Hero Fitrianto

     Mungkin bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, hanya kekurangan orang yang sudi menanggung konsekuensi dari kecerdasannya. Selama bertahun-tahun, frasa “martabat bangsa” digantung seperti spanduk kertas pada tiang upacara kemerdekaan—indah dari jauh, rapuh ketika disentuh. Ironisnya, martabat tidak pernah hilang; ia hanya dikecilkan agar muat di dalam kepala yang memilih kenyamanan daripada pertaruhan moral. Barangkali itu sebabnya dua belas watak itu betah tinggal, seperti kecoa yang menyukai dapur kotor bukan karena dapurnya, tetapi karena tidak ada yang sungguh mau membersihkannya.

     Pertanyaannya tidak lagi soal bangsa yang baik atau buruk, cerdas atau bodoh, lembut atau bengis, pemalu atau agresif. Pertanyaannya adalah seberapa besar keberanian bangsa ini untuk berhenti berpura-pura. Berpura-pura tidak tahu, berpura-pura tidak melihat, berpura-pura tidak berdaya. Pura-pura adalah olahraga nasional; melompat dari kenyataan ke kenyamanan tanpa berkeringat. Dan selama pura-pura tetap aman, watak itu akan terus menari dengan santai di ruang tamu peradaban.

     Namun martabat bukan hadiah yang diberikan dari luar, melainkan keputusan yang diambil dari dalam. Ia dimulai dari manusia yang mau membayar harga untuk kebenaran kecil: menolak suap yang bisa sangat membantu, memilih antre ketika ada kesempatan menyelinap, tidak memukul perempuan atau bawahan, menahan mulut ketika ingin mencaci tanpa pandang alasan, atau sesederhana menuntut negara bertingkah selayaknya negara. Martabat dimulai dari menolak menjual diri secara murah, bahkan kepada negara sendiri.

     Mochtar Lubis dulu mengutip watak bangsa tanpa dendam—lebih seperti dokter yang menunjukkan hasil lab dengan ekspresi datar. Empat puluh, lima puluh tahun lewat, hasil lab itu tidak berubah banyak. Digitalisasi memberi kita mesin-mesin baru, tetapi manusia yang mengoperasikannya tetap manusia lama. Komentar dalam kolom daring, politik identitas yang dijual seperti deterjen promo, influencer yang mengajarkan kebodohan dengan wajah tampan dan kamera mahal di ruang tamu sewaan; semuanya hanya memastikan bahwa penyakit lama mendapat ruang latihan yang lebih luas.

     Apakah bangsa ini tanpa harapan? Tidak juga. Harapan itu bukan terletak pada nasionalisme sentimental, bukan pada slogan yang berdebu di mulut birokrat, bukan pada lagu mars yang diputar keras agar menutupi keraguan kolektif. Harapan itu terletak pada kesediaan untuk tumbuh menjadi masyarakat yang mampu merasa malu—bukan malu pada dunia, tetapi pada diri sendiri. Karena bangsa yang malu masih bisa berubah, sedangkan bangsa yang tidak malu hanya akan mencari pembenaran.

     Dan ketika bangsa ini suatu hari bertanya, “martabat kami itu berada di mana?”, jawabannya tidak akan ditemukan di museum, monumen, naskah pidato, atau statistik pertumbuhan ekonomi. Martabat itu berada pada jenis manusia yang bersedia menolak warisan watak buruk ini dengan harga penuh, tanpa diskon nasionalisme. Ia berada pada warga yang suatu pagi bangun dan memutuskan bahwa kebenaran kecil lebih berharga daripada kemenangan besar yang busuk.

     Selebihnya, sejarah akan mengurus sisanya. Ia selalu punya cara yang kejam namun jujur untuk menyortir mana bangsa yang dewasa dan mana bangsa yang sekadar ramai.

     Dan ketika sorak sorai tentang “bangsa besar” selesai, ketika asap nasionalisme menguap, ketika para pemimpin berhenti berorasi, tinggal satu pertanyaan yang menggantung di udara seperti mantra yang tidak mau pergi:

     Apakah kita memilih menjadi bangsa yang dihormati karena martabatnya, atau bangsa yang hanya ditoleransi karena jumlahnya? ( part 5 of 5 )

     Ada sesuatu yang memalukan dalam gagasan bahwa sebuah bangsa hanya akan belajar setelah hancur. Itu berarti bangsa itu tidak lagi memiliki martabat sejarah; ia hanya memiliki naluri bertahan hidup yang paling rendah. Setiap bangsa berhak untuk gagal, tetapi tidak semua bangsa berhak untuk menyerah sebelum mencoba. Dan karena itu mari kita berbicara tentang formasi sunyi—jalan yang tidak glamor, tidak heroik, tetapi juga tidak memalukan. Jalan yang tidak meminjam bahasa utopia, tidak berkubang dalam slogan, dan tidak membutuhkan romantisasi pengorbanan.

     Sejarah bangsa-bangsa selalu digerakkan oleh minoritas yang tidak berisik. Nietzsche menyebut mereka “aristokrasi jiwa”—bukan aristokrasi harta atau gelar, tetapi aristokrasi yang terbentuk dari disiplin, keberanian, dan kesabaran. Mereka bekerja terlalu dalam untuk diperhatikan dan terlalu lambat untuk dijadikan siaran langsung. Dalam tradisi Islam klasik, kita mengenal istilah rijâl al-ghaib, mereka yang berjalan tanpa nama. Dalam tradisi republik Prancis, mereka disebut corps intermédiaires, lapisan penghubung antara individu dan negara yang menjaga republik dari oligarki. Dalam dunia modern, istilahnya lebih sederhana: orang-orang yang tidak mencari tepuk tangan.

     Formasi sunyi dimulai dari individu yang menolak ketergesa-gesaan. Kita hidup di negeri yang mencintai hasil instan: gelar instan, jabatan instan, pencerahan instan, kesimpulan instan. Masyarakat kita lebih sering memuja performa daripada proses. Seorang penipu publik lebih dihormati apabila ia tampil percaya diri di depan kamera dibanding seorang pekerja jujur yang tidak pandai berbicara. Kita mengira kecerdasan adalah retorika, pengabdian adalah pencitraan, dan perubahan adalah trending topic. Padahal perubahan yang sesungguhnya selalu dimulai dengan ritme yang membosankan: bangun, bekerja, membaca, berpikir, mengulang. Bukan disiplin ideologis, tetapi disiplin ritmis.

     Musuh utama bangsa ini bukan oligarki, bukan kapitalisme buruk, bukan politisasi agama. Semua itu hanya gejala. Musuhnya lebih mendalam: mental “asal jalan”. Itu penyakit yang menghalangi bangsa dari membangun struktur yang tahan lama. Itulah yang membuat filsuf Italia seperti Antonio Gramsci begitu terobsesi pada “kebiasaan kolektif”—kebiasaanlah yang melahirkan hegemoni; bukan pidato. Dan sebelum seseorang bekerja pada kebiasaan kolektif, ia harus terlebih dahulu menundukkan kebiasaan buruk dalam dirinya sendiri. Tidak ada reformasi nasional yang dimulai sebelum reformasi pribadi.

     Namun satu individu tidak akan cukup. Formasi sunyi terjadi ketika orang-orang yang disiplin bertemu satu sama lain. Mereka tidak perlu banyak bicara. Mereka membaca lebih banyak daripada berbicara, dan berpikir lebih dalam daripada tampil. Mereka tidak mudah terjebak dalam teater politik yang dirancang untuk membuat kita lupa bahwa republik adalah kerja panjang, bukan tontonan. Namun para individu seperti ini sering terpecah, berjalan sendiri-sendiri dalam kota yang padat tapi kesepian. Formasi sunyi bukan organisasi—organisasi terlalu cepat berubah menjadi kompetisi posisi dan logo. Ia bukan gerakan massa—massa terlalu cepat mencari juru bicara karismatik. Formasi sunyi adalah jaringan kepercayaan kecil: dua orang di perpustakaan daerah yang saling bertukar buku; tiga mahasiswa di kamar kos yang berdiskusi tentang problem institusi; seorang perajin yang membaca buku ekonomi lalu mengubah cara ia mengajar muridnya; seorang guru desa yang mengajari siswanya mencintai presisi; seorang pekerja bengkel yang mulai mengajarkan disiplin kerja tanpa menggurui siapa pun.

     Mereka tidak memiliki manifesto. Yang mereka miliki adalah ritme, kontinuitas, dan kejelasan tujuan: memperbaiki cara berpikir dan cara bekerja. Hannah Arendt mengingatkan bahwa totalitarianisme lahir bukan dari kebencian ideologis semata, tetapi dari “ketidakmampuan berpikir”—inability to think. Oleh karena itu kemampuan berpikir bukan sekadar kegiatan intelektual, tetapi benteng politik.

     Formasi sunyi tidak berhenti pada gagasan. Ia membangun struktur. Struktur itu kadang sangat remeh bagi mata yang hanya mengukur hal-hal besar: datang tepat waktu, mematuhi tenggat, menolak menipu pelanggan, menahan diri untuk tidak mencuri uang publik walau bisa, menjaga kualitas sesuatu walau tidak ada yang melihatnya. Poin-poin seperti ini terdengar banal sampai kita menyadari bahwa negara-negara yang berhasil—Jepang, Finlandia, Korea Selatan—tidak mungkin eksis tanpa prasyarat banal tersebut. Nurcholish Madjid pernah mengatakan bahwa bangsa ini selalu berusaha memecahkan problem besar tanpa menyelesaikan syarat dasar. Kita ingin demokrasi tanpa hukum, meritokrasi tanpa etos, inovasi tanpa disiplin, kemakmuran tanpa industri. Tidak mengherankan jika hasilnya adalah sandiwara panjang yang melelahkan.

     Perubahan yang cepat selalu rapuh. Revolusi kadang memotong kepala, tetapi jarang membangun institusi. Yang lambat justru tidak bisa dibalikkan. Seseorang tidak bisa mengajari bangsa untuk menghormati waktu hanya melalui undang-undang; ia harus melatih orang-orang yang kelak akan berada di ruang rapat kementerian, forum desa, ruang kelas, studio seni, majelis hakim, laboratorium, bengkel kerja, dan meja redaksi. Tanpa panggung, tanpa bendera, tanpa narasi heroik. Mereka bukan “revolusioner”, mereka hanya manusia yang tidak bisa dibeli. Itu jauh lebih berbahaya bagi oligarki.

     Formasi sunyi tidak menjanjikan kemenangan. Ia hanya menjanjikan martabat dalam perjuangan. Itulah satu-satunya cara untuk tidak menjadi bangsa yang memalukan di hadapan sejarah. Sebuah bangsa dinilai bukan dari apakah ia menang, tetapi dari cara ia berusaha untuk tidak menjadi rendah. Dan jika kita bertanya siapa yang memulai, jawabannya selalu sama: yang pertama adalah orang yang berani berhenti menjadi bagian dari kebohongan kolektif. ( part 6 of 6 )

     Ada masa ketika manusia percaya bahwa dunia ditentukan oleh darah. Bahwa mereka yang lahir dari keturunan mulia mengandung semacam logika langit yang tidak dimiliki rakyat kebanyakan. Mereka disebut bangsawan, para pemilik hak istimewa untuk menentukan arah sejarah, menulis peraturan, dan menafsirkan moral. Itulah masa aristokrasi klasik — masa ketika kebajikan diukur dari jarak seseorang terhadap kekuasaan.

     Namun, bahkan di masa itu pun, ada bisikan lain yang tak bisa dibungkam: Bukankah yang bijak tak selalu terlahir mulia? Dari bisikan itulah lahir benih demokrasi — keyakinan bahwa manusia, betapa pun rapuh, memiliki kesetaraan yang tak dapat dicabut oleh garis keturunan. Bahwa kebebasan bukan anugerah dari atas, melainkan hak yang melekat di dalam setiap kesadaran.

     Sejak itu, dunia manusia seperti terbelah dua: satu pihak meyakini bahwa hanya mereka yang terbaik yang pantas memimpin, sementara pihak lain percaya bahwa yang terbaik hanyalah hasil dari kesempatan yang setara bagi semua.

     Tapi sejarah, seperti biasa, tak memilih salah satu. Ia membiarkan keduanya saling menegur, saling menuduh, saling mencuri peran.

     Dalam filsafat Yunani, aristokrasi berarti kekuasaan oleh yang terbaik — bukan yang terkaya, bukan yang paling keras, tapi yang paling berbudi. Namun manusia terlalu pandai memutar makna. Kata terbaik perlahan berubah menjadi terkuat, dan yang tadinya dijalankan oleh para bijak beralih ke tangan para pewaris. Aristokrasi pun membusuk menjadi oligarki. Plato pernah memperingatkan hal ini dalam Republik: ketika kebijaksanaan tidak lagi menjadi dasar kekuasaan, maka negara akan runtuh dalam ilusi keadilan.

     Sebaliknya, demokrasi lahir dari keletihan panjang atas tatanan itu. Ia berjanji bahwa semua orang boleh bersuara — sebuah janji yang, pada awalnya, terdengar suci dan manusiawi. Tapi di balik kebebasan itu, tersimpan satu dilema abadi: bagaimana bila suara yang paling lantang justru berasal dari yang paling dangkal? Aristoteles, yang lebih tenang dari gurunya, mencoba menjembatani keduanya dengan gagasan politeia: campuran antara kebijaksanaan minoritas dan partisipasi mayoritas. Sebuah keseimbangan yang nyaris mustahil, tapi terus dicoba oleh peradaban modern.

     Sejak itu manusia membangun konstitusi, parlemen, lembaga perwakilan, dan segala perangkat hukum — bukan semata untuk menata, tapi untuk menunda kehancuran yang selalu datang dari salah satu ekstrem.
Mereka tahu, bila yang terbaik memerintah terlalu lama, lahirlah tirani; tapi bila semua orang memerintah tanpa arah, lahirlah kekacauan.

     Namun, sebenarnya, pertarungan ini bukan semata terjadi di antara sistem, melainkan di dalam diri manusia itu sendiri. Ada saat ketika kita ingin menjadi aristokrat — menolak kebodohan massa, menyanjung disiplin, mutu, dan martabat. Tapi di saat lain, kita ingin menjadi demokrat — merayakan keberagaman, memberi ruang bagi suara yang lemah, membela hak untuk berbeda.

     Manusia adalah panggung kecil bagi dua kekuatan itu: ordo dan chaos. Yang satu menata, yang lain mengguncang. Yang satu menjaga bentuk, yang lain membuka kemungkinan. Keduanya saling memerlukan. Aristokrasi tanpa demokrasi adalah kesombongan; demokrasi tanpa aristokrasi adalah kebisingan.

     Barangkali sebab itu peradaban tidak pernah berhenti berayun antara dua kutub: dari monarki ke republik, dari ketertiban ke kebebasan, dari struktur ke spontanitas. Dan dalam setiap ayunan, manusia kehilangan sebagian dirinya, lalu mencarinya kembali dengan nama yang berbeda.

     Dunia modern, katanya, adalah dunia demokrasi. Kita menghapus gelar “tuan” dan “hamba”, menggantinya dengan “rakyat” dan “wakil rakyat”. Kita menulis konstitusi, menyebut diri “merdeka”, dan percaya bahwa semua keputusan lahir dari suara terbanyak.

     Namun di bawah semua itu, aristokrasi tak pernah benar-benar mati — ia hanya berganti rupa. Kita menciptakan kelas baru: teknokrat, ekonom, akademisi, pemegang data, pemilik modal. Mereka adalah para aristokrat baru yang tidak diwariskan darah, melainkan kemampuan, akses, dan informasi. Demokrasi pun, sekali lagi, menemukan paradoksnya: ia menjanjikan kesetaraan, tapi melahirkan elit baru yang bahkan lebih sulit digugat karena mereka bekerja atas nama “kompetensi”.

     Dan rakyat — yang dulu berjuang untuk bersuara — kini kebanyakan hanya bicara, tapi tak mendengar. Mereka punya mikrofon, tapi tak punya arah. Kebebasan yang dulu diperjuangkan kini menjadi pasar besar bagi opini yang berlomba memikat, bukan untuk benar, tapi untuk viral.

     Kini kita memasuki bab paling ganjil dalam sejarah politik manusia — bab yang bahkan Machiavelli pun takkan sanggup menulisnya dengan tenang: kekuasaan tidak lagi berada di tangan raja, parlemen, atau rakyat, melainkan di tangan algoritma.

     Media sosial adalah kerajaan baru di mana semua orang adalah rakyat sekaligus badut. Kita menyebutnya demokrasi digital karena setiap orang boleh bicara, tapi sebenarnya kita hidup dalam aristokrasi yang lebih halus: hanya mereka yang memahami bahasa algoritma yang benar-benar didengar. Popularitas menjadi bentuk baru dari kebangsawanan; engagement menjadi gelar kehormatan.

     Kita menulis, mengunggah, dan berteriak di ruang virtual, percaya bahwa kita sedang “berpartisipasi”, padahal sebenarnya sedang disortir, dipantau, dan diarahkan oleh sistem yang tak pernah tidur. Setiap klik adalah suara, setiap tunda-scroll adalah data, setiap emosi adalah energi yang diubah menjadi mata uang iklan.

     Dan ironisnya, kita menikmatinya. Kita menyebutnya “kebebasan berekspresi”.

     Gustave Le Bon menulis, “Dalam kerumunan, manusia kehilangan dirinya.” Dulu, yang dimaksud adalah massa di jalanan, yang berteriak dan marah bersama. Kini, kerumunan itu berpindah ke layar ponsel: sunyi, individual, tapi serempak.

     Kita terhubung dengan semua orang, tapi terputus dari diri sendiri. Kita berdebat tentang segalanya, tapi jarang benar-benar berpikir. Demokrasi berubah menjadi oklokrasi — pemerintahan oleh kerumunan emosional — dan algoritma menjadi raja yang memelihara kekacauan itu demi keuntungan.

     Kita tidak diperintah dengan kekerasan, melainkan dengan kenyamanan. Dan karena nyaman, kita tak melawan.

     Mungkin kini kita butuh bentuk baru dari keduanya: bukan aristokrasi sosial atau politik, tapi aristokrasi pikiran — keberanian untuk tetap jernih ketika dunia penuh kebisingan. Dan bukan demokrasi yang sekadar memberi semua orang suara, tapi demokrasi kesadaran — kemampuan kolektif untuk memahami bahwa suara kita hanya berarti jika lahir dari kesadaran, bukan refleks dari sistem yang mengatur perhatian kita.

     Aristokrasi pikiran tidak memerlukan mahkota; ia lahir dari integritas, dari kemampuan menolak impuls, dari keengganan untuk menyerah pada opini massal. Sementara demokrasi kesadaran adalah kemampuan untuk menghormati pikiran orang lain tanpa menenggelamkan kebenaran dalam relativisme.

     Jika dua hal ini bisa hidup bersama — kejernihan dan empati, mutu dan kebersamaan — mungkin manusia bisa keluar dari lingkaran kebodohan yang kini dikendalikan oleh mesin.

     Kita sedang bergerak ke masa ketika keputusan politik, ekonomi, bahkan moral akan dibuat oleh sistem otomatis. Raja akan digantikan oleh jaringan, parlemen oleh data, rakyat oleh profil-profil perilaku yang disusun dalam jutaan baris kode.

     Dan mungkin, kelak, kita akan menyadari bahwa pertarungan antara aristokrasi dan demokrasi hanyalah episode kecil dalam sejarah kesadaran. Bahwa yang sejati bukan lagi siapa yang memerintah, tapi siapa yang sadar bahwa ia sedang diperintah.

     Ketika manusia mulai memahami bahwa kebebasan sejati bukanlah hak yang diberikan, melainkan kejernihan yang diperjuangkan — di sanalah bentuk tertinggi dari demokrasi akan lahir: kesadaran yang tak lagi memerlukan sistem untuk tahu mana yang benar.

     Mungkin pada akhirnya, aristokrasi dan demokrasi bukan dua ide yang saling bertentangan, tapi dua arus yang mengalir ke laut yang sama: yang satu menjaga mutu, yang lain menjaga makna. Dan di antara keduanya, manusia — makhluk yang terlalu sadar untuk bahagia, tapi terlalu keras kepala untuk menyerah — terus berjalan, mencoba tetap manusia di bawah bayang-bayang algoritma.

     Ada saat-saat ketika pikiran terasa menua lebih cepat dari tubuh. Ia mulai berhenti berkelana dan memilih duduk, bersandar pada buku-buku lama yang dulu sempat membuatnya bergetar. Di titik itu, intelektualitas berubah dari petualangan menjadi museum. Dan di dalam museum itu, banyak intelektual yang masih hidup, tapi pikirannya sudah jadi artefak. Mereka tidak lagi mencari, hanya menjaga agar debu di rak gagasan tidak terlalu tebal.

     Mungkin memang ada “jiwa tua” di setiap kepala yang dulu pernah berani berpikir. Suara lirih yang membisikkan: “berhentilah bertanya, nikmatilah kepastian.” Ia menenangkan, bahkan memeluk kita seperti doa ibu di masa kecil. Tapi seperti semua kenyamanan, ia berbahaya. Sebab begitu seseorang berhenti mempertanyakan keyakinannya, ia berhenti menjadi intelektual dan berubah menjadi penjaga altar pikirannya sendiri. Ia masih bicara tentang kebenaran, tapi yang dimaksud bukan lagi pencarian—melainkan warisan yang dijaga dengan takut-takut.

     “Jiwa tua” bukan soal umur, tapi soal keberanian yang memudar. Ia bersembunyi di ruang seminar yang sama, menggunakan slide PowerPoint yang sama, dan masih memulai kalimat dengan “menurut Habermas” tanpa pernah menanyakan, apakah Habermas masih relevan untuk era algoritma dan kecerdasan buatan. Ia senang pada kepastian, alergi pada ambiguitas. Ia lebih percaya pada dogma yang dipoles rapi ketimbang kebenaran yang belum selesai. Ia hidup dari nostalgia, dari masa ketika kutipan bisa menggantikan keberanian berpikir. Dalam dirinya, intelektualitas menjadi kebaktian rutin: penuh tata cara, tapi tanpa getaran makna.

     Ironisnya, banyak pikiran muda yang diam-diam bermimpi menjadi tua secepat mungkin. Mereka meniru gestur dan nada intelektual senior — bukan semangatnya. Mereka membangun persona akademik yang serius, menulis dengan kalimat panjang, berlapis jargon yang membingungkan, seolah kompleksitas bahasa adalah bukti kedalaman isi. Mereka lupa bahwa kedalaman sejati justru adalah kemampuan menyederhanakan tanpa kehilangan makna. Begitulah lahir generasi “tua sebelum waktunya”: pintar mengutip, tapi miskin keberanian berpikir dari nol. Mereka seperti tanaman dalam pot: tumbuh, tapi tidak pernah berakar di tanah realitas.

     Sebaliknya, “pikiran muda” adalah kesadaran yang jujur pada ketidaktahuannya. Ia berani menanggung risiko menjadi salah. Ia tahu bahwa pengetahuan bukan menara, melainkan sungai yang terus mengalir. Pikiran muda tidak sibuk menjaga keaslian gagasan, sebab ia sadar bahwa gagasan yang hidup memang harus berubah bentuk. Ia menghormati tradisi, tapi tidak menyembahnya. Ia mendengarkan sejarah, tapi tidak ingin tinggal di sana. Ia memiliki sesuatu yang hilang dari banyak ruang akademik hari ini: rasa ingin tahu yang tidak malu.

     Kita hidup di masa yang lucu: orang-orang berbicara tentang spiritualitas sambil berdagang wacana, sementara para ilmuwan sibuk mencari Tuhan lewat rumus. Banyak yang berdoa di laboratorium dan meneliti di tempat ibadah. Mereka semua tampak sibuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Di sinilah tragedi kesadaran intelektual modern berakar — ketika rasionalitas kehilangan keberanian untuk jujur, dan mistik kehilangan kerendahan hatinya untuk menjadi manusiawi. Akal dan jiwa sama-sama kehilangan keseimbangan, karena keduanya lebih sibuk mengafirmasi diri ketimbang memahami dunia.

     Menjadi intelektual hari ini berarti menerima bahwa berpikir adalah kerja yang melelahkan sekaligus menegangkan. Tidak ada istirahat dalam pencarian. Pikiran yang sehat harus siap disangkal, diuji, dan dipatahkan — sebab justru di sanalah ia tumbuh. Mungkin inilah alasan banyak orang memilih kenyamanan “jiwa tua” ketimbang kedewasaan berpikir yang jernih. Karena berpikir dengan waras berarti berdiri di antara dua tebing: emosi yang ingin berkuasa, dan keyakinan yang ingin memerintah.

     Maka, intelektual sejati bukanlah mereka yang menyimpan jawaban, melainkan yang sanggup terus bertanya bahkan setelah dunia berhenti mendengarkan. Ia menjaga pikirannya tetap muda tanpa kehilangan kematangan jiwanya. Ia tahu bahwa kebenaran selalu sementara, dan karena itu, ia mencintainya tanpa rasa memiliki. Sebab pikiran tidak perlu menua — cukup matang. Dan di tengah dunia yang gemar berpura-pura paham, mungkin satu-satunya sikap intelektual yang tersisa adalah tetap ingin tahu, dengan kepala yang dingin dan hati yang berani.

     Perjalanan ini bermula dari air. Dari tetesan kecil yang merembes melalui batu kapur, dari sungai bawah tanah yang memberi makan sawah dan desa, dari mata air yang menjadi denyut kehidupan. Lalu kita menapaki lorong-lorong gelap gua, membaca arsip purba yang ditulis bumi dalam stalaktit dan lukisan berusia puluhan ribu tahun. Kita menyaksikan masyarakat yang hidup di kaki tebing, menjaga karst dengan kesabaran yang sering tak dihargai. Kita juga mendengar dentum mesin tambang, teriakan warga di jalan, tarik-ulur kepentingan negara dan industri. Dan akhirnya, kita bertanya: apakah karst hanya akan terus menjadi beban, atau bisa menjelma sebagai bagian dari imajinasi bangsa?

     Narasi itu membawa kita pada satu titik: perlunya rumah bersama. Sebuah ruang di mana ilmu, masyarakat, dan kebijakan bisa duduk satu meja. Sebuah wadah yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga merajut makna; tidak hanya bicara konservasi, tetapi juga kesejahteraan; tidak hanya menatap batu, tetapi juga masa depan. Inilah yang saya bayangkan sebagai Institut Karst Nusa Purusa.

     Mengapa institut? Karena karst terlalu kompleks untuk ditangani secara sektoral. Ia bukan hanya urusan geologi, tetapi juga hidrologi, ekologi, arkeologi, antropologi, bahkan politik dan ekonomi. Selama ini, penelitian karst di Indonesia terfragmentasi: ada yang dikerjakan perguruan tinggi, ada yang diinisiasi LSM, ada yang menjadi proyek sesaat pemerintah. Namun tidak ada simpul yang menyatukan. Institut bisa menjadi simpul itu—rumah bersama yang menjaga kontinuitas pengetahuan dan advokasi.

     Di sinilah speleologi menemukan tempatnya. Disiplin ini, yang lahir dari tradisi panjang eksplorasi gua di Eropa, telah berkembang menjadi ilmu lintas batas yang menjembatani geologi, biologi, ekologi, arkeologi, hingga paleoklimatologi. Di Prancis, speleologi bahkan sudah menjadi bagian kurikulum universitas; di Slovenia, asosiasi speleologi bekerja sama erat dengan taman nasional; sementara di Amerika Serikat, lembaga seperti National Speleological Society menjadikan gua bukan hanya objek rekreasi, tetapi juga laboratorium alam untuk memahami perubahan iklim (Culver & White, 2005; Kranjc, 2001; Martel, 1894). Indonesia, dengan 15 juta hektar kawasan karst, ironisnya belum menempatkan speleologi sebagai disiplin yang berdiri tegak. Inilah celah yang bisa dijembatani oleh Institut Karst Nusa Purusa: bukan sekadar mengumpulkan penelitian, melainkan meletakkan dasar akademik bagi speleologi di tanah air.

     Lihatlah Babul, Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung, sebagai contoh konkret. Di sana, karst tropis menampilkan wajahnya yang paling lengkap: sungai bawah tanah yang kompleks, gua berlukis prasejarah, keanekaragaman hayati kupu-kupu, dan masyarakat yang masih menggantungkan hidup pada sawah dan hutan. Namun, tanpa otoritas pengetahuan yang kuat, Babul kerap dilihat sekadar objek wisata atau lahan potensial tambang. Padahal, ia bisa menjadi pusat riset dunia tentang air tropis, biodiversitas, dan sejarah peradaban. Institut Karst Nusa Purusa bisa menjadikannya laboratorium terbuka, tempat ilmu global belajar dari kearifan lokal.

     Kritik yang harus kita akui adalah: negara sering abai. Karst hanya diperhitungkan jika menyangkut izin tambang atau proyek pariwisata. Padahal, dalam konteks krisis iklim, karst adalah “aset strategis” yang nilainya jauh melampaui hitungan ekonomi jangka pendek. Dengan adanya institut, narasi karst bisa bergeser dari pinggiran ke pusat, dari “beban” ke “kebanggaan nasional.”

     Institut ini bukan hanya untuk para pakar. Warga desa karst bisa menjadi peneliti lapangan, pelajar SMA di Maros bisa menulis laporan air bawah tanah, atau petani Gunung Sewu bisa ikut mendiskusikan hasil riset hidrogeologi. Dengan begitu, pengetahuan tidak terjebak di menara gading, tetapi hidup bersama orang-orang yang sehari-hari menjadi penjaga karst.

     Sebagian orang mungkin menganggap ide ini terlalu tinggi, utopis. Tetapi bukankah banyak peradaban lahir dari keberanian membayangkan? Jika bangsa lain punya institut laut, institut tani, atau institut energi, mengapa kita tidak punya institut karst? Apalagi Indonesia adalah rumah bagi salah satu kawasan karst tropis terbesar dunia. Justru karena kita sering dianggap “pinggiran” dalam ilmu karst global, maka mendirikan institut adalah jalan untuk menyatakan diri: kita punya otoritas, kita punya suara.

     Speleologi memberi dasar bagi keberanian itu. Ia bukan hanya disiplin teknis, tetapi cara pandang yang menyatukan air, batu, manusia, dan waktu ke dalam satu lanskap pemahaman. Dengan menjadikan speleologi sebagai fondasi akademik, Institut Karst Nusa Purusa akan lebih dari sekadar pusat penelitian—ia akan menjadi pelopor yang mengajarkan generasi baru cara membaca bumi dari dalam perutnya sendiri.

     Saya membayangkan institut ini bukan hanya kantor dengan laboratorium, tetapi juga jaringan pengetahuan: pusat riset, museum publik, ruang diskusi masyarakat, dan basis advokasi kebijakan. Dari sini, lahir buku, peta, rekomendasi, sekaligus narasi populer yang bisa mengubah persepsi bangsa terhadap karst.

     Akhirnya, gagasan ini bukan lagi sekadar wacana. Ia adalah keniscayaan, jika kita ingin masa depan karst tidak hilang ditambang, jika kita ingin masyarakatnya tidak terus dimarjinalkan, jika kita ingin air tetap mengalir di negeri tropis yang kian panas. Institut Karst Nusa Purusa adalah rumah narasi yang kita butuhkan: rumah di mana tetesan air, batu, dan manusia bertemu untuk menulis masa depan.

Daftar Pustaka

1. Adji, T. N., & Haryono, E. (2012). “Karst in Indonesia: Research and Challenges.” International Journal of Speleology, 41(2), 93–101.

2. Culver, D. C., & White, W. B. (2005). Encyclopedia of Caves. Elsevier Academic Press.

3. Day, M. J., & Urich, P. (2019). Tropical Karst Ecosystems. Springer.

4. Ford, D. C., & Williams, P. (2007). Karst Hydrogeology and Geomorphology. Wiley.

5. Kranjc, A. (2001). “Dinaric Karst and Speleology in Slovenia.” Acta Carsologica, 30(2), 15–32.

6. Kusumayudha, S. B. (2005). Hidrogeologi Karst Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

7. LIPI. (2018). Strategi Konservasi Karst Indonesia. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

8. Martel, É.-A. (1894). Les Abîmes. Paris: Delagrave.

9. National Speleological Society. (2020). About the NSS. Huntsville, AL.

10. Sumantri, I. (2018). Archaeological concerns for mining around prehistoric caves in Maros-Pangkep. AramcoWorld. (Diskusi eksplorasi gua dan ancaman pertambangan.)

11. Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung. (2020). Rencana Pengelolaan Jangka Panjang 2020–2030. Balai Taman Nasional Babul.

12. Widyastuti, M., & Adji, T. N. (2020). “Tropical Karst and Water Resources in Indonesia.” Journal of Hydrology: Regional Studies, 29, 100688.

     Beberapa hari menuju delapan puluh tahun Indonesia merdeka, media sosial mendadak jadi pasar malam penuh sinisme. Slogan “katanya Indonesia sudah merdeka” menggema, tetapi selalu disambung dengan kata “tapi”—kata yang lebih keras dari sirine peringatan dini gempa bumi, lebih menusuk dari dentuman meriam di medan perang. 

     Katanya merdeka, tapi rakyat membeli beras mahal di negeri yang selama puluhan tahun membanggakan diri sebagai lumbung padi. Di sawah, petani berjuang dengan keringat asin, tetapi di pasar rakyat hanya kebagian beras oplosan yang dicampur entah dengan apa. Merdeka rasa-rasanya kini hanya berarti merdeka untuk menipu perut rakyat sendiri.

     Katanya merdeka, tapi pendidikan masih seperti lotere. Ada yang mati-matian memungut remah demi sekolah, sementara yang sudah masuk ruang kelas justru diperlakukan seperti proyek percobaan: diberi makan siang gratis yang lebih menjadi beban APBN ketimbang menjawab persoalan kualitas guru, laboratorium, atau perpustakaan. Apa gunanya nasi kotak gratis kalau otak tetap lapar?

     Katanya merdeka, tapi dinasti politik tumbuh subur bagai gulma yang menutupi ladang. Oligarki menempel pada kursi kekuasaan seperti lintah yang tidak tahu kenyang. Penjajah asing dulu datang dengan kapal, kini penjajah baru lahir dari rahim bangsa sendiri, lengkap dengan bendera merah putih yang mereka kibarkan dengan bangga.

     Katanya merdeka, tapi hukum hanya tegak lurus ke bawah dan mendadak tumpul ke atas. Penguasa dan kroninya dilayani dengan karpet merah oleh lembaga hukum, sementara rakyat jelata digilas di jalanan hanya karena tak mampu bayar tilang elektronik. Apakah ini wajah keadilan, ataukah sekadar topeng karnaval?

     Katanya merdeka, tapi hutang negara menjulang lebih tinggi dari kepulan abu Semeru saat erupsi. Negeri ini terlihat gagah dengan pembangunan infrastruktur, tetapi fondasinya rapuh karena ditopang tumpukan utang. Anak cucu yang belum lahir sudah dicatat sebagai penanggung jawab cicilan, bahkan sebelum mereka tahu cara berjalan.

     Katanya merdeka, tapi rakyat dibiarkan dijajah oleh situs judi online dan rentenir digital. Teknologi yang seharusnya memerdekakan justru dipakai untuk mengisap darah yang sudah kering. Seakan-akan bangsa ini punya misi suci: melahirkan generasi yang kalah sebelum bertanding, bangkrut sebelum berusaha.

     Katanya merdeka, tapi pajak dipungut bahkan dari hal-hal yang tak masuk akal. Suara burung dikenai pajak keramaian, dan entah besok bayi menangis pun akan dihitung sebagai potensi penerimaan negara. Kalau perlu, suara kambing kentut dijadikan objek pajak demi menambal lubang yang dibuat tikus negara. Beginikah logika bernegara: rakyat dikeruk dari semua sisi, sementara koruptor berpesta di hotel berbintang?

     Katanya merdeka, tapi rakyat diseret oleh algoritma media sosial ke jurang kebodohan massal. Bangsa yang dahulu berdiri dengan darah dan air mata kini rela menanggalkan harga diri, berjoget tolol di depan kamera untuk recehan digital. Apakah ini yang dimaksud Bung Karno ketika berkata, “Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsanya hidup dalam damai dan persaudaraan”? Rasanya tidak. Yang dibangun hanyalah dunia hiburan picisan, di mana kemerdekaan diukur dari jumlah likes dan komentar.

     Namun di atas semua “tapi” itu, ada satu racun yang lebih mematikan, penjajah yang paling setia: korupsi. Inilah kanker stadium akhir yang menjalar ke seluruh tubuh bangsa. Sejak republik ini berdiri, korupsi seakan mendapat hak istimewa, tak bisa ditumpas, selalu menemukan cara untuk hidup. Dari ruang rapat eksekutif hingga bilik legislatif, dari palu sidang yudikatif hingga transaksi kecil di jalanan, semuanya diracuni oleh kolusi, nepotisme, dan keserakahan. 

     Sutan Sjahrir sudah memperingatkan sejak awal bahwa kemerdekaan hanya bisa bertahan bila dijaga dengan kejujuran. Baginya, kebebasan yang dilacurkan oleh korupsi tidak lebih dari perbudakan berkedok merdeka. Tan Malaka, dengan pedang logikanya, menulis dalam Madilog bahwa bangsa yang tak bisa berpikir jernih akan selalu dijajah—bahkan oleh dirinya sendiri. 

     Dan bukankah itu yang terjadi hari ini? Kita bukan hanya dijajah asing, kita dijajah oleh kebodohan, dijajah oleh mentalitas korup yang dianggap biasa. Pramoedya Ananta Toer menambahkan tamparan lebih keras: bangsa yang tidak menghargai dirinya sendiri layak diperlakukan seperti sampah oleh dunia. Apa lagi yang lebih jelas dari potret bangsa yang rela dirampok oleh para pemimpinnya sendiri, lalu tetap memberikan tepuk tangan?

     Dan pada titik ini, suara Soe Hok Gie menggema, membelah kabut ketidakpastian. “Lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan.” Kalimat itu bukan sekadar tulisan di buku harian, melainkan cambuk bagi mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan. 

     Bangsa ini tak butuh macan kertas yang berteriak di panggung tetapi mengembik di hadapan oligarki. Yang dibutuhkan adalah macan sejati, pemimpin yang berani diasingkan, yang rela kehilangan kursi demi menjaga nurani, yang aumannya membuat para koruptor gemetar hingga ke sum-sum tulang.

     Ki Hajar Dewantara mengajarkan, “Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani.” Namun hari ini yang terjadi sebaliknya: di depan memberi teladan busuk, di tengah membangun karso kepalsuan, di belakang mendorong rakyat masuk ke jurang.

     Delapan puluh tahun merdeka bukan usia muda. Seharusnya bangsa ini sudah matang, sudah mampu bercermin dengan jujur. Namun yang tampak di cermin hanyalah wajah seorang tawanan yang berdandan sebagai peraya ulang tahun. Merdeka yang disandera korupsi hanyalah kemerdekaan palsu. Merdeka yang dijajah oligarki hanyalah ilusi. Merdeka yang dihancurkan kebodohan hanyalah upacara tanpa jiwa.

     Maka, merdeka harus direbut lagi, dari tangan kita sendiri. Merdeka dari korupsi yang mengalir di nadi bangsa. Merdeka dari hutang yang menjerat, dari pajak tolol, dari algoritma yang membodohi, dari oligarki yang mencekik. Hanya ketika bangsa ini berani menumbangkan semua itu, barulah teriakan “Merdeka!” tidak terdengar sebagai parodi, tetapi sebagai kenyataan yang hidup.

     Merdeka!

     Batu, dalam banyak kebudayaan, bukan hanya benda beku tanpa suara. Ia adalah penanda umur panjang, keteguhan, dan kadang juga saksi atas manusia yang datang silih berganti. Batu nisan, candi, prasasti—semuanya menyandarkan ingatan kolektif kita pada benda keras itu. Maka tidak aneh bila karst, yang terbentuk dari batu kapur berusia ratusan juta tahun, dapat dibaca sebagai simbol kebangsaan: ia diam, tetapi menyimpan cerita yang lebih tua daripada republik ini sendiri.

     Namun, dalam imajinasi sehari-hari, “gunung kapur” sering hanya berarti lahan tandus, bebatuan tak bernilai, atau lokasi tambang semen. Narasi nasional kita jarang mengangkat karst sebagai sesuatu yang agung. Padahal, dari perspektif geologi, Indonesia adalah salah satu negeri karst tropis terkaya di dunia. Dari Gunung Sewu di selatan Jawa hingga pegunungan Maros-Pangkep yang meliputi Taman Nasional Bantimurung-Bulusaraung (Babul), bentang karst kita bukan sekadar latar belakang, melainkan nadi ekologis yang menopang kehidupan.

     Jika air adalah sumber hidup, maka karst adalah pustaka yang menyimpannya. UNESCO bahkan menempatkan kawasan karst tropis seperti Babul dalam daftar warisan dunia potensial karena nilai ekologis, budaya, dan estetisnya (UNESCO, 2019). Tetapi, dalam ruang nasional, karst belum menjadi bagian dari simbol kebanggaan yang kita rayakan bersama. Kita lebih cepat mengasosiasikan sawah dengan identitas agraris, atau laut dengan “poros maritim”, sementara batu kapur tetap dianggap pinggiran.

     Kisah bangsa, pada dasarnya, selalu lahir dari simbol. Jepang punya Fuji, India punya Himalaya, Mesir punya Nil, dan kita? Kita punya banyak, tapi kadang kita sendiri bingung memilih. Karst sebetulnya menawarkan simbol yang tidak kalah kuat: ia membentang luas di Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, bahkan Papua. Ia menjadi rumah bagi lukisan gua tertua di dunia, sekitar 45.000 tahun, yang ditemukan di gua Leang Tedongnge di Maros (Aubert et al., 2021). Itu bukan sekadar cat di dinding batu, melainkan tanda bahwa Indonesia sejak awal sudah menjadi pusat imajinasi manusia.

     Sayangnya, alih-alih merawat karst sebagai warisan simbolis, kita sering memperlakukan batu kapur hanya sebagai bahan baku semen. Dalam debat publik, karst muncul sebagai “masalah izin tambang”, bukan sebagai ruang kultural. Maka, narasi yang seharusnya mengangkat martabat berubah menjadi narasi konflik. Seolah-olah karst hanya ada untuk diperebutkan antara negara, industri, dan warga.

     Padahal, dalam dunia yang dilanda krisis iklim dan kekurangan air, karst bisa menjadi citra kebangsaan baru: bangsa yang mampu merawat gudang air tropis. Narasi semacam itu akan lebih relevan daripada sekadar slogan pembangunan. Sebab karst bukan hanya soal batu, tetapi juga tentang air, pangan, budaya, dan sejarah panjang manusia yang berinteraksi dengannya.

     Jika sawah adalah lambang kedaulatan pangan, laut lambang perdagangan, maka karst dapat menjadi lambang keberlanjutan ekologi. Dari Babul yang penuh gua kupu-kupu hingga Gunung Sewu yang diakui UNESCO sebagai Global Geopark, karst menyimpan potensi untuk menjadi ikon kebangsaan. Tetapi agar itu terjadi, kita perlu mengubah cara pandang: karst bukan beban, bukan pula sekadar tambang, melainkan pusaka.

     Seperti prasasti yang mengukir nama raja agar tidak dilupakan, karst seharusnya menjadi prasasti ekologis bangsa ini. Ia adalah narasi kebangsaan yang tidak dibangun oleh pidato atau slogan, melainkan oleh tetes air yang perlahan melubangi batu, oleh fosil yang terpendam, oleh lukisan purba yang bertahan puluhan ribu tahun. Semua itu adalah “teks” yang menunggu untuk dibaca bersama.

     Maka, menempatkan karst dalam imajinasi kebangsaan berarti menempatkan keberlanjutan di jantung cerita kita sebagai bangsa. Sebab tanpa air dari karst, sawah kering; tanpa gua karst, sejarah peradaban kita hilang; tanpa perlindungan karst, generasi mendatang hanya mewarisi lubang tambang. Sebaliknya, jika karst dijaga, ia dapat menjadi simbol kebijaksanaan: bangsa yang tidak sekadar hidup di atas tanah, tetapi mampu membaca batu sebagai kitab kehidupan.

     Karst, akhirnya, bukan sekadar batu kapur yang rapuh, melainkan cermin bagi bangsa: rapuh jika dikeruk, kuat jika dirawat. Dan mungkin, di situlah pelajaran terbesar: bangsa yang belajar dari karst akan tahu bahwa kekuatan tidak selalu datang dari suara keras, melainkan dari kesabaran yang menetes perlahan.

Daftar Pustaka

1. Aubert, M., et al. (2021). Earliest known cave art: a hand stencil from Sulawesi, Indonesia. Science Advances, 7(3), eabd4648.
2. Badan Geologi. (2017). Atlas Karst Indonesia. Bandung: Kementerian ESDM.
3. Cahyadi, T. A., & Suryatmojo, H. (2020). “Peran Karst dalam Sistem Hidrologi dan Kedaulatan Air di Indonesia.” Jurnal Lingkungan Hidup Indonesia, 8(2), 45–59.
4. LIPI. (2019). Karst dan Kehidupan: Potensi, Ancaman, dan Strategi Pengelolaan. Jakarta: LIPI Press.
5. UNESCO. (2019). World Heritage Tentative List: Maros-Pangkep Karst. Paris: UNESCO.
6. Whitten, T., Mustafa, M., & Henderson, G. S. (2002). The Ecology of Sulawesi. Hong Kong: Periplus Editions.