Moral, Etika, dan Seni Berpura-Pura
Ketika 'Sopan Santun' Menjadi Algoritma Penjinakan Manusia
Di sebuah kafe di jantung kota, seorang wanita muda menatap gelas kopinya yang sudah dingin. Di meja sebelah, dua lelaki berjas rapi tertawa lepas sambil membicarakan rencana mem-PHK ratusan karyawan demi "efisiensi perusahaan". Pelayan mendekat, tersenyum manis, menawarkan menu penutup. Mereka mengangguk sopan, memesan kue cokelat mahal—seolah kehangatan senyum pelayan bisa menebus dinginnya keputusan yang akan mereka ambil. Di sudut lain, seorang ibu tua membungkuk memungut sampah yang diinjak seorang eksekutif muda. Ia mengucapkan "maaf" sambil menyerahkan botol plastik ke tukang kebersihan, meski tak ada yang salah padanya. Di ruang ini, sopan santun bertepuk tangan sambil menari di atas panggung ketidakadilan.
Inilah paradoks peradaban: kita hidup dalam tarian rumit antara bisikan hati, pertarungan akal, dan tuntutan sosial. Seperti tiga dewa yang saling bersaing, moral, etika, dan etiket mengatur langkah manusia—seringkali tak selaras, kadang bertabrakan. Di negeri ini, di mana "sopan-santun" kerap dijadikan tameng untuk membungkam kritik, atau "tradisi" dipakai untuk mengukuhkan hierarki, kita lupa bahwa ketiga konsep ini bukan sekadar teori. Mereka adalah darah yang mengalir dalam nadi interaksi manusia, kadang menyembuhkan, kadang meracuni.
Bisikan Hati di Tengah Gemuruh Kepentingan
Moral adalah suara pertama yang lahir dari kegelapan batin. Ia muncul tanpa undangan—seperti rasa sesak saat melihat seorang anak dihukum karena mencuri roti, atau getar marah ketika tetangga memaki pekerja migran. Di sebuah desa di Jawa Timur, Pak Kardi—guru honorer berusia 58 tahun—memilih meminjamkan separuh gajinya yang tak seberapa untuk biaya sekolah anak-anak miskin. "Hati saya tak bisa diam kalau melihat mereka putus sekolah," katanya, sambil menatap sepatu bututnya. Ini moral dalam bentuknya yang paling jujur: tak butuh teori filsafat, tak perlu seminar etika. Ia adalah denyut nurani yang mengatakan, "Ini salah," atau "Ini benar," tanpa peduli pada konsekuensi sosial.
Tapi dunia tak selalu ramah pada bisikan hati. Di kantor-kantor megah, para eksekutif belajar mematikan suara ini. Mereka menyebutnya "profesionalisme"—padahal seringkali itu hanyalah topeng untuk membenarkan keputusan yang melukai ribuan orang. Seperti karakter Raskolnikov dalam Crime and Punishment, mereka mencoba meyakinkan diri bahwa "tujuan mulia" membenarkan cara-cara keji. Tapi Dostoevsky mengingatkan: dosa sejati bukanlah pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap bisikan batin. Di Indonesia, kita menyaksikan ironi ini setiap hari: koruptor yang tersenyum di persidangan, sementara pencuri ayam dipenjara lima tahun. Hukum mungkin bisu, tapi seperti kata novelis Rusia itu, "Jiwa tak pernah lupa."
Etika: Jembatan antara Hati dan Akal
Jika moral adalah api yang membara, etika adalah panduan agar api itu tak membakar habis segalanya. Di sini, akal bicara. Etika tak puas dengan jawaban, "Ini benar karena hati saya mengatakan demikian." Ia menuntut pertanggungjawaban: "Mengapa ini benar? Apa konsekuensinya? Siapa yang dirugikan?" Di ruang kuliah suatu universitas ternama, seorang dosen filsafat memprovokasi mahasiswanya: "Jika kau harus memilih antara menyelamatkan satu orang yang kau cintai atau lima orang asing, apa yang kau lakukan?" Diskusi pun memanas. Ada yang mengutip Kant tentang imperatif kategoris, ada yang merujuk utilitarianisme. Tapi di sudut ruangan, seorang mahasiswa berkaca-kaca: "Saya tak mau memilih. Saya ingin menyelamatkan semuanya."
Etika, dalam denyutnya yang paling hidup, adalah upaya manusia untuk tetap manusiawi di tengah dilema. Di negeri ini, di mana UU kerap dijadikan alat untuk melegalkan ketidakadilan, etika menjadi senjata perlawanan. Ketika sebuah perusahaan tambang mengklaim telah "beretika" karena memberi CSR sambil meracuni sungai, etika menampar mereka dengan pertanyaan: "Apa gunanya membangun sekolah jika anak-anak tak bisa minum air bersih?" Voltaire, melalui Zadig, mengajarkan bahwa kebaikan sejati adalah keberanian melawan absurditas—meski harus melanggar "tata krama". Di sini, etika bukanlah buku pedoman, melainkan pisau bedah yang membedah kepalsuan di balik jargon-jargon "kepatuhan".
Etiket: Topeng yang Kadang Menjadi Penjara
Etiket adalah bahasa yang paling lihai—ia bisa menjadi pelumas sosial, tapi juga jerat yang membelenggu. Di Jepang, seorang karyawan harus membungkuk 45 derajat saat menyapa atasan. Di Bali, senyum ramah adalah keharusan, bahkan saat hati sedang terluka. Di kantor pemerintahan Jakarta, staf junior diajari untuk "tidak boleh lebih pintar dari atasan" dalam rapat. Semua ini adalah etiket: aturan tak tertulis yang menjaga mesin sosial tetap berjalan.
Tapi seperti kata Oscar Wilde, "Sopan santun adalah seni membuat musuh merasa nyaman sebelum kau menghancurkannya." Di sebuah pesta pernikahan mewah, para tamu bersalaman hangat sambil membisikkan gosip tentang mempelai. Di ruang rapat direksi, para eksekutif tersenyum sopan sambil merancang strategi memangkas hak pekerja. Etiket, dalam sisi gelapnya, adalah seni berpura-pura—alat untuk menyembunyikan kejahatan dalam bingkai kesantunan. Di Indonesia, kita mahir dalam permainan ini: menyebut korupsi sebagai "uang rokok", atau kekerasan aparat sebagai "pembinaan".
Namun etiket juga punya kekuatan magis. Di pelosok Flores, seorang nenek menawarkan sirih pinang pada tamu—ritual yang bukan sekadar sopan santun, melainkan cara menjaga martabat manusia. Di sini, etiket bukan topeng, melainkan jembatan antargenerasi. Persoalannya, seperti diingatkan Nietzsche, adalah ketika kita menganggap etiket sebagai pengganti moral. "Masyarakat yang menjadikan kesopanan sebagai agama," tulisnya, "akan mati perlahan karena kebohongan yang diinstitusionalkan."
Tarian yang Tak Pernah Selesai
Lantas, bagaimana menari di antara ketiganya? Seorang aktivis lingkungan di Kalimantan memberi contoh nyata. Saat perusahaan sawit menawarinya "uang damai", ia menolak dengan sopan: "Terima kasih, tapi saya lebih baik makan nasi dengan garam daripada menjual hutan." Di sini, moral menolak, etika memberikan alasan ("hutan adalah nafas masyarakat adat"), dan etiket menjaga agar penolakan tak menjadi konflik terbuka.
Tapi tarian ini tak selalu elegan. Di suatu malam di Yogyakarta, sekelompok mahasiswa memilih protes keras saat kampus menaikkan uang kuliah. Mereka dianggap "tidak sopan", tapi seperti kata pemimpin aksi itu, "Kadang, melanggar etiket adalah harga yang harus dibayar agar suara kami didengar." Di sini, etika dan moral bersekutu melawan etiket yang membungkam.
Sejarah manusia adalah sejarah pertarungan ketiganya. Budha Gautama meninggalkan kemewahan istana (melawan etiket kerajaan) untuk mencari kebenaran (moral). Sokrates meminum racun demi mempertahankan prinsip (etika), meski pengadilan Athena menganggapnya "tak sopan". Di Indonesia modern, kita melihat guru-guru seperti Butet Manurung yang "melanggar etiket" dengan mengajar anak Suku Anak Dalam tanpa izin birokrasi—tindakan yang dianggap "baik" oleh moral, "benar" oleh etika, tapi "tak sopan" oleh sistem.
Luka yang Harus Tetap Terbuka
Di terminal bus tua ibu kota, seorang pengamen tunanetra menyanyikan lagu tentang keadilan. Para penumpang sibuk dengan ponsel, tak ada yang memberinya koin. Seorang anak kecil tiba-tiba berdiri, mengacungkan jempol, dan berteriak, "Suaramu bagus, Om!" Sang pengamen tersenyum—sebuah momen kecil di mana moral (kepolosan anak), etika (apresiasi pada seni), dan etiket (pujian spontan) menyatu tanpa konflik.
Tapi dunia bukan terminal bus. Di sini, ketiganya lebih sering berbenturan daripada berdamai. Mungkin itu baik adanya—karena selama konflik ini ada, manusia masih punya hasrat untuk menjadi lebih baik. Seperti kata Rumi, "Cahaya masuk melalui celah-celah yang retak." Retakan antara moral, etika, dan etiket itulah yang memungkinkan kita tetap manusia: kadang kaku dalam kesopanan, kadang berani dalam kebenaran, tapi sering—bahkan mungkin selalu—berjuang untuk tidak sepenuhnya tunduk pada topeng-topeng yang kita buat sendiri.
Di ujung hari, ketika lampu kota mulai menyala dan topeng-topeng sosial kembali dikenakan, bisikan hati tetap terdengar: "Apakah kita sudah cukup baik—bukan sekadar sopan, bukan hanya benar—tapi manusiawi?"
Pertanyaan ini, yang tak akan pernah ada jawaban finalnya, adalah
hadiah sekaligus kutukan terbesar peradaban. Dan dalam hening diam, ia
adalah alasan mengapa kita masih pantas disebut manusia.