Hero Fitrianto

     Tahun 2022, pemerintah pernah terlihat menang.

     Waktu itu Menteri Perhubungan mengumumkan perubahan rasio bagi hasil dari 20:80 menjadi 15:85. Suasananya panas. Demo driver berlangsung di banyak tempat. Televisi menyiarkan perdebatan, pengamat bermunculan, publik mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak sehat di balik hubungan antara driver dan aplikator.

     Lalu negara datang membawa angka baru.

     Lima persen mungkin terlihat kecil bagi orang yang duduk nyaman di ruang rapat berpendingin udara. Tapi bagi driver yang hidup dari hitungan order harian, lima persen itu bisa berarti bensin untuk beberapa hari, makan anak, atau cicilan motor yang tidak telat dibayar.

     Publik melihat pengumuman itu sebagai kemenangan.

     Masalahnya, kemenangan itu ternyata terlalu cepat dirayakan.

     Dua atau tiga bulan kemudian, perlahan-lahan situasi kembali seperti semula. Tidak ada konferensi pers besar. Tidak ada pengumuman dramatis. Tidak ada breaking news di televisi.

     Tiba-tiba saja, skemanya kembali ke format 20:80.

     Aplikator punya penjelasan yang terdengar cerdas dan modern. Lima persen itu, kata mereka, dikembalikan lagi ke driver dalam berbagai bentuk promo, subsidi, dan skema insentif lain. Bahasa yang dipakai rapi sekali. Begitu rapi sampai publik sulit menangkap apa sebenarnya yang sedang terjadi.

     Dan di situlah letak persoalannya.

Negara berbicara dalam bahasa regulasi lama.
Aplikator bermain dalam bahasa sistem.

Negara menghitung persentase.
Aplikator mengatur definisi.

Negara mengumumkan kebijakan di depan kamera.
Aplikator menyesuaikan implementasi di belakang algoritma.

     Pada akhirnya, publik hanya melihat panggung depan. Sementara perubahan sesungguhnya terjadi di ruang yang tidak terlihat.

     Karena itu, ketika pemerintah hari ini kembali mengumumkan rasio baru 8:92, kegembiraan itu terasa perlu disertai kewaspadaan.

      Bukan karena kebijakannya buruk. Justru sebaliknya, ini langkah yang jauh lebih berani dibanding sebelumnya. Angka 8:92 terlalu besar untuk dengan mudah dipelintir diam-diam seperti kasus 15:85 dahulu.

     Maka arah permainan tampaknya berubah.

     Bukan lagi mengubah angka secara diam-diam, melainkan mempersempit wilayah berlakunya.

     Dan di sinilah persoalan yang lebih mendasar mulai terlihat.

     Ketika pemerintah, pakar, bahkan sebagian publik membicarakan ojek online, yang mereka bayangkan masih satu hal: transportasi. Seolah-olah seluruh persoalan ini hanya soal memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain.

     Padahal realitas di lapangan sudah lama berubah.

     Hari ini driver bukan hanya mengantar manusia.

Mereka membeli makanan.
Mengantar paket.
Membelikan obat.
Mengirim dokumen.
Berbelanja kebutuhan rumah tangga.
Mengantar barang elektronik.

Dan entah layanan apa lagi yang akan lahir beberapa tahun ke depan.

     Artinya, aplikator sudah lama berhenti menjadi perusahaan “transportasi” dalam pengertian lama. Mereka telah berubah menjadi makelar digital raksasa yang mempertemukan kebutuhan pasar dengan tenaga kerja manusia secara real-time.

     Kata “makelar” mungkin terdengar kasar bagi sebagian orang modern yang terlalu mencintai istilah startup dan inovasi. Tapi secara fungsi, itulah yang terjadi.

     Makelar tradisional di terminal punya informasi: bus mana yang kosong, mana yang cepat, mana yang murah, mana yang sedang cari penumpang.

     Lalu ia mengambil bagian dari transaksi.

     Aplikator melakukan hal yang sama dalam bentuk yang jauh lebih canggih.

Mereka menguasai data permintaan.
Mengatur distribusi order.
Menentukan prioritas.
Mengarahkan perilaku pengguna.
Mengendalikan visibilitas.

     Bedanya, makelar terminal bekerja dengan teriakan dan intuisi. Makelar modern bekerja dengan algoritma dan miliaran data.

     Dan seperti semua makelar dalam sejarah manusia, mereka selalu ingin satu hal: tetap menjadi pihak yang paling menentukan aturan permainan.

     Masalah muncul ketika negara masih sibuk mengatur definisi lama.

     Karena transportasi dipahami sekadar memindahkan manusia, maka rasio 8:92 pun diarahkan terutama ke layanan pengangkutan penumpang.

     Sementara layanan lain—belanja, antar makanan, kirim barang—tetap berada di wilayah abu-abu yang fleksibel.

Padahal risikonya tidak berubah.

Driver tetap memakai kendaraan pribadi.
Tetap membeli bensin sendiri.
Tetap mempertaruhkan tubuhnya di jalan raya.
Tetap menghadapi kemungkinan kecelakaan setiap hari.

     Dan jalan raya bukan ruang yang romantis seperti iklan aplikasi di televisi.

     Jalan raya adalah salah satu ruang paling mematikan dalam kehidupan modern.

     Tubuh driver tetap tubuh yang sama, apakah ia membawa manusia, nasi goreng, dokumen, atau galon air.

     Tapi anehnya, begitu objek yang dibawa berubah, perhatian regulasi ikut mengecil.

     Di titik ini, kita mulai melihat keterlambatan cara berpikir negara.

     Negara masih melihat kendaraan.
     Aplikator sudah lama mengelola tenaga hidup manusia.

     Ini bukan lagi soal transportasi.

     Ini ekonomi gig berbasis platform.

     Driver menjual waktu.
     Menjual tenaga.
     Menjual kesabaran.
     Menjual energi psikologis.
     Menjual risiko hidup.

Motor hanyalah alat.

Dan semua itu hari ini diekstraksi melalui satu sistem yang sama.

     Karena itu, ketika rasio 8:92 hanya diarahkan pada layanan angkutan manusia, ada absurditas yang sulit diabaikan. 

     Seolah-olah risiko kecelakaan berubah hanya karena yang dibawa bukan manusia, melainkan nasi uduk.

     Seolah-olah tubuh driver menjadi lebih aman hanya karena yang diantar adalah paket.

Padahal aspal tetap keras.
Truk tetap melaju.
Hujan tetap turun.
Kelelahan tetap menggerogoti tubuh yang sama.

     Inilah sebabnya pembahasan para pakar sering terasa normatif dan dangkal. Banyak dari mereka terlalu lama melihat dari menara analisis, sementara realitas di lapangan sudah berubah bentuk jauh lebih cepat dibanding bahasa akademik dan regulasi.

     Mereka masih berbicara tentang tarif transportasi. Padahal yang sedang terbentuk adalah infrastruktur distribusi tenaga kerja manusia berbasis algoritma.

     Dan di sinilah urgensi membangun kerangka hukum baru menjadi sangat mendesak.

Bukan sekadar revisi aturan transportasi.
Bukan sekadar negosiasi tarif.
Bukan sekadar pembagian persentase.

     Indonesia membutuhkan semacam omnibus law untuk ekonomi gig berbasis platform.

     Karena masalahnya sudah lintas sektor: ketenagakerjaan, transportasi, perlindungan konsumen, keselamatan kerja, algoritma, persaingan usaha, hingga distribusi risiko.

     Kalau semua tetap diatur secara parsial, aplikator akan selalu lebih cepat menemukan celah dibanding negara menemukan bahasanya.

     Dan pengalaman tahun 2022 seharusnya cukup menjadi pelajaran.

     Tanpa kerangka hukum yang kokoh, regulasi mudah dinegosiasikan ulang. Mudah dipelintir definisinya. Mudah dipersempit wilayah berlakunya.

     Sementara aplikator akan terus berkembang: lebih canggih, lebih kompleks, lebih sulit disentuh.

     Negara tidak boleh terus-menerus tertinggal seperti orang yang sibuk mengatur terminal kecil, sementara di depannya sudah berdiri bandara internasional otomatis tanpa menara kontrol.

     Karena kalau keterlambatan ini terus dibiarkan, yang hilang bukan sekadar keadilan ekonomi.

     Yang hilang adalah kendali negara atas mekanisme yang mengatur hidup warganya sendiri.

     Ada sesuatu yang tampak baik ketika pemerintah mengumumkan rasio baru bagi hasil antara driver dan aplikator: 8 banding 92. Waktunya pun tidak sembarangan—Hari Buruh. Dari kejauhan, itu terlihat seperti pernyataan sikap: negara hadir, negara mencoba berpihak.

     Dan kita tidak perlu sinis untuk mengakui itu sebagai niat baik.

     Masalahnya bukan pada niat. Masalahnya ada pada kedalaman.

     Karena yang diatur baru hasil, belum cara hasil itu diproduksi.

     Driver tidak hidup di dalam angka 8:92. Mereka hidup di dalam sistem yang menentukan siapa mendapat order, siapa tidak; siapa mendapat insentif, siapa tertinggal; siapa dinilai baik, siapa perlahan disingkirkan. Sistem itu tidak transparan. Tidak bisa ditanya. Tidak punya kewajiban untuk menjelaskan dirinya.

     Di sinilah kita harus berhenti sebentar, lalu jujur pada diri sendiri: yang sedang kita hadapi bukan sekadar perubahan model bisnis, tapi perubahan cara kekuasaan bekerja.

     Kalau dulu kita bicara soal hubungan kerja—majikan dan pekerja—sekarang relasinya lebih rumit. Tidak ada mandor yang berdiri di depan. Tidak ada perintah langsung yang bisa dilawan. Yang ada adalah sistem yang mengarahkan.

     Di titik ini, apa yang disebut oleh Michel Foucault sebagai biopolitik menjadi relevan. Bukan sebagai istilah akademik yang jauh dari realitas, tapi sebagai cara membaca apa yang sebenarnya terjadi.

     Biopolitik adalah cara kekuasaan bekerja bukan dengan paksaan terbuka, tapi dengan mengatur kehidupan: ritme kerja, pilihan yang tersedia, kemungkinan yang bisa diakses. Ia tidak selalu memaksa. Ia mengarahkan, menyaring, dan membentuk.

     Sekarang lihat aplikator dengan kacamata itu.

Driver tidak dipaksa untuk bekerja. Mereka “diberi kesempatan”.
Mereka tidak diperintah secara langsung. Mereka “didorong” oleh insentif.
Mereka tidak dihukum secara kasar. Mereka “dinilai”, lalu konsekuensi mengikuti.

     Semua tampak wajar. Bahkan modern.

     Tapi di balik itu, ada pengaturan hidup yang sangat konkret.

     Seorang driver menerima pesanan belanja. Ia mengeluarkan uang sendiri untuk membeli barang. Ia mengantar ke tujuan. Penerima tidak ada. Di titik itu, yang terjadi bukan sekadar kendala teknis, tapi pergeseran tanggung jawab.

Sistem menahan uangnya.
Sistem meminta bukti.
Sistem menentukan langkah yang harus diikuti.

     Foto barang. Foto struk. Cari tempat penyaluran. Dokumentasikan semuanya.

     Waktu berjalan. Tenaga terkuras. Risiko sepenuhnya berada di tangan driver.

     Jika semua sesuai, uang dikembalikan. Sistem terlihat seperti “menolong”.
Padahal yang terjadi: sistem memindahkan beban ke individu, lalu mengemasnya sebagai prosedur yang wajar.

     Di hari lain, tekanan datang dari arah berbeda.

     Perjalanan tidak selalu mulus. Jalan macet, restoran lambat, pelanggan tambah pesanan di luar aplikasi. Titik antar melenceng jauh, jalur rute dari aplikator dibuat sependek mungkin, bahkan kadang nyasar ke landasan pacu pesawat. Semua itu di luar kendali driver. Tapi ketika sampai, satu tuntutan tetap berlaku: ramah.

     Lalu muncullah si pelanggan perfeksionis yang mungkin sedang PMS, mungkin baru putus cinta, atau bahkan mungkin juga sedang sakit gigi, menatap sinis wajah driver yang penuh drama. Jempolnya menari, fitur penilaian muncul. Satu bintang. “Tidak ramah.”

     Sistem tidak melihat proses. Tidak melihat konteks. Tidak melihat kenyataan. Ia hanya mencatat hasil.

     Dari hasil itu, konsekuensi muncul—teguran, penurunan performa, hingga risiko kehilangan akses kerja.

     Di sini, sesuatu yang lebih dalam terlihat jelas: sistem tidak hanya mengatur pekerjaan, tapi juga emosi.

     Ia menentukan bagaimana seseorang harus bersikap. Ia memberi sanksi jika standar itu tidak terpenuhi, bahkan ketika kondisi tidak memungkinkan.

     Dan semua ini terjadi melalui sesuatu yang tidak pernah benar-benar dibuka: algoritma.

     Inilah inti yang selama ini tidak disentuh oleh regulasi.

     Negara hadir, tapi hanya menyentuh permukaan. Rasio diatur. Tarif dibahas. Tapi logika yang mengatur distribusi kerja, penilaian, dan risiko—dibiarkan sebagai wilayah privat.

     Alasannya sederhana: rahasia dagang.

     Tapi di titik ini, kita harus berani bertanya: apakah sesuatu yang menentukan kehidupan ribuan, bahkan jutaan orang, masih bisa sepenuhnya dianggap urusan privat?

     Kalau jawabannya ya, maka kita menerima satu hal: bahwa sebagian kendali atas kehidupan warga telah berpindah ke sistem yang tidak tunduk pada kewajiban publik.

     Dan di sinilah isu ini tidak lagi sekadar ekonomi. Ini soal kedaulatan.

     Bukan kedaulatan dalam arti simbolik—bendera, wilayah, atau retorika kebangsaan. Tapi kedaulatan dalam arti paling konkret: siapa yang mengatur hidup warga?

     Apakah negara, melalui hukum yang bisa diperdebatkan?
     Ataukah sistem privat, melalui algoritma yang tidak bisa disentuh?

     Kalau negara membiarkan sistem seperti ini berjalan tanpa kerangka hukum yang memadai, maka yang terjadi bukan sekadar kelalaian. Negara sedang menyerahkan sebagian fungsinya—secara diam-diam.

     Dan ini bukan tuduhan berlebihan. Ini bisa dilihat dari fakta sederhana:

     Driver menanggung risiko yang tidak mereka desain.
     Driver tunduk pada keputusan yang tidak bisa mereka pahami.
     Driver dinilai oleh sistem yang tidak memberi mereka hak untuk membela diri.

     Ini bukan relasi pasar biasa. Ini struktur kekuasaan.

     Karena itu, kebijakan seperti 8:92 tidak salah. Tapi ia tidak cukup.

     Ia menyentuh hasil, bukan proses. Ia memperbaiki angka, tapi tidak membongkar mesin.

     Kalau kita berhenti di situ, maka yang terjadi hanyalah perapihan permukaan. Sementara fondasi tetap sama.

     Di titik ini, kita butuh keberanian untuk melangkah lebih jauh.

     Bukan sekadar menambah aturan, tapi membangun kerangka baru.

     Pendekatan seperti omnibus law bisa dipertimbangkan—bukan untuk menyederhanakan, tapi untuk mengintegrasikan berbagai aspek yang selama ini terpisah: ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, persaingan usaha, dan yang paling penting—pengaturan sistem berbasis algoritma.

     Fokusnya harus jelas.

     Pertama, transparansi prinsip kerja algoritma.
Bukan membuka seluruh kode, tapi membuka logika dasar: bagaimana order didistribusikan, bagaimana penilaian dilakukan, bagaimana penalti dijatuhkan.

     Kedua, hak atas penjelasan.
Setiap keputusan yang berdampak pada penghasilan atau status kerja harus bisa dijelaskan. Bukan sekadar notifikasi, tapi alasan yang bisa dipahami dan diuji.

     Ketiga, mekanisme keberatan yang nyata.
Driver harus punya ruang untuk menantang keputusan, dengan proses yang adil, bukan formalitas.

     Keempat, audit independen.
Sistem tidak bisa hanya dinilai oleh pembuatnya sendiri. Harus ada pihak lain yang punya akses untuk memastikan bahwa sistem berjalan secara adil.

     Kelima, pembatasan distribusi risiko.
Tidak semua risiko boleh dipindahkan ke individu. Harus ada batas yang jelas tentang apa yang menjadi tanggung jawab sistem.

     Ini bukan tuntutan berlebihan. Ini penyesuaian yang wajar terhadap bentuk kekuasaan baru.

     Dan di sinilah negara diuji.

     Apakah ia hanya akan menjadi pengatur angka?
     Ataukah ia berani masuk ke wilayah yang lebih dalam—wilayah yang selama ini dianggap terlalu teknis, terlalu kompleks, atau terlalu sensitif?

     Karena kalau tidak, maka kita akan terus berada di situasi yang sama.

     Kebijakan akan terus diumumkan.
     Perbaikan akan terus diklaim.
     Tapi pengalaman di lapangan tidak banyak berubah.

     Sementara itu, sistem akan terus berkembang—lebih canggih, lebih halus, lebih sulit dipahami.

     Dan tanpa disadari, kita akan terbiasa dengan satu hal yang seharusnya tidak normal: bahwa kehidupan banyak orang diatur oleh sesuatu yang tidak pernah mereka lihat, tidak pernah mereka setujui, dan tidak pernah benar-benar bisa mereka lawan.

     Di titik itu, persoalannya bukan lagi ekonomi.

     Tapi siapa yang sebenarnya memegang kendali.

     Dan karena itu, ini bukan soal memilih antara teknologi atau perlindungan, bukan pula soal menghambat inovasi atau mendorong investasi. Ini soal memastikan bahwa sistem yang mengatur hidup warga negara tetap tunduk pada prinsip keadilan yang bisa diperiksa.

     Negara tidak boleh puas hadir di permukaan, sementara inti dari kekuasaan baru dibiarkan tumbuh tanpa batas.

     Jika hukum tidak segera mengejar perubahan ini, maka hukum bukan lagi alat untuk melindungi, melainkan sekadar saksi yang terlambat.

     Nama Tan Malaka hari ini beredar seperti diskon musiman: muncul ramai, dielu-elukan, lalu perlahan menghilang setelah algoritma bosan. Kutipannya dipajang rapi, dipoles, diberi latar belakang estetik—siap dikonsumsi tanpa risiko. Seolah-olah gagasan bisa dipakai seperti parfum: cukup disemprotkan, lalu kita ikut harum oleh sejarah.

     Tidak ada yang benar-benar ingin tahu bagaimana kalimat-kalimat itu lahir.

     Tidak ada yang ingin terlalu lama membayangkan seorang manusia yang menulis sambil berpindah-pindah, menghindari penangkapan, hidup dari ketidakpastian yang tidak romantis sama sekali. Menulis bukan di kafe dengan colokan listrik dan Wi-Fi, tetapi di sela-sela kemungkinan ditangkap atau mati. Kertas bukan medium ekspresi, tapi medan pertaruhan. Pikiran bukan konten, tapi risiko.

     Membayangkan itu terlalu mahal. Terlalu mengganggu kenyamanan.

     Maka yang tersisa adalah versi jinaknya: kutipan yang sudah disterilkan dari konteks, dibagikan dengan penuh semangat, lalu diakhiri dengan ritual kecil yang sakral—melirik angka. Berapa yang suka, berapa yang membagikan, berapa yang mengomentari. Sebuah bentuk perenungan baru: refleksi yang diukur dalam notifikasi.

     Ada sesuatu yang nyaris lucu, jika tidak terasa tragis.

     Orang-orang mengutip Tan Malaka seolah sedang melanjutkan perjuangan. Padahal yang mereka lanjutkan mungkin hanya trafik. Mereka tidak sedang berhadapan dengan kekuasaan, hanya dengan sepi—dan bahkan sepi itu pun kini bisa diatasi dengan sedikit optimasi waktu unggah.

     Jika dulu kekuasaan harus repot-repot membungkam, hari ini tidak perlu. Tidak ada pelarangan buku yang dramatis, tidak ada pengasingan yang heroik. Cukup beri semua orang panggung kecil, sedikit perhatian, dan ilusi bahwa suara mereka penting. Sisanya akan berjalan otomatis.

     Algoritma bekerja lebih halus daripada polisi rahasia.

     Ia tidak menangkap siapa pun. Ia hanya mengarahkan, membelokkan, menghibur, lalu perlahan meninabobokan. Orang-orang tetap berbicara, tetap merasa kritis, tetap merasa melawan—tanpa pernah benar-benar keluar dari lingkaran yang sama. Mereka bergerak, tapi seperti roda hamster: cepat, lelah, dan tidak ke mana-mana.

     Dan di tengah semua itu, nama Tan Malaka terus dipanggil.

     Bukan untuk dihidupi, tapi untuk ditemani.

     Seperti jimat kecil yang digenggam agar terlihat berani, tanpa pernah benar-benar ingin berjalan di jalan yang ia tempuh. Karena di ujung jalan itu tidak ada panggung, tidak ada angka, tidak ada validasi—hanya kesunyian yang keras kepala, dan keberanian yang tidak bisa dipalsukan.

     Mungkin yang paling menggelisahkan bukan bahwa kita lupa.

     Tapi bahwa kita ingat—dengan cara yang begitu aman, begitu nyaman, sampai-sampai kehilangan alasan mengapa ia dulu harus berbahaya.

     Kapitalisme ekstraktif adalah kisah tentang tangan yang terlalu cekatan mengambil, tetapi terlalu lamban merawat. Ia lahir dari keyakinan bahwa dunia ini pada dasarnya adalah persediaan—stok bahan mentah yang menunggu disentuh teknologi, dimasukkan ke dalam mesin, lalu diubah menjadi laba. Di dalam logika itu, gunung bukan lanskap, melainkan cadangan; hutan bukan ekosistem, melainkan potensi volume; laut bukan ruang hidup, melainkan angka dalam laporan tahunan.

     Ia bukan sekadar sistem ekonomi. Ia adalah cara memandang realitas.

     Dan cara pandang itu diam-diam membentuk bagaimana kita memperlakukan tanah, tubuh, bahkan waktu.

Ekstraksi Alam: Tambang, Hutan, dan Energi Fosil

     Pada bentuknya yang paling gamblang, kapitalisme ekstraktif beroperasi melalui pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran. Tambang terbuka yang menganga seperti luka raksasa di tubuh bumi, hutan tropis yang ditebang hingga menyisakan tanah cokelat yang telanjang, sumur minyak yang berdiri seperti jarum-jarum besi menusuk laut.

     Model ini bukan penemuan baru. Ia berkelindan dengan kolonialisme modern. Wilayah-wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dipetakan bukan sebagai ruang kebudayaan, melainkan sebagai peta komoditas. Rempah, karet, tebu, emas, batu bara—setiap jengkal tanah diukur berdasarkan seberapa cepat ia bisa menghasilkan keuntungan bagi pusat kekuasaan.

     Di Indonesia, kita melihat paradoks yang nyaris puitis sekaligus tragis. Di satu sisi, statistik pertumbuhan ekonomi dapat tampak mengesankan. Di sisi lain, desa-desa sekitar tambang menghadapi sungai yang tak lagi jernih, tanah yang tak lagi subur, dan konflik horizontal yang merayap pelan. Nikel menjadi primadona dalam transisi energi global, tetapi pertanyaannya tidak pernah sederhana: siapa yang menikmati nilai tambahnya, dan siapa yang menanggung biaya ekologisnya?

     Kapitalisme ekstraktif jarang berbicara tentang regenerasi. Ia menghitung tonase, bukan daya pulih. Ia menghitung ekspor, bukan umur sungai.

     Ada asumsi sunyi yang bekerja di baliknya: bahwa alam adalah sesuatu yang pasif, tak bersuara, tak menuntut balasan. Padahal setiap eksploitasi adalah hutang ekologis yang suatu hari harus dibayar—entah dalam bentuk banjir, kekeringan, atau ketidakstabilan iklim yang semakin sulit diprediksi.

Ekstraksi Sosial: Tubuh dan Kerja

     Jika alam bisa diekstraksi, maka manusia pun tak luput dari logika yang sama. Kapitalisme ekstraktif memperlakukan tenaga kerja sebagai sumber daya yang dapat dioptimalkan, ditekan biayanya, dan dimaksimalkan output-nya.

     Dalam analisis klasik Karl Marx, nilai lebih lahir dari selisih antara apa yang diciptakan pekerja dan apa yang ia terima sebagai upah. Dalam konteks ekstraktif, selisih itu ditekan sejauh mungkin demi margin keuntungan yang lebih tebal. Jam kerja dipanjangkan, perlindungan diperkecil, kontrak dibuat fleksibel—kata yang terdengar modern, tetapi sering kali berarti rapuh.

     Tubuh menjadi ladang produksi. Waktu menjadi komoditas. Energi psikis menjadi bahan bakar yang jarang dihitung dalam neraca.

     Di era ekonomi platform, ekstraksi ini menjelma lebih halus. Perusahaan tidak lagi perlu memiliki armada kendaraan atau kantor besar. Cukup memiliki aplikasi, algoritma, dan jaringan investor. Risiko kecelakaan, fluktuasi pendapatan, biaya perawatan—semuanya dialihkan kepada pekerja yang secara formal disebut “mitra.” Kata itu terdengar akrab, hampir romantis, tetapi relasi kuasanya tetap timpang.

     Kapitalisme ekstraktif sosial bekerja dengan memindahkan risiko ke bawah dan memusatkan keuntungan ke atas. Ia merayakan efisiensi, tetapi jarang bertanya tentang martabat.

Ekstraksi Digital: Data dan Perhatian

     Abad ke-21 menghadirkan bentuk ekstraksi yang lebih senyap: pengambilan data dan perhatian manusia sebagai sumber daya ekonomi baru.

     Setiap klik, setiap pencarian, setiap lokasi yang terekam menjadi serpihan informasi yang dapat diolah. Perusahaan teknologi raksasa membangun pusat data yang luasnya seperti kota kecil. Di dalamnya, bukan batu bara yang ditambang, melainkan pola perilaku. Kita menjadi produsen tanpa sadar—menghasilkan data hanya dengan hidup.

     Shoshana Zuboff menyebut fenomena ini sebagai kapitalisme pengawasan. Perusahaan tidak hanya menjual produk, tetapi menjual prediksi tentang perilaku kita. Masa depan dikomodifikasi. Preferensi dibentuk dan dipandu melalui notifikasi yang dirancang presisi.

     Perhatian manusia—yang dulu dianggap bagian dari kesadaran intim—kini diperebutkan seperti lahan emas baru. Waktu layar menjadi ukuran nilai. Algoritma dirancang untuk membuat kita bertahan sedikit lebih lama, menggulir sedikit lebih jauh, bereaksi sedikit lebih cepat.

     Tidak ada suara mesin bor yang memekakkan telinga. Hanya bunyi notifikasi kecil yang terdengar ringan. Namun dampaknya sistemik: kecemasan meningkat, polarisasi sosial menguat, dan ruang publik berubah menjadi arena reaksi instan.

     Jika tambang merusak lanskap fisik, ekstraksi digital perlahan mengikis lanskap batin.

Ciri-Ciri Kapitalisme Ekstraktif

     Kapitalisme ekstraktif memiliki pola yang konsisten. Ia berorientasi pada keuntungan jangka pendek, sering kali mengabaikan biaya jangka panjang. Ia bergantung pada komoditas mentah, bukan pada penciptaan nilai tambah yang mendalam. Ia memperlihatkan ketimpangan distribusi manfaat dan risiko. Ia menjalin relasi erat dengan kekuasaan politik, karena izin, regulasi, dan perlindungan hukum adalah syarat kelangsungannya.

     Ia jarang berdiri sendiri; ia selalu berkelindan dengan struktur kekuasaan.

     Retorikanya sering optimistis: investasi, pertumbuhan, pembangunan. Angka-angka makro menjadi mantra. Namun angka tidak selalu menceritakan kualitas kehidupan. PDB bisa meningkat, sementara kualitas air menurun. Ekspor bisa melonjak, sementara kohesi sosial retak.

     Kapitalisme ekstraktif menyukai grafik naik. Ia kurang tertarik pada akar yang pelan-pelan mengering.

Apakah Semua Kapitalisme Bersifat Ekstraktif?

     Tidak semua praktik kapitalisme harus berakhir pada ekstraksi yang merusak. Ada model ekonomi yang berupaya regeneratif—mengintegrasikan inovasi teknologi dengan keberlanjutan ekologis, menempatkan komunitas sebagai subjek, bukan sekadar lokasi produksi. Ekonomi sirkular, energi terbarukan berbasis komunitas, dan investasi sosial adalah contoh upaya keluar dari logika ambil-dan-tinggalkan.

     Namun transformasi itu menuntut perubahan paradigma. Dunia tidak lagi dipandang sebagai gudang, melainkan sebagai jaringan kehidupan yang saling terhubung. Keuntungan tidak lagi dihitung hanya dalam kuartal fiskal, tetapi dalam dekade dan generasi.

     Pertanyaannya akhirnya bersifat moral sekaligus politis: apakah kita cukup berani memperlambat laju ekstraksi demi menjaga kesinambungan? Atau kita tetap terpikat pada percepatan, seolah-olah bumi dan masyarakat adalah mesin tanpa batas?

     Kapitalisme ekstraktif mengajarkan kita satu hal secara jujur—bahwa kemampuan manusia untuk mengambil hampir tak terbatas. Tantangannya adalah membuktikan bahwa kemampuan kita untuk merawat dapat melampaui hasrat mengambil itu.

     Jika tidak, kita mungkin menjadi peradaban yang sangat terampil menggali, tetapi gagap menanam kembali. Dan sejarah tidak pernah ramah pada peradaban yang lupa cara merawat tanah tempat ia berdiri.

     Emansipasi selalu dimulai dari sebuah keganjilan yang lama dibiarkan. Sesuatu terasa tidak adil, tetapi diterima sebagai kebiasaan. Sesuatu terasa menekan, namun diwariskan sebagai nasib. Pada titik tertentu, keganjilan itu tidak lagi bisa didiamkan. Ia berubah menjadi pertanyaan yang pelan, lalu menjadi keberanian yang tidak sopan: mengapa hidup harus ditentukan oleh orang lain?

     Di situlah emansipasi lahir. Bukan sebagai slogan, bukan sebagai jargon akademik, melainkan sebagai gerak kesadaran. Ia adalah usaha keluar dari kurungan—kurungan hukum, kurungan sosial, dan yang paling sulit: kurungan pikiran. Emansipasi tidak selalu tampak sebagai revolusi besar; sering kali ia hadir sebagai pergeseran cara melihat diri sendiri dan dunia. Seseorang yang semula percaya bahwa posisinya memang “sudah seharusnya” rendah, tiba-tiba menyadari bahwa keyakinan itu dibangun, diajarkan, dan dipelihara oleh sistem yang diuntungkan olehnya.

     Dalam sejarah, emansipasi kerap muncul melalui konflik. Pembebasan budak, gerakan perempuan, perjuangan buruh, dekolonisasi bangsa-bangsa—semuanya lahir dari ketegangan antara yang ingin menentukan hidupnya sendiri dan yang merasa berhak menentukan hidup orang lain. Tidak ada emansipasi yang datang dengan wajah ramah. Ia selalu dianggap mengganggu ketertiban, merusak tradisi, atau mengancam moral. Bahasa yang dipakai untuk menolaknya pun hampir selalu sama: “demi stabilitas”, “demi keharmonisan”, atau “demi tatanan yang sudah berjalan”.

     Namun di balik semua itu, emansipasi sesungguhnya bukan sekadar tuntutan hak. Ia adalah tuntutan pengakuan sebagai manusia penuh. Hak memilih, hak bersuara, hak bekerja, hak belajar—semua itu hanyalah ekspresi lahiriah dari satu tuntutan yang lebih mendasar: hak untuk tidak diperlakukan sebagai alat. Emansipasi menolak logika yang menjadikan manusia sebagai properti, fungsi, atau perpanjangan kepentingan orang lain.

     Yang sering dilupakan, emansipasi tidak hanya membebaskan mereka yang tertindas, tetapi juga mengguncang mereka yang diuntungkan oleh ketimpangan. Setiap privilese yang tak pernah dipertanyakan terasa seperti hak alamiah, sampai emansipasi datang dan menunjuknya sebagai konstruksi. Di situlah resistensi muncul. Bukan karena dunia akan runtuh, melainkan karena kenyamanan lama terancam. Dunia yang setara adalah dunia yang menuntut tanggung jawab, bukan sekadar posisi.

     Namun emansipasi juga menyimpan jebakan. Ketika pembebasan hanya dimaknai sebagai pergantian peran—yang tertindas naik ke atas, lalu menindas dengan cara baru—maka yang terjadi bukan emansipasi, melainkan rotasi kekuasaan. Sejarah penuh dengan contoh semacam ini: revolusi yang menggulingkan tirani, lalu membangun tirani lain dengan wajah berbeda. Emansipasi sejati tidak berhenti pada perubahan struktur, tetapi menuntut perubahan cara berpikir. Ia menggeser relasi dari dominasi ke kesetaraan, dari ketaatan buta ke kesadaran moral.

     Di tingkat personal, emansipasi sering kali lebih sunyi dan lebih menyakitkan. Ia terjadi ketika seseorang mulai mempertanyakan nilai-nilai yang diwariskan tanpa pernah diberi kesempatan untuk menolak. Ketika keyakinan keluarga, komunitas, atau institusi tidak lagi diterima sebagai kebenaran final, melainkan sebagai sesuatu yang layak diuji. Proses ini jarang dirayakan. Ia bisa memisahkan seseorang dari lingkaran sosialnya, membuatnya tampak “berbeda”, “aneh”, atau “terlalu banyak berpikir”. Tetapi justru di situlah emansipasi bekerja: membentuk manusia yang bertanggung jawab atas pikirannya sendiri.

     Emansipasi juga tidak pernah selesai. Setiap generasi mewarisi pembebasan sekaligus belenggu baru. Ketika satu bentuk penindasan runtuh, bentuk lain sering muncul dengan bahasa yang lebih halus. Kekuasaan belajar beradaptasi. Ia tidak selalu hadir sebagai larangan keras; kadang ia menyamar sebagai pilihan, efisiensi, atau bahkan kebebasan semu. Karena itu, emansipasi bukan titik akhir, melainkan sikap waspada yang terus diperbarui.

     Pada akhirnya, emansipasi adalah kerja panjang untuk menjadi manusia secara utuh. Ia bukan pemberontakan tanpa arah, bukan pula penolakan membabi buta terhadap tradisi. Ia adalah keberanian untuk memilih secara sadar: mana yang layak dipertahankan, mana yang harus ditinggalkan. Dalam dunia yang gemar menyederhanakan manusia menjadi angka, peran, dan identitas sempit, emansipasi berdiri sebagai pengingat keras kepala bahwa manusia bukan alat, bukan bayangan, dan bukan milik siapa pun.

     Begitu satu belenggu dilepaskan, emansipasi tidak bertepuk tangan. Ia hanya berbisik: lihat lebih dekat, masih ada yang tersisa. Dan dari bisikan itulah, perjalanan manusia kembali dimulai.

     Eksistensi di era ini bukan lagi sekadar “ada”—ia proyek yang harus terus dipertontonkan seperti reality show murah, diukur seperti nilai ujian, dan diperjualbelikan seperti diskon akhir tahun. Algoritma, narsisme, komunitas digital, kesendirian—semua berputar seperti roda raksasa yang digerakkan bukan oleh makna atau cita-cita, melainkan oleh satu tenaga pendorong yang semua orang pura-pura lupa tapi semua orang kejar: uang. Kita menyebutnya likes, followers, viralitas, identitas daring—seolah itu tujuan akhir, padahal itu hanya tali pancing, dan umpan sejatinya adalah uang. Uang tidak perlu muncul di layar, karena ia adalah dalang yang cukup menggerakkan benang dari balik panggung.

     Menyibak fenomena ini dari pinggir—mengutip filsuf, memoles teori sosial, mengulang jargon eksistensial—sering berakhir seperti debat panjang di ruang tamu sambil rumah kebakaran. Lebih jujur mengakui: uang adalah inti gravitasi yang menarik semua planet bernama “konten” agar tetap beredar. Setiap interaksi, dari tawa renyah hingga ancaman bunuh diri di kolom komentar, diproses dan dikonversi menjadi angka, lalu angka menjadi faktur. Di ruang digital, cinta hanyalah variabel, kesedihan hanyalah dataset, dan keduanya hanyalah jalur pintas menuju laba.

     Algoritma tidak mengenal moral atau makna; ia tak peduli apakah tertawamu lahir dari humor segar atau dari video kucing yang jatuh karena dilempari sendal. Ia hanya mencatat durasi tonton. Agar efisien, manusia dibuatkan menu emosi instan: ❤️, 😂, 😮, 😢, 😡, 🥰—seolah seluruh sejarah rasa manusia bisa direduksi menjadi enam pilihan rasa seperti tombol minuman soda. Di balik kemasan emoji yang manis itu, ada pabrik dingin yang menghitung “engagement” seperti pedagang menghitung koin. Engagement adalah mata uang, dan mata uang adalah darah yang menghidupi mesin kapitalisme emosional ini.

     Platform tak peduli konteks emosi kita—yang penting adalah ada klik, ada kunjungan ulang, lalu ada iklan. Rasa menjadi sinyal, sinyal menjadi data, data menjadi target, target menjadi penjualan. Kapitalisme emosional adalah bentuk sihir abad ini: mengubah detak hati menjadi detak kasir.

     Uang sendiri adalah makhluk purba yang lebih abadi daripada sebagian besar dewa. Tuhan bisa dibantah, moral bisa berubah, identitas bisa dinegosiasikan ulang. Tapi uang? Dua orang yang saling benci dan tak mengerti bahasa satu sama lain masih bisa saling bertransaksi—selama harga cocok. Ia adalah agama tanpa kitab suci, tanpa nabi, tapi dengan jamaah terbanyak di dunia.

     Media sosial memberi uang kemampuan merayap ke ruang-ruang yang dulu bebas dari kapitalisasi langsung: cinta, seni, kebersamaan, aktivisme, bahkan spiritualitas. Kini setiap rasa adalah peluang. “Self-love” dijual dalam botol serum; kesedihan dibungkus jadi dokumenter mini; amarah kolektif dikemas jadi tagar yang—dengan sponsor tepat—bisa menghasilkan hoodie edisi terbatas. Solidaritas? Kini bisa diukur dengan CTR (Click-Through Rate).

     Algoritma tidak perlu mengerti 1000 nuansa hati. Cukup enam rasa dasar yang mudah dipasarkan. Uang tidak perlu menampakkan wajahnya—cukup menarik tatapan semua orang ke arah yang menguntungkan. Viralitas, pengorbanan privasi, dan komunitas yang dihitung per “followers” semuanya mengalir menuju satu altar: altar di mana atensi dipersembahkan dan uang turun sebagai wahyu.

     Tidak semua ini buruk, tentu. Bagi sebagian orang, inilah jalan keluar dari kemiskinan, atau panggung untuk pesan positif. Tapi ada sisi lain: bukan hanya tubuh dan waktu yang bekerja untuk uang, melainkan juga hati dan nurani. Marah, sedih, gembira, bahkan khusyuk berdoa—semuanya bisa masuk ke spreadsheet.

     Inilah spiritualitas kapitalis digital: iman bahwa nilai diri bisa diukur, divalidasi, dan dimonetisasi lewat performa daring. Keikhlasan menjadi strategi pemasaran; kesederhanaan menjadi estetika premium; kebersamaan menjadi “engagement rate”; meditasi menjadi kursus berbayar. Uang kini tidak hanya membeli barang—ia membeli makna.

     Paradoksnya, semakin kita mengejar atensi demi membuktikan eksistensi, semakin kita bergantung pada mesin yang sama untuk merasa hidup. Dahulu, hidup berarti makan, tidur, mencinta, bekerja—tanpa penonton. Kini, hidup sering terasa sia-sia tanpa notifikasi. Like dan komentar bukan sekadar pujian; mereka adalah stempel validasi. Validasi itu bisa diubah menjadi sponsor, kontrak, atau e-commerce checkout. Siklusnya mandiri: tampil demi atensi, atensi demi uang, uang demi tampil lagi.

     Memutus siklus ini artinya kehilangan relevansi; kehilangan relevansi berarti mati secara sosial. Di dunia yang mengukur nilai dengan radar, hilang dari radar setara dengan tidak pernah ada. Pertanyaannya: apakah kita masih bisa merasakan sesuatu tanpa memikirkan nilai tukarnya? Mencintai tanpa mempertimbangkan feed estetisnya? Marah tanpa menghitung potensi viral? Berkumpul tanpa mengaktifkan kamera?

     Jawabannya, mungkin ada, tapi kecil. Seperti sisa api di ujung puntung rokok. Ada ruang untuk percakapan tanpa perekaman, emosi tanpa pengunggahan, kebahagiaan tanpa sponsor. Bukan untuk membakar mesin, tapi untuk mengingatkan diri sendiri: jika semua rasa bisa dibeli, maka yang hilang bukan hanya makna—tapi juga kebebasan batin. Dan batin yang disandera harga, akan berakhir menawar dirinya sendiri.

     Konsep biopolitik di era kapitalisme 4.0 dan 5.0 mencerminkan pergeseran kekuasaan dari kontrol fisik terhadap alat produksi ke kontrol informasi, data, dan kehidupan digital. Dalam perusahaan kapitalis modern, kekuasaan dipegang oleh mereka yang menguasai informasi dan teknologi, yang digunakan untuk mengelola populasi, mengatur perilaku, dan menciptakan norma-norma baru.

     Salah satu manifestasi nyata dari kontrol biopolitik di era ini adalah melalui gig economy ¹). Dengan munculnya platform seperti Uber ²), Fiverr ³) dan platform driver-online yang menjamur di Indonesia, hubungan antara pekerja dan perusahaan kapitalis menjadi lebih fleksibel tetapi sekaligus lebih rentan. Perusahaan platform menggunakan algoritma dan kontrak digital untuk mengendalikan pekerja mereka, sering kali tanpa memberikan jaminan kerja, asuransi, atau perlindungan sosial yang layak.

     Meskipun pada pandangan pertama pekerja tampak memiliki "kebebasan" untuk bekerja sesuai keinginan mereka, kenyataannya mereka tetap berada di bawah kekuasaan perusahaan platform. Algoritma menentukan jam kerja, upah, dan bahkan ulasan pelanggan yang berpengaruh langsung pada reputasi dan kesempatan kerja mereka. Kontrol biopolitik dalam gig economy ini tidak selalu terlihat jelas, tetapi sangat efektif dalam mengatur dan mengendalikan pekerja.

     Perusahaan platform dapat dengan mudah mengubah kondisi kerja melalui pembaruan algoritma atau kebijakan tanpa harus melalui proses negosiasi dengan pekerja. Ini menciptakan kondisi kerja yang tidak stabil dan ketidakpastian yang tinggi bagi pekerja, yang sering kali bergantung pada platform ini sebagai sumber pendapatan utama mereka. Pekerja gig harus terus menerus mengikuti aturan dan tuntutan yang ditetapkan oleh algoritma, yang pada akhirnya membatasi kebebasan mereka untuk bekerja sesuai kehendak mereka sendiri.

     Dalam banyak kasus, pekerja gig juga diharapkan untuk menyediakan peralatan kerja mereka sendiri, seperti kendaraan atau peralatan lainnya, yang menambah beban biaya operasional yang harus mereka tanggung. Meskipun mereka memiliki fleksibilitas dalam memilih kapan dan di mana bekerja, mereka sering kali tidak memiliki kendali atas aspek-aspek penting lainnya dari pekerjaan mereka, termasuk tarif upah dan tugas yang harus diselesaikan.

     Kontrol biopolitik dalam gig economy ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bekerja secara subtil dan tersebar melalui teknologi digital. Algoritma mengatur perilaku pekerja gig, menciptakan lingkungan kerja yang tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan kontrol tanpa harus berinteraksi langsung dengan pekerja mereka, memperluas jangkauan pengaruh dan kekuasaan mereka.

     Foucault, jika hidup di era ini, mungkin akan melihat kontrol digital sebagai evolusi dari sistem kekuasaan yang lebih menyeluruh dan terinternalisasi. Biopolitik di era teknologi modern mengatur kehidupan manusia dengan cara yang lebih halus dan terdistribusi melalui algoritma, data, platform digital, dan teknologi kesehatan. Kekuasaan tidak lagi bersifat represif secara fisik tetapi bekerja melalui proses normalisasi dan pengelolaan yang membuat individu-individu tanpa sadar menjadi bagian dari sistem kontrol yang luas.

     Dalam menghadapi tantangan ini, pembebasan yang nyata memerlukan kesadaran kritis tentang bagaimana kekuasaan bekerja melalui teknologi dan usaha kolektif untuk menciptakan sistem alternatif yang lebih adil dan manusiawi. Ini termasuk mendesain ulang teknologi agar lebih transparan, demokratis, dan etis; memberikan lebih banyak kontrol kepada individu atas data mereka sendiri; dan mengatur perusahaan teknologi besar agar tidak memiliki monopoli terhadap kehidupan digital kita.

     Kesimpulannya, biopolitik di era kapitalisme 4.0 dan 5.0 menggambarkan bagaimana kekuasaan modern bekerja melalui pengelolaan kehidupan manusia di tingkat individu dan populasi. Konsep ini membantu kita memahami dinamika kekuasaan yang kompleks dalam masyarakat teknologi tinggi dan pentingnya upaya bersama untuk mempertahankan kebebasan dan otonomi individu dalam menghadapi kontrol digital yang tersebar luas.

note:

¹) Gig ekonomi merujuk pada sistem kerja yang didasarkan pada pekerjaan sementara, fleksibel, dan sering kali berbasis proyek atau tugas yang disediakan oleh platform digital. Dalam gig ekonomi, pekerja, yang sering disebut sebagai gig worker atau pekerja lepas, mendapatkan pekerjaan melalui aplikasi atau situs web seperti Uber dan Fiverr. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih kapan dan di mana bekerja, namun sering kali tidak memiliki keamanan kerja yang stabil, manfaat sosial, atau perlindungan hukum yang memadai. Platform digital mengendalikan banyak aspek pekerjaan melalui algoritma yang menentukan tarif, tugas, dan ulasan pelanggan, sehingga menciptakan lingkungan kerja yang dinamis tetapi juga penuh ketidakpastian. Meskipun gig ekonomi menawarkan fleksibilitas dan peluang baru, kondisi ini juga menimbulkan tantangan signifikan terkait kesejahteraan pekerja dan hak-hak ketenagakerjaan. (lihat lebih lengkap di Wikipedia)

²) Uber adalah perusahaan teknologi yang menyediakan layanan transportasi on-demand dan ride-hailing. Uber menghubungkan pengendara dengan pengemudi melalui aplikasi seluler dan situs web. (lihat Uber di Wikipedia).

³) Fiverr adalah marketplace online yang menghubungkan freelancer dengan klien untuk menyelesaikan proyek. Fiverr menyediakan berbagai jasa freelance dari berbagai belahan dunia. (lihat Fiverr di Wikipedia)

     Konsep biopolitik yang dikembangkan oleh Michel Foucault adalah salah satu gagasan sentral dalam filsafat postmodern, terutama terkait dengan bagaimana kekuasaan beroperasi di masyarakat modern. Foucault menggunakan istilah ini untuk menggambarkan bentuk kontrol yang lebih halus dan meluas terhadap kehidupan manusia yang berbeda dari kekuasaan tradisional yang bersifat langsung dan represif.

     Foucault memperkenalkan konsep biopolitik dalam konteks evolusi kekuasaan di masyarakat Barat, khususnya setelah abad ke-18. Menurut Foucault, kekuasaan pada masa pra-modern, yang disebutnya sebagai kekuasaan-sovereign, berfokus pada pengendalian kematian—artinya, raja atau penguasa memiliki hak untuk "membiarkan hidup dan membuat mati." Ini bisa dilihat dalam hukuman mati, peperangan, atau penindasan fisik langsung terhadap masyarakat.

     Namun, di era modern, muncul bentuk kekuasaan yang berbeda, yang Foucault sebut sebagai "biopolitik." Dalam biopolitik, fokus utama kekuasaan bergeser dari mengendalikan kematian ke mengelola kehidupan. Kekuasaan tidak lagi hanya represif, tetapi lebih subtile dan terinternalisasi dalam tubuh dan kehidupan sehari-hari individu. Biopolitik adalah tentang "membuat hidup dan membiarkan mati," mengacu pada bagaimana negara dan institusi sosial mulai mengatur aspek-aspek kehidupan, seperti kesehatan, kelahiran, kebersihan, pendidikan, dan produktivitas.

Kontrol atas Tubuh: Disiplin dan Normalisasi

     Dalam kerangka biopolitik, tubuh manusia menjadi pusat dari praktik kekuasaan. Foucault menyebutkan bahwa kekuasaan biopolitik bekerja melalui dua mekanisme utama:

☛ Disiplin: Kekuasaan disiplin adalah cara untuk mengatur tubuh individu. Ini dilakukan melalui institusi-institusi seperti sekolah, penjara, militer, dan rumah sakit. Institusi-institusi ini membentuk individu untuk menjadi "berguna" bagi masyarakat dengan mengajarkan mereka keterampilan, kebiasaan, dan perilaku yang sesuai dengan norma sosial. Misalnya, disiplin militer membentuk tubuh prajurit menjadi patuh dan efisien.

☛ Regulasi: Sementara disiplin beroperasi pada tingkat individu, regulasi lebih difokuskan pada populasi secara keseluruhan. Ini termasuk kebijakan kesehatan publik, kebijakan kependudukan, dan pengelolaan risiko. Misalnya, negara modern mengatur angka kelahiran, kematian, dan kesehatan warganya melalui vaksinasi, kebijakan reproduksi, dan pengawasan sanitasi.

     Menurut Foucault, melalui disiplin dan regulasi ini, kekuasaan biopolitik tidak hanya mengontrol fisik manusia tetapi juga menciptakan norma-norma tentang apa yang dianggap "normal" dan "patut" dalam masyarakat. Kekuasaan tidak lagi bersifat represif secara langsung, tetapi bekerja melalui proses normalisasi. Dengan kata lain, individu-individu secara tidak sadar menginternalisasi norma-norma ini dan menyesuaikan perilaku mereka.

Biopolitik dan Kapitalisme

     Foucault melihat biopolitik sebagai erat kaitannya dengan berkembangnya kapitalisme modern. Kapitalisme membutuhkan tubuh-tubuh yang produktif, dan negara serta institusi-institusi sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa populasi tetap sehat, berkembang biak, dan produktif. Misalnya, kebijakan kesehatan masyarakat dan pendidikan dirancang untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

     Namun, Foucault juga mencatat bahwa biopolitik bisa mengarah pada pengucilan dan marjinalisasi kelompok-kelompok tertentu. Mereka yang tidak memenuhi standar "normal" dari produktivitas atau kesehatan sering kali terpinggirkan atau dilihat sebagai ancaman. Misalnya, orang sakit, orang cacat, atau kelompok-kelompok minoritas mungkin diperlakukan secara berbeda oleh sistem biopolitik, yang menciptakan ketidaksetaraan struktural di dalam masyarakat.

Biopolitik dan Pengelolaan Populasi

     Michel Foucault mengaitkan konsep biopolitik dengan munculnya praktik "manajemen populasi" di era modern. Dalam pandangannya, negara dan berbagai institusi sosial mulai memandang populasi sebagai sesuatu yang harus diukur, dikelola, dan dikendalikan. Populasi manusia diperlakukan seperti sumber daya yang dapat dimanfaatkan, dijaga, dan diatur agar tetap produktif dan terkendali. Contoh dari praktik biopolitik ini termasuk penggunaan statistik untuk memantau kesehatan masyarakat, sensus untuk mengukur pertumbuhan populasi, serta kebijakan kesehatan yang dirancang untuk mengendalikan penyebaran penyakit dan memastikan kesejahteraan penduduk. Dengan kata lain, biopolitik melibatkan berbagai upaya untuk mengatur kehidupan manusia secara kolektif demi kepentingan sosial, ekonomi, dan politik.

Biopolitik dan Kekuasaan yang Menyebar

     Dalam kerangka pemikiran Foucault, kekuasaan biopolitik tidak berpusat pada satu entitas atau individu tunggal melainkan bersifat menyebar di seluruh struktur sosial. Kekuasaan ini beroperasi tidak hanya di tangan pemerintah atau negara, tetapi juga melalui berbagai institusi lain seperti rumah sakit, sekolah, penjara, dan keluarga. Institusi-institusi ini memainkan peran penting dalam proses pengendalian biopolitik dengan menerapkan norma-norma dan praktik disiplin yang mengatur perilaku individu. Misalnya, rumah sakit mengawasi dan mengontrol kesehatan fisik dan mental pasien, sekolah mencetak individu untuk mematuhi norma-norma sosial dan ekonomi, dan penjara mengatur perilaku mereka yang melanggar hukum.

     Menariknya, Foucault juga mencatat bahwa individu itu sendiri sering kali menjadi agen dari kekuasaan biopolitik ini. Melalui proses pengawasan diri dan kepatuhan terhadap norma-norma sosial, individu meng--nternalisasi kontrol sosial sehingga mereka secara tidak langsung membantu memperkuat sistem kekuasaan yang ada. Ini menunjukkan bahwa biopolitik adalah bentuk kekuasaan yang sangat kompleks dan menyebar luas, yang bekerja melalui berbagai mekanisme kontrol yang tersembunyi dan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Kritik terhadap Biopolitik

     Konsep biopolitik yang dikemukakan oleh Michel Foucault sering kali mendapatkan kritik karena dianggap terlalu pesimis dan melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan dan menyeluruh. Para kritikus berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas untuk melawan dan menentang kekuasaan biopolitik yang tersebar luas ini. Mereka menyoroti bahwa Foucault terkadang menekankan terlalu kuat pada aspek-aspek penindasan dan kontrol, sementara kurang memberikan perhatian pada potensi resistensi dan pembebasan individu.

     Beberapa kritikus menekankan bahwa meskipun kekuasaan biopolitik menyebar melalui berbagai institusi sosial dan internalisasi norma-norma, individu tidak sepenuhnya tanpa daya. Mereka memiliki kemampuan untuk menentang, menolak, dan merebut kembali kendali atas hidup mereka. Bentuk-bentuk perlawanan ini dapat bervariasi dari tindakan kecil sehari-hari hingga gerakan sosial yang lebih besar yang bertujuan untuk menggugat dan merombak struktur kekuasaan yang ada.

     Foucault sendiri, di bagian akhir hidupnya, juga mulai membahas tentang cara-cara di mana individu dapat merebut kembali kekuasaan atas tubuh dan kehidupan mereka sendiri. Ia memperkenalkan konsep "etika diri" atau "teknologi diri," yang mencakup berbagai praktik di mana individu berusaha mengembangkan kebebasan melalui pengendalian diri dan refleksi kritis atas tindakan mereka. Dalam pandangan Foucault, praktik-praktik ini memungkinkan individu untuk mengambil alih dan mengarahkan kehidupan mereka dengan cara yang lebih sadar dan otonom.

     "Etika diri" mencakup upaya individu untuk membentuk diri mereka sendiri melalui refleksi kritis, pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai pribadi, dan penolakan terhadap norma-norma yang dipaksakan oleh masyarakat. Dengan mengembangkan kesadaran diri dan pengendalian atas tindakan mereka sendiri, individu dapat mencapai tingkat kebebasan yang lebih tinggi dan melawan bentuk-bentuk kontrol sosial yang mencoba mengatur kehidupan mereka.

     Meskipun Foucault dikenal karena analisisnya yang mendalam tentang mekanisme kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat modern, namun ia juga memberikan ruang bagi potensi resistensi dan pembebasan individu. Kritik terhadap biopolitik Foucault menunjukkan pentingnya mengakui kemampuan manusia untuk melawan dan menentang penindasan, serta untuk mengembangkan strategi-strategi yang memungkinkan mereka untuk mencapai kebebasan dan otonomi dalam kehidupan mereka. Perspektif ini menekankan pentingnya keseimbangan antara memahami struktur kekuasaan yang ada dan mengeksplorasi cara-cara untuk melawan dan membebaskan diri dari kontrol yang mengekang.

Biopolitik dalam Era Teknologi dan Globalisasi

     Dalam konteks kontemporer, biopolitik telah berkembang untuk mencakup kontrol teknologi dan digital terhadap tubuh manusia, sebagaimana dijelaskan oleh pemikir postmodern lainnya. Sistem pengawasan, biometrik, dan algoritma yang mengatur kehidupan sehari-hari kita adalah bentuk-bentuk baru dari biopolitik. Teknologi yang semakin mampu memantau aktivitas manusia, seperti media sosial dan data besar (big data), membuat biopolitik menjadi semakin halus dan mendalam dalam kehidupan modern.

     Foucault sendiri mungkin tidak meramalkan secara spesifik perkembangan teknologi ini, tetapi penerapan konsepnya di masa sekarang menunjukkan bahwa kontrol terhadap kehidupan manusia tidak hanya berada di tangan negara, tetapi juga di tangan perusahaan teknologi besar yang memiliki kekuasaan atas informasi pribadi dan perilaku pengguna internet. Perusahaan teknologi kini memegang peran besar dalam pengumpulan, analisis, dan penggunaan data pribadi, yang memungkinkan mereka untuk mengendalikan dan mempengaruhi perilaku individu dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

     Teknologi modern memungkinkan pengawasan yang lebih rinci dan mendalam. Misalnya, media sosial dapat digunakan untuk memantau preferensi pribadi, hubungan sosial, dan aktivitas sehari-hari. Algoritma dapat menganalisis data ini untuk memprediksi dan mempengaruhi perilaku konsumen, sementara sistem biometrik dapat digunakan untuk identifikasi dan pelacakan yang lebih akurat.

Kesimpulan

     Biopolitik adalah konsep yang menggambarkan cara kekuasaan modern bekerja melalui pengelolaan kehidupan manusia, baik pada tingkat individu maupun populasi. Ini bukan lagi tentang kekuasaan yang represif secara fisik, tetapi lebih kepada kekuasaan yang menyusup melalui institusi-institusi sosial yang mengatur tubuh dan kehidupan manusia sehari-hari. Dengan biopolitik, kekuasaan bekerja secara halus melalui proses normalisasi dan pengelolaan, di mana individu-individu menjadi bagian dari sistem kontrol tanpa disadari.

     Dalam era teknologi dan globalisasi, biopolitik telah menjadi semakin kompleks dan canggih, melibatkan kontrol digital dan teknologi yang terintegrasi ke dalam setiap aspek kehidupan manusia. Kesadaran akan bentuk-bentuk kontrol ini sangat penting untuk memahami dinamika kekuasaan dalam masyarakat modern dan untuk mengembangkan strategi resistensi dan pembebasan individu dari sistem kontrol yang tersembunyi namun efektif. Memahami biopolitik dalam konteks teknologi modern mengajak kita untuk kritis terhadap cara-cara baru kekuasaan bekerja dan mencari cara untuk mempertahankan kebebasan dan otonomi pribadi.

     Dalam konteks kapitalisme modern, terutama di era Industri 4.0 dan 5.0, ditandai oleh perkembangan teknologi digital, otomatisasi, dan internet of things (IoT) yang mengubah cara produksi dan interaksi manusia dengan teknologi. Dalam era ini, kontrol biopolitik semakin halus dan menyebar melalui teknologi canggih yang memantau, menganalisis, dan mengendalikan setiap aspek kehidupan individu.

     Kontrol digital, pengawasan, dan penguasaan informasi dalam kapitalisme modern dapat dilihat sebagai bentuk perbudakan baru, tetapi dalam konteks yang lebih halus dan tersembunyi dibandingkan perbudakan fisik masa lalu. Bentuk kontrol ini lebih bersifat mental dan sosial, di mana individu tampaknya memiliki kebebasan tetapi pada kenyataannya mereka tunduk pada sistem kontrol yang lebih luas dan sulit dilihat.

Perbudakan Baru dalam Kapitalisme Informasi

Pada era modern ini, "perbudakan" tidak lagi terjadi dalam bentuk rantai fisik atau pemaksaan tenaga kerja manual seperti yang terjadi di masa lalu, tetapi lebih berbentuk dalam bentuk kontrol data, informasi, dan preferensi. Beberapa elemen yang bisa dianggap sebagai bentuk perbudakan baru adalah:

➮ Ketergantungan pada Platform Teknologi: Dalam dunia digital, banyak orang bergantung pada platform teknologi besar seperti Google, Facebook, Amazon, dan lainnya untuk kebutuhan pekerjaan, komunikasi, dan hiburan. Platform ini memiliki kekuasaan besar dalam mengontrol informasi yang kita lihat, mengumpulkan data pribadi, dan bahkan membentuk persepsi kita tentang dunia. Kebebasan individu tampaknya terjamin, tetapi di bawah permukaan, ada ketergantungan yang dalam terhadap ekosistem digital yang mereka kuasai.

➮ Eksploitasi dalam Gig Economy: Seperti yang disebutkan sebelumnya, pekerja dalam gig economy (seperti pengemudi Uber atau pekerja lepas di Fiverr) berada dalam sistem di mana kebebasan yang dijanjikan sering kali bersifat semu. Mereka tidak memiliki perlindungan sosial yang memadai, penghasilan sering kali tidak pasti, dan kontrol sebenarnya dipegang oleh algoritma yang menentukan kapan mereka bekerja dan berapa banyak mereka dapat memperoleh. Hal ini mencerminkan bentuk baru dari eksploitasi tenaga kerja.

➮ Pengawasan dan Data: Pengumpulan data besar-besaran oleh perusahaan teknologi memberikan mereka kekuasaan besar atas individu. Perusahaan mengetahui kebiasaan, preferensi, dan bahkan lokasi kita setiap saat. Informasi ini digunakan untuk memanipulasi perilaku konsumen, sering kali tanpa disadari oleh individu tersebut. Pengawasan yang terus-menerus ini mengingatkan pada sistem kekuasaan yang dikendalikan oleh teknologi, yang mirip dengan "penjara digital" di mana individu selalu diawasi dan diarahkan.

Siapa Pejuang Pembebasan dari "Perbudakan" Baru?

     Beberapa gerakan modern berupaya memperjuangkan pembebasan dari bentuk-bentuk kontrol ini, meskipun tidak selalu menggunakan istilah "perbudakan." Perjuangan mereka lebih kepada menantang dominasi perusahaan teknologi besar, pengawasan digital, dan eksploitasi dalam bentuk yang lebih halus.

➮ Gerakan Privasi Digital: Kelompok-kelompok yang memperjuangkan privasi digital, seperti Electronic Frontier Foundation (EFF), memperjuangkan kebebasan individu dari pengawasan digital. Mereka menentang praktik pengumpulan data oleh perusahaan teknologi dan berusaha melindungi privasi pengguna internet. Mereka juga mendesak regulasi yang lebih kuat terhadap perusahaan besar yang memonopoli data pribadi.

➮ Regulasi Teknologi oleh Pemerintah: Ada upaya dari beberapa pemerintah dan regulator untuk membatasi kekuasaan perusahaan teknologi besar. Contohnya adalah regulasi General Data Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa, yang bertujuan melindungi data pribadi dan memberikan kontrol lebih kepada individu atas informasi mereka. Ini adalah salah satu bentuk upaya untuk membatasi kekuasaan kapitalis teknologi dalam mengendalikan kehidupan digital.

➮ Gerakan Keadilan Sosial dalam Gig Economy: Beberapa kelompok buruh dan organisasi hak-hak pekerja memperjuangkan perlindungan sosial dan kondisi kerja yang lebih baik bagi pekerja dalam gig economy. Mereka berusaha mendapatkan hak-hak dasar seperti asuransi, jaminan pensiun, dan upah minimum bagi pekerja yang sering kali dieksploitasi oleh platform teknologi. Contohnya adalah perjuangan untuk menjadikan pengemudi Uber sebagai pekerja resmi dengan hak-hak penuh di berbagai negara.

➮ Gerakan Teknologi Terbuka (Open Source): Komunitas open source juga memperjuangkan bentuk pembebasan dari ketergantungan terhadap perusahaan teknologi besar. Mereka menciptakan perangkat lunak dan sistem terbuka yang tidak dimiliki oleh perusahaan besar, tetapi oleh komunitas pengguna itu sendiri. Ini merupakan bentuk perlawanan terhadap monopoli teknologi dan upaya untuk menciptakan alat-alat yang bisa diakses dan digunakan oleh semua orang tanpa kontrol dari entitas kapitalis besar.

➮ Perlawanan terhadap Algoritma dan AI: Beberapa aktivis dan akademisi juga menyoroti bahaya dari kekuasaan algoritma dan kecerdasan buatan (AI). Mereka memperdebatkan bahwa sistem ini sering kali tidak transparan, bias, dan memperkuat ketidakadilan sosial. Ada upaya untuk mendemokratisasikan penggunaan teknologi AI dan memastikan bahwa teknologi ini tidak hanya melayani kepentingan perusahaan besar, tetapi juga masyarakat luas.

Pemikiran Filosofis tentang Pembebasan Modern

     Beberapa pemikir filsafat kontemporer juga telah menyoroti masalah ini dan menghubungkannya dengan gagasan pembebasan.

➮ Byung-Chul Han, seorang filsuf Korea-Jerman, dalam bukunya The Burnout Society, membahas bagaimana masyarakat modern telah bergerak dari bentuk kekuasaan yang menekan ke kekuasaan yang "memproduksi." Dia berargumen bahwa kapitalisme modern, dengan teknologi digital dan budaya performativitas, menciptakan "subjek yang memproduksi dirinya sendiri"—kita terus-menerus bekerja dan menampilkan diri di media sosial dan platform lain, dan ini menciptakan perbudakan baru, bukan dengan rantai fisik tetapi dengan ekspektasi dan tekanan sosial.

➮ Giorgio Agamben, seorang filsuf Italia, juga mengembangkan konsep biopolitik Foucault dan memperkenalkan gagasan tentang homo sacer, yaitu individu yang dapat dikendalikan dan ditinggalkan oleh kekuasaan negara. Dalam konteks modern, homo sacer bisa diterjemahkan ke dalam bentuk manusia yang sepenuhnya terjebak dalam sistem teknologi dan digital, di mana keberadaan mereka dikendalikan oleh algoritma dan data.

➮ Shoshana Zuboff, dengan konsepnya tentang Surveillance Capitalism (Kapitalisme Pengawasan), menyoroti bagaimana perusahaan besar seperti Google dan Facebook telah menciptakan ekonomi yang didasarkan pada pengawasan massal dan penjualan data pribadi untuk keuntungan. Menurutnya, ini adalah bentuk kekuasaan yang sangat baru dan berbahaya, di mana individu menjadi "produk" dari sistem kapitalis.

Apakah Ada Pembebasan yang Nyata?

     Meskipun banyak gerakan dan pemikiran yang memperjuangkan pembebasan dari bentuk kontrol baru ini, tantangannya sangat besar. Sistem teknologi dan kapitalisme modern sangat kompleks dan sudah terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari. Pembebasan dari bentuk "perbudakan" ini memerlukan kesadaran yang mendalam tentang bagaimana kekuasaan bekerja, serta upaya kolektif untuk menciptakan sistem alternatif yang lebih adil dan manusiawi.

     Pembebasan tidak hanya berarti menghancurkan sistem teknologi yang ada, tetapi juga mendesain ulang cara teknologi digunakan agar lebih transparan, demokratis, dan etis. Hal ini termasuk memberikan lebih banyak kontrol kepada individu atas data mereka, menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil untuk pekerja digital, dan mengatur perusahaan teknologi besar agar tidak memiliki monopoli terhadap kehidupan digital kita.

     Institusi penting adalah pemerintah, legislatif, dan yudikatif untuk menyadari konsep biopolitik tersebut sehingga dapat turut serta mendukung Gerakan Pembebasan. Pemerintah diharapkan segera menyediakan regulasi, aturan dan undang-undang yang melindungi masyarakat, salah satunya pada pekerja gig economy yang rentan, dari eksploitasi oleh perusahaan kapitalis modern. Penting untuk memastikan hak-hak dasar pekerja, seperti upah minimum yang adil, akses terhadap asuransi dan perlindungan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. 

     Selain itu, diharapkan adanya modul-modul pendidikan dan kampanye yang sehat di media massa dan sosial media untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi diri dari jerat perbudakan modern. Edukasi ini akan membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan bekerja sama dalam perjuangan kolektif untuk menciptakan sistem kerja yang lebih adil dan manusiawi. Dengan kerangka hukum yang kuat dan kesadaran yang meningkat, diharapkan ketidakadilan dan eksploitasi dalam gig economy dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan kerja yang layak bagi semua.

     Pada intinya, bentuk perbudakan baru di era informasi dan teknologi mungkin tidak sesederhana perbudakan fisik di masa lalu, tetapi tantangannya adalah bagaimana manusia modern dapat meraih kembali kendali atas kehidupan mereka yang semakin terkait dengan sistem teknologi yang masif.