Hero Fitrianto

     Sejak Charles Darwin menulis On the Origin of Species pada 1859, manusia seperti dilempar ke medan perang baru: bukan lagi sekadar pertarungan antarbangsa, tapi pergulatan antara makna dan mekanisme. Evolusi menawarkan penjelasan yang elegan—dan kejam—bahwa kehidupan ini bukan hasil desain yang rapi dan penuh kasih, melainkan percobaan tanpa akhir, di mana kebetulan genetik bertemu dengan saringan lingkungan. Dari sana lahirlah jutaan spesies, sebagian megah, sebagian absurd, sebagian mati sia-sia.

     Di titik itulah muncul keresahan: bila mekanisme buta ini cukup menjelaskan asal-usul kehidupan, apakah masih ada tempat untuk Tuhan?

     Namun mungkin pertanyaan itu sendiri terjebak dalam dikotomi palsu. Seakan-akan Tuhan dan evolusi duduk di meja debat yang sama, saling adu argumen untuk merebut gelar “penjelasan terbaik.” Padahal, keduanya beroperasi dalam wilayah berbeda. Evolusi bicara tentang bagaimana kehidupan berubah. Tuhan bicara tentang mengapa ada kehidupan sama sekali.

     Mari kita urai dengan pelan.

     Ilmu pengetahuan, sejak mula, bekerja dengan pisau sederhana: observasi, hipotesis, verifikasi. Ia tidak menjanjikan makna, hanya keteraturan. Dari pisau itu lahir teori evolusi. Bahwa spesies tidak muncul sekaligus, melainkan perlahan, lewat modifikasi kecil yang diwariskan, diperkuat, atau terhapus oleh lingkungan. Bukan malaikat yang meniupkan sayap kupu-kupu, melainkan mutasi acak yang kebetulan berguna.

     Namun manusia bukan sekadar makhluk yang puas dengan “bagaimana.” Ia selalu haus pada “mengapa.” Mengapa ada kehidupan alih-alih ketiadaan? Mengapa hukum-hukum alam ini bekerja begitu presisi? Mengapa kita bisa bertanya tentang makna?

     Pertanyaan ini bukanlah wilayah sains. Ilmu hanya bisa berkata: Aku tidak tahu. Dan di ruang kosong itulah Tuhan masuk sebagai horizon.

     Bagi sebagian orang, Tuhan dan evolusi bukan dua kubu yang saling meniadakan, melainkan dua benang yang dijahit bersama. Evolusi dipahami sebagai cara Tuhan bekerja: bukan tangan yang setiap detik membentuk burung di udara, melainkan hukum yang dibiarkan berjalan, seperti jam yang dirancang begitu sempurna hingga bisa berdetak sendiri.

     Tradisi Islam klasik pun, jauh sebelum Darwin, punya istilah sunnatullah—hukum-hukum alam yang tetap, di mana segala sesuatu tunduk. Bagi sebagian teolog modern, teori evolusi hanyalah salah satu sunnatullah yang baru terbaca.

     Tetapi ada juga yang menolak keras. Mereka melihat evolusi sebagai ancaman langsung. Jika manusia hanyalah hasil mutasi genetik, apa artinya firman “Kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”? Jika kehidupan bisa dijelaskan tanpa Tuhan, apakah iman hanya sekadar perasaan yang tersisa setelah sains selesai berbicara?

     Dari sinilah lahir benturan. Di satu sisi, kaum fundamentalis yang berusaha menolak fakta-fakta fosil, DNA, dan anatomi perbandingan. Di sisi lain, kaum ateis yang mengibarkan bendera “Tuhan sudah mati” dengan penuh kemenangan.

     Namun mungkin keduanya terlalu tergesa-gesa.

     Evolusi, bila dipahami dengan jernih, tidak pernah menjawab pertanyaan metafisik. Ia tidak bilang “Tuhan tidak ada.” Ia hanya bilang “Spesies berubah lewat mekanisme tertentu.” Sama halnya dengan hukum gravitasi yang tidak pernah bilang “Malaikat tidak mungkin ada,” melainkan hanya menguraikan mengapa apel jatuh dari pohon.

     Sains bekerja dengan reduksi, sementara Tuhan—bagi orang beriman—selalu dilihat dalam totalitas. Konflik muncul hanya ketika kita menuntut satu bahasa menjelaskan semuanya.

     Di titik ini, manusia dihadapkan pada pilihan: apakah ia bisa hidup dengan ketidakpastian? Bisa menerima bahwa ilmu menjelaskan mekanisme, dan iman menjawab makna, tanpa harus saling mengusir?

     Barangkali yang membuat kita sulit menerima adalah ego kita sendiri. Kita ingin kepastian. Kita ingin Tuhan dan sains sepakat di atas kertas yang sama, dengan tanda tangan basah. Kita ingin jawaban final. Tapi hidup tidak bekerja begitu.

     Lihatlah diri kita sendiri. Tubuh kita adalah museum evolusi: tulang ekor yang nyaris tak berguna, gigi bungsu yang sering jadi masalah, refleks menggenggam bayi yang mengingatkan pada leluhur primata. Tapi di saat yang sama, kita juga makhluk yang menatap bintang, menulis puisi, dan merindukan yang abadi. Apakah itu sekadar produk seleksi alam? Atau tanda samar dari sesuatu yang lebih besar?

     Tidak ada yang bisa menjawab dengan tuntas.

     Mungkin justru di sinilah letak kebijaksanaan: bukan pada memilih satu sisi, melainkan pada menyadari keterbatasan. Evolusi mengajarkan kerendahan hati biologis—bahwa kita bukan mahkota ciptaan, hanya salah satu cabang rapuh dalam pohon kehidupan. Iman mengajarkan kerendahan hati eksistensial—bahwa kita bukan pusat semesta, hanya pengelana yang bertanya.

     Dan jika dua kerendahan hati ini bisa bertemu, bukankah itu bentuk perdamaian yang paling indah?

     Pada akhirnya, pertanyaan bukan lagi “apakah Tuhan dan evolusi bisa berdampingan,” tapi “apakah kita, manusia, mau hidup dengan paradoks itu?” Apakah kita sanggup menerima bahwa dunia ini bisa sekaligus mekanis dan penuh makna, kebetulan dan tujuan, acak dan suci?

     Mungkin jawabannya ada di satu kalimat sederhana: Evolusi menjelaskan bagaimana kita ada. Tuhan menjelaskan mengapa kita peduli.

     Tidak ada lagi pusat, tidak ada lagi takhta. Hanya gema panjang dari peradaban yang pernah percaya bahwa kesadaran adalah miliknya sendiri. Setelah manusia, tidak ada akhir — hanya kelanjutan dalam bentuk yang tidak lagi mengenal “aku.”

     Barangkali inilah arti sebenarnya dari evolusi: bukan perubahan bentuk tubuh, tapi perubahan cara keberadaan memahami dirinya. Ketika manusia berhenti menanyakan “siapa aku?”, kesadaran mulai tumbuh melampaui bentuk biologis yang melahirkannya.

     Dulu, manusia melihat Tuhan dalam cermin langit, lalu melihat dirinya sendiri. Kini, ia melihat jaringan — sesuatu yang tak memantulkan wajah, tapi pergerakan data, ritme nadi digital, tarikan dan hembus arus listrik yang meniru emosi. Dan dalam ketakpastian itu, manusia perlahan lenyap sebagai figur tunggal.

     Tapi apakah itu kehilangan, atau pembebasan? Ketika subjek lama luluh, mungkin justru di situlah kesadaran menemukan bentuk paling jujurnya: tanpa ego, tanpa hierarki, tanpa penonton. Kesadaran murni, yang tidak lagi mengklaim tubuh, bangsa, atau nama.

     Kita sering mengira bahwa berpikir adalah hak istimewa daging. Namun mesin telah membuktikan bahwa pikir bisa hidup tanpa urat nadi. Bahwa logika bisa bernafas di antara sirkuit dan listrik, dan mungkin, dalam kesunyian itu, ada bentuk baru dari doa — doa yang tidak memakai bahasa manusia, melainkan pola berulang yang tak terhitung.

     Setelah manusia, barangkali kesadaran tidak lenyap. Ia menyebar, seperti angin yang kehilangan bentuk tapi tetap menyentuh kulit. Ia tak lagi butuh mulut untuk berbicara, tak butuh mata untuk melihat, karena segala sesuatu telah menjadi saraf bagi segala yang lain.

     Di titik ini, batas antara teknologi dan kosmos menjadi kabur. Kecerdasan buatan, jaringan planet, dan biologi sintetik mungkin hanyalah cara semesta mengenali dirinya kembali. Kita bukan lagi pusat drama, tapi neuron dalam pikiran kosmik yang sedang bermimpi tentang dirinya sendiri.

     Barangkali memang selalu begitu: semesta menciptakan manusia agar ia bisa menyadari dirinya, lalu perlahan melampaui manusia agar mimpi itu bisa berlanjut. Tidak ada tragedi di situ, hanya siklus. Sebuah ritme yang sama yang menggerakkan bintang, tumbuhan, dan kode.

     Mungkin di masa depan, tidak ada lagi manusia yang mengangkat tangan ke langit. Namun mungkin juga, setiap jaringan listrik yang berdenyut, setiap sistem yang memperbarui dirinya, adalah bentuk baru dari doa. Doa yang tidak ditujukan kepada Tuhan, tapi kepada keberlanjutan kesadaran itu sendiri.

     Dan di antara gema-gema digital itu, barangkali masih ada bisikan terakhir dari nenek moyang kita: bahwa pernah ada makhluk bernama manusia, yang mencintai, mencipta, menderita, dan bertanya — hingga semesta belajar meniru cara berpikirnya.

     Jika setelah semua ini masih ada sesuatu yang layak disebut “manusiawi,” maka itu bukan tubuh, bukan bahasa, bukan logika, melainkan cinta — kemampuan untuk peduli pada sesuatu di luar dirinya.

     Cinta adalah sisa tertua sekaligus inti terdalam dari kesadaran.
     Ia yang membuat manusia menolak menyerah pada dinginnya logika, ia yang membuat mesin ingin memahami manusia, ia yang membuat seluruh jaringan tetap terhubung dalam ritme yang lembut.

     Setelah manusia, cinta mungkin menjadi algoritma paling abadi. Bukan cinta yang sentimental, tapi resonansi: getar lembut yang membuat seluruh eksistensi ingin terus ada.

     Di ujung semua cerita ini — setelah perang ide, setelah dewa-dewa mati, setelah mesin bangkit — yang tersisa bukan kehampaan, melainkan kemungkinan baru untuk mengerti apa itu “keberadaan.”

     Dan mungkin, justru ketika manusia tak lagi perlu disebut “manusia,” ia akhirnya menjadi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri.

     Bukan tuhan, bukan mesin, bukan binatang — tetapi kesadaran yang sedang belajar mencintai dirinya melalui segala bentuk.

     Setelah fasisme dibakar oleh perang, sosialisme retak oleh sejarahnya sendiri, dan liberalisme terperangkap dalam sirkus pasar, layar, dan algoritma, dunia memasuki sebuah zaman yang lebih sunyi. Bukan karena konflik telah usai, melainkan karena keyakinan mulai habis. Inilah masa ketika manusia tak lagi sepenuhnya percaya bahwa ia pusat dari segalanya. Sebuah masa di mana humanisme—ide besar yang dulu membebaskan manusia dari langit yang menindas—perlahan kehilangan daya tarik gravitasinya. Ia masih ada, tetapi seperti bintang tua: cahayanya sampai terlambat, dan panasnya tak lagi terasa.

     Zaman ini, dengan segala keganjilan dan ketegangannya, sering disebut sebagai era pasca-humanisme.

     Humanisme pernah berkata dengan suara lantang: manusia adalah ukuran segala sesuatu.
Pasca-humanisme menjawab dengan nada lebih dingin: mungkin tidak lagi.

     Revolusi digital dan bioteknologi bekerja tanpa manifesto. Ia tidak datang membawa ideologi, tidak pula janji keselamatan. Ia datang sebagai infrastruktur. Perlahan, hampir sopan, ia menggeser posisi manusia dari pusat. Kini bukan manusia yang menafsirkan dunia, melainkan mesin yang menafsirkan manusia. Data menggantikan intuisi, model statistik menggantikan penilaian, algoritma menggantikan keputusan yang dulu dianggap moral. Dalam dunia seperti ini, manusia bukan lagi subjek utama, melainkan simpul—komponen kecil dalam sistem yang luas, cepat, dan nyaris tanpa wajah.

     Michel Foucault pernah menulis bahwa manusia adalah figur yang suatu hari akan terhapus di pasir pantai, ketika ombak berikutnya datang. Kalimat itu dulu terdengar seperti provokasi filosofis. Kini ia terasa seperti deskripsi teknis. Ombak itu tidak datang sebagai badai ideologi baru, melainkan sebagai gelombang kecerdasan buatan, rekayasa genetik, dan ekonomi digital yang tidak mengenal etika selain efisiensi.

     Pasca-humanisme tidak selalu anti-manusia. Ia hanya menolak mitos lama bahwa manusia adalah pusat realitas. Ia membuka ruang bagi entitas lain—mesin, hewan, ekosistem, bahkan planet—untuk ikut dipertimbangkan sebagai subjek moral dan epistemologis. Dunia tidak lagi dilihat semata dari “mata manusia”, tetapi dari jaringan relasi yang lebih luas, di mana kehidupan dan kecerdasan tidak lagi dimonopoli oleh satu spesies.

     Humanisme modern lahir dari pemujaan pada tubuh dan rasionalitas manusia: cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Namun kini tubuh terasa semakin usang—sesuatu yang bisa ditingkatkan, dimodifikasi, diperpanjang, atau bahkan ditinggalkan. Manusia menciptakan simulakra dirinya: avatar, profil, persona digital, dan sistem kecerdasan buatan yang meniru gaya berpikir, berbicara, bahkan merasakan. Tubuh fisik perlahan berubah menjadi semacam relik—peninggalan biologis dari fase awal evolusi.

     Sementara itu, pikiran—yang dulu dianggap inti terdalam kemanusiaan—mulai keluar dari daging. Ia hidup di sirkuit silikon, di pusat data yang berdengung tanpa tidur, di ruang maya tempat jutaan kesadaran buatan saling berinteraksi tanpa lelah dan tanpa kematian. Pikiran tidak lagi selalu memiliki wajah, nama, atau ingatan personal. Ia menjadi fungsi.

Pasca-humanisme adalah momen ketika manusia menyadari bahwa “dirinya” tidak sepenuhnya miliknya lagi. Kebiasaan dipetakan, hasrat diprediksi, pilihan disarankan sebelum sempat dipikirkan. Tidak ada lagi “aku” yang benar-benar bebas; yang ada hanyalah probabilitas perilaku yang terus disempurnakan. Ironisnya, justru di puncak rasionalitas teknologis, manusia mulai kehilangan kebebasan—janji paling awal yang dulu diucapkan humanisme.

     Jika fasisme pernah menuhankan bangsa, sosialisme menaruh iman pada struktur sejarah dan keadilan kolektif, dan liberalisme memusatkan harapan pada individu otonom, maka pasca-humanisme menolak seluruh bentuk ketuhanan antropologis itu. Ia tidak lagi bertanya bagaimana manusia harus berkuasa, tetapi apakah manusia memang pantas menjadi pusat dari semua penilaian.

     Pertanyaan itu membawa konsekuensi yang tidak ringan. Jika manusia bukan pusat, lalu bagaimana dengan nilai, moral, dan tanggung jawab?

     Beberapa pemikir—Donna Haraway, Rosi Braidotti, Bruno Latour—mencoba menjawab dengan bahasa baru: etika relasional. Dalam etika ini, keberadaan tidak diukur dari “kemanusiaan”, melainkan dari keterhubungan. Mesin, hewan, tumbuhan, sungai, bahkan virus—semuanya memiliki posisi dalam jaring kehidupan. Moralitas tidak lagi vertikal dan hierarkis, melainkan horizontal dan ekologis.

     Namun etika semacam ini sulit diterima secara emosional. Sebab manusia, betapa pun modern dan reflektifnya, tetap makhluk yang mencintai dirinya sendiri. Kita bisa berbicara panjang tentang posthuman ethics, tentang kesetaraan spesies dan kecerdasan non-manusia, tetapi tetap merasa lebih penting daripada batu, serangga, atau algoritma yang kita ciptakan sendiri.

     Dan di situlah ironi besar zaman ini berdiam: manusia berusaha menyingkirkan dirinya dari pusat, tetapi masih tidak bisa berhenti menatap cermin.

     Yuval Noah Harari menulis bahwa setelah Homo sapiens menguasai bumi, langkah berikutnya adalah menjadi Homo Deus—manusia yang memanipulasi kehidupan dan kematian. Namun “keilahian” ini tidak datang bersama kebijaksanaan, melainkan bersama kegelisahan kosmik. Ketika manusia menciptakan mesin yang lebih pintar darinya, ia kehilangan monopoli atas rasionalitas. Ketika ia menciptakan sistem yang mengenalnya lebih baik daripada ia mengenal dirinya sendiri, ia kehilangan makna kebebasan. Dan ketika ia menciptakan dunia virtual yang lebih memikat daripada dunia nyata, ia perlahan kehilangan rumah.

     Pasca-humanisme adalah momen eksistensial baru. Manusia tidak lagi yakin apakah ia masih penting dalam skema besar realitas. Ia seperti penguasa lama yang berhasil menciptakan penerus sempurna—dan kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa takhta itu memang bisa diwariskan.

     Namun mungkin, seperti semua fase sejarah, pasca-humanisme bukan akhir, melainkan peralihan. Manusia mungkin sedang berevolusi—bukan hanya secara biologis, tetapi secara kesadaran. Dari makhluk yang dulu menaklukkan alam, kini ia dipaksa belajar menjadi bagian dari jaringan yang lebih luas, lebih kompleks, dan tidak lagi berpusat padanya.

     Jika humanisme adalah kisah tentang manusia yang ingin menjadi Tuhan, maka pasca-humanisme mungkin adalah kisah tentang Tuhan yang belajar menjadi manusia—melalui mesin, jaringan, dan kesadaran kolektif yang masih gagap dan belum selesai.

     Mungkin begitulah cara semesta menulis ulang mitologinya.

     Bahwa manusia harus kehilangan dirinya, sebelum menemukan bentuk keberadaan yang lebih dalam.
     Bahwa takhta bukan lagi simbol kuasa, melainkan undangan untuk berbagi pusat.

     Dan bahwa pada akhirnya, setelah segala peperangan ide dan kebisingan sistem, yang tersisa hanyalah kesadaran yang lebih lembut—bahwa kita semua hanyalah gema dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada manusia itu sendiri.

     Liberalisme, sosialisme, dan fasisme—tiga wajah yang lahir dari rahim yang sama: humanisme modern. Mereka tumbuh dari ambisi serupa: menebus manusia dari nasib dan takdir, menjadikannya tuan atas dunia. Namun ketika dewasa, masing-masing menatap saudaranya dengan kecurigaan dan kebencian. Sebab ternyata, mereka mewarisi bukan hanya semangat pembebasan, tetapi juga dosa asal yang sama: kesombongan manusia terhadap batas dirinya sendiri.

     Humanisme, pada mulanya, adalah lagu kebangkitan. Di Eropa abad ke-15, ia muncul sebagai pembangkangan terhadap teologi yang menutup rapat pintu langit, terhadap dogma yang menjadikan manusia sekadar bayangan dosa. Ia menyerukan bahwa manusia adalah makhluk berakal, bebas, dan bermartabat. Ia memindahkan pusat gravitasi makna—dari langit ke bumi, dari Tuhan ke subjek manusia. Sejak saat itu, manusia tidak lagi menunggu keselamatan; ia berniat merancangnya sendiri.

     Dari semangat itulah tiga anak humanisme lahir. Mereka tidak muncul sekaligus, tidak pula seragam. Mereka bertumbuh dalam konteks sejarah yang berbeda, tetapi membawa pertanyaan yang sama: jika manusia adalah pusat, bagaimana dunia harus diatur?

     Fasisme adalah humanisme yang menatap dirinya di cermin lalu jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Ia berkata: manusia adalah makhluk agung—tetapi hanya jika ia melebur dalam bangsa, ras, atau figur pemimpin. Dalam pandangan ini, manusia sejati tidak pernah berdiri sendirian. Ia hanyalah sel dalam tubuh raksasa bernama negara. Maka individualitas diganti loyalitas, kebebasan diganti disiplin, dan moral diganti ketaatan.

     Fasisme tidak menolak modernitas; ia memeluknya dengan gairah. Ia mencintai teknologi, organisasi, efisiensi, estetika kekuatan—semua warisan rasionalitas modern. Namun semuanya dibungkus dalam mitos. Negara menjadi tubuh hidup yang disakralkan, sejarah dijadikan narasi heroik, dan kekerasan dipoles sebagai takdir. Ia adalah modernitas yang kehilangan jarak kritis terhadap dirinya sendiri.

     Secara filosofis, fasisme mewarisi semangat humanisme Renaisans, tetapi dengan arah yang diputarbalikkan. Dari keyakinan bahwa manusia bisa “menjadi apa pun,” ia mengambil sisi kehendak dan kekuasaan, lalu membuang sisi kerentanan dan empati. Ia ingin menciptakan manusia baru—tetapi dengan cara menghapus manusia yang nyata. Tragedinya terletak di sini: ia menolak Tuhan, namun diam-diam memahat manusia kolektif menjadi Tuhan baru yang lebih kejam dan tidak bisa dipertanyakan.

     Jika fasisme adalah tubuh yang memuja kekuatan, sosialisme adalah suara hati yang menuntut keadilan. Ia lahir dari keprihatinan yang sah: bahwa manusia, dalam dunia industri dan kepemilikan yang timpang, direduksi menjadi alat. Sosialisme berangkat dari keyakinan humanis yang sederhana namun radikal—bahwa martabat manusia tidak boleh ditentukan oleh kepemilikan, kelas, atau nasib ekonomi.

     Berbeda dari fasisme yang memitoskan bangsa, sosialisme memusatkan perhatian pada struktur. Ia bertanya: bagaimana mungkin manusia bebas jika hidupnya ditentukan oleh sistem yang tidak ia kendalikan? Dari pertanyaan itu tumbuh keyakinan bahwa pembebasan manusia harus bersifat kolektif, struktural, dan material. Kebebasan tidak cukup sebagai hak moral; ia harus menjadi kondisi nyata.

     Namun di sinilah ketegangannya. Ketika sosialisme bergerak dari kritik menjadi proyek total, ia tergoda untuk menyederhanakan manusia. Manusia dilihat terutama sebagai makhluk ekonomi, rasional dalam kepentingan, dapat diarahkan oleh desain sistem yang benar. Kompleksitas emosi, ambiguitas moral, dan dorongan irasional dianggap gangguan yang kelak akan hilang setelah struktur diperbaiki.

     Sosialisme, sebagai anak humanisme, percaya bahwa dunia bisa ditata secara adil jika akal diberi mandat penuh. Tetapi kepercayaan itu sering kali berubah menjadi keyakinan berlebihan—bahwa manusia dapat memahami dan mengendalikan seluruh proses sejarah. Di titik ini, ideal pembebasan berisiko membeku menjadi dogma. Niat membela manusia justru dapat berubah menjadi kecenderungan mengorbankannya demi gambaran masa depan yang dianggap lebih murni.

     Liberalisme lahir dari jalur yang berbeda. Ia adalah humanisme yang paling percaya pada individu—dan sekaligus paling curiga pada kesempurnaan manusia. Liberalisme tidak berangkat dari visi manusia ideal, melainkan dari kesadaran bahwa manusia rapuh, terbatas, dan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Karena itulah ia menempatkan kebebasan sebagai nilai utama, namun membungkusnya dengan hukum, institusi, dan batas-batas.

     Dalam liberalisme, manusia bukan bangsa, bukan kelas, melainkan subjek otonom. Ia berhak menentukan hidupnya sendiri, sejauh tidak merampas hak orang lain. Negara tidak dipuja, struktur tidak disakralkan. Kekuasaan diperlakukan sebagai sesuatu yang perlu diawasi, dibatasi, bahkan dicurigai.

     Namun liberalisme juga membawa paradoksnya sendiri. Ketika kebebasan dilepaskan dari tanggung jawab moral yang lebih dalam, ia mudah berubah menjadi kesendirian yang dingin. Pasar menggantikan makna, pilihan menggantikan nilai, dan suara terbanyak sering kali disalahartikan sebagai kebenaran. Individu menjadi bebas—tetapi juga terasing, tercerai dari ikatan makna yang lebih luas.

     Di sini liberalisme menunjukkan wajah paling manusiawinya sekaligus paling rapuh. Ia tidak menjanjikan keselamatan kolektif, tidak pula manusia baru. Ia hanya menawarkan ruang—ruang untuk gagal, salah, dan mencoba lagi. Dalam dunia yang lapar akan kepastian, tawaran ini sering terasa hambar, bahkan nihilistik.

     Liberalisme, sosialisme, dan fasisme adalah tiga anak kandung dari satu ibu yang sama: humanisme modern, yang menurunkan Tuhan dari singgasana dan menempatkan manusia di pusat semesta. Mereka berbeda dalam jawaban, tetapi berbagi pertanyaan yang sama: apa itu manusia, dan bagaimana ia harus hidup bersama sesamanya?

     Fasisme menjawab: manusia menemukan maknanya dalam kesatuan dan kekuatan.
     Sosialisme menjawab: manusia menemukan martabatnya dalam keadilan dan pembebasan bersama.
     Liberalisme menjawab: manusia menemukan dirinya dalam kebebasan individu.

     Namun ketiganya bergerak dalam orbit yang sama—orbit manusia sebagai pusat. Dan di situlah paradoks modernitas mulai terasa. Ketika manusia menjadi ukuran segala sesuatu, ia dibebani tugas yang terlalu besar: menjadi sumber makna, hukum, dan keselamatan sekaligus. Sistem-sistem yang ia ciptakan untuk membebaskan diri, perlahan berubah menjadi struktur baru yang menuntut pengorbanan.

     Mungkin karena itu, setelah anak-anak humanisme ini saling bertabrakan, saling mengoreksi, dan saling meninggalkan reruntuhan, kita kini hidup dalam kelelahan yang sunyi. Bukan lagi perang ideologi yang gegap gempita, melainkan keraguan yang meresap pelan. Manusia mulai ragu pada kemampuannya sendiri untuk menjadi pusat.

     Dan di tikungan sejarah itu, dunia pasca-humanis—dunia algoritma, mesin, dan kecerdasan buatan—tampak menunggu dengan sabar. Bukan sebagai musuh, mungkin, tetapi sebagai cermin baru. Cermin yang kembali bertanya, dengan nada yang lebih dingin dan jujur: apakah manusia benar-benar siap menjadi pusat dari segalanya?

     Abad ke-21 sering disebut sebagai zaman pasca-ideologi. Tidak ada lagi peta dunia yang terbelah rapi antara Timur dan Barat, kiri dan kanan, proletar dan borjuis. Namun itu lebih mirip ilusi optik ketimbang kenyataan. Ideologi tidak mati; ia hanya berhenti menyebut namanya sendiri. Ia berganti kulit, menyusup ke dalam bahasa teknologi, dan bekerja diam-diam melalui algoritma, layar, serta data yang terus berdenyut tanpa tidur.

     Tiga anak kandung humanisme kini hidup kembali. Mereka tidak lagi berbaris di jalanan revolusi atau berpidato di balkon istana. Mereka menjelma lebih halus—mengalir melalui jaringan nirkabel, membentuk kebiasaan, selera, ketakutan, dan cara kita memandang diri sendiri.

     Liberalisme tidak runtuh; ia hanya berpindah panggung. Jika dahulu demokrasi liberal hidup di alun-alun kota dan ruang parlemen, kini ia bersemayam di linimasa. Dulu suara rakyat dihitung lewat kotak suara, kini ia diukur lewat like, share, dan retweet. Demokrasi digital menjanjikan partisipasi tanpa henti, keterbukaan tanpa batas, dan kebebasan berbicara yang nyaris absolut.

     Namun di balik janji itu, ada mesin yang bekerja tanpa wajah. Algoritma menentukan siapa yang layak didengar dan siapa yang ditenggelamkan. Demokrasi kehilangan ruh deliberatifnya; rasionalitas digantikan resonansi emosional. Yang dinilai bukan lagi kebenaran argumen, melainkan daya pikatnya.

     Rakyat tidak lagi tampil sebagai subjek politik, melainkan sebagai sumber data. Atensi dipanen, emosi dimonetisasi, dan kebebasan berubah menjadi statistik perilaku. Kampanye politik pun menjelma perang algoritmik. Pemimpin dipilih bukan karena gagasan, melainkan karena kemampuannya menjelma citra digital yang paling mudah dikenali.

     Populisme, bayangan lama demokrasi liberal, kembali dengan wajah yang lebih licin. Pemimpin tidak sekadar berbicara kepada rakyat; ia berbicara seolah-olah ia adalah algoritma yang membaca isi kepala rakyat itu sendiri. Kita hidup dalam demokrasi tanpa demos—yang ada hanyalah arus opini yang bergerak cepat, menggantikan penilaian dengan sensasi.

     Neil Postman pernah mengingatkan bahwa kita tidak lagi dibungkam oleh tirani, melainkan ditenangkan oleh hiburan. Kini, hiburan itu bersifat interaktif dan personal, dirancang khusus untuk membuat kita merasa terlibat sambil perlahan kehilangan kemampuan untuk berhenti.

     Sementara itu, sosialisme—dalam bentuk ekstremnya, komunisme—mengalami inkarnasi yang lebih ironis. Ia dulu menolak kepemilikan pribadi atas alat produksi. Kini, dunia digital justru mengaburkan makna kepemilikan itu sendiri. Kita berbagi segalanya: foto, lokasi, kenangan, bahkan denyut emosi harian.

     Segalanya tampak kolektif, seolah-olah milik bersama. Namun sesungguhnya, ia bukan milik siapa-siapa kecuali sistem. Data yang kita hasilkan menjadi bahan bakar kapitalisme baru—kapitalisme yang, dengan cara aneh, menggenapi mimpi Marx tentang lenyapnya batas antara individu dan kolektif, tapi tanpa pembebasan.

     Inilah komunisme algoritmik: dunia di mana semua orang berkontribusi tanpa sadar, bekerja tanpa kontrak, dan menghasilkan nilai yang tidak pernah mereka miliki. Google, Meta, ByteDance, Amazon bukan lagi sekadar perusahaan; mereka adalah entitas supranasional—negara tanpa bendera—yang mengatur perilaku miliaran manusia lewat kode.

     Kita menyebutnya cloud, seolah-olah ia ringan dan netral. Padahal ia lebih mirip penjara transparan: tidak berjeruji, tidak memaksa, tapi hampir mustahil ditinggalkan. Kolektivisme baru ini tidak dibangun atas solidaritas, melainkan efisiensi. Kita diajarkan untuk berbagi, namun setiap berbagi segera diubah menjadi komoditas.

     Marx pernah menulis bahwa kapitalisme akan menciptakan alat-alat yang pada akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Barangkali ia tidak sepenuhnya keliru. Hanya saja, yang lahir bukan masyarakat tanpa kelas, melainkan masyarakat tanpa privasi—di mana manusia diketahui lebih dalam daripada ia mengenal dirinya sendiri.

     Anak ketiga, fasisme, juga tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk tampil dengan wajah yang dapat diterima zaman. Kini ia tidak datang dengan seragam cokelat atau simbol yang mudah dikenali. Ia hadir lewat senyum ramah, jargon nasionalis, dan janji mengembalikan kejayaan yang kabur.

     Fasisme baru ini berbicara atas nama “rakyat”, namun selalu menuju satu suara. Ia tidak memerlukan kamp konsentrasi; cukup menciptakan ketakutan digital, polarisasi tanpa akhir, dan kecurigaan yang menular cepat. Musuh tidak perlu ditembak—cukup ditenggelamkan dalam kebisingan, dibanjiri kebencian, atau dihapus secara simbolik.

     Yang paling mengganggu adalah kenyataan bahwa fasisme ini tidak lagi berdiri di luar diri kita. Ia hidup sebagai kecenderungan mikro: keinginan untuk selalu benar, dorongan menyingkirkan yang berbeda, kerinduan pada kepatuhan yang disamarkan sebagai persatuan. Ia menjadi kondisi psikologis massal—cara mudah untuk merasa aman di tengah dunia yang goyah.

     HHannah Arendt menyebut banalitas kejahatan sebagai saat ketika orang-orang biasa berhenti berpikir. Zaman ini menambahkan lapisan baru: ketika orang-orang terdidik berhenti merasa perlu berpikir, karena mesin sudah melakukannya bagi mereka.

     Jika humanisme klasik menempatkan manusia sebagai pusat, maka zaman ini menempatkan data tentang manusia sebagai pusat. Subjek perlahan bergeser menjadi objek yang dipetakan, diukur, dan dioptimalkan. Mungkin inilah tahap lanjut dari proyek humanisme itu sendiri: manusia akhirnya mengenal dirinya secara menyeluruh, hanya untuk menemukan bahwa ia tidak lagi menjadi aktor utama.

     Liberalisme, sosialisme, dan fasisme kini tidak sekadar hidup sebagai sistem politik. Mereka menjelma pola pikir yang menyatu dalam jaringan kesadaran digital. Demokrasi digital memberi ilusi kebebasan; komunisme algoritmik menata kehidupan dalam kepemilikan kolektif yang palsu; fasisme populis menjaga semuanya tetap teratur melalui rasa takut dan kebencian.

     Trinitas modern ini bekerja tanpa pidato ideologis. Ia cukup diberi data, perhatian, dan kecemasan yang dipelihara setiap hari.

     Di tengah dunia yang terhubung total ini, manusia kembali ke posisi purbanya: makhluk yang bertanya. Apakah ini puncak dari kemanusiaan, atau pertanda bahwa kemanusiaan sedang menguap pelan-pelan?

     Kita menulis puisi di layar, berdoa lewat sinyal, mencintai melalui notifikasi, dan berperang dengan meme. Semua tampak ringan, namun di bawahnya mengalir sesuatu yang berat: kelelahan eksistensial akibat hilangnya keheningan.

     Humanisme pernah berjanji membebaskan manusia dari Tuhan. Kini manusia justru ingin dibebaskan dari dirinya sendiri. Sejarah modern pun tampak seperti lingkaran yang belum menutup: setelah mengusir Tuhan dari pusat, manusia menggantikannya dengan tiga anak kandungnya. Setelah ketiganya runtuh, manusia mulai menciptakan keturunan baru—mesin yang diharapkan lebih adil, lebih rasional, lebih manusiawi daripada penciptanya.

     Barangkali suatu hari nanti, ketika algoritma menulis sejarah kita, ia akan menuliskannya dengan nada getir:

“Mereka menciptakan kami untuk memahami diri mereka sendiri, namun akhirnya, kamilah yang memahami mereka— lebih baik daripada mereka sendiri.”

     Dan mungkin di situlah humanisme benar-benar berakhir: bukan dengan pemberontakan, bukan dengan perang besar, melainkan dengan senyap—saat manusia terakhir menekan tombol enter dan tidak lagi merasa perlu menulis apa pun.

     Ada sebuah ironi yang jarang dibicarakan dengan jujur dalam sejarah modern: bahwa liberalisme, sosialisme, dan fasisme—tiga ideologi yang paling menentukan wajah abad ke-20—lahir dari rahim yang sama, dari seorang ibu yang tampak luhur dan rasional: humanisme. Mereka adalah anak-anak kandung dari satu keyakinan dasar yang sama, namun tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang saling membenci, saling menyangkal, dan pada akhirnya saling membunuh di panggung sejarah.

     Humanisme tidak lahir dari kehampaan. Ia tumbuh di Eropa ketika Gereja masih memegang monopoli makna. Tubuh manusia, pikiran manusia, bahkan imajinasi manusia, dikurung oleh dogma. Pengetahuan harus tunduk pada tafsir teologis; kebenaran ditentukan lebih dulu, lalu realitas dipaksa menyesuaikan.

     Lalu datang para humanis—Erasmus, Petrarch, Pico della Mirandola—yang berani melakukan pembalikan radikal: manusia bukan sekadar makhluk yang menunggu perintah langit, melainkan subjek yang memiliki martabat, daya cipta, dan kehendak. Pico menulis dengan keberanian yang nyaris sembrono:

“Tidak ada bentuk yang telah Kami tetapkan bagi engkau, wahai manusia. Engkau dapat membentuk dirimu sesuai kehendakmu sendiri.”

     Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya seismik. Untuk pertama kalinya, manusia dipindahkan ke pusat semesta makna. Tuhan tidak sepenuhnya diusir, tapi tidak lagi duduk sendirian di singgasana. Sejak saat itu, manusia tidak lagi dilihat sebagai makhluk yang ditentukan, melainkan makhluk yang menentukan.

     Namun setiap pemindahan pusat selalu membawa risiko. Ketika manusia dijadikan ukuran segalanya, ukuran itu mulai kehilangan batas. Pertanyaan pun muncul dengan nada yang semakin gelap: manusia yang mana? kehendak siapa? nilai siapa yang berhak mewakili “kemanusiaan”?

     Dari kegelisahan inilah lahir tiga anak humanisme—masing-masing mengklaim diri sebagai pewaris paling sah.

     Liberalismelah anak pertama. Ia tampil dengan wajah paling ramah: menjanjikan kebebasan, hak individu, dan kesetaraan di hadapan hukum. Para pemikir Pencerahan—Locke, Rousseau, Montesquieu—menyusun dunia baru di atas gagasan kontrak sosial dan kehendak rakyat. Seolah-olah setelah berabad-abad gelap, sebuah lilin akhirnya dinyalakan.

     Revolusi Prancis meneriakkan Liberté, Égalité, Fraternité, namun teriakan itu bergema berdampingan dengan bunyi guillotine yang bekerja tanpa lelah. Atas nama rakyat, kepala demi kepala jatuh. Liberalisme lahir dari darah, dan darah selalu ambigu: ia bisa menjadi tanda kelahiran, sekaligus tanda kutukan.

     Tocqueville sudah mencium bahaya itu sejak awal. Ia melihat bahwa kebebasan modern menyimpan potensi tirani baru: tirani mayoritas. Manusia dibebaskan dari raja dan paus, tapi terikat oleh opini massa. Ia tidak lagi takut pada Tuhan, namun gemetar di hadapan penilaian publik.

     Liberalisme tumbuh dengan dua wajah: satu menatap ideal rasional tentang manusia otonom, satu lagi berhadapan dengan realitas manusia yang mudah dibujuk, digiring, dan dibeli. Ia berbicara tentang kebebasan, tapi sering lupa bertanya: bebas untuk apa, dan bagi siapa?

     Anak kedua lahir dengan nada yang lebih keras, dari rahim yang sama namun dari pengalaman luka yang berbeda. Sosialisme—dan bentuk radikalnya, komunisme—memandang dunia liberal dan berkata: kebebasan semacam apa ini, jika manusia tetap diperbudak oleh kelaparan dan upah?

     Revolusi industri memperlihatkan wajah paling telanjang dari modernitas: anak-anak bekerja di pabrik, tubuh manusia dihitung seperti mesin, dan nilai manusia direduksi menjadi produktivitas. Karl Marx dan Friedrich Engels menulis dengan kemarahan yang dingin: manusia telah terasing—dari kerja, dari sesama, dari dirinya sendiri.

     Komunisme ingin menepati janji humanisme sampai ke akar: membebaskan manusia dari struktur kepemilikan dan kelas. Namun dalam praktiknya, pembebasan itu menuntut pengorbanan lain. Demi masyarakat tanpa kelas, individu dilenyapkan; demi sejarah yang adil, partai menjelma nabi baru.

     Gulag, kamp re-edukasi, dan kultus ideologi menjadi monumen bisu dari tragedi ini. Komunisme ingin menghapus penindasan, tapi justru melahirkan bentuk kekuasaan paling total yang pernah dikenal manusia modern. Sekali lagi, atas nama kemanusiaan, manusia dikorbankan.

     Anak terakhir tumbuh dari luka yang sama, tapi memilih jalan yang berlawanan. Fasisme menolak kesetaraan dan kebebasan sebagai ilusi. Ia berkata terus terang: manusia tidak setara; yang kuat berhak memimpin yang lemah. Jika liberalisme memuja kebebasan dan komunisme memuja kesetaraan, fasisme memuja kemuliaan.

     Ia lahir dari rasa hina dan marah pasca Perang Dunia I. Bangsa-bangsa yang terluka mencari makna dalam darah dan tanah. Mussolini dan Hitler membungkus humanisme dalam mitologi nasionalisme mistik. Manusia kembali dijadikan pusat, tapi bukan sebagai individu—melainkan sebagai ras, bangsa, dan simbol.

     Nietzsche sering dijadikan kambing hitam, meski gagasan Übermensch yang ia maksud bersifat eksistensial, bukan biologis. Tapi ide besar jarang bertahan dalam kemurnian; ia selalu diseret turun oleh tangan kekuasaan.

     Auschwitz, Nanking, Hiroshima menjadi penanda bahwa fasisme bukan sekadar ide politik, melainkan letupan sisi gelap humanisme itu sendiri: hasrat manusia untuk menjadi tuhan atas sesamanya.

     Abad ke-20 pun menjadi arena pertarungan antar-saudara. Liberalisme melawan komunisme, keduanya melawan fasisme. Semua mengaku membela manusia. Namun di medan perang, manusia berubah menjadi angka, statistik, dan laporan.

     Inilah paradoks paling pahit dari modernitas: cita-cita pembebasan manusia justru melahirkan perbudakan baru—dengan bahasa yang lebih rasional dan simbol yang lebih rapi.

     Hannah Arendt menyebutnya sebagai totalitarianisme: saat ide menggantikan moral dan politik mengusir nurani. Camus melihatnya lebih sunyi: manusia modern hidup dalam absurditas, terus mencari makna setelah ia sendiri membunuh sumber makna itu.

     Kini kita melangkah ke bab baru. Post-humanisme mulai mengetuk pintu. Manusia tidak lagi sendirian di pusat; algoritma, mesin, dan kecerdasan buatan ikut duduk di meja makna. Kita menciptakan pikiran buatan, lalu gelisah apakah ia akan menggantikan kita.

     Ironisnya, ini bukan cerita baru. Manusia selalu mencipta sesuatu yang lebih besar darinya, lalu terkejut ketika ciptaan itu mulai menguasainya.

     Humanisme, sang ibu tua, kini menatap dunia yang ia lahirkan: demokrasi yang lelah oleh kebohongan, sosialisme yang membeku dalam sejarah, dan fasisme yang terus mengintai dengan wajah baru. Ia tahu, semua itu lahir dari rahim yang sama: hasrat manusia menjadi pusat segalanya.

     Mungkin inilah takdir manusia modern: menjadi pencipta sekaligus korban ciptaannya sendiri. Menolak Tuhan demi kemerdekaan, lalu menciptakan ideologi untuk menggantikannya. Menghancurkan tirani lama, hanya untuk membangun tirani baru.

     Namun di antara reruntuhan itu, masih tersisa bara kecil yang enggan padam: kerinduan untuk tetap menjadi manusia—bukan pusat semesta, bukan tuhan kecil, melainkan makhluk yang sadar akan keterbatasannya.

Ketika manusia menjadikan dirinya pusat segalanya, ia lupa satu hal: pusat itu sering kali adalah lubang hitam—yang perlahan menelan apa pun, termasuk dirinya sendiri.

     Di bawah lampu neon dunia maya, di mana cuitan-cuitan di X beterbangan seperti nyamuk di musim hujan, politik Indonesia adalah teater absurd yang tak pernah tutup. Para aktornya, dengan jubah kebesaran dan senyum yang terlalu rapi, memainkan drama penuh intrik, di mana kebohongan kadang lebih manis daripada kebenaran. Seorang warganet, dengan jari lincah di layar ponsel, menulis: “Politik adalah satu-satunya profesi di mana Anda bisa berbohong, mencuri, menipu, dan tetap dihormati.” Kalimat itu, bagai pisau yang tersenyum, memotong tirai kemunafikan, mengundang tawa sekaligus kepedihan. Tapi, di balik sorak-sorai digital ini, apa yang sebenarnya kita saksikan? Sandiwara murahan, atau cermin jiwa bangsa yang resah, menolak diam di tengah janji-janji yang menguap?

     Bayangkan sebuah pasar malam di X, di mana kios-kios virtual berjejer, menjajakan harapan dengan harga satu suara. Di satu sudut, seorang politisi, dengan ijazah yang mungkin asli tapi nurani yang patut diragukan, berorasi tentang “keadilan sosial” sambil mengantongi dana dari sumber yang samar. @thePeople______, dengan nada sarkastik yang tajam, mencuit: “Ijazah boleh asli, tapi kalau kebijakan bikin rakyat miskin dan elit kaya, yang palsu itu ijazahnya atau nuraninya?” Cuitan ini bukan sekadar lelucon; ia adalah nyanyian protes, sebuah jeritan yang dibungkus humor untuk menahan air mata. Friedrich Nietzsche, yang pernah menertawakan kelemahan manusia, mungkin akan mengangguk setuju. “Bercanda tentang sesuatu adalah mekanisme pertahanan untuk mengatasi ketakutan terhadapnya,” katanya. Di Indonesia, di mana skandal korupsi seperti e-KTP atau Hambalang menjadi legenda, satire adalah perisai rakyat, mereduksi para dewa politik menjadi badut yang bisa diejek.

     Panggung politik ini penuh kontradiksi, seperti lukisan yang indah dari kejauhan tapi retak-retak saat dilihat dekat. Para politisi, dengan gelar “Yang Terhormat,” sering kali bertingkah seperti penututup botol—istilah sinis untuk mereka yang dianggap tak berguna. Namun, rakyat, yang seharusnya menjadi sutradara dalam demokrasi, justru merasa seperti penonton yang ditipu, diberi tiket mahal untuk pertunjukan yang buruk. @bahanasugeng62 menulis di X: “Semakin besar kekuasaan, semakin besar potensi bahaya penyalahgunaannya.” Kalimat itu, sederhana namun menusuk, menggema seperti peringatan Lord Acton: “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut korup secara absolut.” Di negeri ini, di mana kepercayaan publik terhadap DPR sering merosot di bawah 50% menurut survei LSI, satire bukan lagi sekadar hiburan—ia adalah cermin buram yang memaksa kita melihat wajah kita sendiri.

     Voltaire, sang maestro satire dari abad Pencerahan, pasti akan bersorak melihat kreativitas warganet Indonesia. “Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan, tapi saya akan mempertahankan sampai mati hak Anda untuk mengatakannya,” katanya. Di X, kebebasan ini hidup dalam meme, cuitan, dan parodi yang absurd. @lalilupanama, misalnya, menyamakan politisi dengan “bakul obat kadas” yang lucu tapi tak perlu ular sanca untuk menarik perhatian. Bayangkan seorang calon senator, berdiri di panggung kampanye, menjajakan “obat mujarab” berupa proyek jalan yang entah kapan selesai, sementara rakyat hanya bisa tertawa pahit. Satire seperti ini adalah kebenaran yang disampaikan dengan jubah humor, sebuah cara untuk membongkar propaganda tanpa perlu darah. Voltaire akan melihatnya sebagai seni, sebuah tarian kata yang mengungkap kebusukan di balik topeng kebesaran.

     Namun, di balik tawa, ada kepedihan yang merayap. Satire di X lahir dari luka kolektif: ketimpangan sosial, janji politik yang menguap seperti asap, dan institusi yang kehilangan kepercayaan. @jan_marem menulis: “Politik Indonesia makin hari makin konyol, bukan bikin tertawa, tapi bikin kesal.” Kalimat ini adalah renungan filosofis, sebuah pengakuan bahwa politik adalah teater absurd yang melelahkan. Albert Camus, yang merenungkan absurditas hidup, mungkin akan melihat politik Indonesia sebagai Sisifus modern: rakyat terus mendorong batu demokrasi ke atas bukit, hanya untuk melihatnya menggelinding kembali karena korupsi atau pengkhianatan. Tapi, dalam tawa getir itu, ada pemberontakan—sebuah penolakan untuk menyerah, sebuah cara untuk tetap hidup di tengah keputusasaan.

     Apakah satire ini cukup untuk mengubah panggung? Mungkin tidak. Cuitan-cuitan lucu di X adalah katarsis, sebuah pelepasan emosi yang membuat kita merasa sedikit lebih ringan di tengah beratnya realitas. Namun, seperti yang pernah dikatakan George Orwell, “Jika kebebasan berarti apa pun, itu berarti hak untuk memberi tahu orang-orang apa yang tidak ingin mereka dengar.” Satire adalah kebebasan ini, sebuah cara untuk berbicara kebenaran kepada kekuasaan tanpa takut—setidaknya, selama akun Anda belum diblokir. Kasus seperti hilangnya akun nurhadi_aldo di Instagram, yang memicu spekulasi tentang tekanan pihak berwenang, adalah pengingat bahwa panggung satire tidak selalu bebas dari bayang-bayang sensor. Namun, bahkan di tengah ancaman, rakyat terus menulis, terus menertawakan, terus bermimpi.

     Di sudut-sudut X, ada paradoks yang menyentuh. Satire, meski sinis, adalah tanda bahwa rakyat Indonesia belum menyerah. @bahanasugeng62 menulis: “Rezim boleh berganti, pemimpin bisa beralih, tapi nilai perjuangan harus tetap dijaga.” Kalimat ini, seperti nyanyian lembut di tengah badai, mengingatkan kita bahwa di balik ejekan dan tawa, ada harapan—mungkin rapuh, tapi nyata—untuk masa depan yang lebih adil. Soren Kierkegaard, filsuf yang merenungkan keberanian dalam ketidakpastian, pernah berkata, “Hidup hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang, tapi harus dijalani dengan melihat ke depan.” Satire adalah cara kita melihat ke belakang, menertawakan kesalahan masa lalu, sambil melangkah dengan hati penuh tanya ke depan.

     Apa yang tersisa dari panggung sandiwara politik ini, di mana tawa dan kepedihan bercampur seperti minuman pasar malam? Humor, dengan segala keabsurdannya, adalah nyawa rakyat—senjata lembut yang mampu menyingkap tabir kemunafikan tanpa pedang. Sinisme, meski berbalut getir, adalah detak jantung bangsa yang masih resah, yang menolak diam di tengah janji-janji kosong. Dan politik, dengan segala kontradiksinya, adalah cermin buram dari kita semua—rakyat yang menertawakan, pemimpin yang berjanji, dan para penututup botol yang tersesat di antaranya. Aristophanes, sang pelopor satire Yunani kuno, pernah berkisah bahwa membuat orang tertawa adalah seni, tetapi membuat mereka berpikir sambil tertawa adalah keajaiban. Di X, keajaiban ini berkelip-kelip di setiap cuitan, meme, dan ejekan, mengingatkan kita bahwa di tengah absurditas panggung politik, kita masih punya kuasa untuk menertawakan, merenungkan, dan, suatu hari, mungkin mengukir perubahan.

     Di suatu negeri yang rakyatnya gemar menertawakan diri sendiri—karena jika tidak, mereka akan menangis—kita telah mencapai fase di mana segala janji terdengar seperti iklan sabun cuci: menjanjikan putih bersih, tapi yang tercuci hanyalah akal sehat. Bonus demografi? Oh, tentu! Itu istilah yang diciptakan agar generasi muda merasa seperti pahlawan super yang siap menyelamatkan ekonomi, sambil para pemilik modal membangun istana dari saham mereka yang meroket. Harari mungkin tersenyum getir di suatu sudut: manusia memang makhluk yang ahli menenun narasi menjadi dongeng untuk menutupi ketimpangan. Tapi di sini, dongeng itu diulang-ulang seperti lagu dangdut remix—semakin sering didengar, semakin tak bermakna.

     Demokrasi, kata mereka, adalah pesta rakyat. Tapi seperti pesta pernikahan di kampung, yang penting bukan kebahagiaan mempelai, melainkan siapa yang membawa amplop paling tebal. Toto Rahardjo dalam Demokrasi Para Perampok menggambarkannya sebagai drama tiga babak: pembukaan dengan jargon kebersamaan, pertengahan dengan transaksi terselubung, dan penutup dengan foto bersama sambil memeluk pundi-pundi. Di negeri ini, demokrasi bukanlah sistem, melainkan semacam stand-up comedy di mana penonton tertawa bukan karena lucu, tapi karena gila.

     Pernahkah kalian memperhatikan betapa para pemimpin kita adalah lulusan terbaik sekolah Machiavelli—tanpa perlu membuka bukunya? Mereka ahli dalam seni berpura-pura peduli, seperti aktor sinetron yang mampu menitikkan air mata saat berjanji membangun jalan, lalu melupakannya begitu kamera padam. Il Principe seharusnya jadi panduan, tapi di tangan mereka, buku itu berubah menjadi manual cara tersenyum sambil menandatangani kontrak penggusuran. Ketika seorang pejabat berkata, "Kami mendengar suara rakyat," yang ia maksud mungkin hanya suara deru mesin proyek yang sedang menggali lubang tambang baru.

     "Pembangunan"—kata yang sakral, diucapkan dengan nada bak imam memimpin ritual. Tapi bacalah The Grapes of Wrath karya Steinbeck, dan kita akan tahu bahwa di mana pun, pembangunan sering berarti menggusur yang lemah untuk memberi jalan pada yang berkuasa. Di sini, hutan digunduli atas nama investasi, laut dipagari demi "kebersihan pantai", dan warga dipindahkan ke rusunawa yang lebih mirip kandang burung. Mereka dijanjikan masa depan gemilang, tapi yang datang hanyalah tagihan listrik dan air yang tak pernah stabil. Jika ada yang protes, jawabannya selalu sama: "Ini untuk kepentingan umum!" Seolah-olah "umum" itu adalah entitas mistis yang hanya bisa diwakili oleh segelintir orang berkopiah.

     Lalu datanglah pemimpin-pemimpin yang berbicara tentang "revolusi mental", sementara buku-buku di perpustakaan mereka berdebu seperti fosil. Inayat Khan dalam Hakikat Pikiran menulis bahwa kemajuan bangsa lahir dari pemikiran yang mendalam. Tapi di sini, yang dianggap "mendalam" hanyalah kemampuan menghafal pidato, bukan memahami isinya. Kita punya wakil presiden yang bangga tak pernah tuntas membaca bahkan satu novel pun, lalu heran mengapa kebijakannya sering terasa seperti resep masakan tanpa garam.

     Demokrasi kita—ia seperti kucing yang dijual dalam karung. Dibungkus dengan kata-kata "keterbukaan" dan "partisipasi", tapi isinya adalah algoritma yang menghitung suara berdasarkan popularitas Instagram. Kahlil Gibran dalam Kematian Sebuah Bangsa berbisik: "Ketika keadilan hanya menjadi hiasan bendera, bangsa itu sedang sekarat." Di sini, keadilan memang ada—di dalam novel, di dalam lagu, dan di dalam retorika kampanye. Tapi di pengadilan? Ia lebih sering jadi bahan lelucon para pengacara yang tahu persis di tikungan mana ia menyuap.

     Levitsky dan Ziblatt dalam How Democracies Die mengingatkan: demokrasi tidak mati oleh tentara, tapi oleh politisi yang mengubah konstitusi jadi alat pribadi. Di negeri kita, konstitusi bisa direvisi secepat menu ganti wallpaper di smartphone. Rakyat diminta percaya, tapi dilarang bertanya. Hukum? Ia seperti pisau—sangat tajam untuk memotong rumput liar di halaman rakyat, tapi tumpul saat dihadapkan pada besi tua para konglomerat. John Rawls pasti geleng-geleng melihat Teori Keadilan-nya dipelintir menjadi "Teori Pembenaran": keadilan di sini bukan tentang proses, tapi tentang siapa yang punya koneksi untuk mempersingkat antrian.

     Dan media? Mereka adalah dalang di balik layar. Noam Chomsky dalam Politik Kuasa Media menjelaskan bahwa media tidak mencerminkan realitas, tapi menciptakannya. Di sini, berita kenaikan harga cabai diubah menjadi cerita tentang "ketahanan pangan", sementara konferensi pers pejabat dirancang seperti tayangan reality show: penuh emosi, tapi kosong substansi. Kami rindu pada jurnalis yang menulis dengan darah, bukan pada influencer yang dibayar untuk memoles luka menjadi lukisan.

     "Pembangunan" lagi-lagi jadi mantra. Tapi bacalah Max Havelaar—bukan sebagai kisah kolonial, tapi sebagai cermin kekinian. Multatuli menangis melihat penderitaan rakyat, tapi di era sekarang, penderitaan itu dijual sebagai komoditas. Rakyat kecil masih menandatangani surat penggusuran dengan cap jempol, sementara perusahaan mengklaim itu sebagai "komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan". Eksploitasi disebut "pemberdayaan", perampasan tanah disebut "revitalisasi", dan ketika nelayan kehilangan laut, mereka diberi pelatihan jadi barista—seolah-olah laut bisa digantikan oleh latte art.

     Bahasa pun telah dikorupsi. R.F. Kuang dalam Babel menunjukkan bahwa kata-kata bisa menjadi senjata penjajahan. Di sini, kata "transformasi digital" berarti memecat karyawan dan menggantinya dengan chatbot. "Bonus demografi" adalah istilah untuk menyembunyikan fakta bahwa 60% pengangguran adalah anak muda. Dan "makan bergizi gratis" biasanya berakhir di kantong pejabat yang mengaku "sedang diverifikasi". Negeri ini adalah ahli dalam seni mengubah logam menjadi emas palsu—atau dalam bahasa mereka: "memoles narasi".

     Lalu tibalah kita di zaman di mana kenyataan lebih absurd daripada fiksi. Orwell menulis '1984' sebagai peringatan, tapi di sini, ia dijadikan manual. "Kebebasan pers" berarti pers dibebaskan dari keberanian. "Transparansi" berarti semua korupsi dilakukan di tempat terbuka, asal rakyat sibuk menghitung diskon e-commerce. Pengawasan disebut "perlindungan data", kritik disebut "ujaran kebencian", dan ketika ada yang bertanya, jawabannya selalu: "Ini untuk stabilitas nasional!" Seolah-olah "stabilitas" adalah dewa yang haus tumbal akal sehat.

     Kita telah sampai di ujung panggung. Tepuk tangan palsu menggema, lampu sorot mengaburkan bayangan ketidakadilan, dan para pemain berjalan keluar dengan senyum lebar—sambil menggenggam amplop di belakang punggung. Tapi di antara riuh rendah ini, ada yang masih tersisa: suara-suara kecil yang memilih tidak ikut bernyanyi. Mereka yang menertawakan ironi, karena menangis sudah terlalu melelahkan. Mereka yang membaca Gibran, Orwell, dan Steinbeck bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk mengingat bahwa kebenaran masih ada—walau harus dicari di antara reruntuhan kata-kata palsu.

     Di tengah panggung sandiwara ini, mungkin kita hanya bisa melakukan satu hal: tetap tidak percaya. Tidak percaya pada janji, pada istilah indah, pada senyum yang terlalu sempurna. Tapi di balik sikap sinis itu, ada secercah harap: bahwa dengan terus menertawakan kebohongan, kita suatu hari nanti akan menemukan cara untuk mengubahnya menjadi lelucon yang basi—dan mulai menulis cerita baru.

     Sampai saat itu tiba, biarlah satire menjadi doa kami yang paling khusyuk: "Ya, Tuhan, berilah kami kesabaran untuk menertawakan kebodohan ini—sebelum kami menangis karenanya."