Hero Fitrianto

     Dalam acara penutupan munas alim ulama di Bangkalan, Presiden Prabowo mengorasikan keheranannya:

     Ekonomi tumbuh, katanya. Angka-angka bergerak naik. Grafik menanjak dengan penuh optimisme. Tetapi mengapa orang miskin justru bertambah?

     Sungguh sebuah misteri besar. Sedemikian besar sehingga rakyat yang setiap hari membeli beras dengan harga baru, membayar listrik dengan tarif baru, dan menghitung ulang isi dompetnya, tiba-tiba merasa menjadi saksi atas sebuah keajaiban: orang yang paling memiliki akses pada data ternyata ikut bingung.

     Padahal, rakyat yang tidak pernah membaca laporan ekonomi tahunan pun tahu bahwa pertumbuhan dan kesejahteraan bukanlah saudara kembar. Yang tumbuh bisa saja laba perusahaan, nilai investasi, atau gedung-gedung yang semakin tinggi menusuk langit. Tetapi tinggi gedung tidak pernah menjamin isi panci.

     Sebuah negara dapat memiliki jalan tol yang panjang, pelabuhan yang megah, dan angka pertumbuhan yang mengilap. Namun di dapur-dapur kecil, orang tetap berdiskusi tentang berapa butir telur yang bisa dibeli hari ini.

     Itu bukan rahasia negara. Itu juga bukan teori ekonomi yang hanya dipahami profesor.

     Bahkan tukang kopi di pinggir jalan pun tahu: bila kue ekonomi membesar tetapi potongannya tetap berada di meja yang sama, maka orang yang berdiri jauh dari meja hanya akan melihat kue itu dari kejauhan sambil menelan ludah.

     Karena itu, ketika presiden mengatakan dirinya heran, rakyat mungkin ikut terdiam sejenak.

     Heran?

     Bukankah seorang presiden hidup di tengah lautan data? Bukankah setiap hari ada laporan statistik, analisis ekonomi, simulasi, rapat kabinet, dan nasihat para ahli? Bukankah seluruh mesin negara bekerja untuk memetakan persoalan seperti ini?

     Sulit membayangkan bahwa seseorang yang melihat seluruh peta justru tidak memahami jalan yang sedang dilalui.

     Mungkin kata "heran" memang bukan tentang ketidaktahuan.

     Mungkin itu adalah bahasa yang lebih halus. Sebuah cara untuk berdiri di sisi rakyat dan berkata, "Saya juga terkejut."

     Atau mungkin lebih halus lagi: ketika persoalan dibingkai sebagai sesuatu yang mengherankan, maka penyebabnya tampak seperti kabut. Tidak jelas dari mana datangnya, tidak jelas siapa yang harus menjawabnya.

     Seolah kemiskinan adalah hujan yang turun dari langit tanpa sebab. Seolah daya beli melemah dengan sendirinya. Seolah ketimpangan tumbuh seperti rumput liar yang tidak pernah disentuh oleh kebijakan.

     Dan rakyat, yang sejak lama menjadi penonton paling setia, kembali menyaksikan sebuah pertunjukan lama: semua orang tampak prihatin, semua orang tampak terkejut, tetapi tak seorang pun tampak menjadi penulis naskahnya.

     Lucunya, rakyat tidak pernah punya kemewahan untuk heran terlalu lama.

     Mereka harus tetap bekerja. Tetap membayar cicilan. Tetap mengurangi lauk. Tetap menunda berobat. Tetap mengubur pelan-pelan cita-cita yang dahulu mereka tanam dengan harapan.

     Sementara itu, angka-angka terus diumumkan dengan wajah optimistis, seperti foto udara sebuah kota yang tampak indah dari ketinggian. Dari sana, rumah-rumah reyot tidak terlalu terlihat. Dapur yang sepi tidak masuk bingkai. Anak yang membatalkan kuliah karena biaya pun hanya menjadi titik kecil yang hilang di antara statistik.

     Mungkin memang ada sesuatu yang salah dengan cara kita melihat.

     Atau mungkin tidak.

     Mungkin semua orang sebenarnya sudah tahu apa yang terjadi. Hanya saja, ada yang menanggung akibatnya, dan ada yang cukup nyaman untuk mengaku heran.

     Dan di situlah pertanyaan yang sesungguhnya berdiri, sederhana tetapi sukar dihindari:

     "Kalau Anda saja heran, lalu siapa yang memegang kemudi?"

     Entah buzzer siapa yang memulainya. Entah pembela pemerintah. Entah pembenci pemerintah. Entah mereka yang marah kepada mahasiswa. Entah mereka yang marah kepada program makan gratis. Entah siapa. Yang jelas, beberapa hari terakhir beredar sebuah logika yang begitu cepat menyebar hingga orang lupa memeriksa kakinya.

foto : cyrustimes.com

     Mahasiswa berdemonstrasi memprotes kenaikan harga Pertamax—menuntut harganya diturunkan. Mahasiswa juga mengkritik program makan bergizi gratis yang dinilai kacau, bocor, dan digerogoti korupsi—menuntut program itu dihentikan. Lalu dari berbagai sudut ruang publik lahirlah kesimpulan yang tampak gagah sekaligus ganjil: mahasiswa sedang membela orang kaya pemilik mobil dan berusaha merampas makanan orang miskin.

     Selesai.

     Tidak perlu berpikir lebih jauh. Tidak perlu bertanya lagi. Vonis dijatuhkan sebelum sidang dimulai.

     Cara berpikir seperti ini sebenarnya sangat efisien. Ia menghemat energi otak. Sama seperti seseorang yang melihat asap di kejauhan lalu langsung menyimpulkan gunung meletus, tanpa peduli apakah yang terbakar sebenarnya hanya tumpukan sampah di belakang rumah tetangga.

     Padahal kenyataan memiliki kebiasaan buruk: ia jarang sesederhana slogan.

     Harga Pertamax memang menyangkut BBM non-subsidi. Namun di negeri yang penyaring subsidinya bocor seperti ember tua, kenaikan harga BBM non-subsidi sering mendorong perpindahan konsumsi ke BBM subsidi. Orang yang semestinya berada di jalur kanan perlahan masuk ke jalur kiri. Mereka yang seharusnya membeli tanpa bantuan negara ikut mengantre bantuan negara. Akibatnya, mereka yang benar-benar membutuhkan subsidi harus berbagi dengan mereka yang sekadar tidak ingin mengurangi kenyamanan.

     Sementara itu, program makan bergizi gratis juga bukan kitab suci yang turun dari langit dalam keadaan sempurna. Tujuannya mungkin mulia. Pelaksanaannya belum tentu. Di negeri yang bahkan kesulitan menjaga uang pembangunan jembatan, sekolah, jalan, stadion, bansos, pupuk, dan proyek-proyek lain dari tangan-tangan kreatif, publik tentu berhak bertanya ketika uang dalam jumlah besar mulai mengalir ke dapur-dapur baru yang tumbuh lebih cepat daripada jamur setelah hujan.

     Namun pertanyaan semacam itu terlalu merepotkan bagi sebagian orang. Jauh lebih mudah menghapus seluruh kerumitan tersebut.

     Kalau logika seperti ini diterapkan secara konsisten, kita mungkin bisa mencapai efisiensi nasional yang luar biasa.

     Dokter yang mengkritik rumah sakit berarti membenci pasien. Guru yang mengkritik sekolah berarti membenci murid. Wartawan yang mengkritik korupsi berarti membenci pembangunan. Orang yang mengkritik kebocoran kapal berarti membenci penumpang.

     Betapa indahnya dunia ketika setiap kritik bisa diubah menjadi kejahatan hanya dengan menghapus beberapa premis yang mengganggu.

     Barangkali inilah warisan pendidikan kita yang paling berhasil. Kita menghasilkan begitu banyak orang yang pandai mengambil kesimpulan dan begitu sedikit orang yang sabar memeriksa dasar kesimpulannya. Kita melatih murid menjawab soal pilihan ganda selama bertahun-tahun, lalu terkejut ketika mereka mulai melihat dunia sebagai pilihan ganda: setuju atau musuh, mendukung atau membenci, pemerintah atau oposisi, rakyat atau oligarki.

     Padahal kehidupan nyata lebih mirip sungai berlumpur daripada lembar ujian. Arusnya bercabang. Dasarnya tidak selalu terlihat. Banyak batu tersembunyi di bawah permukaan.

     Sayangnya, dunia yang rumit tidak pernah cocok dengan kebutuhan propaganda.

     Propaganda membutuhkan cerita yang pendek. Ia membutuhkan pahlawan dan penjahat. Ia membutuhkan kambing hitam. Ia membutuhkan kesimpulan yang bisa ditelan dalam sekali teguk.

     Karena itu, ketika seseorang datang membawa argumen yang rumit, pekerjaan pertama propaganda adalah memotongnya menjadi karikatur. Setelah karikaturnya selesai dibuat, barulah karikatur itu dipukul ramai-ramai.

     Mungkin itulah yang sedang kita saksikan hari ini.

     Bukan pertarungan antara mahasiswa dan pemerintah. Bukan pertarungan antara Pertamax dan makan gratis. Melainkan pertarungan yang jauh lebih tua: antara keinginan untuk berpikir dan godaan untuk menyederhanakan segala sesuatu sampai kehilangan akal sehatnya.

     Dan seperti biasa, yang paling ramai bukan mereka yang sedang berpikir.

     Melainkan mereka yang sudah terlanjur tiba di kesimpulan sebelum perjalanan dimulai.

     MBG saat ini mulai terlihat seperti kanker.

     Mungkin awalnya ia hanya sebuah implan kecil yang ditanam dengan niat baik. Tidak ada yang keberatan ketika negara mengatakan akan memberi makan anak-anak. Bahkan orang yang paling sinis sekalipun akan berpikir bahwa memberi makan anak sekolah adalah ide yang lebih masuk akal daripada sebagian besar proyek yang biasa lahir dari rapat-rapat panjang para pejabat.

     Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Kanker tidak pernah datang dengan wajah menyeramkan. Ia datang sebagai sesuatu yang tampak normal. Ia tumbuh perlahan, menyelinap ke jaringan yang sehat, lalu suatu hari orang sadar bahwa tubuh yang mereka kenal telah berubah menjadi sesuatu yang lain.

     MBG tampaknya sedang berada di fase itu.
     Ia ada di mana-mana.

     Ia masuk ke organisasi masyarakat, kampus, yayasan, kelompok relawan, partai politik, aparat, pengusaha katering, kontraktor, pemasok bahan makanan, dan entah berapa banyak lagi simpul yang tidak pernah dibayangkan ketika program ini pertama kali diperkenalkan kepada publik. Ia tumbuh begitu cepat sehingga kadang sulit membedakan mana program negara dan mana ekosistem baru yang hidup dari keberadaan program tersebut.

     Presiden tentu bangga. Dalam banyak kesempatan MBG tampil seperti anak kesayangan yang selalu dipamerkan kepada tamu. Lambat laun rakyat mulai menemukan humornya sendiri. Apa pun masalahnya, MBG solusinya. Kalimat itu awalnya terdengar seperti lelucon. Belakangan terdengar seperti deskripsi keadaan yang cukup akurat.

     Ekonomi lesu, MBG.
     Pengangguran, MBG.
     Kemiskinan, MBG.

     Mungkin jika suatu hari hujan terlambat turun, akan ada usulan menambah menu protein untuk memperbaiki cuaca.

     Lalu datanglah korupsi.

     Sebetulnya kata "korupsi" di Indonesia sudah kehilangan daya kejutnya sejak lama. Ia muncul hampir sesering iklan pinjaman online. Tidak ada yang benar-benar terkejut lagi ketika mendengar ada uang negara yang bocor. Yang menarik justru bukan korupsinya, melainkan apa yang terlihat setelah tirai sedikit tersingkap.

     Tiba-tiba muncul nama-nama.
     Lalu muncul organisasi.
     Lalu muncul yayasan.
     Lalu muncul tokoh-tokoh yang sebelumnya tidak pernah terlihat.
     Lalu muncul pembelaan dari berbagai arah.
     Lalu muncul penjelasan mengapa program ini harus tetap berjalan.

     Lalu muncul penjelasan atas penjelasan.

     Untuk sesaat rasanya seperti menyaksikan seseorang menyalakan lampu di sebuah gedung yang selama ini tampak kosong dari luar. Ternyata di dalamnya banyak sekali penghuni.

     Yang lebih menarik lagi, ketika sejumlah dapur mulai ditutup, saya mengira yang akan paling gaduh adalah anak-anak yang kehilangan makan siang.

     Ternyata bukan.

     Anak-anak tidak punya konferensi pers. Anak-anak tidak punya akun media sosial dengan centang biru. Anak-anak tidak punya jaringan politik. Anak-anak hanya kehilangan makan siang.

     Kegaduhan justru datang dari orang-orang dewasa.

     Mendadak begitu banyak pihak yang berbicara tentang pentingnya keberlanjutan program. Tentang masa depan bangsa. Tentang generasi emas. Tentang kepentingan rakyat. Dan entah mengapa, semuanya terdengar seperti orang yang sedang berusaha meyakinkan diri bahwa aliran uang yang sangat besar tidak boleh berhenti mengalir.

     Di tengah keramaian itu, ada satu pernyataan seorang politisi yang menurut saya jauh lebih jujur daripada seluruh konferensi pers yang pernah digelar.

     MBG tidak bisa dihentikan.

     Saya sempat mengira itu bentuk pembelaan. Belakangan saya sadar, mungkin itu pengakuan.

     Sebab program pemerintah seharusnya selalu bisa dihentikan. Program dibuat manusia. Program dievaluasi manusia. Program diganti manusia. Tidak ada yang sakral.

     Kalau sebuah program sudah dianggap tidak bisa dihentikan, berarti kita sedang berbicara tentang sesuatu yang lain. Kita sedang berbicara tentang organisme yang telah tumbuh terlalu besar.

     Terlalu banyak orang hidup darinya. Terlalu banyak orang menggantungkan keuntungan padanya. Terlalu banyak kepentingan telah menempel di tubuhnya.

     Terlalu banyak yang akan kehilangan sesuatu jika ia berhenti.

     Dan semua itu terjadi pada saat ekonomi sedang megap-megap mencari udara. Warung-warung kecil tutup lebih dulu karena pembeli makin jarang datang. Pedagang kaki lima mulai menghilang dari sudut-sudut jalan yang dulu ramai. Lembaga pendidikan dipaksa berhemat. BPJS terus berbicara tentang defisit. Rupiah melemah dan harga-harga bergerak dengan caranya sendiri yang selalu berhasil membuat rakyat menghela napas panjang di depan etalase.

     Dalam keadaan seperti itu, mungkin kita akhirnya memahami mengapa banyak orang tampak lebih takut kehilangan proyek daripada kehilangan akal sehat.

     Karena kanker memiliki satu sifat yang menarik. Semakin besar ia tumbuh, semakin sulit tubuh membayangkan hidup tanpa dirinya. Ia menyerap nutrisi, mengambil ruang, membangun jaringan, lalu perlahan membuat seluruh tubuh percaya bahwa keberadaannya adalah sesuatu yang mutlak.

     Sampai akhirnya muncul satu pertanyaan sederhana. Apakah tubuh ini masih memelihara kanker, atau kanker yang sedang memelihara tubuh?

     Dan untuk pertama kalinya saya merasa sepenuhnya setuju dengan para penggemar MBG. Mereka benar! Apa pun masalahnya, MBG memang solusinya.

     Karena setelah melihat bagaimana ia tumbuh, menjalar, membangun jaringan, menciptakan ketergantungan, dan membuat begitu banyak orang ketakutan ketika namanya disentuh, saya yakin MBG memang dapat menyelesaikan satu masalah yang sangat besar.

     Masalah itu bernama MBG sendiri.

     STOP MBG sekarang juga!

     Pagi itu saya membaca kabar tentang ketua MBG dan dua wakilnya yang diamankan dalam kasus dugaan korupsi. Saya membaca beritanya sampai selesai, lalu menaruh telepon genggam di meja. Tidak marah. Tidak terkejut. Tidak juga sedih. Yang muncul justru sebuah kenangan yang aneh.

     Saya teringat Gus Dur.

     Bukan pidatonya. Bukan kisah-kisah politiknya. Yang muncul justru sebuah lelucon lama yang mungkin sudah berkeliaran puluhan tahun di republik ini.

     Katanya, di zaman Orde Lama korupsi dilakukan di bawah meja. Di zaman Orde Baru korupsi dilakukan di atas meja. Di zaman Reformasi, mejanya sekalian dikorupsi.

     Saya tertawa ketika pertama kali mendengarnya bertahun-tahun lalu. Seperti banyak lelucon Gus Dur lainnya, kalimat itu terdengar ringan, bahkan nakal. Namun semakin tua umur lelucon itu, semakin terasa bahwa ia sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak lucu.

     Ada jenis humor tertentu yang sebenarnya lahir dari keputusasaan. Kita tertawa bukan karena bahagia, tetapi karena kenyataan terlalu ganjil untuk ditanggapi dengan wajah serius.

     Saya membayangkan bagaimana perasaan seseorang yang hidup beberapa dekade lalu ketika mendengar kalimat itu. Mungkin ia menganggapnya hiperbola. Mungkin ia menganggap Gus Dur sedang melebih-lebihkan keadaan. Sebab bagaimanapun, mengorupsi meja terdengar mustahil. Korupsi seharusnya mengambil uang. Mengambil proyek. Mengambil barang. Bukan mengambil meja.

     Namun rupanya kehidupan politik Indonesia memiliki bakat khusus dalam mengubah metafora menjadi laporan lapangan.

     Dari tahun ke tahun kita menyaksikan sesuatu yang menarik. Korupsi tidak lagi tampak sebagai penyimpangan dari sistem. Ia seperti spesies yang berhasil beradaptasi dengan lingkungannya. Ketika satu celah ditutup, ia menemukan celah lain. Ketika satu aturan dibuat, ia mempelajari cara hidup di dalam aturan tersebut. Kadang-kadang bahkan tampak lebih memahami aturan daripada orang yang membuatnya.

     Karena itu ketika membaca berita tentang MBG, pikiran saya justru melompat ke lelucon tadi. Program Makan Bergizi adalah sebuah gagasan yang begitu sederhana sehingga hampir mustahil ditolak. Anak-anak makan lebih baik. Gizi membaik. Masa depan diperkuat. Bahkan namanya terdengar seperti sesuatu yang lahir dari ruang kelas sekolah dasar yang penuh gambar matahari dan awan berwarna cerah.

     Lalu kenyataan datang membawa kebiasaan lamanya.

     Ternyata di negeri ini, bahkan gagasan tentang anak-anak yang sedang makan pun dapat dikerumuni oleh orang-orang dewasa yang lebih dulu lapar.

     Di titik itulah saya mulai merasa bahwa mungkin kita selama ini salah memahami lelucon Gus Dur. Kita mengira tokoh utama dalam cerita itu adalah meja. Padahal bukan.

     Meja hanya korban.

     Bayangkan nasib sebuah meja di republik ini. Ia dibuat oleh tukang kayu. Dipernis dengan baik. Diletakkan di kantor pemerintahan. Ia mungkin berharap hidup tenang sebagai tempat rapat, tempat menandatangani dokumen, atau tempat meletakkan secangkir kopi. Namun sepanjang hidupnya ia terus-menerus dituduh terlibat korupsi.

     Seandainya meja bisa berbicara, mungkin sejak lama ia sudah meminta pindah profesi menjadi lemari.

     Yang membuat semua ini terasa lebih ganjil adalah kenyataan bahwa bangsa ini sebenarnya sangat kaya akan slogan moral. Hampir tidak ada kekurangan slogan. Integritas ada. Transparansi ada. Akuntabilitas ada. Amanah ada. Pengabdian ada. Setiap tahun kita memproduksi slogan-slogan baru seperti pabrik memproduksi mi instan.

     Masalahnya, slogan tidak pernah kenyang. Seperti manusia dengan usus 36 jari.

     Mungkin karena itu korupsi di Indonesia sering kali memiliki sifat yang unik. Ia tidak muncul sebagai perampok yang memecahkan jendela pada tengah malam. Ia datang mengenakan seragam resmi, membawa stempel, menyusun proposal, membuat presentasi, lalu berbicara panjang tentang pengabdian kepada rakyat. Kadang-kadang ia bahkan berbicara lebih fasih tentang moralitas daripada orang yang benar-benar bermoral.

     Lalu bertahun-tahun kemudian, ketika sebuah kasus terbongkar, masyarakat kembali mendengar istilah yang sama. Dugaan penyimpangan. Dugaan mark-up. Dugaan pengaturan proyek. Dugaan pengadaan. Kata "dugaan" berbaris begitu panjang hingga terdengar seperti nama jalan.

     Dan rakyat membaca semuanya dengan ekspresi yang semakin sulit dibedakan antara tertawa dan lelah.

     Barangkali itulah bagian yang paling menyedihkan dari korupsi. Bukan jumlah uangnya. Angka-angka pada akhirnya selalu bisa dihitung. Auditor bisa menghitungnya. Penyidik bisa menghitungnya. Hakim bisa menghitungnya.

     Yang lebih sulit dihitung adalah saat masyarakat mulai kehilangan kemampuan untuk terkejut. Saat sebuah berita tentang dugaan korupsi tidak lagi terasa seperti gempa, melainkan seperti prakiraan cuaca.

     Dan di tengah semua itu, lelucon Gus Dur tetap berjalan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti seorang pengembara tua yang terus menemukan alamat yang sama meskipun nama jalannya sudah berkali-kali diganti.

     Saya tidak tahu apakah suatu hari nanti lelucon itu akan kehilangan relevansinya. Saya berharap demikian. Sebab ada lelucon yang memang seharusnya pensiun dengan tenang.

     Tetapi setiap kali membaca berita semacam ini, harapan itu terasa seperti menatap meja tua di sebuah kantor pemerintahan dan bertanya dalam hati: "setelah semua yang dialaminya selama puluhan tahun, apakah meja itu masih berani percaya kepada manusia?"

     Ada masa ketika menjadi orang berada ditandai dengan rumah besar, mobil mengilap, dan kemampuan berbicara panjang tentang investasi. Namun rupanya ada indikator yang jauh lebih sederhana: seberapa tenang wajah seseorang saat harga bahan bakar naik.

     Ketika harga bahan bakar mulai berayun dan rupiah kehilangan tenaga, banyak topeng kemapanan mendadak retak. Mereka yang selama ini tampak hidup berkecukupan ternyata tidak selalu memiliki pijakan yang kokoh. Cicilan menumpuk, pengeluaran konsumtif membesar, dan dapur perlahan digantikan oleh aplikasi yang mengantar makanan ke depan pintu. Selama keadaan tenang, semuanya terlihat baik-baik saja. Namun begitu biaya hidup bergerak naik, banyak yang sadar bahwa kemapanan yang mereka tampilkan tidak selalu sama dengan kemapanan yang mereka miliki.

     Dari situlah kemarahan mulai mencari sasaran. Sebagian mengeluhkan harga bahan bakar yang naik turun. Sebagian lain ikut berburu bahan bakar subsidi. Akibatnya, mereka yang memang bergantung pada subsidi harus berbagi akses dengan kelompok yang sebelumnya merasa tidak memerlukannya. Ketika pasokan terganggu, yang paling dahulu merasakan dampaknya justru mereka yang paling sedikit memiliki pilihan.

     Di dapur, drama memiliki bentuk yang lebih sederhana tetapi jauh lebih nyata. Para ibu berdiri di depan rak minyak goreng dengan ekspresi yang mungkin sama seriusnya dengan para ekonom yang sedang memantau pergerakan pasar global. Ada satu pertanyaan yang sulit dijawab oleh logika awam: bagaimana mungkin negeri yang dipenuhi pohon sawit masih harus menyaksikan harga minyak goreng menari mengikuti irama dolar?

     Sawit tumbuh di tanah sendiri. Matahari yang menyinarinya tidak diimpor. Hujan yang menyiraminya juga tidak dibeli dari luar negeri. Buruh yang memanen buahnya berbicara dalam bahasa yang sama dengan pembelinya. Tetapi ketika dolar bersin di belahan dunia lain, botol minyak goreng di dapur ikut demam.

     Barangkali masalahnya bukan pada sawit. Pohon itu sejak dahulu hanya sibuk tumbuh. Ia tidak pernah mengikuti seminar ekonomi global. Ia tidak pernah membaca laporan pasar komoditas. Yang menarik justru perjalanan panjang dari kebun menuju dapur. Di sepanjang perjalanan itulah harga tampaknya memperoleh pendidikan internasional yang jauh lebih tinggi daripada yang diterima rakyat yang membelinya. 

     Mungkin itulah sebabnya harga minyak goreng lebih cepat memahami pergerakan pasar dunia daripada kebutuhan dapur yang membelinya.

     Dulu Presiden pernah terdengar berpidato dengan penuh keyakinan, bahwa gejolak dolar tidak akan berpengaruh, sebagian besar rakyat berada di desa, karenanya mereka tidak perlu dolar. Kalimat itu terdengar gagah. Sayangnya, tampaknya minyak sawit tidak sempat menghadiri acara tersebut. Ia tetap saja memperhatikan kurs mata uang asing dengan disiplin yang mengagumkan. Bahkan mungkin lebih disiplin daripada sebagian pegawai kantor.

     Rakyat kemudian dituduh kurang memahami persoalan ekonomi yang rumit. Bisa jadi benar. Mungkin mereka memang kurang gizi intelektual sehingga gagal menangkap keajaiban ilmu ekonomi modern. Mereka hanya melihat satu hal yang sederhana: barang impor mahal karena dolar naik, itu masih masuk akal. Tetapi barang yang tumbuh di kebun sebelah rumah juga ikut mahal karena dolar naik. Di titik itulah akal sehat mulai menggaruk-garuk kepala.

     Seorang petani mungkin akan bertanya dengan polos. Jika kambing saya melahirkan di kandang sendiri, makan rumput dari ladang sendiri, lalu suatu hari harga anak kambingnya naik karena kurs dolar di New York bergerak, apakah saya sedang berternak atau sedang mengikuti pasar valuta asing?

     Mungkin memang kita hidup di zaman yang luar biasa. Dahulu para ilmuwan mengagumi relativitas ruang dan waktu. Kini masyarakat diperkenalkan pada relativitas yang lebih praktis. Barang impor dipengaruhi dolar. Barang yang tidak impor juga dipengaruhi dolar. Yang memiliki dolar dipengaruhi dolar. Yang tidak memiliki dolar juga dipengaruhi dolar.

     Barangkali suatu hari nanti para fisikawan akan mengakui bahwa mereka selama ini kurang ambisius. Einstein hanya berhasil menunjukkan bahwa waktu dapat melambat dan ruang dapat melengkung. Sementara kita berhasil menemukan sesuatu yang lebih menakjubkan: harga dapat naik tanpa perlu bepergian ke mana-mana.

     Dan seperti semua keajaiban besar, rakyat diminta untuk mengaguminya sambil membayar di kasir.

     Di negeri ini, kebodohan memiliki perjalanan karier yang jauh lebih menjanjikan daripada kecerdasan.

     Seorang idiot yang duduk sendirian di warung kopi biasanya hanya menjadi bahan candaan. Ia berbicara tentang hal-hal yang tidak dipahaminya, mencampuradukkan fakta dengan gosip, lalu pulang sebelum magrib. Kerusakan yang ditimbulkannya terbatas pada beberapa gelas kopi dan satu-dua orang yang kehilangan selera makan.

     Tetapi sejarah tidak dibentuk oleh satu orang idiot. Sejarah dibentuk ketika ribuan orang idiot menemukan satu sama lain, saling mengangguk, lalu membentuk organisasi lengkap dengan spanduk, logo, yel-yel, dan seragam warna-warni. Pada titik itu kebodohan berhenti menjadi masalah pribadi. Ia memperoleh sekretariat.

     Indonesia adalah laboratorium yang subur bagi metamorfosis semacam ini. Di musim pemilu, misalnya, orang-orang yang lima tahun tidak pernah membaca satu lembar laporan anggaran tiba-tiba berubah menjadi pakar ekonomi. Mereka menjelaskan utang negara dengan keyakinan seorang profesor, meskipun masih bingung membedakan bunga bank dengan bunga melati. Mereka berbicara tentang geopolitik dunia sambil gagal menunjukkan letak Yaman di peta.

     Yang lebih mengagumkan, semakin sedikit pengetahuan seseorang, semakin tinggi volumenya. Seolah-olah mikrofon politik memiliki fitur otomatis: semakin kosong isi kepala, semakin keras suara yang keluar.

     Di tengah keramaian itu, para politisi berjalan seperti pedagang berpengalaman di pasar malam. Mereka tidak menjual solusi. Solusi terlalu rumit. Mereka menjual kemarahan, kebanggaan, ketakutan, dan harapan instan. Barang-barang tersebut jauh lebih laku. Rakyat tidak lagi diperlakukan sebagai warga negara yang berpikir, melainkan sebagai pelanggan emosi.

     Setiap kubu lalu menciptakan mitologi masing-masing. Kubu pertama yakin semua masalah berasal dari kubu kedua. Kubu kedua yakin semua masalah berasal dari kubu pertama. Sementara jalan berlubang tetap berlubang, sungai tetap membawa sampah ke laut, sekolah tetap kekurangan buku, dan rumah sakit tetap penuh antrean. Kenyataan berdiri di sudut ruangan seperti tamu yang tidak diundang.

     Keindahan demokrasi kita terletak pada kemampuannya mengubah hal-hal biasa menjadi pertunjukan raksasa. Korupsi miliaran rupiah tidak lagi mengejutkan. Ia hanya menjadi episode baru dalam serial yang sudah berjalan terlalu lama. Yang menghebohkan justru siapa yang membocorkan, siapa yang membela, siapa yang menyerang, dan siapa yang mendapat jatah tampil di televisi malam itu.

     Bahkan pendidikan kadang ikut berperan dalam sandiwara ini. Gelar akademik berjejer seperti medali perang, tetapi sering kali hanya berfungsi sebagai dekorasi. Orang-orang mengutip penelitian yang tidak pernah dibaca dan mengagungkan ilmu yang tidak pernah dipahami. Di ruang publik, kebenaran tidak selalu menang oleh argumen. Kadang ia kalah oleh jumlah pengeras suara.

One idiot is one idiot.
Two idiots are two idiots.
Ten thousand idiots are a political party.

~Leo Longanesi~

     Longanesi tampaknya memahami sesuatu yang sering kita lupakan. Bahaya terbesar bukanlah keberadaan orang bodoh. Sejak manusia mengenal api, mereka selalu ada. Bahaya terbesar adalah ketika kebodohan memperoleh legitimasi kolektif. Ketika tepuk tangan dianggap bukti kebenaran. Ketika jumlah pengikut dianggap ukuran kualitas gagasan. Ketika kerumunan diperlakukan sebagai pengganti akal sehat.

     Lihatlah gunung setelah musim hujan. Longsor tidak terjadi karena satu butir tanah. Ia terjadi karena jutaan butir tanah bergerak bersamaan. Sungai tidak meluap karena satu tetes air. Ia meluap karena miliaran tetes berkumpul dan kehilangan kendali. Kebodohan politik bekerja dengan cara yang sama. Sendirian ia lucu. Berkelompok ia menjadi bencana alam.

     Namun esai ini bukan tentang mereka. Terlalu mudah menertawakan orang lain. Longanesi yang gemar menguliti kemunafikan barangkali justru akan bertanya lebih dulu: ketika kita tertawa melihat kebodohan massa, apakah kita benar-benar berdiri di luar kerumunan itu?

     Sebab dalam politik, hampir semua orang merasa dirinya penonton yang cerdas. Tidak banyak yang curiga bahwa mungkin, hanya mungkin, mereka juga bagian dari paduan suara.

     Dan sejarah memiliki selera humor yang kejam. Ia sering memperlihatkan bahwa kelompok yang paling bersemangat meneriakkan kata "idiot" kepada lawannya, sering kali hanyalah idiot yang berhasil menemukan mikrofon lebih dulu.

Prolog: Pasar yang Sudah Ada, Aturannya yang Belum Selesai

     Sulit membayangkan kehidupan perkotaan Indonesia hari ini tanpa kehadiran para driver. Mereka mengantar manusia ke tempat kerja, mengantar makanan ke rumah-rumah, membawa paket melintasi kota, membelikan kebutuhan sehari-hari, bahkan sering menjadi solusi ketika waktu terasa terlalu sempit untuk mengurus berbagai keperluan sendiri. Dalam waktu yang relatif singkat, layanan berbasis aplikasi telah tumbuh dari sesuatu yang dianggap baru menjadi bagian dari rutinitas jutaan orang.

     Pertumbuhan ini bukan lagi cerita tentang masa depan. Ia sudah menjadi kenyataan yang hidup di depan mata. Setiap hari jutaan transaksi terjadi. Jutaan order berpindah tangan. Uang bergerak dari konsumen kepada penyedia jasa melalui berbagai platform digital. Negara memungut pajak dari aktivitas ekonomi yang lahir dari ekosistem tersebut. Dunia usaha memperoleh keuntungan. Konsumen memperoleh kemudahan. Driver memperoleh sumber penghidupan. Sebuah pasar baru telah tumbuh dan berkembang menjadi bagian penting dari denyut ekonomi nasional.

     Di balik angka-angka itu terdapat jutaan manusia yang menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan utama maupun tambahan. Sebagian datang karena kehilangan pekerjaan lama. Sebagian karena mencari penghasilan yang lebih fleksibel. Sebagian lagi karena memang melihat sektor ini sebagai peluang ekonomi yang paling terbuka bagi mereka. Apa pun alasan awalnya, kenyataannya sama: mereka telah menjadi bagian dari pasar kerja Indonesia.

     Fenomena ini sudah terlalu besar untuk dianggap sebagai gejala sementara. Ia bukan lagi eksperimen bisnis beberapa perusahaan teknologi. Ia bukan lagi tren yang menunggu untuk diuji. Kehadirannya telah mengubah cara masyarakat bergerak, berbelanja, mengirim barang, dan menggunakan jasa. Dalam banyak hal, kehidupan ekonomi sehari-hari telah beradaptasi dengan keberadaannya.

     Namun di tengah pertumbuhan yang begitu cepat, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Jika pasarnya sudah terbentuk, jika jutaan orang sudah bergantung padanya, jika negara sudah memperoleh manfaat ekonomi darinya, apakah hubungan antara para pelaku di dalam pasar tersebut telah ditata dengan cukup jelas?

     Pertanyaan itu bukan sekadar persoalan hukum. Ia juga menyangkut cara sebuah negara memandang warganya yang bekerja di dalam sektor baru ini. Menyangkut bagaimana kesempatan berusaha dijaga agar tetap terbuka dan adil. Menyangkut bagaimana konflik diselesaikan. Menyangkut bagaimana hak dan kewajiban para pihak dirumuskan. Menyangkut bagaimana negara menjalankan perannya ketika sebuah bentuk pekerjaan baru tumbuh lebih cepat daripada aturan yang mengiringinya.

     Selama beberapa tahun terakhir, berbagai perdebatan muncul dari persoalan-persoalan tersebut. Ada yang berbicara tentang pendapatan. Ada yang berbicara tentang perlindungan kerja. Ada yang berbicara tentang persaingan usaha. Ada pula yang berbicara tentang hak, kewajiban, dan posisi para pihak di dalam hubungan ekonomi yang relatif baru ini. Sebagian perdebatan menghasilkan kebijakan. Sebagian lainnya masih menggantung tanpa jawaban yang memuaskan.

     Tulisan ini berangkat dari pengamatan sederhana bahwa pasar tersebut sudah ada. Ia nyata, besar, dan terus berkembang. Yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah kerangka yang mengatur hubungan di dalamnya telah berkembang dengan kecepatan yang sama. Ketika jutaan orang bekerja di dalam sebuah sistem yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi nasional, pertanyaan tentang aturan main bukan lagi persoalan teknis. Ia telah menjadi pertanyaan tentang bagaimana negara memahami pasar yang tumbuh di hadapannya, dan bagaimana pasar itu pada akhirnya mempengaruhi kehidupan jutaan warga negara yang berada di dalamnya.

1. Kita Salah Menempatkan Aktor

     Sebelum membahas lebih jauh tentang driver, negara, pasar, atau berbagai persoalan yang mengiringinya, ada satu hal yang perlu dibereskan terlebih dahulu. Hal ini terdengar sederhana, tetapi justru sering menjadi sumber kebingungan terbesar dalam banyak perdebatan mengenai ekonomi platform. Kita sering membicarakan aktor yang sama dengan berbagai istilah yang terdengar berbeda, hingga akhirnya lupa melihat fungsi dasarnya secara jernih.

     Dalam tulisan ini, istilah makelar digunakan untuk menyebut aplikator, yaitu badan usaha yang mempertemukan konsumen dengan driver penyedia jasa. Istilah ini tidak dimaksudkan sebagai penghinaan, bukan pula sindiran. Ia digunakan karena menjelaskan fungsi ekonomi yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Makelar mempertemukan pihak yang membutuhkan jasa dengan pihak yang menyediakan jasa. Itu saja terlebih dahulu.

     Selama beberapa tahun terakhir, istilah-istilah yang mengelilingi perusahaan-perusahaan tersebut berkembang sangat cepat. Kita mendengar berbagai sebutan seperti platform digital, super app, ekosistem teknologi, perusahaan teknologi, inovator digital, bahkan agen disrupsi yang mengubah wajah ekonomi modern. Semua istilah itu mungkin memiliki dasar dan penjelasannya masing-masing. Sebagian bahkan benar. Namun di tengah keramaian istilah tersebut, sering kali kita kehilangan kemampuan untuk melihat fungsi yang paling mendasar.

     Seorang makelar properti mempertemukan penjual rumah dan pembeli rumah. Makelar asuransi mempertemukan perusahaan asuransi dan calon nasabah. Makelar hasil bumi mempertemukan petani dan pembeli. Ketika teknologi digital hadir, fungsi dasar itu tidak hilang. Ia hanya berpindah medium. Telepon digantikan aplikasi. Buku catatan digantikan server. Pertemuan fisik digantikan layar ponsel. Namun fungsi ekonominya tetap sama: mempertemukan pihak yang membutuhkan jasa dengan pihak yang menyediakan jasa.

     Kesulitan mulai muncul ketika fungsi sederhana tersebut dibungkus oleh lapisan istilah yang semakin tebal. Pada titik tertentu, makelar tidak lagi dipersepsikan sebagai perantara, melainkan seolah-olah menjadi pusat dari seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam sistem. Driver dianggap hadir karena makelar. Konsumen dianggap memperoleh manfaat karena makelar. Bahkan kadang-kadang muncul kesan bahwa pasar itu sendiri ada karena makelar.

     Padahal jauh sebelum aplikasi hadir, kebutuhan untuk berpindah tempat sudah ada. Kebutuhan mengirim barang sudah ada. Kebutuhan membeli makanan tanpa keluar rumah juga sudah ada dalam berbagai bentuk. Yang berubah adalah cara mempertemukan kebutuhan tersebut dengan orang yang mampu memenuhinya. Teknologi membuat proses itu lebih cepat, lebih praktis, dan lebih efisien. Namun teknologi tidak mengubah hakikat dasar hubungan ekonominya.

     Di sinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian. Ketika posisi para aktor tidak ditempatkan secara proporsional, berbagai pembahasan berikutnya menjadi kabur. Driver dipandang sebagai pihak yang bergantung sepenuhnya kepada makelar. Konsumen dipandang sebagai pihak yang hanya berhubungan dengan makelar. Sementara makelar perlahan-lahan diposisikan bukan lagi sebagai perantara, melainkan sebagai pusat gravitasi seluruh hubungan yang terjadi.

     Akibatnya, banyak pertanyaan yang seharusnya diarahkan kepada struktur pasar, kepada negara, atau kepada hubungan antar pelaku ekonomi, akhirnya berputar-putar hanya di sekitar kepentingan makelar. Diskusi menjadi tidak seimbang sejak awal karena posisi para aktornya sudah keliru ditempatkan.

     Makelar bukan masalah. Kehadiran mereka justru membantu mempertemukan kebutuhan yang sebelumnya tersebar dan sulit saling menemukan. Masalahnya muncul ketika kita tidak lagi melihat makelar sebagai makelar. Ketika fungsi perantara berubah menjadi posisi yang dianggap lebih tinggi daripada seluruh pihak yang sebenarnya sedang dipertemukan.

     Karena itu, sebelum berbicara tentang hak, kewajiban, perlindungan, persaingan usaha, ataupun peran negara, kita perlu mengembalikan setiap aktor ke tempatnya masing-masing. Bukan untuk merendahkan siapa pun, melainkan agar kita dapat melihat hubungan yang sebenarnya sedang terjadi. Sebab selama posisi para pelaku masih kabur, pembahasan tentang aturan main akan selalu berangkat dari titik yang keliru.

2. Ketika Makelar Menulis Aturannya Sendiri

     Jika pada bagian sebelumnya kita mengembalikan makelar ke fungsi dasarnya sebagai perantara, maka muncul pertanyaan yang sulit dihindari: mengapa posisi perantara tersebut dalam praktik tampak begitu kuat?

     Pertanyaan ini penting karena banyak perdebatan mengenai driver sering langsung diarahkan kepada pendapatan. Ada yang menganggap masalah utamanya adalah tarif yang terlalu rendah. Ada yang menyoroti bonus yang berkurang. Ada pula yang membandingkan penghasilan driver hari ini dengan beberapa tahun lalu. Semua itu penting, tetapi belum menyentuh inti persoalan yang lebih mendasar.

     Persoalan yang lebih mendasar adalah kekuasaan.

     Dalam hubungan antara driver dan makelar, yang paling menentukan bukan semata-mata berapa besar penghasilan yang diterima driver pada hari tertentu. Yang lebih menentukan adalah siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan, mengubah aturan, menafsirkan aturan, sekaligus menjalankan aturan tersebut.

     Hari ini makelar menentukan tarif yang berlaku untuk berbagai jenis layanan. Makelar menentukan program bonus yang dapat muncul dan hilang sewaktu-waktu. Makelar menentukan sistem peringkat yang mempengaruhi posisi driver di dalam ekosistemnya. Makelar menentukan cara distribusi order. Makelar menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat tetap bekerja melalui platform yang mereka kelola.

     Semua itu sebenarnya masih dapat dipahami sebagai bagian dari pengelolaan sebuah usaha. Setiap perusahaan tentu membutuhkan aturan agar kegiatan bisnisnya dapat berjalan. Persoalan mulai muncul ketika pihak yang membuat aturan juga menjadi pihak yang menegakkan aturan tersebut tanpa adanya pemisahan yang jelas.

     Dalam praktik sehari-hari, seorang driver dapat menerima peringatan, pembatasan akun, bahkan kehilangan akses kerjanya berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh makelar. Keputusan itu dapat lahir dari berbagai sebab, mulai dari pelanggaran yang memang nyata hingga persoalan yang masih diperdebatkan. Namun dalam banyak kasus, ruang untuk mempertanyakan keputusan tersebut jauh lebih sempit dibanding ruang yang dimiliki oleh pihak yang menjatuhkan keputusan.

     Di sinilah ketimpangan kekuasaan mulai terlihat dengan jelas.

     Makelar tidak hanya menjadi penyelenggara pasar. Ia juga menentukan syarat masuk ke pasar tersebut. Ia menentukan bagaimana aktivitas di dalam pasar berlangsung. Ia menentukan konsekuensi jika aturan tertentu dianggap dilanggar. Dalam banyak situasi, ia bahkan menjadi pihak pertama yang menilai apakah sebuah tindakan benar atau salah menurut standar yang ia buat sendiri.

     Bayangkan sebuah pertandingan di mana satu tim berhak menentukan ukuran lapangan, mengubah aturan permainan, menunjuk wasit, sekaligus memutuskan hasil keberatan yang diajukan lawannya. Bahkan jika tim tersebut bertindak dengan niat baik, pertanyaan mengenai keseimbangan kekuasaan tetap akan muncul. Persoalannya bukan semata-mata soal niat. Persoalannya adalah struktur.

     Karena itu, ketika membahas hubungan antara driver dan makelar, pembicaraan tentang kekuasaan sering kali lebih penting daripada pembicaraan tentang angka pendapatan. Pendapatan dapat naik atau turun. Bonus dapat bertambah atau berkurang. Tarif dapat berubah dari waktu ke waktu. Namun selama pusat pengambilan keputusan tetap berada pada satu pihak yang sekaligus menjalankan dan menegakkan aturannya sendiri, ketimpangan yang sama akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda-beda.

     Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak konflik di sektor ini tidak pernah benar-benar berhenti. Ketika satu persoalan selesai, persoalan lain muncul. Ketika satu kebijakan diperbaiki, perdebatan berpindah ke kebijakan berikutnya. Di permukaan, kasus-kasus tersebut terlihat berbeda. Namun jika diperhatikan lebih dekat, akar persoalannya sering kali sama: siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan aturan, dan siapa yang harus hidup di bawah aturan tersebut.

     Pertanyaan itulah yang kemudian membawa kita kepada persoalan berikutnya. Jika sebuah pasar yang melibatkan jutaan orang memiliki hubungan kekuasaan yang demikian besar di tangan satu pihak, di manakah posisi negara? Apakah negara memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami pasar tersebut secara utuh, atau justru sedang berusaha mengatur sesuatu yang sebagian besar tidak tampak di hadapannya?

3. Negara Tidak Melihat Pasarnya Sendiri

     Setelah melihat bagaimana kekuasaan yang besar terkonsentrasi pada makelar, pertanyaan berikutnya hampir muncul dengan sendirinya: di mana posisi negara dalam hubungan ini?

     Pertanyaan tersebut sering dijawab dengan cara yang terlalu sederhana. Sebagian orang menganggap negara tidak peduli. Sebagian lainnya menuduh negara terlambat bertindak. Ada pula yang melihat seluruh persoalan ini sebagai bukti bahwa negara sengaja membiarkan keadaan berlangsung apa adanya. Penjelasan semacam itu mungkin terdengar memuaskan, tetapi sering kali tidak membantu memahami persoalan yang sebenarnya.

     Sebelum membicarakan keberanian negara untuk bertindak, ada pertanyaan yang lebih mendasar. Seberapa jelas sebenarnya negara melihat pasar yang sedang dihadapinya?

     Dalam pasar kerja konvensional, negara memiliki berbagai instrumen untuk memahami kondisi yang sedang berlangsung. Negara dapat memperkirakan jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran, distribusi sektor usaha, hingga berbagai indikator lain yang membantu penyusunan kebijakan. Data tersebut tentu tidak selalu sempurna, tetapi setidaknya tersedia sebagai pijakan untuk mengambil keputusan.

     Pasar driver berbasis aplikasi menghadirkan tantangan yang berbeda. Ia tumbuh sangat cepat, melibatkan jutaan orang, tersebar di ribuan wilayah, dan bergerak hampir sepanjang waktu. Namun pada saat yang sama, negara tidak selalu memiliki gambaran yang utuh mengenai apa yang sedang terjadi di dalamnya.

     Berapa sebenarnya jumlah driver aktif yang bekerja hari ini? Berapa yang hanya memiliki akun tetapi sudah tidak lagi mencari order? Berapa jumlah order yang tersedia dalam satu kota dibanding jumlah driver yang berebut mendapatkannya? Seberapa jenuh sebuah wilayah tertentu? Apakah sebuah daerah membutuhkan tambahan driver atau justru sudah kelebihan pasokan tenaga kerja? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak selalu tersedia secara jelas.

     Akibatnya, negara sering berada pada posisi yang sulit. Ketika muncul tuntutan mengenai kesejahteraan driver, negara membutuhkan dasar yang kuat untuk memahami kondisi riil di lapangan. Ketika muncul usulan pembatasan rekrutmen, negara perlu mengetahui apakah pasar memang sudah jenuh atau justru masih membutuhkan tenaga kerja tambahan. Ketika muncul perdebatan mengenai pendapatan yang layak, negara harus memahami hubungan antara jumlah order, jumlah driver, dan karakteristik setiap wilayah yang berbeda satu sama lain.

     Tanpa gambaran yang cukup utuh, kebijakan mudah berubah menjadi tebakan. Sebuah keputusan mungkin terlihat baik di atas kertas, tetapi menghasilkan dampak yang berbeda ketika diterapkan di lapangan. Sebaliknya, persoalan yang sebenarnya mendesak bisa luput dari perhatian karena tidak terlihat secara jelas dalam instrumen yang dimiliki negara.

     Hal ini tidak berarti negara sama sekali tidak memiliki informasi. Berbagai data tentu tersedia dari banyak sumber. Namun persoalannya bukan sekadar memiliki data, melainkan memiliki kemampuan untuk melihat pasar sebagai satu kesatuan yang dapat dipahami secara memadai. Pasar yang melibatkan jutaan orang tidak cukup diatur hanya berdasarkan kesan umum, laporan sporadis, atau perdebatan yang muncul sesekali di ruang publik.

     Di sinilah letak salah satu kesulitan terbesar dalam mengelola sektor ini. Negara diminta mengatur sebuah pasar yang sudah sangat besar, sementara kemampuan untuk melihat kondisi pasar tersebut secara menyeluruh belum berkembang secepat pertumbuhan pasar itu sendiri. Akibatnya, berbagai persoalan yang muncul sering ditangani secara parsial, sementara gambaran besarnya tetap sulit ditangkap.

     Sulit mengatur sesuatu yang bahkan tidak dapat dilihat dengan jelas.

     Kalimat itu bukan pembelaan bagi negara. Ia juga bukan alasan untuk membiarkan keadaan terus berlangsung. Kalimat itu hanya menjelaskan sebuah kenyataan sederhana: kemampuan mengatur selalu bergantung pada kemampuan memahami apa yang sedang diatur. Ketika pasar tumbuh lebih cepat daripada instrumen yang digunakan untuk memahaminya, jarak antara masalah dan kebijakan akan semakin lebar.

     Di dalam jarak itulah berbagai ketegangan terus bermunculan. Driver merasa tidak terlindungi. Masyarakat melihat berbagai konflik yang berulang. Makelar menjalankan pasar dengan logikanya sendiri. Sementara negara terus berada di bawah tekanan untuk menghasilkan aturan yang tepat bagi sebuah sektor yang belum sepenuhnya terlihat di hadapannya.

4. Mengapa Konflik Hampir Selalu Berakhir pada Driver?

     Ketimpangan kekuasaan jarang terlihat ketika keadaan berjalan normal. Ia baru tampak jelas ketika terjadi konflik.

     Selama order datang, akun berjalan, dan tidak ada masalah di lapangan, hubungan antara driver, pelanggan, dan makelar terlihat baik-baik saja. Namun ketika muncul perselisihan, ketika terjadi kesalahpahaman, ketika ada laporan, atau ketika salah satu pihak merasa dirugikan, barulah terlihat siapa yang memiliki ruang untuk membela diri dan siapa yang tidak.

     Dalam banyak kasus, titik paling rentan dalam hubungan ini berada pada driver.

     Seorang pelanggan dapat mengajukan keluhan. Ia dapat memberikan penilaian buruk. Ia dapat melaporkan perilaku yang dianggap tidak pantas. Sebagian laporan tentu lahir dari persoalan yang nyata. Tidak sedikit pula yang muncul karena kesalahpahaman, emosi sesaat, atau perbedaan persepsi terhadap suatu kejadian. Itu adalah sesuatu yang wajar dalam hubungan antar manusia. Tidak ada kelompok yang sepenuhnya benar, sebagaimana tidak ada kelompok yang sepenuhnya salah.

     Masalahnya bukan pada keberadaan laporan.

     Masalahnya adalah apa yang terjadi setelah laporan itu masuk.

     Dalam praktik yang berkembang selama ini, laporan pelanggan sering memiliki bobot yang jauh lebih besar dibandingkan penjelasan driver. Sebuah laporan dapat berujung pada peringatan, pembatasan akun, suspend, bahkan deaktivasi permanen. Pada banyak kasus, keputusan tersebut terjadi jauh lebih cepat daripada proses klarifikasi yang memadai.

     Akibatnya muncul kesan yang sulit diabaikan: pelanggan selalu benar, driver selalu salah.

     Tentu kenyataan tidak sesederhana itu. Pelanggan dan driver berasal dari masyarakat yang sama. Ada pelanggan yang baik, jujur, dan masuk akal. Ada pula pelanggan yang emosional, tidak jujur, atau memanfaatkan posisinya. Demikian pula pada sisi driver. Ada driver yang profesional dan bertanggung jawab. Ada pula driver yang melakukan pelanggaran atau memperlakukan pelanggan dengan buruk.

     Kehidupan sosial selalu lebih rumit daripada pembagian hitam dan putih. Namun dalam banyak konflik yang terjadi di lapangan, kerumitan tersebut sering tidak memperoleh ruang yang cukup untuk diperiksa secara adil.

     Di sinilah akibat nyata dari ketimpangan kekuasaan mulai terlihat. Ketika terjadi sengketa, pihak yang paling bergantung pada akses kerja justru sering menjadi pihak yang paling lemah posisinya. Kehilangan akun bukan sekadar kehilangan sebuah aplikasi di layar ponsel. Bagi banyak orang, itu berarti kehilangan sumber pendapatan yang digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, cicilan kendaraan, atau berbagai kewajiban hidup lainnya.

     Ironisnya, keputusan yang dampaknya begitu besar sering kali tidak diiringi oleh mekanisme pembelaan yang sebanding. Driver dapat mengajukan keberatan, tetapi prosesnya umumnya tetap berada dalam lingkungan yang dikendalikan oleh pihak yang sama yang menjatuhkan keputusan. Ruang sengketa yang benar-benar independen hampir tidak tersedia. Tidak ada pihak netral yang secara khusus memeriksa kedua versi cerita dengan posisi yang relatif setara.

     Bayangkan situasi yang sama dalam konteks lain. Ketika seseorang dituduh melakukan tindak pidana, negara menyediakan proses hukum yang panjang dan berlapis. Ada penyelidikan, pembuktian, pembelaan, saksi, hingga putusan pengadilan. Bahkan terhadap pelaku kejahatan berat sekalipun, hak untuk membela diri tetap diakui sebagai bagian dari prinsip keadilan.

     Dalam negara hukum, bahkan seorang pembunuh berhak membela diri. Tetapi dalam ekonomi platform, seorang driver sering kehilangan akses kerjanya hanya karena sebuah laporan.

     Kalimat itu mungkin terdengar berlebihan bagi sebagian orang. Namun ia menunjukkan sebuah kontras yang sulit diabaikan. Semakin besar dampak sebuah keputusan terhadap kehidupan seseorang, semakin besar pula kebutuhan akan mekanisme yang adil untuk memeriksa keputusan tersebut. Ketika prinsip itu tidak hadir, ketimpangan kekuasaan yang sebelumnya tampak abstrak berubah menjadi kenyataan yang sangat konkret.

     Persoalan ini juga menjelaskan mengapa banyak driver memandang suspend atau deaktivasi akun bukan sekadar kebijakan operasional. Bagi mereka, itu adalah pengalaman berhadapan dengan sebuah sistem yang dapat mengambil keputusan besar tanpa adanya ruang yang setara untuk menjelaskan diri. Benar atau salah dalam kasus tertentu adalah persoalan tersendiri. Yang menjadi pertanyaan lebih mendasar adalah apakah setiap orang memiliki kesempatan yang cukup untuk didengar sebelum keputusan tersebut dijatuhkan.

     Pertanyaan itulah yang perlahan membawa pembahasan keluar dari persoalan individu menuju persoalan yang lebih besar. Jika konflik terus berulang, jika ketimpangan terus muncul, dan jika negara kesulitan melihat pasar secara utuh, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi tentang satu laporan atau satu akun yang dinonaktifkan. Pertanyaannya adalah apakah pasar yang ada saat ini benar-benar memberi kesempatan yang setara bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

5. Pasar Bebas yang Tidak Benar-Benar Bebas

     Sampai pada titik ini, persoalan yang terlihat seolah-olah hanya menyangkut hubungan antara driver dan makelar. Ada ketimpangan kekuasaan. Ada persoalan suspend. Ada konflik yang sering berakhir tanpa ruang pembelaan yang memadai. Namun jika diperhatikan lebih dekat, akar persoalannya ternyata tidak berhenti pada hubungan kerja semata.

     Di balik semua itu terdapat pertanyaan lain yang tidak kalah penting: seperti apa sebenarnya bentuk pasar yang sedang kita bicarakan?

     Banyak orang menyebut sektor ini sebagai pasar bebas. Sebutan itu tidak sepenuhnya salah. Berbagai makelar memang bersaing mendapatkan pelanggan. Mereka bersaing menawarkan layanan yang lebih cepat, lebih murah, atau lebih nyaman. Dari sudut pandang konsumen, pilihan yang tersedia terlihat cukup beragam. Namun dari sudut pandang driver, kebebasan yang sama tidak selalu hadir dalam bentuk yang setara.

     Salah satu contohnya dapat dilihat pada perbedaan tarif untuk pekerjaan yang pada dasarnya sama. Dalam praktik sehari-hari, terdapat program-program tertentu yang membuat sebagian driver menerima bayaran berbeda untuk jenis pekerjaan yang identik. Fenomena yang oleh banyak driver dikenal sebagai "driver goceng" adalah salah satu contoh yang sering dibicarakan. Pada saat yang sama, terdapat driver lain yang menjalankan pekerjaan serupa dengan tarif yang berbeda.

     Persoalannya bukan sekadar lima ribu rupiah, tujuh ribu rupiah, atau angka tertentu yang muncul pada layar aplikasi. Persoalannya adalah bagaimana kesempatan memperoleh pekerjaan itu didistribusikan.

     Dalam banyak kasus, driver yang berada dalam program tertentu memperoleh aliran order yang jauh lebih besar dibandingkan driver lain. Akibatnya muncul situasi yang terasa janggal. Dua orang melakukan pekerjaan yang sama, berada di wilayah yang sama, dan melayani jenis konsumen yang sama, tetapi berada dalam kondisi persaingan yang berbeda. Yang satu terus bergerak karena dibanjiri order. Yang lain lebih banyak menunggu.

     Fenomena semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak selalu terletak pada tarif semata. Kadang-kadang yang lebih menentukan adalah akses terhadap pekerjaan itu sendiri.

     Di sinilah pembahasan mulai bersentuhan dengan struktur pasar. Dalam teori pasar yang sehat, pelaku usaha boleh bersaing. Bahkan persaingan sering dianggap sebagai cara terbaik untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan kualitas layanan. Namun persaingan yang sehat tidak berarti ketiadaan aturan. Justru persaingan memerlukan aturan dasar yang jelas agar tidak berubah menjadi dominasi sepihak oleh pihak yang memiliki posisi paling kuat.

     Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kesempatan berusaha di dalam pasar ini benar-benar tersedia secara relatif setara bagi semua pihak yang terlibat.

     Bagi seorang pelanggan, berpindah dari satu makelar ke makelar lain umumnya tidak terlalu sulit. Sebuah aplikasi dapat dihapus dan diganti dalam hitungan menit. Namun bagi driver, situasinya sering lebih rumit. Perpindahan tidak selalu mudah dilakukan. Setiap makelar memiliki sistem, persyaratan, dan kebijakannya masing-masing. Pada saat yang sama, jumlah makelar yang menguasai sebagian besar pasar juga relatif terbatas.

     Akibatnya, hubungan antara driver dan makelar tidak selalu dapat dijelaskan dengan logika pasar bebas yang sederhana. Secara teori, driver memang bebas memilih. Namun dalam praktik, ruang pilihan tersebut sering lebih sempit daripada yang terlihat di permukaan.

     Hal ini menjadi semakin penting ketika kita mengingat bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar preferensi konsumen, melainkan sumber penghidupan jutaan orang. Ketika distribusi order, penetapan tarif, dan akses terhadap pekerjaan terkonsentrasi pada sejumlah kecil pelaku usaha, persoalan yang muncul tidak lagi hanya berkaitan dengan hubungan kerja. Ia mulai menyentuh wilayah persaingan usaha dan struktur pasar itu sendiri.

     Karena itu, pembahasan mengenai driver tidak cukup hanya berhenti pada pertanyaan apakah seseorang memperoleh penghasilan yang layak. Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah setiap orang memiliki kesempatan yang relatif setara untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Sebab kesejahteraan bukan hanya ditentukan oleh hasil akhir yang diterima seseorang, tetapi juga oleh bagaimana akses menuju hasil tersebut dibuka atau ditutup.

     Makelar tentu berhak bersaing. Mereka berhak menawarkan layanan yang lebih baik, teknologi yang lebih efisien, atau pengalaman pengguna yang lebih nyaman. Namun sebagaimana setiap pasar lainnya, persaingan memerlukan batas-batas dasar yang jelas. Tanpa batas tersebut, persaingan mudah berubah menjadi permainan yang aturannya ditentukan oleh pihak yang sekaligus menjadi peserta paling kuat di dalamnya.

     Pada titik inilah seluruh persoalan yang telah dibahas sebelumnya mulai saling bertemu. Ketimpangan kekuasaan, sulitnya negara memahami pasar, konflik yang berulang, dan ketidaksetaraan kesempatan berusaha ternyata bukan persoalan yang berdiri sendiri. Mereka saling terhubung dalam satu struktur yang sama.

     Pertanyaannya kemudian menjadi lebih sederhana sekaligus lebih besar: jika pasar ini sudah menjadi bagian penting dari kehidupan jutaan orang, apakah ada cara untuk menata ulang hubungan antara negara, makelar, dan driver sehingga masing-masing kembali berada pada posisi yang lebih seimbang?

6. Sebuah Pertanyaan Bernama Driver Indonesia

     Setelah melihat berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan antara negara, makelar, dan driver, pertanyaan berikutnya menjadi cukup wajar: adakah cara lain untuk menyusun hubungan tersebut?

     Pertanyaan ini penting karena tidak semua masalah harus dijawab dengan menambah aturan baru. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan menambah larangan, sanksi, atau kewajiban administratif. Kadang-kadang persoalannya terletak pada bentuk dasar hubungan yang digunakan sejak awal. Jika bentuk dasarnya berubah, sebagian persoalan lain mungkin menjadi lebih mudah untuk dipahami dan dikelola.

     Dari titik itulah muncul sebuah gagasan yang dalam tulisan ini disebut sebagai Driver Indonesia.

     Nama tersebut mungkin terdengar besar, padahal ide dasarnya sebenarnya cukup sederhana. Hari ini seorang driver umumnya dikenal berdasarkan makelar tempat ia terdaftar. Ada driver A, driver B, driver C, dan seterusnya. Identitas kerjanya melekat pada masing-masing makelar. Ketika seseorang berbicara tentang seorang driver, yang sering muncul terlebih dahulu bukan profesinya, melainkan makelar yang digunakannya.

     Gagasan Driver Indonesia mencoba membalik cara pandang tersebut.

     Dalam model ini, yang menjadi titik awal bukan lagi driver milik makelar tertentu, melainkan driver Indonesia yang kemudian dapat menggunakan jasa makelar yang tersedia di pasar. Driver tetap bekerja. Makelar tetap beroperasi. Pelanggan tetap memperoleh layanan. Yang berubah adalah titik berangkat hubungan di antara mereka.

     Secara sederhana, seorang driver memiliki satu identitas kerja yang diakui dalam sistem. Melalui sebuah hub atau landing page, ia dapat mengakses berbagai makelar yang tersedia dan memilih makelar mana yang ingin digunakannya untuk bekerja pada saat tertentu. Dalam satu waktu ia menggunakan satu makelar, sebagaimana hari ini seorang konsumen memilih akan berbelanja di toko yang mana. Besok ia dapat menggunakan makelar yang berbeda apabila dianggap lebih sesuai dengan kebutuhannya.

     Dalam situasi seperti itu, makelar tetap bersaing mendapatkan pelanggan. Tidak ada yang berubah pada sisi tersebut. Mereka tetap berlomba menghadirkan layanan yang lebih cepat, lebih nyaman, lebih efisien, dan lebih menarik bagi konsumen.

     Namun pada saat yang sama, makelar juga harus bersaing mendapatkan driver.

     Jika selama ini driver sering berada pada posisi yang harus menyesuaikan diri terhadap berbagai kebijakan makelar, dalam model ini hubungan tersebut menjadi lebih seimbang. Makelar tidak hanya berpikir bagaimana menarik pelanggan, tetapi juga bagaimana membuat driver bersedia menggunakan jasanya. Kualitas layanan kepada pelanggan tetap penting, tetapi kualitas hubungan dengan driver juga menjadi bagian dari persaingan.

     Pada titik ini, banyak orang mungkin mengira bahwa inti gagasan tersebut terletak pada proses login atau pada identitas kerja yang digunakan. Padahal bukan itu bagian yang paling penting.

     Yang lebih penting adalah fungsi lain yang lahir dari keberadaan hub atau landing page tersebut.

     Selama ini negara berusaha memahami kondisi pasar melalui berbagai sumber yang tersebar. Namun gambaran mengenai jumlah driver aktif, jumlah order yang tersedia, tingkat kejenuhan pasar, atau distribusi aktivitas antarwilayah sering tidak terlihat secara utuh. Akibatnya negara kesulitan mengetahui apakah sebuah wilayah kekurangan driver, kelebihan driver, atau berada dalam kondisi yang relatif seimbang.

     Melalui hub tersebut, negara dapat melihat kondisi pasar secara langsung.

     Bukan untuk menentukan siapa yang harus memperoleh order. Bukan untuk mengelola operasional harian makelar. Bukan pula untuk mengambil alih fungsi bisnis yang memang menjadi wilayah perusahaan. Fungsi utamanya adalah sebagai alat ukur pasar.

     Negara dapat mengetahui berapa banyak driver yang benar-benar aktif bekerja. Negara dapat melihat perbandingan antara jumlah order dan jumlah driver di suatu wilayah. Negara dapat mengamati tingkat kejenuhan pasar serta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, negara tidak lagi harus menebak-nebak keadaan pasar yang sedang diaturnya.

     Selama ini negara bertanya kepada makelar tentang keadaan pasar. Dalam model ini, negara dapat melihat pasar secara langsung.

     Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah tersedianya ruang penyelesaian sengketa awal. Jika terjadi suspend, deaktivasi akun, atau perselisihan antara driver dan makelar, keberatan dapat diajukan melalui ruang yang berada di luar struktur internal makelar. Tempat tersebut bukan pengadilan dan tidak dimaksudkan menggantikan pengadilan. Namun ia dapat menjadi ruang mediasi, klarifikasi, dan penyelesaian awal yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih seimbang dibandingkan kondisi yang ada saat ini.

     Dengan adanya ruang semacam itu, konflik tidak selalu harus berakhir pada keputusan sepihak atau langsung melompat ke proses hukum formal yang panjang dan mahal. Driver memiliki tempat untuk menyampaikan keberatan. Makelar memiliki tempat untuk menjelaskan keputusannya. Negara memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku dijalankan secara konsisten.

     Tentu saja gagasan ini bukan jawaban atas seluruh persoalan yang telah dibahas sebelumnya. Driver Indonesia bukan pengganti regulasi. Driver Indonesia bukan pengganti kewajiban negara untuk membuat aturan yang melindungi warga negaranya. Ia juga bukan pengganti kebutuhan akan hukum persaingan usaha, perlindungan pekerja, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik.

     Driver Indonesia hanyalah salah satu kemungkinan struktur yang dapat mempermudah pengelolaan pasar.

     Karena itu, yang terpenting dari gagasan ini bukanlah nama yang digunakan, bukan pula bentuk teknis yang mungkin berubah dari waktu ke waktu. Yang lebih penting adalah pertanyaan yang ingin diajukannya: apakah pasar yang sudah begitu besar ini dapat ditata dengan cara yang membuat negara melihatnya lebih jelas, membuat persaingan lebih sehat, dan membuat hubungan antara driver, makelar, serta masyarakat menjadi lebih seimbang daripada yang kita lihat hari ini?

     Pada akhirnya, Driver Indonesia hanyalah sebuah sebutan. Sebuah cara untuk mengatakan bahwa driver adalah warga negara yang bekerja di dalam pasar Indonesia, bukan sekadar pelengkap yang melekat pada satu makelar tertentu. Dan jika titik berangkat itu diterima, maka mungkin kita dapat mulai membicarakan kembali peran negara dalam menata pasar tersebut dengan pijakan yang lebih kokoh.

7. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial

     Pada akhirnya, seluruh pembahasan dalam tulisan ini kembali pada satu pertanyaan yang jauh lebih tua daripada aplikasi, algoritma, telepon pintar, atau ekonomi platform. Pertanyaan itu adalah bagaimana sebuah negara menempatkan dirinya di tengah hubungan antara pasar dan warga negaranya.

     Pertanyaan ini penting karena persoalan yang dibahas sejak awal bukan semata-mata tentang driver. Ia juga bukan semata-mata tentang makelar. Bahkan bukan pula semata-mata tentang teknologi. Semua itu hanyalah bentuk-bentuk baru dari persoalan lama yang terus muncul dalam berbagai zaman: bagaimana kebebasan ekonomi dijalankan tanpa mengorbankan keadilan, dan bagaimana keadilan diperjuangkan tanpa mematikan kebebasan ekonomi.

     Indonesia sebenarnya telah meletakkan arah dasarnya sejak lama. Tidak tersembunyi di dalam tafsir yang rumit. Tidak pula membutuhkan penjelasan filosofis yang berlapis-lapis. Sila kelima Pancasila berbicara secara cukup jelas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

     Kalimat itu sering diucapkan dalam berbagai pidato dan upacara. Namun ketika diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari, maknanya menjadi sangat konkret. Keadilan sosial bukan berarti semua orang memperoleh hasil yang sama. Keadilan sosial juga bukan berarti negara mengambil alih seluruh kegiatan ekonomi. Yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang layak untuk berusaha, memperoleh perlindungan yang memadai, dan tidak dibiarkan berhadapan sendirian dengan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar daripada dirinya.

     Dalam kerangka itulah peran negara menjadi penting.

     Negara bukan makelar. Negara bukan pelanggan. Negara bukan driver. Karena itu negara tidak seharusnya menjadi pemain dalam pasar tersebut. Posisi yang lebih tepat adalah sebagai wasit yang menjaga agar permainan berlangsung dengan aturan yang jelas dan berlaku bagi semua pihak.

     Wasit tidak menentukan siapa yang harus menang. Wasit tidak menentukan siapa yang harus memperoleh pelanggan. Wasit tidak menentukan perusahaan mana yang harus menjadi yang terbesar. Namun wasit memastikan bahwa permainan tidak berubah menjadi pertarungan tanpa aturan di mana pihak yang paling kuat dapat menentukan segalanya sendiri.

     Dalam konteks itulah kebutuhan akan berbagai perangkat hukum menjadi sangat penting. Indonesia memerlukan aturan yang lebih jelas mengenai hubungan antara driver dan makelar. Indonesia memerlukan standar yang lebih tegas mengenai suspend, deaktivasi akun, hak pembelaan, dan mekanisme sengketa. Indonesia memerlukan kepastian mengenai perlindungan dasar yang layak diterima oleh para pekerja di sektor ini. Indonesia juga memerlukan aturan persaingan usaha yang mampu memastikan bahwa kompetisi berlangsung secara sehat dan tidak berubah menjadi dominasi yang merugikan pihak lain.

     Hal yang sama berlaku pada persoalan tarif dan kesempatan berusaha. Negara tidak harus menentukan setiap angka yang muncul di pasar. Namun negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pasar tidak berkembang ke arah yang membuat sebagian pihak kehilangan kesempatan yang adil untuk mencari nafkah. Sebagaimana negara menetapkan berbagai standar minimum di banyak sektor lainnya, negara juga memiliki alasan yang sah untuk menetapkan pagar-pagar dasar yang melindungi warga negaranya dari bentuk-bentuk ketimpangan yang berlebihan.

     Karena itu pembahasan mengenai Driver Indonesia tidak boleh dipahami sebagai pengganti seluruh kebutuhan tersebut.

     Jika suatu hari gagasan Driver Indonesia diwujudkan, kebutuhan akan regulasi tetap ada.

     Jika suatu hari gagasan Driver Indonesia ditolak, kebutuhan akan regulasi juga tetap ada.

     Jika landing page tidak pernah dibangun, negara tetap memiliki kewajiban melindungi warga negaranya.

     Jika landing page dibangun sekalipun, negara tetap memiliki kewajiban yang sama.

     Dengan kata lain, kebutuhan akan aturan bukan bergantung pada diterima atau tidak diterimanya sebuah gagasan. Kebutuhan itu lahir dari keberadaan jutaan warga negara yang sudah bekerja, mencari nafkah, dan menggantungkan sebagian hidupnya pada pasar yang telah tumbuh di hadapan kita.

     Karena itu, pembahasan mengenai omnibus law, aturan hubungan antara driver dan makelar, standar suspend, standar perlindungan, standar tarif, maupun standar persaingan usaha tidak boleh diperlakukan sebagai tambahan yang bisa diberikan bila keadaan memungkinkan. Semua itu merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada keberadaan negara itu sendiri.

     Bukan bonus.

     Bukan hadiah.

     Bukan bentuk kemurahan hati yang sewaktu-waktu dapat diberikan atau ditarik kembali.

     Ia adalah konsekuensi dari kontrak yang lebih mendasar antara negara dan warga negaranya.

     Ketika jutaan orang bekerja di sebuah pasar yang nyata, ketika negara memungut pajak dari aktivitas yang berlangsung di dalamnya, ketika masyarakat menggantungkan sebagian kebutuhan hidupnya pada layanan yang lahir dari pasar tersebut, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aturan dasarnya berkembang seiring dengan perkembangan pasarnya.

     Pada titik itulah seluruh pembahasan dalam tulisan ini bertemu. Persoalannya bukan apakah pasar digital perlu ada atau tidak. Pasar itu sudah ada. Persoalannya bukan apakah makelar boleh memperoleh keuntungan atau tidak. Mereka memang bagian dari aktivitas ekonomi yang sah. Persoalannya juga bukan apakah driver harus memperoleh perlakuan istimewa.

     Persoalan yang lebih sederhana adalah apakah negara bersedia menjalankan perannya sebagai wasit, sehingga kebebasan berusaha, persaingan usaha, dan martabat warga negara dapat tumbuh bersama di dalam lapangan yang sama.

     Karena pada akhirnya, keadilan sosial tidak lahir dari slogan. Ia lahir dari aturan yang bekerja, institusi yang berfungsi, dan keberanian untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berdiri terlalu jauh di atas pihak lainnya hanya karena ia memiliki kekuatan yang lebih besar.

Epilog: Pasar untuk Manusia

     Di sepanjang tulisan ini, kita membicarakan banyak hal. Kita membicarakan makelar, negara, pasar, persaingan usaha, aturan, suspend, sengketa, hingga sebuah gagasan yang disebut Driver Indonesia. Namun pada akhirnya, semua pembahasan itu kembali kepada sesuatu yang jauh lebih sederhana.

     Manusia.

     Di balik setiap order yang muncul di layar ponsel, selalu ada manusia. Di balik setiap akun yang disuspend, ada manusia. Di balik setiap keputusan bisnis, setiap regulasi, setiap kebijakan, dan setiap angka statistik yang diperdebatkan, selalu ada manusia yang menjalani akibatnya dalam kehidupan nyata.

     Karena itu, pembahasan tentang driver tidak pernah sepenuhnya menjadi pembahasan tentang teknologi. Ia juga tidak pernah sepenuhnya menjadi pembahasan tentang ekonomi. Pada titik tertentu, ia berubah menjadi pembahasan tentang bagaimana sebuah masyarakat memandang sesama anggotanya.

     Salah satu contoh yang menarik adalah slogan yang begitu sering diulang dalam dunia layanan: pelanggan adalah raja.

     Sebagai ungkapan untuk mengingatkan pentingnya melayani dengan baik, kalimat itu mungkin tidak bermasalah. Tidak ada yang salah dengan menghormati pelanggan. Tidak ada yang salah dengan berusaha memberikan layanan terbaik. Setiap usaha yang hidup dari kepercayaan masyarakat memang harus berusaha melayani sebaik mungkin.

     Namun persoalan muncul ketika slogan itu berhenti menjadi pengingat etika pelayanan dan berubah menjadi cara memandang hubungan antar manusia.

     Jika pelanggan adalah raja, lalu driver apa?

     Jika pelanggan selalu benar, lalu bagaimana ketika pelanggan berbohong?

     Jika pelanggan tidak pernah boleh dipertanyakan, lalu siapa yang bertanggung jawab mendidik masyarakat menjadi lebih dewasa?

     Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terdengar tidak nyaman. Namun ia muncul dari kenyataan yang sederhana: pelanggan dan driver berasal dari masyarakat yang sama. Mereka tumbuh di jalan yang sama, bersekolah di sekolah yang sama, hidup di bawah hukum yang sama, dan menjadi warga negara yang sama.

     Ada pelanggan yang baik, sabar, dan menghargai orang lain.

     Ada pula pelanggan yang kasar, tidak jujur, dan memanfaatkan posisinya.

     Ada driver yang profesional, bertanggung jawab, dan bekerja dengan penuh hormat.

     Ada pula driver yang melakukan kesalahan dan melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya.

     Kenyataan itu tidak akan berubah hanya karena salah satu pihak memegang telepon untuk memesan layanan dan pihak lainnya mengendarai motor untuk memenuhi pesanan tersebut.

     Masyarakat yang sehat tidak dibangun dengan membagi manusia menjadi kelompok yang selalu benar dan kelompok yang selalu salah. Masyarakat yang sehat dibangun dengan menciptakan aturan yang memungkinkan setiap orang dihormati sebagai manusia, sekaligus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.

     Dalam konteks itulah peran negara menjadi penting. Negara tidak hanya bertugas mengatur lalu lintas ekonomi. Negara juga berperan menjaga agar hubungan-hubungan yang tumbuh di dalam masyarakat tidak berkembang menjadi bentuk-bentuk feodalisme baru yang dibungkus dengan teknologi modern.

     Feodalisme tidak selalu hadir dalam bentuk istana, gelar bangsawan, atau singgasana. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Sebuah sistem yang membuat satu pihak selalu didengar dan pihak lain selalu dicurigai. Sebuah kebiasaan yang membuat satu kelompok dianggap lebih penting daripada kelompok lainnya. Sebuah budaya yang secara perlahan mengajarkan bahwa sebagian orang layak dihormati, sementara sebagian lainnya hanya layak diperintah.

     Padahal pasar seharusnya tidak bekerja seperti itu.

     Makelar membutuhkan pelanggan.

     Makelar juga membutuhkan driver.

     Pelanggan membutuhkan layanan.

     Driver membutuhkan pekerjaan.

     Negara membutuhkan pasar yang sehat.

     Dan pasar yang sehat pada akhirnya membutuhkan masyarakat yang saling menghormati.

     Karena itu, pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Ia tidak dimulai dari teknologi, dan tidak berakhir pada teknologi. Ia hanya berangkat dari keinginan untuk melihat apakah hubungan antara negara, makelar, pelanggan, dan driver dapat disusun dengan cara yang lebih adil, lebih seimbang, dan lebih manusiawi daripada yang kita miliki hari ini.

     Gagasan Driver Indonesia lahir dari pertanyaan tersebut.

     Ia bukan kebenaran mutlak.

     Ia bukan jawaban yang sudah selesai.

     Ia bukan pula solusi sempurna yang akan menghapus seluruh persoalan yang telah dibahas sejak awal.

     Mungkin gagasan itu keliru. Mungkin perlu diperbaiki. Mungkin perlu ditambah, dikurangi, atau bahkan diganti oleh gagasan yang lebih baik di masa depan.

     Namun jika ada satu hal yang layak dipertahankan dari seluruh pembahasan ini, mungkin itu adalah keyakinan sederhana bahwa pasar ada untuk manusia, bukan manusia untuk pasar.

     Karena ketika pasar tumbuh semakin besar, teknologi menjadi semakin canggih, dan transaksi berlangsung semakin cepat, pertanyaan yang paling penting tetap sama seperti dulu: apakah manusia yang berada di dalamnya hidup dengan martabat yang layak sebagai warga negara, atau justru perlahan-lahan berubah menjadi angka yang hanya dihitung ketika menguntungkan dan dilupakan ketika tidak lagi diperlukan.

     Pertanyaan itu mungkin tidak selesai dijawab hari ini.

     Tetapi barangkali memang dari pertanyaan semacam itulah setiap perubahan yang layak dimulai.

1. 8:92 Tidak Cukup: Negara Harus Mengatur Algoritma

2. 8:92 dan Kesalahan Membaca Realitas Pekerja Gig 

3. Negara, Platform, dan Martabat Kerja: Pelajaran dari Dunia untuk Indonesia

4. DRIVER INDONESIA: Sebuah Gagasan tentang Negara, Makelar, dan Keadilan Sosial di Era Platform Digital