Pertama-tama, deteksi selalu dimulai dari siapa yang berhak mendeteksi. Selama rakyat diposisikan sebagai penonton yang hanya diminta bertepuk tangan setiap lima tahun sekali, oligarki akan terus aman dalam selubung legitimasi proseduralnya. Maka langkah awal bukanlah mencari musuh eksternal, melainkan merubah diri dari penonton pasif menjadi warga yang sadar bahwa dirinya adalah pihak yang harus melakukan audit terhadap kekuasaan. Demokrasi tanpa warga adalah panggung tanpa publik yang kritis; ia akan berubah menjadi ritual formal yang indah namun kosong seperti misa yang dilaksanakan dalam bahasa yang tak lagi dimengerti umatnya.
Ada tiga lapisan utama yang harus dicurigai ketika demokrasi mulai bekerja terlalu rapi bagi para pemilik modal dan terlalu mahal bagi warganya.
Lapisan pertama adalah lapisan finansial. Tidak ada kekuasaan modern yang bebas dari uang. Namun ketika uang bukan lagi syarat teknis politik, melainkan sumber politik itu sendiri, oligarki sudah menancapkan akarnya. Di negara yang sehat, modal berfungsi menopang mobilisasi politik. Di negara yang telah dikendalikan oligarki, modal adalah pihak yang mendikte arah politik. Tidak perlu menjadi teoritis untuk melihat ini. Cukup ikuti pertanyaan sederhana: siapa yang mendanai kandidat? siapa yang menguasai pasar iklan politik? siapa yang memegang kontrak APBN dan APBD? siapa yang punya akses terhadap privatisasi aset negara? siapa yang muncul kembali dalam struktur komisaris BUMN setelah pemilu? Bila nama-nama itu selalu berulang, berarti hakikat kekuasaan tidak berubah—yang berganti hanya topengnya.
Lapisan kedua adalah lapisan kebijakan. Inilah tahap paling penting, karena di sinilah oligarki berhenti beroperasi sebagai rumor dan mulai beroperasi sebagai realitas. Kebijakan publik adalah bukti akhir dari struktur kekuasaan. Montesquieu merumuskan pemisahan kekuasaan agar legislasi tidak ditelan eksekusi, dan eksekusi tidak ditelan yudikasi. Tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ketiga cabang itu kelak bisa ditelan oleh modal. Ketika undang-undang berubah menjadi produk pesanan yang ditulis oleh firma hukum dan kelompok lobi korporasi, maka demokrasi tidak lagi mati karena kudeta; ia mati karena outsourcing.
Lapisan ketiga adalah lapisan legitimasi. Di sinilah media, influencer, akademia, dan industri wacana bekerja. Demokrasi yang sehat bergantung pada ruang publik yang dapat memproduksi kritik. Oligarki memodifikasi ruang publik menjadi pasar persepsi. Hannah Arendt mengingatkan bahwa kebohongan politik tidak perlu meyakinkan semua orang. Ia hanya perlu menciptakan cukup kebingungan sehingga kebenaran kehilangan nilai transaksionalnya. Dalam konteks seperti ini, kita melihat fenomena unik: rakyat bukan lagi korban; rakyat dijadikan tenaga distributor mitos. Mereka ikut menyebarkan narasi yang merugikan mereka, karena narasi dibuat cukup sederhana untuk memberi kenyamanan emosional dan cukup ambigu untuk menutupi struktur kepentingan.
Setelah tiga lapisan ini dikenali, kita baru memasuki fase diagnosis. Diagnosis oligarki tidak dilakukan melalui moral, namun melalui peta kekuasaan. Filsafat politik sejak Machiavelli selalu sadar bahwa moralitas tidak mampu menjelaskan realitas kekuasaan. Pada saat yang sama, realitas kekuasaan tanpa moralitas hanya melahirkan teknik dominasi. Maka deteksi memerlukan keduanya: ketajaman membaca struktur dan kejujuran untuk mengakui bahwa struktur itu beroperasi atas nama kita.
Ada beberapa tanda yang makin sulit dibantah:
Saat pemilu berganti tetapi kebijakan inti tetap sama.
Saat partai berubah tetapi klien ekonomi tetap identik.
Saat media berdebat keras tentang figur, tetapi tidak pernah menyentuh kepentingan struktural.
Saat skandal hanya mengorbankan aktor kecil tetapi mengamankan aktor besar.
Saat jargon pembangunan menutupi statistik ketimpangan.
Saat kedaulatan rakyat hanya hidup dalam teks, bukan dalam negosiasi anggaran.
Inilah yang disebut Jacques Rancière sebagai “post-democracy”: suatu keadaan di mana proses demokratis tetap berlangsung, namun keputusan substantif direbut oleh minoritas terorganisir. Negara tetap mengadakan pemilu, namun rakyat tidak lagi mengatur negara. Yang mengatur adalah kelas pemilik akses terhadap sumber daya. Demokrasi menjadi simfoni, rakyat menjadi audiens, oligarki menjadi konduktor.
Di titik ini muncul pertanyaan lanjutan, yang lebih sunyi dan lebih pahit: mengapa rakyat tidak memberontak? Mengapa tidak ada revolusi? Mengapa tidak ada protes dalam skala yang memadai?
Jawabannya bisa bermacam-macam. Ada dimensi psikologi massa, ada dimensi material, ada dimensi kebudayaan. Tetapi yang paling menentukan adalah bahwa oligarki modern sudah belajar lebih cepat dari rakyatnya. Mereka tidak lagi memerintah melalui ketakutan, tetapi melalui kenyamanan. Mereka tidak membungkam protes, tetapi mengalihkan atensi. Mereka tidak menindas kemiskinan, tetapi mengelolanya agar tidak meledak. Mereka tidak menghancurkan mimpi rakyat, tetapi menjual versi murah dari mimpi itu agar rakyat tetap merasa hidup dalam kemungkinan.
Dan mungkin inilah bentuk dominasi yang paling rumit dalam sejarah politik: dominasi yang tidak disadari oleh pihak yang didominasi.
Pertanyaannya kini mengarah ke sesuatu yang lebih eksistensial: apakah rakyat suatu bangsa akan memilih menjadi warga yang sadar atau tetap menjadi penonton yang nyaman? Demokrasi hanya bisa diselamatkan oleh mereka yang bersedia mengambil posisi pertama. Oligarki hanya menang ketika mayoritas memilih posisi kedua.
Pada akhirnya, mendeteksi oligarki bukanlah urusan teknis, tetapi urusan keberanian. Karena setiap deteksi yang jujur pada akhirnya membawa kita pada cermin yang tak banyak disukai bangsa manapun: bahwa oligarki tidak hanya beroperasi di istana dan gedung parlemen—ia beroperasi di dalam diri warga yang memilih kenyamanan daripada kedaulatan, kesunyian daripada konfrontasi, dan retorika daripada realitas.
Dan jika begitu keadaannya, maka pertanyaan berikutnya menjadi tak terhindarkan: apakah bangsa ini akan belajar sebelum terlambat, atau baru belajar setelah kehilangan segalanya? ( part 3 of 6 )
Posting Komentar
...