Hero Fitrianto

     Tahun 2022, pemerintah pernah terlihat menang.

     Waktu itu Menteri Perhubungan mengumumkan perubahan rasio bagi hasil dari 20:80 menjadi 15:85. Suasananya panas. Demo driver berlangsung di banyak tempat. Televisi menyiarkan perdebatan, pengamat bermunculan, publik mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak sehat di balik hubungan antara driver dan aplikator.

     Lalu negara datang membawa angka baru.

     Lima persen mungkin terlihat kecil bagi orang yang duduk nyaman di ruang rapat berpendingin udara. Tapi bagi driver yang hidup dari hitungan order harian, lima persen itu bisa berarti bensin untuk beberapa hari, makan anak, atau cicilan motor yang tidak telat dibayar.

     Publik melihat pengumuman itu sebagai kemenangan.

     Masalahnya, kemenangan itu ternyata terlalu cepat dirayakan.

     Dua atau tiga bulan kemudian, perlahan-lahan situasi kembali seperti semula. Tidak ada konferensi pers besar. Tidak ada pengumuman dramatis. Tidak ada breaking news di televisi.

     Tiba-tiba saja, skemanya kembali ke format 20:80.

     Aplikator punya penjelasan yang terdengar cerdas dan modern. Lima persen itu, kata mereka, dikembalikan lagi ke driver dalam berbagai bentuk promo, subsidi, dan skema insentif lain. Bahasa yang dipakai rapi sekali. Begitu rapi sampai publik sulit menangkap apa sebenarnya yang sedang terjadi.

     Dan di situlah letak persoalannya.

Negara berbicara dalam bahasa regulasi lama.
Aplikator bermain dalam bahasa sistem.

Negara menghitung persentase.
Aplikator mengatur definisi.

Negara mengumumkan kebijakan di depan kamera.
Aplikator menyesuaikan implementasi di belakang algoritma.

     Pada akhirnya, publik hanya melihat panggung depan. Sementara perubahan sesungguhnya terjadi di ruang yang tidak terlihat.

     Karena itu, ketika pemerintah hari ini kembali mengumumkan rasio baru 8:92, kegembiraan itu terasa perlu disertai kewaspadaan.

      Bukan karena kebijakannya buruk. Justru sebaliknya, ini langkah yang jauh lebih berani dibanding sebelumnya. Angka 8:92 terlalu besar untuk dengan mudah dipelintir diam-diam seperti kasus 15:85 dahulu.

     Maka arah permainan tampaknya berubah.

     Bukan lagi mengubah angka secara diam-diam, melainkan mempersempit wilayah berlakunya.

     Dan di sinilah persoalan yang lebih mendasar mulai terlihat.

     Ketika pemerintah, pakar, bahkan sebagian publik membicarakan ojek online, yang mereka bayangkan masih satu hal: transportasi. Seolah-olah seluruh persoalan ini hanya soal memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain.

     Padahal realitas di lapangan sudah lama berubah.

     Hari ini driver bukan hanya mengantar manusia.

Mereka membeli makanan.
Mengantar paket.
Membelikan obat.
Mengirim dokumen.
Berbelanja kebutuhan rumah tangga.
Mengantar barang elektronik.

Dan entah layanan apa lagi yang akan lahir beberapa tahun ke depan.

     Artinya, aplikator sudah lama berhenti menjadi perusahaan “transportasi” dalam pengertian lama. Mereka telah berubah menjadi makelar digital raksasa yang mempertemukan kebutuhan pasar dengan tenaga kerja manusia secara real-time.

     Kata “makelar” mungkin terdengar kasar bagi sebagian orang modern yang terlalu mencintai istilah startup dan inovasi. Tapi secara fungsi, itulah yang terjadi.

     Makelar tradisional di terminal punya informasi: bus mana yang kosong, mana yang cepat, mana yang murah, mana yang sedang cari penumpang.

     Lalu ia mengambil bagian dari transaksi.

     Aplikator melakukan hal yang sama dalam bentuk yang jauh lebih canggih.

Mereka menguasai data permintaan.
Mengatur distribusi order.
Menentukan prioritas.
Mengarahkan perilaku pengguna.
Mengendalikan visibilitas.

     Bedanya, makelar terminal bekerja dengan teriakan dan intuisi. Makelar modern bekerja dengan algoritma dan miliaran data.

     Dan seperti semua makelar dalam sejarah manusia, mereka selalu ingin satu hal: tetap menjadi pihak yang paling menentukan aturan permainan.

     Masalah muncul ketika negara masih sibuk mengatur definisi lama.

     Karena transportasi dipahami sekadar memindahkan manusia, maka rasio 8:92 pun diarahkan terutama ke layanan pengangkutan penumpang.

     Sementara layanan lain—belanja, antar makanan, kirim barang—tetap berada di wilayah abu-abu yang fleksibel.

Padahal risikonya tidak berubah.

Driver tetap memakai kendaraan pribadi.
Tetap membeli bensin sendiri.
Tetap mempertaruhkan tubuhnya di jalan raya.
Tetap menghadapi kemungkinan kecelakaan setiap hari.

     Dan jalan raya bukan ruang yang romantis seperti iklan aplikasi di televisi.

     Jalan raya adalah salah satu ruang paling mematikan dalam kehidupan modern.

     Tubuh driver tetap tubuh yang sama, apakah ia membawa manusia, nasi goreng, dokumen, atau galon air.

     Tapi anehnya, begitu objek yang dibawa berubah, perhatian regulasi ikut mengecil.

     Di titik ini, kita mulai melihat keterlambatan cara berpikir negara.

     Negara masih melihat kendaraan.
     Aplikator sudah lama mengelola tenaga hidup manusia.

     Ini bukan lagi soal transportasi.

     Ini ekonomi gig berbasis platform.

     Driver menjual waktu.
     Menjual tenaga.
     Menjual kesabaran.
     Menjual energi psikologis.
     Menjual risiko hidup.

Motor hanyalah alat.

Dan semua itu hari ini diekstraksi melalui satu sistem yang sama.

     Karena itu, ketika rasio 8:92 hanya diarahkan pada layanan angkutan manusia, ada absurditas yang sulit diabaikan. 

     Seolah-olah risiko kecelakaan berubah hanya karena yang dibawa bukan manusia, melainkan nasi uduk.

     Seolah-olah tubuh driver menjadi lebih aman hanya karena yang diantar adalah paket.

Padahal aspal tetap keras.
Truk tetap melaju.
Hujan tetap turun.
Kelelahan tetap menggerogoti tubuh yang sama.

     Inilah sebabnya pembahasan para pakar sering terasa normatif dan dangkal. Banyak dari mereka terlalu lama melihat dari menara analisis, sementara realitas di lapangan sudah berubah bentuk jauh lebih cepat dibanding bahasa akademik dan regulasi.

     Mereka masih berbicara tentang tarif transportasi. Padahal yang sedang terbentuk adalah infrastruktur distribusi tenaga kerja manusia berbasis algoritma.

     Dan di sinilah urgensi membangun kerangka hukum baru menjadi sangat mendesak.

Bukan sekadar revisi aturan transportasi.
Bukan sekadar negosiasi tarif.
Bukan sekadar pembagian persentase.

     Indonesia membutuhkan semacam omnibus law untuk ekonomi gig berbasis platform.

     Karena masalahnya sudah lintas sektor: ketenagakerjaan, transportasi, perlindungan konsumen, keselamatan kerja, algoritma, persaingan usaha, hingga distribusi risiko.

     Kalau semua tetap diatur secara parsial, aplikator akan selalu lebih cepat menemukan celah dibanding negara menemukan bahasanya.

     Dan pengalaman tahun 2022 seharusnya cukup menjadi pelajaran.

     Tanpa kerangka hukum yang kokoh, regulasi mudah dinegosiasikan ulang. Mudah dipelintir definisinya. Mudah dipersempit wilayah berlakunya.

     Sementara aplikator akan terus berkembang: lebih canggih, lebih kompleks, lebih sulit disentuh.

     Negara tidak boleh terus-menerus tertinggal seperti orang yang sibuk mengatur terminal kecil, sementara di depannya sudah berdiri bandara internasional otomatis tanpa menara kontrol.

     Karena kalau keterlambatan ini terus dibiarkan, yang hilang bukan sekadar keadilan ekonomi.

     Yang hilang adalah kendali negara atas mekanisme yang mengatur hidup warganya sendiri.

     Ada sesuatu yang tampak baik ketika pemerintah mengumumkan rasio baru bagi hasil antara driver dan aplikator: 8 banding 92. Waktunya pun tidak sembarangan—Hari Buruh. Dari kejauhan, itu terlihat seperti pernyataan sikap: negara hadir, negara mencoba berpihak.

     Dan kita tidak perlu sinis untuk mengakui itu sebagai niat baik.

     Masalahnya bukan pada niat. Masalahnya ada pada kedalaman.

     Karena yang diatur baru hasil, belum cara hasil itu diproduksi.

     Driver tidak hidup di dalam angka 8:92. Mereka hidup di dalam sistem yang menentukan siapa mendapat order, siapa tidak; siapa mendapat insentif, siapa tertinggal; siapa dinilai baik, siapa perlahan disingkirkan. Sistem itu tidak transparan. Tidak bisa ditanya. Tidak punya kewajiban untuk menjelaskan dirinya.

     Di sinilah kita harus berhenti sebentar, lalu jujur pada diri sendiri: yang sedang kita hadapi bukan sekadar perubahan model bisnis, tapi perubahan cara kekuasaan bekerja.

     Kalau dulu kita bicara soal hubungan kerja—majikan dan pekerja—sekarang relasinya lebih rumit. Tidak ada mandor yang berdiri di depan. Tidak ada perintah langsung yang bisa dilawan. Yang ada adalah sistem yang mengarahkan.

     Di titik ini, apa yang disebut oleh Michel Foucault sebagai biopolitik menjadi relevan. Bukan sebagai istilah akademik yang jauh dari realitas, tapi sebagai cara membaca apa yang sebenarnya terjadi.

     Biopolitik adalah cara kekuasaan bekerja bukan dengan paksaan terbuka, tapi dengan mengatur kehidupan: ritme kerja, pilihan yang tersedia, kemungkinan yang bisa diakses. Ia tidak selalu memaksa. Ia mengarahkan, menyaring, dan membentuk.

     Sekarang lihat aplikator dengan kacamata itu.

Driver tidak dipaksa untuk bekerja. Mereka “diberi kesempatan”.
Mereka tidak diperintah secara langsung. Mereka “didorong” oleh insentif.
Mereka tidak dihukum secara kasar. Mereka “dinilai”, lalu konsekuensi mengikuti.

     Semua tampak wajar. Bahkan modern.

     Tapi di balik itu, ada pengaturan hidup yang sangat konkret.

     Seorang driver menerima pesanan belanja. Ia mengeluarkan uang sendiri untuk membeli barang. Ia mengantar ke tujuan. Penerima tidak ada. Di titik itu, yang terjadi bukan sekadar kendala teknis, tapi pergeseran tanggung jawab.

Sistem menahan uangnya.
Sistem meminta bukti.
Sistem menentukan langkah yang harus diikuti.

     Foto barang. Foto struk. Cari tempat penyaluran. Dokumentasikan semuanya.

     Waktu berjalan. Tenaga terkuras. Risiko sepenuhnya berada di tangan driver.

     Jika semua sesuai, uang dikembalikan. Sistem terlihat seperti “menolong”.
Padahal yang terjadi: sistem memindahkan beban ke individu, lalu mengemasnya sebagai prosedur yang wajar.

     Di hari lain, tekanan datang dari arah berbeda.

     Perjalanan tidak selalu mulus. Jalan macet, restoran lambat, pelanggan tambah pesanan di luar aplikasi. Titik antar melenceng jauh, jalur rute dari aplikator dibuat sependek mungkin, bahkan kadang nyasar ke landasan pacu pesawat. Semua itu di luar kendali driver. Tapi ketika sampai, satu tuntutan tetap berlaku: ramah.

     Lalu muncullah si pelanggan perfeksionis yang mungkin sedang PMS, mungkin baru putus cinta, atau bahkan mungkin juga sedang sakit gigi, menatap sinis wajah driver yang penuh drama. Jempolnya menari, fitur penilaian muncul. Satu bintang. “Tidak ramah.”

     Sistem tidak melihat proses. Tidak melihat konteks. Tidak melihat kenyataan. Ia hanya mencatat hasil.

     Dari hasil itu, konsekuensi muncul—teguran, penurunan performa, hingga risiko kehilangan akses kerja.

     Di sini, sesuatu yang lebih dalam terlihat jelas: sistem tidak hanya mengatur pekerjaan, tapi juga emosi.

     Ia menentukan bagaimana seseorang harus bersikap. Ia memberi sanksi jika standar itu tidak terpenuhi, bahkan ketika kondisi tidak memungkinkan.

     Dan semua ini terjadi melalui sesuatu yang tidak pernah benar-benar dibuka: algoritma.

     Inilah inti yang selama ini tidak disentuh oleh regulasi.

     Negara hadir, tapi hanya menyentuh permukaan. Rasio diatur. Tarif dibahas. Tapi logika yang mengatur distribusi kerja, penilaian, dan risiko—dibiarkan sebagai wilayah privat.

     Alasannya sederhana: rahasia dagang.

     Tapi di titik ini, kita harus berani bertanya: apakah sesuatu yang menentukan kehidupan ribuan, bahkan jutaan orang, masih bisa sepenuhnya dianggap urusan privat?

     Kalau jawabannya ya, maka kita menerima satu hal: bahwa sebagian kendali atas kehidupan warga telah berpindah ke sistem yang tidak tunduk pada kewajiban publik.

     Dan di sinilah isu ini tidak lagi sekadar ekonomi. Ini soal kedaulatan.

     Bukan kedaulatan dalam arti simbolik—bendera, wilayah, atau retorika kebangsaan. Tapi kedaulatan dalam arti paling konkret: siapa yang mengatur hidup warga?

     Apakah negara, melalui hukum yang bisa diperdebatkan?
     Ataukah sistem privat, melalui algoritma yang tidak bisa disentuh?

     Kalau negara membiarkan sistem seperti ini berjalan tanpa kerangka hukum yang memadai, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian. Negara sedang menyerahkan sebagian fungsinya—secara diam-diam.

     Dan ini bukan tuduhan berlebihan. Ini bisa dilihat dari fakta sederhana:

     Driver menanggung risiko yang tidak mereka desain.
     Driver tunduk pada keputusan yang tidak bisa mereka pahami.
     Driver dinilai oleh sistem yang tidak memberi mereka hak untuk membela diri.

     Ini bukan relasi pasar biasa. Ini struktur kekuasaan.

     Karena itu, kebijakan seperti 8:92 tidak salah. Tapi ia tidak cukup.

     Ia menyentuh hasil, bukan proses. Ia memperbaiki angka, tapi tidak membongkar mesin.

     Kalau kita berhenti di situ, maka yang terjadi hanyalah perapihan permukaan. Sementara fondasi tetap sama.

     Di titik ini, kita butuh keberanian untuk melangkah lebih jauh.

     Bukan sekadar menambah aturan, tapi membangun kerangka baru.

     Pendekatan seperti omnibus law bisa dipertimbangkan—bukan untuk menyederhanakan, tapi untuk mengintegrasikan berbagai aspek yang selama ini terpisah: ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan yang paling penting—pengaturan sistem berbasis algoritma.

     Fokusnya harus jelas.

     Pertama, transparansi prinsip kerja algoritma.
Bukan membuka seluruh kode, tapi membuka logika dasar: bagaimana order didistribusikan, bagaimana penilaian dilakukan, bagaimana penalti dijatuhkan.

     Kedua, hak atas penjelasan.
Setiap keputusan yang berdampak pada penghasilan atau status kerja harus bisa dijelaskan. Bukan sekadar notifikasi, tapi alasan yang bisa dipahami dan diuji.

     Ketiga, mekanisme keberatan yang nyata.
Driver harus punya ruang untuk menantang keputusan, dengan proses yang adil, bukan formalitas.

     Keempat, audit independen.
Sistem tidak bisa hanya dinilai oleh pembuatnya sendiri. Harus ada pihak lain yang punya akses untuk memastikan bahwa sistem berjalan secara adil.

     Kelima, pembatasan distribusi risiko.
Tidak semua risiko boleh dipindahkan ke individu. Harus ada batas yang jelas tentang apa yang menjadi tanggung jawab sistem.

     Ini bukan tuntutan berlebihan. Ini penyesuaian yang wajar terhadap bentuk kekuasaan baru.

     Dan di sinilah negara diuji.

     Apakah ia hanya akan menjadi pengatur angka?
     Ataukah ia berani masuk ke wilayah yang lebih dalam—wilayah yang selama ini dianggap terlalu teknis, terlalu kompleks, atau terlalu sensitif?

     Karena kalau tidak, maka kita akan terus berada di situasi yang sama.

     Kebijakan akan terus diumumkan.
     Perbaikan akan terus diklaim.
     Tapi pengalaman di lapangan tidak banyak berubah.

     Sementara itu, sistem akan terus berkembang—lebih canggih, lebih halus, lebih sulit dipahami.

     Dan tanpa disadari, kita akan terbiasa dengan satu hal yang seharusnya tidak normal: bahwa kehidupan banyak orang diatur oleh sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka setujui, dan tidak pernah benar-benar bisa mereka lawan.

     Di titik itu, persoalannya bukan lagi ekonomi.

     Tapi siapa yang sebenarnya memegang kendali.

     Dan karena itu, ini bukan soal memilih antara teknologi atau perlindungan, bukan pula soal menghambat inovasi atau mendorong investasi. Ini soal memastikan bahwa sistem yang mengatur hidup warga negara tetap tunduk pada prinsip keadilan yang bisa diperiksa.

     Negara tidak boleh puas hadir di permukaan, sementara inti dari kekuasaan baru dibiarkan tumbuh tanpa batas.

     Jika hukum tidak segera mengejar perubahan ini, maka hukum bukan lagi alat untuk melindungi, melainkan sekadar saksi yang terlambat.

     Nama Tan Malaka hari ini beredar seperti diskon musiman: muncul ramai, dielu-elukan, lalu perlahan menghilang setelah algoritma bosan. Kutipannya dipajang rapi, dipoles, diberi latar belakang estetik—siap dikonsumsi tanpa risiko. Seolah-olah gagasan bisa dipakai seperti parfum: cukup disemprotkan, lalu kita ikut harum oleh sejarah.

     Tidak ada yang benar-benar ingin tahu bagaimana kalimat-kalimat itu lahir.

     Tidak ada yang ingin terlalu lama membayangkan seorang manusia yang menulis sambil berpindah-pindah, menghindari penangkapan, hidup dari ketidakpastian yang tidak romantis sama sekali. Menulis bukan di kafe dengan colokan listrik dan Wi-Fi, tetapi di sela-sela kemungkinan ditangkap atau mati. Kertas bukan medium ekspresi, tapi medan pertaruhan. Pikiran bukan konten, tapi risiko.

     Membayangkan itu terlalu mahal. Terlalu mengganggu kenyamanan.

     Maka yang tersisa adalah versi jinaknya: kutipan yang sudah disterilkan dari konteks, dibagikan dengan penuh semangat, lalu diakhiri dengan ritual kecil yang sakral—melirik angka. Berapa yang suka, berapa yang membagikan, berapa yang mengomentari. Sebuah bentuk perenungan baru: refleksi yang diukur dalam notifikasi.

     Ada sesuatu yang nyaris lucu, jika tidak terasa tragis.

     Orang-orang mengutip Tan Malaka seolah sedang melanjutkan perjuangan. Padahal yang mereka lanjutkan mungkin hanya trafik. Mereka tidak sedang berhadapan dengan kekuasaan, hanya dengan sepi—dan bahkan sepi itu pun kini bisa diatasi dengan sedikit optimasi waktu unggah.

     Jika dulu kekuasaan harus repot-repot membungkam, hari ini tidak perlu. Tidak ada pelarangan buku yang dramatis, tidak ada pengasingan yang heroik. Cukup beri semua orang panggung kecil, sedikit perhatian, dan ilusi bahwa suara mereka penting. Sisanya akan berjalan otomatis.

     Algoritma bekerja lebih halus daripada polisi rahasia.

     Ia tidak menangkap siapa pun. Ia hanya mengarahkan, membelokkan, menghibur, lalu perlahan meninabobokan. Orang-orang tetap berbicara, tetap merasa kritis, tetap merasa melawan—tanpa pernah benar-benar keluar dari lingkaran yang sama. Mereka bergerak, tapi seperti roda hamster: cepat, lelah, dan tidak ke mana-mana.

     Dan di tengah semua itu, nama Tan Malaka terus dipanggil.

     Bukan untuk dihidupi, tapi untuk ditemani.

     Seperti jimat kecil yang digenggam agar terlihat berani, tanpa pernah benar-benar ingin berjalan di jalan yang ia tempuh. Karena di ujung jalan itu tidak ada panggung, tidak ada angka, tidak ada validasi—hanya kesunyian yang keras kepala, dan keberanian yang tidak bisa dipalsukan.

     Mungkin yang paling menggelisahkan bukan bahwa kita lupa.

     Tapi bahwa kita ingat—dengan cara yang begitu aman, begitu nyaman, sampai-sampai kehilangan alasan mengapa ia dulu harus berbahaya.

     Halal bi halal itu selalu terasa seperti sesuatu yang sederhana—terlalu sederhana, bahkan—sehingga kita jarang benar-benar berhenti untuk menatapnya lebih lama. Ia lewat setiap tahun, seperti angin yang hafal jalan pulang, membawa kalimat yang sama, gestur yang sama, dan mungkin juga rasa yang tidak selalu sama.

     Ia terdengar seperti istilah Arab, seolah punya akar yang dalam di tanah Timur Tengah. Tapi justru di situlah ia diam-diam menyimpan keunikannya: ia lahir di sini, tumbuh di antara gang-gang sempit, ruang tamu, aula kantor, hingga lapangan-lapangan tempat orang berkumpul tanpa banyak alasan selain ingin merasa kembali terhubung. “Halal” menjadi kata kunci—yang dilepaskan, yang dibolehkan, yang tidak lagi dibebani. Ketika diulang menjadi halal bi halal, ia seperti gema yang memantul: bukan hanya aku membebaskanmu, tapi kita saling membebaskan diri dari sesuatu yang mungkin sudah lama terlalu berat untuk terus dibawa.

     Namun yang benar-benar ada dari halal bi halal bukanlah kata-katanya. Ia tidak hidup dalam kamus, melainkan di antara manusia. Ia hadir dalam jeda kecil sebelum jabat tangan, dalam tatapan yang menghindar lalu kembali, dalam senyum yang sedikit dipaksakan tapi tetap diusahakan. Ia tidak memiliki tubuh, tapi kita bisa merasakannya—seperti udara lembap setelah hujan, tidak terlihat tapi menempel di kulit.

     Ia adalah ritus, tapi bukan ritus yang sepenuhnya sakral. Ia juga bukan sekadar kebiasaan duniawi. Ia berdiri di tengah-tengah, seperti jembatan bambu yang dibangun seadanya namun terus dilalui karena semua orang diam-diam tahu: kita perlu menyeberang.

     Dalam sejarahnya, ia tidak turun sebagai perintah yang kaku. Ia lebih mirip kesepakatan yang perlahan menemukan bentuknya sendiri. Sering disebut bahwa gagasan ini pernah disentuh oleh Wahid Hasyim, lalu dipopulerkan dalam konteks politik oleh Soekarno—sebagai cara meredakan ketegangan tanpa harus memperpanjang konflik. Sebuah jalan memutar yang khas: tidak langsung menyelesaikan masalah di pusatnya, tapi melembutkan tepi-tepinya sampai ia tidak lagi terasa tajam.

     Di titik itu, halal bi halal menjadi lebih dari sekadar tradisi. Ia berubah menjadi semacam teknologi sosial—cara halus untuk mengelola luka tanpa perlu membukanya terlalu lebar. Cara untuk mengatakan, “kita lanjut saja,” tanpa harus mengurai seluruh benang kusut yang ada.

     Seiring waktu, ia tumbuh. Dari ruang keluarga yang hangat dan penuh nama, ia merambah ke ruang-ruang institusional yang lebih dingin dan anonim. Di kantor, di sekolah, di organisasi, ia menjadi agenda. Disiapkan, dijadwalkan, kadang dipaksakan untuk terasa khidmat. Ada sambutan, ada konsumsi, ada barisan orang yang saling berjabat tangan seperti antrean panjang yang tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang ditunggu.

     Maknanya pun ikut bergeser. Ia tidak lagi selalu tentang hubungan personal, tapi tentang menjaga permukaan agar tetap tenang. Tentang memastikan tidak ada gelombang yang terlalu besar untuk mengganggu jalannya sistem.

     Di organisasi pencinta alam, misalnya, halal bi halal punya warna yang sedikit berbeda. Ia sering tidak berlangsung di ruang ber-AC atau aula dengan kursi tersusun rapi, tapi di tanah yang kadang masih basah oleh sisa hujan semalam. Di antara carrier yang belum dibersihkan, tali-temali yang digulung seadanya, dan sepatu yang masih menyimpan lumpur dari perjalanan terakhir.

     Di sana, orang-orang yang mungkin pernah berselisih di jalur pendakian—tentang keputusan rute, tentang ego yang muncul di ketinggian, tentang siapa yang merasa paling benar ketika badai datang—bertemu kembali dalam suasana yang lebih datar. Tidak selalu ada kata maaf yang diucapkan dengan jelas. Kadang hanya ada tawaran kopi panas dari kompor kecil, atau tepukan di bahu yang sedikit lebih lama dari biasanya.

     Dan anehnya, itu cukup.

     Seperti gunung yang tidak pernah benar-benar menyimpan dendam, mereka belajar bahwa konflik sering kali hanya bagian dari perjalanan, bukan sesuatu yang harus dibawa pulang terlalu lama. Halal bi halal di sana terasa lebih sunyi, tapi justru lebih jujur. Tidak banyak kata, tapi banyak yang dilepaskan.

     Lalu kita sampai pada fase yang lebih modern, di mana halal bi halal menjadi semakin ringan—atau mungkin terlalu ringan. Ia hadir dalam pesan berantai, dalam unggahan media sosial, dalam kalimat “mohon maaf lahir dan batin” yang dikirim ke ratusan kontak sekaligus. Tidak ada lagi tatapan, tidak ada jeda, tidak ada canggung. Semua menjadi cepat, efisien, dan sedikit kosong.

     Seperti kata yang terlalu sering diucapkan hingga kehilangan beratnya sendiri.

     Namun ia tidak hilang.

     Di balik semua formalitas dan repetisi itu, halal bi halal tetap menyisakan ruang kecil untuk sesuatu yang nyata. Dalam satu keramaian, bisa saja ada dua orang yang benar-benar sedang menyelesaikan sesuatu yang selama ini mengendap. Dalam satu barisan panjang, bisa saja ada satu jabat tangan yang terasa berbeda—lebih hangat, lebih lama, lebih jujur.

     Mungkin di situlah ia bertahan.

     Karena pada akhirnya, halal bi halal memperlihatkan sesuatu yang agak ganjil tentang manusia: kita membutuhkan momen kolektif untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan kapan saja. Meminta maaf. Mengakui kesalahan. Melepaskan beban.

     Tapi kita jarang melakukannya sendirian.

Kita butuh kalender. Kita butuh tradisi. Kita butuh keramaian sebagai tameng kecil dari rasa malu.

     Dan di antara semua itu, ketika kebisingan mulai mereda, tersisa satu momen yang sederhana—dua manusia yang berhenti sejenak dari keinginan untuk menjadi benar, lalu memilih sesuatu yang lebih ringan.

     Menjadi lega.

     Ada satu jenis keyakinan yang tumbuh subur di zaman ini: keyakinan bahwa membaca satu kutipan sudah cukup untuk memahami dunia. Ia ringan, praktis, dan sangat efisien—seperti mie instan, tapi dengan konsekuensi geopolitik.

     “Bila ingin damai, bersiaplah untuk perang.” Kalimat itu sering dipanggil ke panggung diskusi dengan penuh percaya diri, seolah ia baru saja lahir dari kepala Samuel P. Huntington. Padahal, jauh sebelum ia menjadi bahan debat WhatsApp dan caption media sosial, seorang penulis Romawi bernama Vegetius sudah lebih dulu menuliskannya—si vis pacem, para bellum. Tapi memang, sejarah selalu kalah populer dibanding potongan kalimat yang terdengar tegas.

     Di tangan Huntington, terutama melalui The Clash of Civilizations, kalimat itu menjelma menjadi semacam ramalan dingin: dunia tidak lagi bertarung karena ideologi, tapi karena identitas. Peradaban saling mengintai, bukan untuk memahami, tapi untuk memastikan siapa yang lebih dulu tersinggung. Sebuah tesis yang terasa masuk akal—terutama jika kita memang sudah berangkat dengan kecurigaan.

     Lalu datanglah para penjaga moral yang dengan cepat menyatakan: konsep seperti itu 'liberal—' tidak sesuai dengan sunah. Sebuah pernyataan yang terdengar tegas, bersih, dan—kalau boleh jujur—sedikit terlalu nyaman. Seolah sejarah bisa dipilih seperti menu prasmanan: bagian yang damai diambil, bagian yang berdarah ditinggalkan di sudut meja.

     Padahal, jika kita cukup sabar membuka halaman demi halaman, kita akan menemukan sesuatu yang sedikit lebih rumit. Tradisi keagamaan, termasuk yang paling sering diklaim sebagai sumber damai, tidak pernah sepenuhnya steril dari konflik. Ia mengenal perang, mengenal strategi, bahkan mengenal kebutuhan untuk bersiap. Bukan karena ia haus darah, tapi karena ia hidup di dunia yang tidak pernah sepenuhnya jinak.

     Di titik ini, Karen Armstrong lewat Holy War seperti datang membawa cermin—dan cermin itu tidak terlalu ramah. Ia menunjukkan bahwa apa yang kita sebut “perang suci” seringkali hanyalah perang biasa yang diberi pakaian religius. Tuhan dipinjam untuk membungkus ambisi, dan manusia, seperti biasa, cukup kreatif untuk meyakini kemasannya.

     Ironinya, sebagian orang membaca realitas ini lalu berkata, “lihat, Huntington benar.” Sebagian lain menolak keras, “tidak, ini semua salah tafsir.” Keduanya berdiri di sisi berlawanan, tapi berbagi satu kebiasaan yang sama: menyederhanakan.

     Yang satu menganggap konflik sebagai takdir yang tak terelakkan. Yang lain menganggap damai sebagai sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan niat baik dan beberapa kutipan bijak. Keduanya terdengar meyakinkan—sampai realitas datang dengan caranya yang tidak sopan.

     Di Timur Tengah hari ini, misalnya, konflik tidak pernah benar-benar dimulai dari satu kalimat, satu ayat, atau satu teori. Ia adalah akumulasi panjang dari luka, kepentingan, identitas, dan kekuasaan. Tapi tentu saja, semua itu terlalu rumit untuk diringkas dalam satu status. Maka yang tersisa adalah potongan-potongan kecil yang dipelintir menjadi kebenaran utuh.

     Dan di sinilah kita menemukan bentuk lain dari kesiapan perang: bukan kesiapan militer, tapi kesiapan untuk salah paham. Orang-orang bersenjata kutipan, berbaris dengan keyakinan setengah matang, dan saling melemparkan potongan teks seperti batu. Tidak ada yang benar-benar membaca, tapi semua merasa cukup memahami untuk menghakimi.

     Mungkin yang paling menggelikan bukanlah konflik itu sendiri, tapi kepercayaan diri yang menyertainya. Keyakinan bahwa dengan satu dua referensi, seseorang sudah bisa menilai mana yang sesuai sunah dan mana yang tidak. Seolah-olah tradisi yang berusia berabad-abad bisa diperas menjadi satu kalimat, lalu diselesaikan dalam satu paragraf.

     Pada akhirnya, persoalannya bukan pada Huntington, bukan pada sunah, bahkan bukan pada perang. Persoalannya adalah pada cara kita memahami—atau lebih tepatnya, cara kita merasa telah memahami.

     Karena seringkali, perang tidak dimulai dari kebencian.

     Ia dimulai dari kesederhanaan yang dipaksakan pada sesuatu yang seharusnya dipahami dengan kerendahan hati.

     “Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.” Kalimat itu ditulis oleh Milan Kundera dalam novelnya The Book of Laughter and Forgetting, lahir dari pengalaman hidup di bawah bayang-bayang rezim yang tidak hanya mengatur langkah kaki manusia, tetapi juga mencoba mengatur apa yang boleh diingat oleh pikirannya. Ia tidak menulisnya sebagai seruan, melainkan sebagai semacam kesimpulan yang sunyi—seperti seseorang yang sudah terlalu lama menyaksikan bagaimana sejarah bisa diubah tanpa suara tembakan.

     Kekuasaan memang sering tampil dengan wajah yang keras: senjata, aparat, larangan, dan hukuman. Namun itu hanya permukaan. Senjata bisa melumpuhkan tubuh, tetapi waktu tetap berjalan, dan ingatan diam-diam mengumpulkan serpihannya sendiri. Di situlah kekuasaan belajar menjadi lebih halus. Ia tidak lagi sekadar memaksa, tetapi mulai menyunting.

     Ia menyunting masa lalu.

     Dalam banyak kisah sejarah, kita menemukan pola yang hampir berulang seperti kebiasaan lama: tokoh-tokoh yang dulu dielu-elukan tiba-tiba menghilang dari buku pelajaran; foto-foto lama dipotong, menyisakan ruang kosong yang tak pernah dijelaskan; arsip dikunci rapat, atau lebih buruk—ditulis ulang dengan bahasa yang lebih “rapi”. Bahkan kata-kata perlahan digeser maknanya, sehingga orang bukan hanya lupa pada peristiwa, tetapi juga kehilangan cara untuk menyebutnya.

     Sebuah bangsa bisa dibuat lupa bahwa ia pernah memiliki keberanian. Bahwa pernah ada masa ketika orang-orang biasa berani mengatakan tidak. Bahwa pernah ada kemungkinan lain selain kenyataan yang sekarang tampak tak terelakkan.

     Di titik itu, kalimat Kundera menjadi semacam pisau kecil yang tajam. Ia mengingatkan bahwa perlawanan tidak selalu berwujud teriakan atau kerumunan. Ada bentuk lain yang lebih sepi, tetapi tidak kalah penting: menjaga ingatan tetap hidup.

Mengingat bahwa sesuatu memang pernah terjadi, meskipun kini disangkal.
Mengingat bahwa ada suara yang pernah menolak, meskipun kini dibungkam.
Mengingat bahwa dunia ini pernah membuka lebih dari satu kemungkinan jalan.

     Ingatan tidak tinggal di satu tempat. Ia tidak sepenuhnya bisa ditangkap oleh negara, tidak seluruhnya bisa disita oleh kekuasaan. Ia menyelinap ke dalam cerita-cerita keluarga yang diceritakan berulang di meja makan; ia hidup dalam catatan kecil yang disembunyikan di antara buku-buku lama; ia bernafas dalam lagu, dalam puisi, dalam percakapan larut malam yang tak pernah tercatat oleh arsip resmi. Bahkan dalam diam, ia tetap bekerja.

     Mungkin karena itu, yang paling membuat kekuasaan gelisah bukanlah senjata, melainkan orang-orang yang terus mengingat. Orang-orang yang menyimpan dokumen, yang menulis ulang kisah yang dilupakan, yang bersikeras bahwa apa yang pernah terjadi tidak bisa dihapus hanya karena tidak lagi diakui.

     Lupa memberi ilusi keabadian. Seolah-olah kekuasaan selalu seperti ini, selalu wajar, selalu tak tergoyahkan.
Ingatan, sebaliknya, membuka retakan. Ia menunjukkan bahwa segala sesuatu pernah dimulai—dan karena itu, mungkin saja berakhir.

     Sejarah, jika dilihat tanpa kepentingan untuk merapikannya, adalah pertarungan panjang antara dua arus itu. Di satu sisi, manusia yang berusaha mengikat pengalaman ke dalam ingatan. Di sisi lain, kekuasaan yang tak pernah lelah mencoba menuliskannya kembali.

     Kadang ingatan memang kalah. Ia terhapus, terkubur, atau dibiarkan membusuk dalam kesunyian yang terlalu lama.

     Namun selama masih ada satu orang yang mengingat—dengan jujur, dengan keras kepala—maka cerita itu belum benar-benar selesai.

     Di negeri tropis yang kaya warna ini, baik dan buruk tidak pernah benar-benar berkelahi. Mereka duduk satu meja, memesan es teh manis, lalu sepakat untuk saling mengerti. Hitam terlalu tegas. Putih terlalu menyinggung. Maka lahirlah warna paling diplomatis sepanjang sejarah: abu-abu. Warna yang tidak pernah salah, karena ia tidak pernah cukup jelas untuk bisa dipersalahkan.

     Kita pandai sekali merawat wilayah kabur itu. Ketika ada kebijakan publik yang setengah matang, kita bilang, “ya namanya juga proses.” Ketika ada pejabat tersandung perkara, kita bisikkan, “semua orang juga begitu.” Ketika janji kampanye berubah menjadi akrobat administratif, kita menonton seperti pertandingan hiburan. Moralitas tidak dibuang; ia hanya diperlunak, dipijat, lalu diajak kompromi demi suasana yang tetap kondusif.

     Di ruang tamu, televisi menyiarkan gosip selebritas dengan kesungguhan yang hampir religius. Di layar ponsel, orang berlari pagi sambil berjoget, memamerkan keringat yang disunting menjadi estetika. Di sudut lain, foto gelas retak diunggah dengan kalimat, “bahagia itu sederhana.” Gelasnya memang retak, tapi sudut pengambilannya tepat, cahayanya hangat, dan retaknya terlihat seperti metafora yang bisa dimonetisasi. Retak menjadi konten. Konten menjadi penenang. Penenang menjadi budaya.

     Sementara itu, program makan bergizi gratis—yang semestinya terdengar seperti utopia—berjalan dengan irama yang lebih mirip orkestra tanpa konduktor. Anggaran berdebat dengan realitas, birokrasi menari dengan logika sendiri. Namun rakyat tetap bekerja, tetap bercanda, tetap antre di minimarket. Seolah ada kesepakatan diam-diam: selama nasi masih mengepul di piring masing-masing, negara boleh sedikit gagap.

     Para penguasa membaca situasi ini dengan lega. Rakyat tampak baik-baik saja. Tidak ada lautan massa di jalan. Tidak ada teriakan panjang yang memecah kaca gedung. Timeline media sosial lebih ramai oleh tren tarian daripada telaah kebijakan. Maka disimpulkanlah sebuah teori sosial yang sangat nyaman: kebahagiaan rakyat adalah indikator keberhasilan. Jika orang masih bisa tertawa, berarti sistem bekerja.

     Padahal tertawa kadang hanya cara paling murah untuk bertahan.

     Di negeri abu-abu, protes sering berubah menjadi lelucon. Kritik menjadi meme. Kemarahan dikemas dalam humor agar tidak terlalu menyakitkan saat ditelan. Kita menyamarkan kegelisahan dengan ironi, lalu menyebutnya kearifan lokal. Harmoni dijaga seperti pusaka, meski kadang yang dijaga sebenarnya hanyalah ketenangan permukaan.

     Yang menarik, masyarakat kita bukan tidak tahu membedakan benar dan salah. Kita hanya sangat terampil menunda konfrontasi. Kita ahli dalam seni mengangguk sambil menyimpan catatan. Kita mampu berkata, “sudah lah,” sambil diam-diam mengingat. Abu-abu bukan kebodohan; ia sering kali strategi. Tetapi strategi yang terlalu lama dipakai bisa berubah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang tak dikritik perlahan menjadi karakter nasional.

     Maka lahirlah generasi yang bisa membahas filsafat moral di warung kopi, lalu menutup diskusi dengan kalimat, “yang penting kita bahagia.” Bahagia menjadi mantra. Ia ditempel di dinding, dijadikan caption, dijual dalam seminar motivasi. Seolah kebahagiaan pribadi cukup untuk menebus kekacauan publik. Seolah selama kita bisa tersenyum di foto profil, negara otomatis sedang baik-baik saja.

     Padahal gelas retak tetaplah gelas retak. Ia bisa dipakai, benar. Tapi setiap kali diisi, ada risiko bocor. Retaknya kecil, mungkin. Namun jika semua orang pura-pura tidak melihatnya, suatu hari airnya habis tanpa pernah kita sadari.

     Abu-abu memberi ruang bernapas. Ia lentur, ia toleran, ia tidak tergesa-gesa menghukum. Tetapi jika segala hal dibiarkan kabur, maka tanggung jawab pun ikut kabur. Dan ketika tanggung jawab kabur, yang tersisa hanyalah estetika kebahagiaan.

     Kita mungkin memang bangsa yang sabar. Namun sejarah menunjukkan kesabaran juga punya titik jenuh. Gelombang laut tampak tenang berbulan-bulan, lalu dalam satu malam ia berubah arah. Negeri ini berkali-kali membuktikan bahwa di balik tawa santai, ada ingatan panjang.

     Jadi mungkin benar: bahagia itu sederhana. Tetapi mempertahankan negeri agar tidak tenggelam dalam abu-abu yang terlalu nyaman, itu tidak pernah sederhana. Dan suatu hari nanti, ketika warna harus dipilih, kita akan tahu apakah selama ini kita sedang dewasa—atau sekadar pandai berdamai dengan kabut.

     Dalam dunia penelitian, kesalahan adalah bagian dari napas pengetahuan. Seorang peneliti boleh keliru, boleh salah membaca data, boleh membuat hipotesis yang kemudian runtuh oleh eksperimen berikutnya. Sejarah ilmu penuh dengan kesalahan semacam itu. Tetapi ada satu garis yang tidak boleh dilintasi: kebohongan. Jika data dipalsukan, jika hasil direkayasa, maka seluruh bangunan pengetahuan runtuh. Ilmu tidak menuntut peneliti menjadi manusia yang selalu benar, tetapi ia menuntut kejujuran radikal. Kesalahan masih bisa diperbaiki oleh peneliti lain. Kebohongan meracuni seluruh jaringan kepercayaan.

     Politik berdiri di panggung yang berbeda. Politisi hidup dalam arena persepsi, bukan dalam laboratorium verifikasi. Yang mereka kelola bukan data, melainkan keyakinan publik. Karena itu kebohongan sering menjadi alat retorika: janji yang dibesar-besarkan, narasi yang dipoles, kenyataan yang dipilih sebagian. Anehnya, publik sering masih memaafkan itu. Yang tidak dimaafkan adalah kesalahan yang tampak nyata—kebijakan gagal, strategi yang salah langkah, keputusan yang membuat negara tersandung. Politisi bisa selamat dari tuduhan tidak jujur, tetapi jarang selamat dari citra “tidak kompeten”.

     Di satu sisi, peneliti bekerja dalam ekosistem koreksi: kritik, replikasi, peer review. Kesalahan di sana seperti batu kecil di sungai; arus pengetahuan perlahan akan menggesernya. Di sisi lain, politisi bekerja dalam ekosistem persepsi: opini, media, emosi massa. Di sana yang berbahaya bukan batu kecil, melainkan kesan bahwa nahkoda tidak tahu arah.

     "Peneliti boleh salah tapi tidak boleh bohong, Politisi boleh bohong tapi tidak boleh salah" — seperti lelucon pahit tentang dua profesi yang sama-sama berpengaruh besar terhadap dunia, tetapi dijaga oleh standar moral yang berbeda. Ilmu menuntut kejujuran bahkan ketika ia salah. Politik menuntut ketepatan bahkan ketika ia tidak sepenuhnya jujur.

     Dan di antara keduanya, masyarakat sering berdiri kebingungan: mempercayai politisi yang pandai berbicara, sambil kadang mencurigai peneliti yang terlalu jujur mengakui ketidaktahuannya. Ironi kecil yang membuat sejarah manusia terus berputar—seperti kompas yang kadang menunjuk utara, kadang hanya menunjuk arah yang paling meyakinkan.

     Ada satu keyakinan yang sangat populer di dunia modern: manusia adalah makhluk rasional. Kalimat ini sering diulang dengan nada bangga, seolah-olah kita baru saja menemukan mahkota kemuliaan spesies kita sendiri. Universitas mengajarkannya, buku filsafat mengukuhkannya, pidato-pidato publik memeliharanya dengan penuh rasa hormat.

     Namun siapa pun yang cukup lama mengamati kehidupan sosial manusia biasanya akan menemukan sesuatu yang sedikit janggal.

     Manusia memang menyukai gagasan tentang rasionalitas. Tetapi mereka tidak terlalu menyukai orang yang benar-benar menggunakannya.

     Ada perbedaan halus antara keduanya. Perbedaan ini jarang dibicarakan secara terang-terangan, karena jika diucapkan dengan jujur ia akan terdengar agak memalukan.

     Rasionalitas adalah slogan yang sangat indah. Ia memberi kesan bahwa masyarakat dibangun di atas pertimbangan yang matang, diskusi yang terbuka, dan keberanian menghadapi kebenaran. Tetapi orang yang benar-benar berpikir sering memiliki kebiasaan yang sangat tidak praktis: mereka bertanya pada saat yang tidak tepat.

     Misalnya dalam sebuah rapat yang hampir selesai.

     Semua orang sudah sepakat. Wajah-wajah tampak lega. Kata-kata besar seperti “kemajuan”, “kebaikan bersama”, atau “kesepahaman” sudah beredar dengan nyaman di udara. Segala sesuatu berjalan menuju akhir yang tenang.

     Lalu seseorang mengangkat tangan dan berkata: “Maaf, saya belum yakin ini masuk akal.”

     Kalimat seperti itu memiliki efek yang sangat aneh. Ia tidak menghancurkan meja, tidak mengganggu listrik, tidak membuat keributan. Tetapi tiba-tiba ruangan menjadi dingin.

     Orang yang mengucapkannya biasanya tidak langsung dimusuhi. Ia hanya diberi beberapa pandangan yang halus, semacam tatapan yang berkata: mengapa kamu harus mempersulit keadaan.

     Dalam masyarakat yang sehat, kata “berpikir” selalu dipuji. Dalam masyarakat yang nyata, kata “terlalu banyak berpikir” sering digunakan sebagai teguran.

     Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru. Ia sudah menjadi kebiasaan lama manusia, bahkan sejak zaman yang sangat jauh.

     Di Athena kuno pernah hidup seorang lelaki yang memiliki hobi bertanya. Namanya Socrates. Ia tidak memiliki jabatan penting, tidak mendirikan lembaga besar, bahkan tidak menulis buku yang bisa dijual di toko.

     Ia hanya melakukan satu kegiatan yang ternyata sangat mengganggu: ia mengajak orang berpikir tentang apa yang mereka katakan.

     Ia bertanya kepada para politisi tentang keadilan. Ia bertanya kepada para penyair tentang kebenaran. Ia bertanya kepada para pemuda tentang kebajikan. Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sopan, tetapi memiliki sifat yang agak merusak. Ia membuka kemungkinan bahwa banyak orang sebenarnya tidak terlalu memahami hal-hal yang mereka ucapkan dengan penuh keyakinan.

     Athena, yang terkenal sebagai kota demokrasi dan kebijaksanaan, akhirnya menemukan cara yang sangat elegan untuk menyelesaikan masalah intelektual itu. Mereka menuduhnya merusak pemuda dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Lalu, dengan prosedur hukum yang sangat rapi, mereka membungkam lelaki yang terlalu banyak bertanya itu dengan secangkir racun hemlock.

     Demokrasi Athena, yang begitu bangga pada rasionalitasnya, rupanya memiliki toleransi terbatas terhadap orang yang terlalu serius menggunakan akal.

     Beberapa abad kemudian, seorang astronom dari Polandia melakukan kesalahan yang hampir sama. Nicolaus Copernicus memeriksa langit dengan terlalu serius. Setelah menghitung dengan sabar, ia sampai pada kesimpulan yang agak tidak sopan: bumi bukan pusat alam semesta.

     Masalahnya bukan pada matematika. Masalahnya pada psikologi manusia.

     Selama ribuan tahun manusia hidup dengan gagasan yang sangat nyaman bahwa mereka berada di tengah panggung kosmik. Segala sesuatu berputar mengelilingi mereka dengan kesetiaan astronomis.

     Copernicus tiba-tiba berkata bahwa kita sebenarnya hanya salah satu benda kecil yang ikut berputar mengelilingi matahari.

     Sulit membayangkan cara yang lebih efektif untuk melukai harga diri spesies manusia.

     Nicolaus Copernicus sendiri cukup beruntung. Ia meninggal tepat ketika bukunya De revolutionibus orbium coelestium terbit, seolah-olah sejarah memberinya waktu yang sangat tepat untuk menghindari keributan besar yang akan datang.

     Namun gagasannya tidak seberuntung itu. Otoritas religius yang berkuasa kemudian memasukkan teori heliosentris ke dalam daftar ajaran berbahaya. Langit, ternyata, juga memiliki birokrasi yang tidak terlalu ramah terhadap orang yang berpikir terlalu jauh.

     Untungnya waktu memiliki sifat yang menenangkan. Beberapa abad kemudian manusia akhirnya menerima gagasan itu dengan tenang. Bahkan sekarang kita mengajarkannya kepada anak-anak sekolah sebagai bukti kemajuan sains.

     Ini adalah salah satu trik favorit sejarah: ia selalu memuliakan para pemikir setelah mereka mati. Sementara ketika mereka masih hidup, keadaannya sering sedikit berbeda.

     Beberapa abad setelah Copernicus, seorang filsuf Jerman bernama Friedrich Nietzsche mengamati masyarakat Eropa dengan rasa geli yang tipis. Ia melihat manusia modern berbicara dengan sangat percaya diri tentang moralitas, kebenaran, dan kebajikan.

     Nietzsche memiliki kebiasaan buruk: ia memeriksa asal-usul hal-hal yang dianggap suci. Dan hasilnya ternyata tidak terlalu menyenangkan.

     Ia menemukan bahwa banyak nilai moral ternyata tumbuh dari ketakutan, kebiasaan kawanan, dan kebutuhan manusia untuk merasa benar bersama-sama. Moralitas yang terlihat luhur sering kali hanyalah cara yang sopan untuk mengatakan: jangan berbeda dari yang lain.

     Gagasan seperti ini tidak selalu diterima dengan hangat. Manusia sangat menghargai kebebasan berpikir, selama kebebasan itu tidak menyentuh hal-hal yang mereka anggap terlalu penting.

      Cerita yang sama bahkan muncul dalam dunia spiritual, yang sering dianggap wilayah paling murni dari kehidupan manusia.

     Seorang perempuan sufi bernama Rabiah al-Adawiyya pernah mengatakan bahwa ia mencintai Tuhan bukan karena takut neraka atau berharap surga.

     Kalimat ini tampak sangat indah. Namun bagi banyak sistem religius, ia memiliki implikasi yang cukup merepotkan. Jika manusia benar-benar mencintai Tuhan tanpa imbalan, maka seluruh mekanisme pahala dan hukuman tiba-tiba kehilangan sebagian besar kekuatannya.

     Cinta yang bebas selalu sedikit berbahaya bagi sistem yang ingin mengatur manusia dengan rapi.

     Beberapa abad kemudian, Jalal ad-Din Rumi menulis puisi-puisi yang bahkan lebih sulit dijaga oleh penjaga ortodoksi. Ia berbicara tentang Tuhan yang terlalu luas untuk dipenjara oleh batas identitas manusia.

     Puisi-puisi itu sekarang dikutip dengan penuh kekaguman di seluruh dunia. Untunglah para penyair biasanya lebih aman setelah mereka menjadi legenda.

     Di dunia politik, keadaan sering sedikit lebih kasar.

     Tan Malaka menghabiskan hidupnya sebagai seseorang yang selalu terlalu sulit dipelihara oleh kekuasaan mana pun. Ia membaca terlalu banyak, berpikir terlalu jauh, dan memiliki kebiasaan buruk: ia tidak sepenuhnya percaya pada narasi resmi.

     Ia menulis dengan semangat yang terlalu sulit ditoleransi oleh berbagai rezim. Buku-bukunya—seperti gagasan-gagasannya—pernah lama dilarang beredar dan dibaca pada masa Orde Baru, seakan-akan sebuah bangsa bisa dilindungi dari pemikiran hanya dengan menutup halaman buku.

     Akibatnya hidupnya lebih sering diisi pengasingan daripada upacara penghormatan.

     Pramoedya Ananta Toer mengalami nasib yang bahkan lebih dramatis. Ia dipenjara tanpa pengadilan. Ia menulis cerita tentang manusia, sejarah, dan kekuasaan. Karya-karyanya juga dilarang beredar oleh rezim Orde Baru, seolah-olah cerita tentang manusia dan sejarah bisa menjadi ancaman bagi stabilitas negara.

     Buku memiliki sifat yang aneh. Ia tidak berteriak, tidak berbaris di jalanan, tidak membawa senjata. Tetapi kadang-kadang ia membuat orang berpikir.

     Dan berpikir selalu memiliki reputasi yang agak mencurigakan.

     Seorang mahasiswa bernama Soe Hok Gie menulis kegelisahannya dengan kejujuran yang hampir naif. Ia hidup di tengah zaman yang penuh slogan revolusi, tetapi terlalu cepat melihat bagaimana idealisme bisa berubah menjadi kemunafikan yang rapi.

     Ia akhirnya memeluk akhir hidupnya di lereng Mahameru—gunung yang sering ia kunjungi untuk mencari udara yang lebih jujur—dengan keyakinan yang pernah ia tulis sendiri: lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.

     Generasi yang sama sering kali juga memiliki hubungan yang agak tegang dengan mahasiswa yang terlalu kritis.

     Sejarah memiliki selera humor yang sangat halus. Ia membangun patung bagi para pemikir masa lalu, lalu merasa sedikit tidak nyaman ketika pemikir baru muncul di depan mata.

     Dalam pidato-pidato resmi kita sering mendengar bahwa masyarakat membutuhkan pemikiran kritis. Kalimat ini terdengar sangat mulia. Ia memberi kesan bahwa peradaban berdiri di atas keberanian intelektual.

     Namun dalam praktik sehari-hari, pemikiran kritis sering kali diterjemahkan dengan cara yang lebih sederhana: berpikirlah dengan bebas, selama kesimpulanmu tidak terlalu berbeda dari yang sudah disepakati.

     Ini adalah bentuk kompromi yang sangat manusiawi.

Kita ingin kemajuan, tetapi tanpa gangguan.
Kita ingin kebenaran, tetapi tanpa kegelisahan.
Kita ingin pemikir, tetapi yang cukup sopan untuk tidak terlalu mengganggu ketenangan bersama.

     Masalahnya hanya satu. Pikiran yang benar-benar hidup jarang memiliki sopan santun semacam itu.

     Si bisu memberi kabar kepada si tuli, tentang si buta yang melihat si lumpuh berjalan. Kalimat itu seperti potongan teater absurd yang sangat jujur tentang manusia. Di panggung itu tidak ada yang benar-benar melihat, tidak ada yang benar-benar mendengar, namun cerita tetap beredar dengan percaya diri. Itulah manusia: makhluk yang hidup dari cerita, bahkan ketika cerita itu berputar-putar seperti kompas yang jarumnya patah.

     Perang di Timur Tengah selalu melahirkan badai cerita semacam ini. Peluru terbang di udara, tetapi narasi terbang lebih cepat. Kadang terasa seperti pasar malam metafisika: semua orang menjual kebenaran dengan pengeras suara yang rusak.

     Ada yang berkata dengan yakin bahwa Tuhan bersama pihak mereka. Lalu roket jatuh, seorang pemimpin gugur, dan seketika narasi bergeser dengan elegan: Tuhan memang bersama mereka, tetapi kemenangan tidak selalu berarti selamat dari kematian.

     Lima menit sebelumnya, hidup adalah bukti restu ilahi. Lima menit kemudian, mati juga bukti restu ilahi.

     Tuhan tampaknya sangat fleksibel dalam logika manusia.

     Ada pula narasi yang lebih kuno, hampir seperti peninggalan fosil teologi: siapa yang benar-benar Muslim, siapa yang bukan. Seolah perang itu kompetisi kartu identitas metafisik. Seolah bom dan drone berhenti sejenak untuk memeriksa mazhab korban.

     Di satu sisi ada yang berkata: Syiah bukan Islam. Di sisi lain ada yang berkata: Mereka mati sebagai syahid.

     Lucunya, kedua kalimat itu kadang diucapkan oleh orang yang sama—hanya berbeda hari, berbeda audiens, berbeda kebutuhan emosi.

     Politik menambah lapisan absurditas yang lain. Negara berbicara tentang keamanan, tetapi keamanan selalu berarti keamanan mereka sendiri. Rakyat berbicara tentang tanah leluhur, sementara garis peta terus berubah seperti pasir yang tertiup angin. Di ruang diplomasi, kata “perdamaian” sering terdengar seperti iklan sabun: wangi, tetapi licin.

     Sementara itu di internet, manusia menemukan panggung baru untuk homo narrans—manusia yang tidak tahan hidup tanpa cerita. Video sepuluh detik berubah menjadi bukti sejarah. Potongan foto menjadi dakwaan moral. Dan setiap orang tiba-tiba menjadi analis geopolitik, ahli tafsir kitab suci, sekaligus juru bicara Tuhan.

     Di sana muncul narasi-narasi yang hampir seperti lelucon kosmik:

     Ada yang berkata Tuhan melindungi kota suci mereka—lalu kota itu hancur oleh rudal. Maka dijelaskan bahwa kehancuran adalah ujian iman.

     Ada yang berkata musuh mereka pasti dihukum Tuhan—lalu musuh itu justru semakin kuat. Maka dijelaskan bahwa Tuhan memberi waktu sebelum hukuman.

     Jika suatu hari mereka menang, itu mukjizat. Jika kalah, itu rencana misterius.

     Dalam logika seperti itu, realitas menjadi seperti tanah liat: selalu bisa dibentuk ulang agar cocok dengan keyakinan awal.

     Ada juga narasi yang lebih duniawi, tetapi tidak kalah dramatis. Perang disebut sebagai perjuangan suci, padahal di baliknya ada pipa gas, jalur perdagangan, dan keseimbangan kekuatan regional. Kadang terdengar seperti duel para nabi, padahal sebenarnya lebih mirip permainan catur para jenderal.

     Agama memberi bahasa yang agung.
     Politik memberi motif yang sangat manusiawi.

     Keduanya sering bercampur seperti kopi pahit dengan gula yang terlalu banyak.

     Yang paling ganjil justru terjadi jauh dari medan perang. Orang-orang yang tidak pernah mendengar sirene bom berbicara paling keras tentang keberanian dan pengorbanan. Mereka menulis kalimat heroik dari sofa empuk, sambil menyeru orang lain untuk mati demi kehormatan.

     Sejarah manusia penuh adegan seperti ini: para pahlawan dilahirkan oleh pidato orang lain.

     Di tengah semua itu, kadang satu ironi kecil muncul seperti cahaya tipis. Semua pihak yakin Tuhan ada di pihak mereka. Tuhan, jika kita bayangkan sebagai penonton, mungkin sedang menyaksikan manusia bertengkar sambil memegang kitab yang sama-sama mereka klaim sebagai pesan-Nya.

     Dan manusia terus bercerita.

     Mungkin karena tanpa cerita kita akan terlalu cepat melihat kenyataan yang lebih sunyi: bahwa perang sering kali bukan pertarungan kebenaran melawan kesalahan, melainkan pertarungan cerita melawan cerita. Cerita tentang identitas, cerita tentang tanah, cerita tentang sejarah yang disunting ulang berkali-kali.

     Cerita memberi makna pada kematian. Tanpa itu, kematian di medan perang hanya menjadi statistik yang dingin.

     Di titik itulah manusia memilih tetap menjadi homo narrans. Kita menenun kisah bahkan dari serpihan tragedi. Kadang kisah itu membuat kita tertawa pahit. Kadang membuat kita marah. Kadang membuat kita merasa lebih benar daripada orang lain.

     Namun sesekali, jika kita diam cukup lama, kita melihat sesuatu yang lebih sederhana: di bawah semua narasi besar itu, yang mati tetap manusia. Yang kehilangan anak tetap manusia. Yang pulang dengan tubuh hancur tetap manusia.

     Dan cerita—betapapun megahnya—tidak pernah benar-benar bisa menambal lubang yang ditinggalkan peluru.

     Mungkin itu sebabnya kalimat di awal terasa begitu pas. Dunia kadang benar-benar seperti percakapan antara si bisu, si tuli, si buta, dan si lumpuh. Semua berusaha menjelaskan realitas yang tidak sepenuhnya mereka lihat.

     Namun cerita tetap berjalan.

     Karena bagi manusia, berhenti bercerita kadang lebih menakutkan daripada perang itu sendiri.