di ruang yang tidak terlihat.

     Karena itu, ketika pemerintah hari ini kembali mengumumkan rasio baru 8:92, kegembiraan itu terasa perlu disertai kewaspadaan.

      Bukan karena kebijakannya buruk. Justru sebaliknya, ini langkah yang jauh lebih berani dibanding sebelumnya. Angka 8:92 terlalu besar untuk dengan mudah dipelintir diam-diam seperti kasus 15:85 dahulu.

     Maka arah permainan tampaknya berubah.

     Bukan lagi mengubah angka secara diam-diam, melainkan mempersempit wilayah berlakunya.

     Dan di sinilah persoalan yang lebih mendasar mulai terlihat.

     Ketika pemerintah, pakar, bahkan sebagian publik membicarakan ojek online, yang mereka bayangkan masih satu hal: transportasi. Seolah-olah seluruh persoalan ini hanya soal memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain.

     Padahal realitas di lapangan sudah lama berubah.

     Hari ini driver bukan hanya mengantar manusia.

Mereka membeli makanan.
Mengantar paket.
Membelikan obat.
Mengirim dokumen.
Berbelanja kebutuhan rumah tangga.
Mengantar barang elektronik.

Dan entah layanan apa lagi yang akan lahir beberapa tahun ke depan.

     Artinya, aplikator sudah lama berhenti menjadi perusahaan “transportasi” dalam pengertian lama. Mereka telah berubah menjadi makelar digital raksasa yang mempertemukan kebutuhan pasar dengan tenaga kerja manusia secara real-time.

     Kata “makelar” mungkin terdengar kasar bagi sebagian orang modern yang terlalu mencintai istilah startup dan inovasi. Tapi secara fungsi, itulah yang terjadi.

     Makelar tradisional di terminal punya informasi: bus mana yang kosong, mana yang cepat, mana yang murah, mana yang sedang cari penumpang.

     Lalu ia mengambil bagian dari transaksi.

     Aplikator melakukan hal yang sama dalam bentuk yang jauh lebih canggih.

Mereka menguasai data permintaan.
Mengatur distribusi order.
Menentukan prioritas.
Mengarahkan perilaku pengguna.
Mengendalikan visibilitas.

     Bedanya, makelar terminal bekerja dengan teriakan dan intuisi. Makelar modern bekerja dengan algoritma dan miliaran data.

     Dan seperti semua makelar dalam sejarah manusia, mereka selalu ingin satu hal: tetap menjadi pihak yang paling menentukan aturan permainan.

     Masalah muncul ketika negara masih sibuk mengatur definisi lama.

     Karena transportasi dipahami sekadar memindahkan manusia, maka rasio 8:92 pun diarahkan terutama ke layanan pengangkutan penumpang.

     Sementara layanan lain—belanja, antar makanan, kirim barang—tetap berada di wilayah abu-abu yang fleksibel.

Padahal risikonya tidak berubah.

Driver tetap memakai kendaraan pribadi.
Tetap membeli bensin sendiri.
Tetap mempertaruhkan tubuhnya di jalan raya.
Tetap menghadapi kemungkinan kecelakaan setiap hari.

     Dan jalan raya bukan ruang yang romantis seperti iklan aplikasi di televisi.

     Jalan raya adalah salah satu ruang paling mematikan dalam kehidupan modern.

     Tubuh driver tetap tubuh yang sama, apakah ia membawa manusia, nasi goreng, dokumen, atau galon air.

     Tapi anehnya, begitu objek yang dibawa berubah, perhatian regulasi ikut mengecil.

     Di titik ini, kita mulai melihat keterlambatan cara berpikir negara.

     Negara masih melihat kendaraan.
     Aplikator sudah lama mengelola tenaga hidup manusia.

     Ini bukan lagi soal transportasi.

     Ini ekonomi gig berbasis platform.

     Driver menjual waktu.
     Menjual tenaga.
     Menjual kesabaran.
     Menjual energi psikologis.
     Menjual risiko hidup.

Motor hanyalah alat.

Dan semua itu hari ini diekstraksi melalui satu sistem yang sama.

     Karena itu, ketika rasio 8:92 hanya diarahkan pada layanan angkutan manusia, ada absurditas yang sulit diabaikan. 

     Seolah-olah risiko kecelakaan berubah hanya karena yang dibawa bukan manusia, melainkan nasi uduk.

     Seolah-olah tubuh driver menjadi lebih aman hanya karena yang diantar adalah paket.

Padahal aspal tetap keras.
Truk tetap melaju.
Hujan tetap turun.
Kelelahan tetap menggerogoti tubuh yang sama.

     Inilah sebabnya pembahasan para pakar sering terasa normatif dan dangkal. Banyak dari mereka terlalu lama melihat dari menara analisis, sementara realitas di lapangan sudah berubah bentuk jauh lebih cepat dibanding bahasa akademik dan regulasi.

     Mereka masih berbicara tentang tarif transportasi. Padahal yang sedang terbentuk adalah infrastruktur distribusi tenaga kerja manusia berbasis algoritma.

     Dan di sinilah urgensi membangun kerangka hukum baru menjadi sangat mendesak.

Bukan sekadar revisi aturan transportasi.
Bukan sekadar negosiasi tarif.
Bukan sekadar pembagian persentase.

     Indonesia membutuhkan semacam omnibus law untuk ekonomi gig berbasis platform.

     Karena masalahnya sudah lintas sektor: ketenagakerjaan, transportasi, perlindungan konsumen, keselamatan kerja, algoritma, persaingan usaha, hingga distribusi risiko.

     Kalau semua tetap diatur secara parsial, aplikator akan selalu lebih cepat menemukan celah dibanding negara menemukan bahasanya.

     Dan pengalaman tahun 2022 seharusnya cukup menjadi pelajaran.

     Tanpa kerangka hukum yang kokoh, regulasi mudah dinegosiasikan ulang. Mudah dipelintir definisinya. Mudah dipersempit wilayah berlakunya.

     Sementara aplikator akan terus berkembang: lebih canggih, lebih kompleks, lebih sulit disentuh.

     Negara tidak boleh terus-menerus tertinggal seperti orang yang sibuk mengatur terminal kecil, sementara di depannya sudah berdiri bandara internasional otomatis tanpa menara kontrol.

     Karena kalau keterlambatan ini terus dibiarkan, yang hilang bukan sekadar keadilan ekonomi.

     Yang hilang adalah kendali negara atas mekanisme yang mengatur hidup warganya sendiri.

     Ada ironi yang lucu sekaligus melelahkan ketika kampus-kampus mulai ikut mengelola dapur MBG. Orang-orang tiba-tiba terkejut seolah universitas baru saja turun dari langit ilmu pengetahuan lalu tercebur ke kuah sayur dan logistik nasi kotak. Kritik bermunculan dengan nada muram: kampus kehilangan marwah, pendidikan tinggi berubah fungsi, universitas bukan katering, bukan vendor negara, bukan pabrik distribusi makan siang.

     Padahal mesin perubahan itu sudah lama menyala. Dapur hanya asap yang akhirnya terlihat.

     Bertahun-tahun sebelumnya, kampus perlahan memang telah dipindahkan dari ruang pencarian pengetahuan menuju ruang kalkulasi efisiensi. Bahasa-bahasanya berubah diam-diam. Mahasiswa disebut “output”. Dosen dikejar “target kinerja”. Fakultas bicara “daya saing pasar”. Rektor belajar seperti CEO. Gedung-gedung baru dibangun dengan estetika korporasi: kaca, slogan inovasi, pusat bisnis, coworking space, inkubator startup, dan banner motivasi tentang entrepreneur muda yang bahkan belum sempat gagal dengan tenang.

     Tidak banyak yang benar-benar ribut ketika pendidikan tinggi mulai diukur dengan logika perusahaan. Orang menerima dengan cukup patuh ketika mahasiswa didorong lulus cepat demi rasio efisiensi. Kampus bangga mempersingkat masa studi seperti pabrik yang berhasil mempercepat jalur produksi. “Tepat waktu” menjadi moral baru. Berpikir terlalu lama mulai tampak mencurigakan. Mahasiswa yang terlalu banyak membaca filsafat sering dipandang seperti orang yang terlambat memahami pasar kerja.

     Di titik itu sebenarnya universitas sudah mengalami mutasi besar: dari ruang pembentukan manusia menjadi ruang produksi tenaga kerja yang rapi, adaptif, dan tidak terlalu berisik.

     Jadi ketika hari ini kampus ikut mengelola MBG karena ada sumber pendapatan baru—terutama bagi PTNBH yang memang didorong mencari nafkah sendiri—itu bukan penyimpangan mendadak. Itu justru kelanjutan logis dari arah yang sudah lama ditempuh. Universitas hanya sedang konsisten terhadap logika yang selama ini mereka peluk: pragmatisme administratif yang dibungkus jargon kemajuan.

     Yang menarik justru kepanikan moralnya datang terlambat.

     Karena kalau mau jujur, dapur MBG mungkin malah lebih realistis dibanding beberapa jargon akademik yang selama ini diproduksi kampus. Setidaknya nasi benar-benar mengenyangkan. Sementara sebagian seminar kampus hanya menghasilkan sertifikat, foto bersama, dan PDF yang tak pernah dibaca lagi setelah upload repository.

     Di sini kelihatan bagaimana masyarakat sering gagal melihat perubahan dalam bentuk proses. Orang baru panik ketika simbol berubah kasar dan terlihat vulgar. Ketika universitas membuka dapur makan gratis, perubahan itu tampak telanjang sehingga semua orang tersentak. Tetapi ketika kampus perlahan diubah menjadi mesin kompetisi, birokrasi angka, dan pasar tenaga kerja murah, banyak yang justru menyebutnya modernisasi.

     Padahal garis lurusnya jelas.

     Kampus yang dipaksa mandiri secara finansial lambat laun akan mencari sumber pendapatan di mana saja. Hari ini dapur MBG. Besok mungkin pusat pelatihan korporasi, konsultan politik, vendor data, atau entah apa lagi. Dalam ekosistem seperti itu, ilmu pengetahuan tetap dipertahankan, tetapi sering bukan sebagai tujuan—melainkan aset.

     Mungkin ini yang paling sunyi dari semuanya: universitas modern perlahan tidak lagi takut kehilangan kedalaman berpikir. Ia lebih takut kehilangan cash flow.

     Dan masyarakat, dengan cara yang aneh, ikut mendidik kampus menjadi seperti itu. Orang tua bertanya jurusan “yang cepat kerja”. Pemerintah bicara “link and match”. Industri meminta lulusan siap pakai. Ranking global dijadikan kiblat. Semua orang ingin universitas efisien, adaptif, produktif, kompetitif. Lalu ketika kampus benar-benar bertindak seperti institusi yang efisien dan oportunistik, publik mendadak kecewa melihat bayangannya sendiri.

     Seolah-olah kita ingin universitas menjadi pabrik modern, tetapi tetap berharap aroma perpustakaan abad ke-19 masih keluar dari cerobongnya.

     Geoethics lahir dari satu kesadaran yang sederhana tapi sering terlambat: bumi bukan sekadar objek yang bisa diukur, dipetakan, lalu dieksploitasi tanpa sisa makna. Ia adalah ruang hidup—dan setiap keputusan geologis, sekecil apa pun, selalu membawa konsekuensi yang menjalar jauh melampaui angka dan grafik.

     Dalam ranah geologi, geoethics bisa dipahami sebagai refleksi moral atas bagaimana pengetahuan tentang bumi digunakan. Bukan hanya soal “apa yang benar secara ilmiah”, tetapi “apa yang pantas dilakukan” ketika kebenaran itu berada di tangan manusia dengan kepentingan.

     Istilah ini sendiri berakar dari persinggungan antara etika dan ilmu kebumian. Namun ia tidak berhenti sebagai cabang akademik; ia adalah semacam kompas yang seringkali bergetar di tengah tarik-menarik antara ilmu, industri, dan kekuasaan.

     Bayangkan seorang geolog menemukan cadangan mineral besar di suatu wilayah. Secara teknis, itu keberhasilan. Secara ekonomi, itu peluang. Tapi di bawah tanah yang sama, ada kampung, ada sungai, ada ingatan kolektif masyarakat. Geoethics masuk bukan untuk menghentikan eksploitasi secara mutlak, melainkan untuk mempertanyakan cara, batas, dan tanggung jawabnya.

     Di titik ini, geoethics menjadi semacam perlawanan halus terhadap cara pandang reduktif: bahwa bumi hanyalah “sumber daya”. Ia mengingatkan bahwa istilah seperti “resource” sering kali menyembunyikan relasi kuasa—siapa yang mengambil, siapa yang kehilangan, dan siapa yang bahkan tidak pernah diajak bicara.

     Lebih jauh, geoethics juga berbicara tentang tanggung jawab ilmuwan dalam komunikasi. Ketika risiko gempa, longsor, atau erupsi gunung api diprediksi, informasi itu bukan sekadar data. Ia bisa menjadi penyelamat—atau sebaliknya, jika disampaikan dengan ceroboh, menjadi sumber kepanikan atau bahkan diabaikan. Di sini, kejujuran ilmiah harus berjalan berdampingan dengan kepekaan sosial.

     Ada juga dimensi waktu yang membuat geoethics terasa hampir puitis. Geologi bekerja dalam skala jutaan tahun, sementara manusia hidup dalam hitungan dekade. Keputusan yang diambil hari ini—penambangan, pembangunan, eksploitasi air tanah—sering kali dampaknya baru terasa jauh setelah pengambil keputusan itu sendiri tiada. Geoethics memaksa kita berpikir lintas generasi, seolah-olah kita sedang bernegosiasi dengan masa depan yang belum punya suara.

     Organisasi seperti International Association for Promoting Geoethics mencoba merumuskan prinsip-prinsipnya: integritas ilmiah, transparansi, tanggung jawab terhadap masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Tapi di lapangan, prinsip itu sering kali harus berhadapan dengan realitas yang lebih keras—kontrak, tekanan politik, kebutuhan ekonomi, bahkan ambisi pribadi.

     Di situlah geoethics menjadi menarik sekaligus tidak nyaman. Ia tidak memberi jawaban yang rapi. Ia justru memperpanjang pertanyaan.

     Apakah seorang geolog harus menolak proyek yang merusak lingkungan meski secara hukum sah?
     Apakah diam terhadap manipulasi data adalah bentuk pengkhianatan, atau sekadar strategi bertahan hidup?
     Apakah pembangunan selalu identik dengan kemajuan, atau hanya perubahan bentuk kerusakan?

     Geoethics tidak menyediakan moralitas yang steril. Ia lebih mirip cermin retak: memantulkan kenyataan bahwa ilmu tidak pernah benar-benar netral ketika bersentuhan dengan manusia.

     Dan mungkin di situlah intinya—geoethics bukan tentang menjadi “baik” dalam arti sederhana. Ia tentang tetap sadar, bahwa setiap lapisan tanah yang kita buka, selalu menyimpan lebih dari sekadar batuan: ada kehidupan, ada sejarah, dan ada tanggung jawab yang tidak bisa ditimbun kembali begitu saja.

     Ada sesuatu yang tampak baik ketika pemerintah mengumumkan rasio baru bagi hasil antara driver dan aplikator: 8 banding 92. Waktunya pun tidak sembarangan—Hari Buruh. Dari kejauhan, itu terlihat seperti pernyataan sikap: negara hadir, negara mencoba berpihak.

     Dan kita tidak perlu sinis untuk mengakui itu sebagai niat baik.

     Masalahnya bukan pada niat. Masalahnya ada pada kedalaman.

     Karena yang diatur baru hasil, belum cara hasil itu diproduksi.

     Driver tidak hidup di dalam angka 8:92. Mereka hidup di dalam sistem yang menentukan siapa mendapat order, siapa tidak; siapa mendapat insentif, siapa tertinggal; siapa dinilai baik, siapa perlahan disingkirkan. Sistem itu tidak transparan. Tidak bisa ditanya. Tidak punya kewajiban untuk menjelaskan dirinya.

     Di sinilah kita harus berhenti sebentar, lalu jujur pada diri sendiri: yang sedang kita hadapi bukan sekadar perubahan model bisnis, tapi perubahan cara kekuasaan bekerja.

     Kalau dulu kita bicara soal hubungan kerja—majikan dan pekerja—sekarang relasinya lebih rumit. Tidak ada mandor yang berdiri di depan. Tidak ada perintah langsung yang bisa dilawan. Yang ada adalah sistem yang mengarahkan.

     Di titik ini, apa yang disebut oleh Michel Foucault sebagai biopolitik menjadi relevan. Bukan sebagai istilah akademik yang jauh dari realitas, tapi sebagai cara membaca apa yang sebenarnya terjadi.

     Biopolitik adalah cara kekuasaan bekerja bukan dengan paksaan terbuka, tapi dengan mengatur kehidupan: ritme kerja, pilihan yang tersedia, kemungkinan yang bisa diakses. Ia tidak selalu memaksa. Ia mengarahkan, menyaring, dan membentuk.

     Sekarang lihat aplikator dengan kacamata itu.

Driver tidak dipaksa untuk bekerja. Mereka “diberi kesempatan”.
Mereka tidak diperintah secara langsung. Mereka “didorong” oleh insentif.
Mereka tidak dihukum secara kasar. Mereka “dinilai”, lalu konsekuensi mengikuti.

     Semua tampak wajar. Bahkan modern.

     Tapi di balik itu, ada pengaturan hidup yang sangat konkret.

     Seorang driver menerima pesanan belanja. Ia mengeluarkan uang sendiri untuk membeli barang. Ia mengantar ke tujuan. Penerima tidak ada. Di titik itu, yang terjadi bukan sekadar kendala teknis, tapi pergeseran tanggung jawab.

Sistem menahan uangnya.
Sistem meminta bukti.
Sistem menentukan langkah yang harus diikuti.

     Foto barang. Foto struk. Cari tempat penyaluran. Dokumentasikan semuanya.

     Waktu berjalan. Tenaga terkuras. Risiko sepenuhnya berada di tangan driver.

     Jika semua sesuai, uang dikembalikan. Sistem terlihat seperti “menolong”.
Padahal yang terjadi: sistem memindahkan beban ke individu, lalu mengemasnya sebagai prosedur yang wajar.

     Di hari lain, tekanan datang dari arah berbeda.

     Perjalanan tidak selalu mulus. Jalan macet, restoran lambat, pelanggan tambah pesanan di luar aplikasi. Titik antar melenceng jauh, jalur rute dari aplikator dibuat sependek mungkin, bahkan kadang nyasar ke landasan pacu pesawat. Semua itu di luar kendali driver. Tapi ketika sampai, satu tuntutan tetap berlaku: ramah.

     Lalu muncullah si pelanggan perfeksionis yang mungkin sedang PMS, mungkin baru putus cinta, atau bahkan mungkin juga sedang sakit gigi, menatap sinis wajah driver yang penuh drama. Jempolnya menari, fitur penilaian muncul. Satu bintang. “Tidak ramah.”

     Sistem tidak melihat proses. Tidak melihat konteks. Tidak melihat kenyataan. Ia hanya mencatat hasil.

     Dari hasil itu, konsekuensi muncul—teguran, penurunan performa, hingga risiko kehilangan akses kerja.

     Di sini, sesuatu yang lebih dalam terlihat jelas: sistem tidak hanya mengatur pekerjaan, tapi juga emosi.

     Ia menentukan bagaimana seseorang harus bersikap. Ia memberi sanksi jika standar itu tidak terpenuhi, bahkan ketika kondisi tidak memungkinkan.

     Dan semua ini terjadi melalui sesuatu yang tidak pernah benar-benar dibuka: algoritma.

     Inilah inti yang selama ini tidak disentuh oleh regulasi.

     Negara hadir, tapi hanya menyentuh permukaan. Rasio diatur. Tarif dibahas. Tapi logika yang mengatur distribusi kerja, penilaian, dan risiko—dibiarkan sebagai wilayah privat.

     Alasannya sederhana: rahasia dagang.

     Tapi di titik ini, kita harus berani bertanya: apakah sesuatu yang menentukan kehidupan ribuan, bahkan jutaan orang, masih bisa sepenuhnya dianggap urusan privat?

     Kalau jawabannya ya, maka kita menerima satu hal: bahwa sebagian kendali atas kehidupan warga telah berpindah ke sistem yang tidak tunduk pada kewajiban publik.

     Dan di sinilah isu ini tidak lagi sekadar ekonomi. Ini soal kedaulatan.

     Bukan kedaulatan dalam arti simbolik—bendera, wilayah, atau retorika kebangsaan. Tapi kedaulatan dalam arti paling konkret: siapa yang mengatur hidup warga?

     Apakah negara, melalui hukum yang bisa diperdebatkan?
     Ataukah sistem privat, melalui algoritma yang tidak bisa disentuh?

     Kalau negara membiarkan sistem seperti ini berjalan tanpa kerangka hukum yang memadai, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian. Negara sedang menyerahkan sebagian fungsinya—secara diam-diam.

     Dan ini bukan tuduhan berlebihan. Ini bisa dilihat dari fakta sederhana:

     Driver menanggung risiko yang tidak mereka desain.
     Driver tunduk pada keputusan yang tidak bisa mereka pahami.
     Driver dinilai oleh sistem yang tidak memberi mereka hak untuk membela diri.

     Ini bukan relasi pasar biasa. Ini struktur kekuasaan.

     Karena itu, kebijakan seperti 8:92 tidak salah. Tapi ia tidak cukup.

     Ia menyentuh hasil, bukan proses. Ia memperbaiki angka, tapi tidak membongkar mesin.

     Kalau kita berhenti di situ, maka yang terjadi hanyalah perapihan permukaan. Sementara fondasi tetap sama.

     Di titik ini, kita butuh keberanian untuk melangkah lebih jauh.

     Bukan sekadar menambah aturan, tapi membangun kerangka baru.

     Pendekatan seperti omnibus law bisa dipertimbangkan—bukan untuk menyederhanakan, tapi untuk mengintegrasikan berbagai aspek yang selama ini terpisah: ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan yang paling penting—pengaturan sistem berbasis algoritma.

     Fokusnya harus jelas.

     Pertama, transparansi prinsip kerja algoritma.
Bukan membuka seluruh kode, tapi membuka logika dasar: bagaimana order didistribusikan, bagaimana penilaian dilakukan, bagaimana penalti dijatuhkan.

     Kedua, hak atas penjelasan.
Setiap keputusan yang berdampak pada penghasilan atau status kerja harus bisa dijelaskan. Bukan sekadar notifikasi, tapi alasan yang bisa dipahami dan diuji.

     Ketiga, mekanisme keberatan yang nyata.
Driver harus punya ruang untuk menantang keputusan, dengan proses yang adil, bukan formalitas.

     Keempat, audit independen.
Sistem tidak bisa hanya dinilai oleh pembuatnya sendiri. Harus ada pihak lain yang punya akses untuk memastikan bahwa sistem berjalan secara adil.

     Kelima, pembatasan distribusi risiko.
Tidak semua risiko boleh dipindahkan ke individu. Harus ada batas yang jelas tentang apa yang menjadi tanggung jawab sistem.

     Ini bukan tuntutan berlebihan. Ini penyesuaian yang wajar terhadap bentuk kekuasaan baru.

     Dan di sinilah negara diuji.

     Apakah ia hanya akan menjadi pengatur angka?
     Ataukah ia berani masuk ke wilayah yang lebih dalam—wilayah yang selama ini dianggap terlalu teknis, terlalu kompleks, atau terlalu sensitif?

     Karena kalau tidak, maka kita akan terus berada di situasi yang sama.

     Kebijakan akan terus diumumkan.
     Perbaikan akan terus diklaim.
     Tapi pengalaman di lapangan tidak banyak berubah.

     Sementara itu, sistem akan terus berkembang—lebih canggih, lebih halus, lebih sulit dipahami.

     Dan tanpa disadari, kita akan terbiasa dengan satu hal yang seharusnya tidak normal: bahwa kehidupan banyak orang diatur oleh sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka setujui, dan tidak pernah benar-benar bisa mereka lawan.

     Di titik itu, persoalannya bukan lagi ekonomi.

     Tapi siapa yang sebenarnya memegang kendali.

     Dan karena itu, ini bukan soal memilih antara teknologi atau perlindungan, bukan pula soal menghambat inovasi atau mendorong investasi. Ini soal memastikan bahwa sistem yang mengatur hidup warga negara tetap tunduk pada prinsip keadilan yang bisa diperiksa.

     Negara tidak boleh puas hadir di permukaan, sementara inti dari kekuasaan baru dibiarkan tumbuh tanpa batas.

     Jika hukum tidak segera mengejar perubahan ini, maka hukum bukan lagi alat untuk melindungi, melainkan sekadar saksi yang terlambat.