Kita sampai pada lanskap yang lebih luas: pendidikan nasional. Di sini gunung tidak lagi hanya puncak yang didaki, tetapi metafora tentang arah sebuah bangsa. Dan arah itu hari ini tampak seperti persimpangan yang sunyi—ramai oleh jargon, sepi oleh keberanian.
Perguruan tinggi semakin fasih berbicara dalam bahasa pasar. Program studi diukur dari serapan kerja. Mahasiswa dikejar IPK, SKS, kelulusan tepat waktu, sertifikat kompetensi. Kampus berlomba menjadi inkubator tenaga siap pakai. Kata-kata seperti employability terdengar lebih sering daripada “kebajikan publik”. Ruang kuliah kadang terasa seperti jalur produksi: input, proses, output. Rapi. Efisien. Terstandar.
Tidak ada yang sepenuhnya salah dari kesiapan kerja. Bangsa memang butuh insinyur, dokter, akuntan, ahli teknologi. Tetapi ketika seluruh sistem pendidikan dipersempit menjadi mesin pasokan tenaga kerja global, sesuatu yang lebih dalam ikut tergerus. Mahasiswa dibentuk untuk patuh pada ritme industri, bukan untuk mempertanyakan arah peradaban. Mereka terlatih menyelesaikan soal, tetapi tidak selalu dibekali keberanian menggugat struktur yang melahirkan soal itu.
Di sisi lain, kita mengumandangkan visi Indonesia Emas 2045. Bonus demografi. Negara maju. Kekuatan ekonomi. Semua terdengar optimistis. Tetapi generasi emas tidak lahir dari kurikulum yang hanya mengejar efisiensi. Ia lahir dari keberanian berpikir, dari kepekaan sosial, dari integritas yang tidak mudah dibeli.
Di sinilah organisasi kemahasiswaan pernah memainkan peran historisnya. Dari Boedi Oetomo, Jong Java, hingga gelombang Reformasi 1998, mahasiswa Indonesia berulang kali menjadi denyut nadi moral bangsa. Mereka bukan sekadar peserta kuliah; mereka pembaca zaman. Mereka tidak hanya mencari kerja; mereka menciptakan arah.
Namun setelah reformasi politik, banyak organisasi kemahasiswaan kehilangan gravitasi ideologisnya. Fragmentasi, kooptasi, ego sektoral, dan budaya seremonial menggerus kedalaman. Sebagian berubah menjadi penyelenggara acara internal. Sebagian lain sibuk membangun portofolio pribadi. Aktivisme digantikan dokumentasi. Idealismenya masih ada, tetapi sering tercecer di antara proposal dan laporan pertanggungjawaban.
Reformulasi konsep pendidikan dalam organisasi seperti Mapala—dan organisasi lain—menjadi strategis justru karena ia bisa menjadi kontra-arus terhadap pendidikan yang terlalu tunduk pada logika pasar. Jika Mapala berevolusi dengan pendekatan hybrid—ketahanan fisik, kematangan mental, literasi digital, dan aktivisme kebijakan—ia bukan lagi sekadar klub minat khusus. Ia menjadi ruang pendidikan alternatif.
Di sana mahasiswa belajar mengelola kecemasan bukan hanya lewat seminar motivasi, tetapi lewat pengalaman nyata: badai yang tidak bisa dinegosiasikan, konflik tim yang harus diselesaikan tanpa dosen penengah, keterbatasan logistik yang memaksa kreativitas. Ketahanan mental tidak diajarkan sebagai teori psikologi populer, tetapi sebagai latihan eksistensial.
Namun pengalaman itu tidak berhenti sebagai romantika. Ia dihubungkan dengan pembacaan struktural: mengapa hutan rusak, siapa diuntungkan, siapa dirugikan. Mahasiswa diajak melihat relasi antara kapitalisme ekstraktif, kebijakan publik, dan kehidupan masyarakat lokal. Mereka belajar bahwa alam bukan hanya lanskap estetik, tetapi arena politik.
Dari sini implikasinya meluas.
Pertama, pembentukan karakter holistik. Pendidikan nasional sering gagal membangun keseimbangan antara intelektual dan emosional. Tekanan akademik melahirkan kecemasan, burnout, bahkan keputusasaan. Organisasi yang direvitalisasi dapat menjadi ruang latihan mengelola tekanan itu secara kolektif. Solidaritas tidak hanya slogan, tetapi mekanisme penopang psikologis. Ketahanan fisik di alam berpadu dengan refleksi kritis tentang sistem yang menciptakan tekanan hidup modern.
Kedua, revitalisasi aktivisme mahasiswa. Pasca-1998, gerakan mahasiswa sering terfragmentasi oleh isu dan identitas. Organisasi yang berevolusi bisa menjembatani isu lingkungan dengan demokrasi, hukum, ekonomi, dan keadilan sosial. Mahasiswa tidak hanya turun ke jalan ketika ada krisis besar; mereka membangun kapasitas analitis jangka panjang. Mereka memantau kebijakan daerah, membaca dokumen AMDAL, mengadvokasi hutan adat, mengawasi proyek infrastruktur yang berpotensi merusak. Aktivisme tidak lagi reaktif, tetapi strategis.
Ketiga, kontribusi terhadap visi 2045. Bonus demografi bisa menjadi berkah atau beban. Jika generasi muda hanya dipersiapkan sebagai tenaga kerja murah dalam rantai produksi global, maka “emas” itu mungkin hanya berkilau bagi segelintir pihak. Tetapi jika organisasi kemahasiswaan melahirkan individu yang memahami Pancasila sebagai etika perjuangan, yang mampu mengkritik pembangunan yang eksploitatif, dan yang siap mengisi birokrasi serta ruang publik dengan integritas, maka visi itu memiliki fondasi.
Tanpa revitalisasi, pendidikan nasional berisiko terus memproduksi lulusan yang adaptif terhadap pasar tetapi tumpul terhadap ketidakadilan. Mereka mungkin sukses secara individual, tetapi gamang secara kolektif. Dan bangsa yang besar tidak dibangun oleh individu-individu yang hanya sibuk menyelamatkan diri.
Organisasi seperti Mapala—jika benar-benar berani berevolusi—dapat menjadi salah satu benteng terakhir idealisme mahasiswa. Bukan benteng yang eksklusif, tetapi ruang yang terus diperbarui. Tempat di mana tubuh dilatih, pikiran diasah, dan nurani dirawat.
Pada akhirnya pertanyaannya sederhana, bahkan sedikit tidak nyaman: jika organisasi kemahasiswaan hanya menghasilkan lulusan yang lebih terampil menjual diri di pasar kerja, apa bedanya ia dengan kursus persiapan karier? Organisasi lahir bukan untuk menambah baris di CV, tetapi untuk membentuk manusia yang mampu membaca zaman dan, bila perlu, menantangnya.
Jika ia gagal melakukan itu, maka ia kehilangan alasan moral untuk bertahan. Tetapi jika ia berhasil mereformulasi dirinya, ia bukan hanya menyelamatkan tradisi. Ia ikut menyelamatkan kemungkinan masa depan bangsa. (part 5 of 5)
Posting Komentar
...