Hero Fitrianto

     Ada saat-saat ketika pikiran terasa menua lebih cepat dari tubuh. Ia mulai berhenti berkelana dan memilih duduk, bersandar pada buku-buku lama yang dulu sempat membuatnya bergetar. Di titik itu, intelektualitas berubah dari petualangan menjadi museum. Dan di dalam museum itu, banyak intelektual yang masih hidup, tapi pikirannya sudah jadi artefak. Mereka tidak lagi mencari, hanya menjaga agar debu di rak gagasan tidak terlalu tebal.

     Mungkin memang ada “jiwa tua” di setiap kepala yang dulu pernah berani berpikir. Suara lirih yang membisikkan: “berhentilah bertanya, nikmatilah kepastian.” Ia menenangkan, bahkan memeluk kita seperti doa ibu di masa kecil. Tapi seperti semua kenyamanan, ia berbahaya. Sebab begitu seseorang berhenti mempertanyakan keyakinannya, ia berhenti menjadi intelektual dan berubah menjadi penjaga altar pikirannya sendiri. Ia masih bicara tentang kebenaran, tapi yang dimaksud bukan lagi pencarian—melainkan warisan yang dijaga dengan takut-takut.

     “Jiwa tua” bukan soal umur, tapi soal keberanian yang memudar. Ia bersembunyi di ruang seminar yang sama, menggunakan slide PowerPoint yang sama, dan masih memulai kalimat dengan “menurut Habermas” tanpa pernah menanyakan, apakah Habermas masih relevan untuk era algoritma dan kecerdasan buatan. Ia senang pada kepastian, alergi pada ambiguitas. Ia lebih percaya pada dogma yang dipoles rapi ketimbang kebenaran yang belum selesai. Ia hidup dari nostalgia, dari masa ketika kutipan bisa menggantikan keberanian berpikir. Dalam dirinya, intelektualitas menjadi kebaktian rutin: penuh tata cara, tapi tanpa getaran makna.

     Ironisnya, banyak pikiran muda yang diam-diam bermimpi menjadi tua secepat mungkin. Mereka meniru gestur dan nada intelektual senior — bukan semangatnya. Mereka membangun persona akademik yang serius, menulis dengan kalimat panjang, berlapis jargon yang membingungkan, seolah kompleksitas bahasa adalah bukti kedalaman isi. Mereka lupa bahwa kedalaman sejati justru adalah kemampuan menyederhanakan tanpa kehilangan makna. Begitulah lahir generasi “tua sebelum waktunya”: pintar mengutip, tapi miskin keberanian berpikir dari nol. Mereka seperti tanaman dalam pot: tumbuh, tapi tidak pernah berakar di tanah realitas.

     Sebaliknya, “pikiran muda” adalah kesadaran yang jujur pada ketidaktahuannya. Ia berani menanggung risiko menjadi salah. Ia tahu bahwa pengetahuan bukan menara, melainkan sungai yang terus mengalir. Pikiran muda tidak sibuk menjaga keaslian gagasan, sebab ia sadar bahwa gagasan yang hidup memang harus berubah bentuk. Ia menghormati tradisi, tapi tidak menyembahnya. Ia mendengarkan sejarah, tapi tidak ingin tinggal di sana. Ia memiliki sesuatu yang hilang dari banyak ruang akademik hari ini: rasa ingin tahu yang tidak malu.

     Kita hidup di masa yang lucu: orang-orang berbicara tentang spiritualitas sambil berdagang wacana, sementara para ilmuwan sibuk mencari Tuhan lewat rumus. Banyak yang berdoa di laboratorium dan meneliti di tempat ibadah. Mereka semua tampak sibuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Di sinilah tragedi kesadaran intelektual modern berakar — ketika rasionalitas kehilangan keberanian untuk jujur, dan mistik kehilangan kerendahan hatinya untuk menjadi manusiawi. Akal dan jiwa sama-sama kehilangan keseimbangan, karena keduanya lebih sibuk mengafirmasi diri ketimbang memahami dunia.

     Menjadi intelektual hari ini berarti menerima bahwa berpikir adalah kerja yang melelahkan sekaligus menegangkan. Tidak ada istirahat dalam pencarian. Pikiran yang sehat harus siap disangkal, diuji, dan dipatahkan — sebab justru di sanalah ia tumbuh. Mungkin inilah alasan banyak orang memilih kenyamanan “jiwa tua” ketimbang kedewasaan berpikir yang jernih. Karena berpikir dengan waras berarti berdiri di antara dua tebing: emosi yang ingin berkuasa, dan keyakinan yang ingin memerintah.

     Maka, intelektual sejati bukanlah mereka yang menyimpan jawaban, melainkan yang sanggup terus bertanya bahkan setelah dunia berhenti mendengarkan. Ia menjaga pikirannya tetap muda tanpa kehilangan kematangan jiwanya. Ia tahu bahwa kebenaran selalu sementara, dan karena itu, ia mencintainya tanpa rasa memiliki. Sebab pikiran tidak perlu menua — cukup matang. Dan di tengah dunia yang gemar berpura-pura paham, mungkin satu-satunya sikap intelektual yang tersisa adalah tetap ingin tahu, dengan kepala yang dingin dan hati yang berani.

     “Siapakah sebenarnya yang pantas kita sebut sebagai intelektual di era kebisingan informasi ini?” Pertanyaan itu menghantui ruang publik kita yang hari-hari ini lebih mirip pasar malam ketimbang arena perdebatan gagasan. Semua orang ingin tampil cerdas, sebagian benar-benar berusaha dengan kesungguhan, sebagian lain hanya berdandan dengan kostum kepintaran. Komentar, opini, dan jargon bertebaran di mana-mana, tetapi sedikit yang mampu bertahan sebagai pijakan nalar. Di tengah hiruk pikuk ini, kita perlu menengok ulang apa arti menjadi intelektual hari ini.

     Intelektualitas, sesungguhnya, hanyalah kapasitas—kemampuan berpikir kritis, reflektif, dan kreatif. Tapi kapasitas tidak serta merta melahirkan intelektual. Ia baru menjadi sesuatu yang berarti ketika berani menjelma peran sosial. Intelektual sejati bukan hanya orang yang berpikir, tetapi yang memperjuangkan agar pikirannya berguna bagi orang lain. Seperti lilin, nilainya bukan pada bentuknya yang indah, melainkan pada kesediaannya habis demi menerangi sekitar.

     Edward Shils pernah menulis bahwa seorang intelektual memiliki obsesi pada nilai-nilai transenden—dorongan untuk mencari makna yang melampaui kepentingan pribadi dan pragmatisme jangka pendek. Ia bisa saja ekonom, petani, jurnalis, atau musisi. Yang membedakan hanyalah orientasi: apakah pikirannya masih berpijak pada nurani publik, atau telah menjadi budak gengsi dan pasar. Dalam dunia yang memuja efisiensi, keberanian untuk tetap mencari makna menjadi tindakan subversif tersendiri. Kadang justru di sanalah kemanusiaan menemukan napasnya: di antara mereka yang tetap berpikir ketika semua sibuk menghitung, dan tetap bertanya ketika dunia memilih diam.

     Sayangnya, di negeri yang demam gelar dan sertifikasi, intelektualitas sering disamakan dengan prestasi administratif. Profesor yang mengoleksi ratusan publikasi jurnal sering dielu-elukan seolah setiap tulisan ilmiah otomatis menambah kecerdasan bangsa. Padahal banyak di antara mereka yang tak pernah turun dari menara gadingnya, membiarkan publik terjebak dalam gelapnya kebodohan struktural. Ilmu, tanpa keberanian untuk dibagikan, hanyalah artefak yang tersimpan di rak perpustakaan, indah tapi tak hidup.

     Sebaliknya, ada petani yang mampu mengartikulasikan penderitaan kaumnya dan mengaitkannya dengan kebijakan agraria. Ia tak punya gelar, tetapi punya kesadaran. Ada buruh yang dengan sederhana menjelaskan bagaimana sistem ekonomi global menciptakan rantai ketergantungan upah murah. Di hadapan mereka, banyak sarjana justru tampak seperti pengunjung seminar yang tersesat dalam power point-nya sendiri. Dan mungkin, di antara suara mereka yang sederhana itulah, kita mendengar sesuatu yang telah lama hilang: kejujuran pikiran, yang tak membutuhkan gelar untuk berani mengatakan yang benar.

     Panggung kita memang penuh dengan bayangan semu yang menampilkan diri sebagai intelektual. Mereka bermunculan dalam rupa-rupa yang ironis sekaligus menggelikan. Ada sang pertapa akademis, yang terkurung dalam menara gading, menulis artikel untuk dibaca oleh segelintir kolega internasional. Ia menatap dunia lewat grafik dan tabel, tapi tak pernah menatap manusia di balik angka-angka itu. Di luar kampus, masyarakat berteriak butuh arah, sementara sang profesor sibuk mengejar indeks sitasi.

     Lalu muncul komentator luwes, si serba-tahu yang hadir di setiap talk show dengan wajah percaya diri dan volume suara tinggi. Ia berbicara tentang apa pun—politik, moral, sampai cuaca—dengan keyakinan seorang nabi dan riset seorang amatir. Kata-katanya deras, tapi esensinya hampa, seperti kicauan burung murai yang indah namun tak pernah selesai menjadi kalimat.

     Dan tentu saja, selalu ada para penyulap jargon. Mereka senang membuat orang bingung agar tampak penting. Setiap kalimatnya terdengar seperti mantra akademik: “melampaui wacana hegemonik dalam ruang intertekstual yang liminal”. Pendengar terdiam, kagum, lalu lupa apa yang sedang dibicarakan. Inilah gaya intelektual yang menjadikan kebingungan sebagai estetika dan kekosongan sebagai gaya hidup.

     Tiga wajah ini menghuni ruang publik kita, dan sering kali mendapat panggung lebih besar daripada mereka yang benar-benar menyalakan obor pengetahuan. Mungkin karena kebodohan yang dikemas dengan percaya diri memang lebih menghibur ketimbang kebenaran yang disampaikan dengan kerendahan hati. Dan ironisnya, justru di tangan mereka, kata “intelektual” kehilangan maknanya—menyusut menjadi aksesoris sosial, tanda pengenal di balik jas, bukan cahaya dalam gelap.

     Namun, intelektual sejati tetap ada, meski suaranya kerap tenggelam dalam kebisingan. Mereka yang dengan sabar menjadi penerjemah pengetahuan, seperti Yuval Noah Harari yang mengubah narasi sejarah menjadi refleksi kolektif umat manusia. Mereka yang disebut Gramsci sebagai intelektual organik, pemimpin serikat buruh yang jeli membaca jerat regulasi ketenagakerjaan atau aktivis lingkungan dari komunitas adat yang menghubungkan perjuangan lokal dengan krisis iklim global. Mereka juga hadir dalam wujud seniman, Pramoedya Ananta Toer yang dengan tetralogi Burunya menyingkap sejarah alternatif bangsa, atau Goenawan Mohamad yang lewat esai-esainya melatih kita untuk curiga pada kebekuan sambil tetap kagum pada keajaiban kecil hidup.

     Benang merahnya jelas: mereka hadir bukan untuk mengejar gelar atau popularitas, tetapi untuk menanggung risiko gagasan. Intelektual sejati adalah warga negara gagasan—mereka yang percaya bahwa pemikiran bisa menjadi bentuk keberanian, bahwa kalimat bisa menjadi tindakan. Mereka menjaga agar ruang publik tetap berdenyut dengan akal sehat, menjadi kompas moral sekaligus penanda arah ketika kabut kebodohan menebal.

     Di tengah banjir informasi, mereka adalah jangkar kewarasan yang menolak hanyut dalam arus opini. Mereka tahu, tugasnya bukan memenangkan perdebatan, melainkan menjaga agar percakapan tetap mungkin. Dan mungkin, itulah bentuk tertinggi dari intelektualitas hari ini: keberanian untuk berpikir jernih ketika semua sibuk berteriak, dan kesetiaan untuk berharap ketika logika publik mulai tenggelam. Karena pada akhirnya, bangsa ini tidak kekurangan orang pandai—hanya kekurangan mereka yang mau menggunakan otaknya dengan jujur.

     Di tengah gemuruh reformasi pendidikan tinggi Indonesia yang sibuk membicarakan angka kredit, akreditasi internasional, dan publikasi Scopus, ada satu pertanyaan mendasar yang justru terpinggirkan: untuk apa sebenarnya intelektual Indonesia berdiri? Apakah mereka hadir sebagai penjaga menara gading yang asyik dengan diskusi-diskusi esoteris, atau sebagai penerang yang turun ke gelanggang membawa obor pencerahan?

     Ali Shariati (1979), pemikir revolusioner Iran, menawarkan konsep yang relevan untuk menjawab kegelisahan ini: raushan fikr atau "intelektual tercerahkan". Bagi Shariati, intelektual sejati bukanlah sekadar pemikir yang cerdas, melainkan mereka yang memadukan kecerdasan akal dengan kesadaran spiritual dan keberpihakan pada kaum tertindas. Yang menarik, Shariati menghubungkan figur ini dengan konsep Qur'ani ulil albab - mereka yang mampu memadukan dzikir dan pikir, yang mengingat Tuhan sambil terus merenungi ciptaan-Nya.

     Sayangnya, wajah pendidikan tinggi Indonesia justru menunjukkan wajah yang bertolak belakang. Kita menyaksikan para akademisi yang terjebak dalam apa yang Bourdieu (1984) sebut sebagai "illusio akademik" - percaya bahwa permainan simbolik dalam dunia kampus adalah segalanya. Mereka sibuk mengejar angka KUM, berebut jabatan struktural, dan berlomba publikasi di jurnal bereputasi, sementara masalah-masalah konkret di luar kampus seperti ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan krisis moral dibiarkan tak tersentuh.

     Padahal, jika menengok sejarah intelektual Indonesia, kita memiliki tradisi gemilang para cendekiawan yang menjadi raushan fikr. Seperti dicatat oleh Asvi Warman Adam (2009), para founding fathers kita seperti Soekarno, Hatta, dan Sjahrir adalah intelektual organik yang mampu menjembatani teori Barat dengan realitas Indonesia. Mereka tidak hanya menulis buku-buku tebal, tetapi juga turun ke jalan, mengorganisir rakyat, dan merumuskan visi kebangsaan.

     Yang kita saksikan sekarang justru fenomena yang diistilahkan oleh Nurcholish Madjid (1992) sebagai "intelektual yang teralienasi". Mereka pandai berbicara tentang teori-teori Barat, tetapi gagap membaca denyut nadi masyarakatnya sendiri. Mereka fasih membahas postmodernisme di ruang kuliah, tetapi bungkam melihat praktik korupsi di institusi mereka sendiri. Mereka menjadi yang Gramsci (1971) sebut sebagai "intelektual tradisional" yang melayani kekuasaan, bukan "intelektual organik" yang lahir dari rakyat.

     Paradoks terbesar terjadi di institusi-institusi pendidikan agama. Di satu sisi, mereka memiliki modal spiritual dan tradisi intelektual yang kaya untuk melahirkan ulil albab. Di sisi lain, banyak dari mereka justru terjebak dalam formalisme keagamaan yang kaku. Sebagaimana dikritik oleh Azyumardi Azra (2006), pendidikan agama sering kali berhenti pada pemeliharaan tradisi, bukan pada pencerahan dan pembebasan.

     Lalu bagaimana membangun kembali tradisi raushan fikr ini? Pertama, kita perlu reorientasi tujuan pendidikan tinggi. Sebagaimana diingatkan oleh Darmaningtyas (2014), pendidikan harus kembali ke khittahnya sebagai alat pembebasan, bukan sekadar pencetak tenaga kerja. Kedua, sistem reward akademik perlu rekonfigurasi. Bukan hanya menghargai publikasi internasional, tetapi juga kontribusi nyata pada masyarakat.

     Ketiga, dan yang paling penting, adalah membangun kesadaran kritis di kalangan akademisi muda. Mereka perlu didorong untuk menjadi yang dikatakan Edward Said (1994) sebagai "intelektual yang memihak" - yang berani menyuarakan kebenaran meski tidak populer, yang mampu berdiri di luar kekuasaan untuk mengkritiknya.

     Menjadi ulil albab di zaman modern adalah tentang keberanian untuk keluar dari menara gading. Tentang kesediaan untuk mengotori tangan dengan realitas, sambil tetap menjaga integritas intelektual. Tentang kemampuan untuk memadukan kecerdasan akal dengan kebijaksanaan spiritual, sebagaimana diajarkan oleh tradisi ulil albab.

     Seperti diingatkan oleh Shariati, tugas intelektual adalah menjadi "penerjemah zaman" - mereka yang mampu membaca tanda-tanda zaman dan mentransformasikannya menjadi proyek pencerahan. Inilah tantangan terbesar pendidikan tinggi Indonesia: melahirkan bukan sekadar akademisi pandai, tetapi raushan fikr yang mampu menerangi kegelapan zamannya.

Daftar Pustaka:

1. Adam, A. W. (2009). Menguak Misteri Sejarah. Ombak.
2. Azra, A. (2006). Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III. Kencana.
3. Bourdieu, P. (1984). Homo Academicus. Stanford University Press.
4. Darmaningtyas. (2014). Pendidikan yang Memiskinkan. Inti Media.
5. Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
6. Madjid, N. (1992). Islam: Doktrin dan Peradaban. Paramadina.
7. Said, E. (1994). Representations of the Intellectual. Vintage.
8. Shariati, A. (1979). On the Sociology of Islam. Mizan Press.

     Ada sebuah ironi besar yang tersembunyi di balik gelar akademik tertinggi, "profesor". Kata ini, yang berasal dari bahasa Latin 'profiteri', berarti "menyatakan secara terbuka" atau "mengaku". Bayangkan seorang filsuf di zaman Romawi, berbicara di forum publik, menyatakan pemikirannya pada khalayak. Itulah gambaran idealnya: seorang yang bijak berbagi kebijaksanaan. Namun, jika kita jujur mengamati landscape akademik kita hari ini, ada pertanyaan yang menggelitik: Berapa banyak dari para profesor ini yang benar-benar "menyatakan" sesuatu yang berarti kepada publik?

     Justru, di era dimana informasi mengalir deras dan ruang publik membutuhkan lebih dari sekadar opini dangkal, suara para profesor justru seringkali tak terdengar. Mereka seolah lebih memilih untuk berlindung di balik tembok kokoh "menara gading" kampus. Di dalamnya, mereka sibuk dengan ritual-ritual akademik yang kadang terasa sangat jauh dari urusan masyarakat banyak: mengejar publikasi di jurnal khusus yang mungkin hanya dibaca oleh segelintir orang sebidang, terjebak dalam rapat-rapat administratif yang tak berujung, atau terlibat dalam perburuan grant penelitian yang ketat.

     Sosiolog Edward Shils (1982) pernah menegaskan bahwa tugas intelektual akademik adalah menjadi "penjaga kesadaran masyarakat". Namun, realitanya seringkali tak seindah teori. Sebuah penelitian informal terhadap pola kerja akademisi Indonesia, sebut saja laporan Priyono (2023), mengungkapkan kecenderungan yang memprihatinkan: sebagian besar energi justru dihabiskan untuk memenuhi target administratif dan angka kumulatif untuk kenaikan jabatan. Hasilnya? Lahirlah para ahli yang mahir mensitasi teori-teori kompleks dari pemikir Barat, tetapi gagap menanggapi persoalan konkret yang terjadi tepat di luar pagar kampus mereka. Mereka fasih berbicara tentang post-modernism di ruang seminar, tetapi bungkam melihat sungai di dekat kampus yang tercemar limbah.

     Pierre Bourdieu (1984), dalam bukunya yang terkenal Homo Academicus, telah mengingatkan kita tentang fenomena ini. Dia menyebutnya sebagai 'illusio'—sebuah kondisi dimana para akademisi begitu terperangkap dalam permainan dunianya sendiri sehingga percaya bahwa gelar, jabatan, dan penghargaan semata adalah tujuan akhir. Mereka memperebutkan apa yang Bourdieu sebut 'modal simbolik', sementara 'mikrofon' yang seharusnya digunakan untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, dibiarkan berdebu. Mikrofon itu, simbol dari amanah profiteri, tertukar dengan medali-medali prestise yang hanya bermakna di dalam menara gading itu sendiri.

     Padahal, jika kita menengok sejarah, para akademisi yang paling dikenang justru adalah mereka yang berani turun dan mengotori tangan mereka dengan realitas. Mereka adalah pemberani yang tidak hanya menulis untuk rekan sejawat, tetapi juga untuk publik. Noam Chomsky (1996), seorang profesor linguistik, justru lebih dikenal luas karena kritiknya yang tajam terhadap kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Di Indonesia, kita memiliki teladan seperti almarhum Sartono Kartodirdjo. Beliau tidak hanya menulis buku-buku teks sejarah yang tebal, tetapi juga aktif menjadi suara hati nurani bangsa melalui tulisan-tulisan populer yang mengkritik kekuasaan yang otoriter.

     Lalu, apa yang salah? Sistemnya tentu saja memegang andil besar. Sebagaimana diteliti oleh Jalaluddin (2021), sistem penghargaan (reward system) dalam dunia akademik Indonesia masih sangat timpang. Publikasi di jurnal internasional bereputasi diberi porsi nilai yang sangat besar, sementara kontribusi nyata kepada masyarakat—entah melalui tulisan populer di media massa, podcast edukatif, atau keterlibatan langsung dalam advokasi kebijakan publik—nyaris tidak mendapat tempat yang layak.

     Namun, yang lebih mendasar dari sekadar persoalan sistem adalah transformasi identitas mereka. Banyak profesor yang pada dasarnya telah berubah menjadi "buruh intelektual" yang teralienasi. Mereka bukan lagi "guru" dalam arti sebenarnya—pembimbing umat yang penuh integritas—melainkan pekerja yang terikat pada sistem produksi pengetahuan yang keras. Targetnya bukan lagi pencerahan, melainkan output: berapa paper yang terbit di jurnal Q1, berapa dana grant yang berhasil ditarik, berapa kali namanya tersitasi. Mereka diupah bukan dengan kebijaksanaan, melainkan dengan angka kumulatif yang menentukan tunjangan dan pangkat.

     Asal-usul mereka pun sering kali diwarnai oleh pertanyaan etis yang besar. Bukan rahasia lagi bahwa di banyak kampus, jalan menuju guru besar dipenuhi kompromi intelektual. Tesis dan disertasi yang dibimbing dengan cara cut and paste, penelitian yang data nya "disesuaikan" dengan hipotesis, hingga publikasi di jurnal-jurnal predator yang sebenarnya adalah portal berkedok ilmiah. Yang lahir dari rahim seperti ini bukanlah intelektual, melainkan birokrat akademik yang mahir memainkan sistem.

     Mereka yang berhasil mencapai puncak sering kali justru adalah para penjaga status quo, bukan pemikir merdeka. Sebagaimana dikatakan Noam Chomsky, "The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum." Para profesor ini sibuk berdebat tentang metodologi yang njelimet, sementara mereka menutup mata terhadap ketidakadilan struktural yang terjadi di sekeliling kampus mereka sendiri.

     Yang lebih memilukan adalah bagaimana sistem telah membunuh gairah mengajar yang seharusnya menjadi jiwa seorang profesor. Mereka lebih bangga jika papernya dibaca 10 orang di Harvard daripada jika pemikirannya menginspirasi 1000 mahasiswa di kampusnya sendiri. Kelas-kelas mereka sering kali menjadi tempat penyematan dogma akademik, bukan ruang dialog yang membebaskan.

     Lalu bagaimana solusinya? Tidak cukup dengan reformasi sistem. Yang kita butuhkan adalah revolusi mental di kalangan akademisi sendiri. Sebagaimana diingatkan oleh Ali Shariati, intelektual sejati harus menjadi "raushan fikr"—pemikir yang tercerahkan yang berani keluar dari zona nyaman.

     Kita perlu profesor yang lebih takut pada pandangan mata mahasiswa yang kecewa daripada pada penolakan paper di jurnal internasional. Yang lebih bangga ketika penelitiannya menyelesaikan masalah masyarakat sekitar daripada ketika dipublikasikan di journal bereputasi.

     Gelar profesor bukanlah tujuan akhir. Itu adalah amanah publik—mikrofon yang diberikan masyarakat untuk memperdengarkan kebenaran. Ketika mikrofon itu justru digunakan untuk menyanyikan lagu pujian bagi sistem yang korup, atau lebih parah lagi—dibiarkan bisu karena takut kehilangan privilege—maka itulah pengkhianatan intelektual yang paling menyedihkan.

     Mungkin sudah waktunya kita mempertanyakan ulang: Apakah gelar profesor masih pantas dihormati ketika yang menyandangnya adalah para pengelola menara gading yang sibuk mengagungkan diri sendiri, sementara di luar tembok kampus, masyarakat menjerit meminta pertolongan intelektual yang tak kunjung datang?

Daftar Pustaka:

     Di era di mana setiap orang bisa memiliki podcast dan gelar "pakar" bisa dibeli dalam seminar online, kita sedang mengalami inflasi intelektual yang parah. Istilah "intelektual" menjadi begitu murah dan basi, dilekatkan pada siapa saja yang bersuara lantang atau pandai merangkai kata-kata jargonistik. Padahal, menjadi intelektual bukanlah tentang memiliki audiens yang banyak, melainkan tentang memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran yang tidak populer, bahkan ketika suara itu berdiri sendiri.

     Sosiolog Edward Shils (1972) mendefinisikan intelektual sebagai seseorang yang terobsesi dengan nilai-nilai transenden dan berusaha menerapkannya dalam masyarakat. Bagi Shils, intelektual adalah penerjang batas-batas kemapanan, bukan penjaga status quo. Sementara Antonio Gramsci (1971) memilahnya menjadi dua: intelektual tradisional yang melayani kekuasaan, dan intelektual organik yang lahir dari rakyat dan berbicara untuk kepentingan rakyat.

     Namun dalam praktiknya, kita justru lebih sering menjumpai para pseudo-intelektual yang menjual ilusi kedalaman. Mereka adalah akademisi yang hanya pandai memproduksi artikel jurnal berbasis jargon untuk konsumsi sesama akademisi, selebritis pemikir yang mengulang-ulang teori Barat tanpa konteks lokal, atau influencer yang membungkus promosi diri dengan kemasan filsafat sederhana. Mereka pandai berbicara tentang "dekonstruksi" dan "hegemoni", tetapi tidak mampu melihat ketimpangan di depan mata mereka sendiri.

     Yang lebih membahayakan adalah ketika pseudo-intelektualisme ini bersembunyi di balik jubah agama atau ideologi. Di sinilah pemikiran Ali Shariati (1982) tentang Raushan Fikr (intelektual tercerahkan) menjadi relevan. Shariati mengingatkan bahwa intelektual sejati haruslah seperti Ulil Albab dalam tradisi Islam - mereka yang memadukan kecerdasan intelektual dengan kesadaran spiritual, dan menggunakan pencerahannya untuk membebaskan masyarakat dari belenggu kebodohan dan penindasan.

     Sayangnya, yang sering kita saksikan justru intelektual-intelektual "pembangunan" yang menjadi corong penguasa, atau intelektual "agama" yang sibuk memperdebatkan hukum suatu ritual sambil menutup mata pada korupsi dan ketidakadilan sosial. Mereka lupa bahwa sebagaimana dikatakan Shariati, tugas intelektual adalah melakukan revolusi kesadaran, bukan menjadi penjaga tembok tradisi yang membusuk.

     Di Indonesia, kita sebenarnya memiliki tradisi intelektual yang kaya. Goenawan Mohamad dengan esai-esainya yang memadukan kecerdasan analitis dengan kepekaan sastra, atau Wardah Hafidz yang memperjuangkan hak-hak kaum miskin kota dengan analisis sosial yang tajam, adalah contoh bagaimana intelektualisme yang otentik bisa lahir tanpa perlu menjadi copycat teori-teori Barat.

      Menjadi intelektual di zaman ini adalah pilihan berisiko. Ia harus berani menghadapi dua bahaya: dijauhi oleh kekuasaan karena kritik-kritiknya, dan dicemooh oleh massa karena dianggap elitis. Tetapi justru dalam keberanian menghadapi dua risiko inilah nilai seorang intelektual diuji.

     Akhirnya, kita perlu mengingat kembali nasihat klasik: intelektual sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak jawaban, melainkan mereka yang berani mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu. Di tengah banjir pseudo-intelektual yang menawarkan kepastian dan dogma, justru keraguan dan pertanyaan kritis merekalah yang kita butuhkan untuk tetap menjadi manusia yang merdeka.

Daftar Pustaka:

1. Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
2. Shils, E. (1972). The Intellectuals and the Powers and Other Essays. University of Chicago Press.
3. Shariati, A. (1982). The Islamic Revolution. Hamdami Foundation.