Demokrasi lahir dari sebuah mimpi yang indah: bahwa setiap manusia, betapapun perbedaan nasib dan asalnya, memiliki suara yang setara dalam menentukan arah dunia. Rousseau menyebutnya volonté générale, kehendak umum, suatu abstraksi lembut yang terdengar begitu manusiawi sehingga rasanya hampir mustahil menolaknya. Namun Rousseau, yang menulis tentang kebebasan, wafat sebelum menyaksikan bagaimana kebebasan itu berubah menjadi arena kompetisi para pemilik modal, para ahli propaganda, dan para pemain kekuasaan yang lebih lihai dari rakyat jelata yang ia bela.
Di dalam kenyataan, tidak semua orang mampu memahami apa yang mereka pilih; sebagian besar tidak memiliki waktu untuk membedah program dan kebijakan; akses informasi tidak pernah netral; dan mayoritas manusia memilih bukan dengan alasan, tetapi dengan luka, nostalgia, rasa takut, kesepian, dan gengsi.
Freud jauh sebelum para analis politik modern sudah mengingatkan bahwa manusia bukan makhluk rasional yang menyamar sebagai makhluk emosional, tetapi makhluk emosional yang sesekali menggunakan rasionalitas sebagai dekorasi. Di titik ini, demokrasi diam-diam bergeser: ia bukan lagi sistem yang mengandaikan deliberasi rasional, tetapi sistem yang menilai siapa paling pandai memainkan instrumen rasa.
Dan ketika suara semua orang dianggap setara, justru ketidaksetaraan sosial yang mencuat ke permukaan. Mereka yang terorganisir—entah para pemilik modal, para klan politik, para teknokrat negara, atau militer—mampu membentuk blok kepentingan yang solid.
Mereka mempunyai uang, jaringan, media, waktu untuk berpolitik, dan yang terpenting: kepentingan yang jelas. Sementara rakyat kebanyakan mempunyai pekerjaan yang harus dikerjakan, keluarga yang harus diberi makan, dan kelelahan yang tidak pernah selesai.
Rakyat tidak pernah kalah karena bodoh. Rakyat kalah karena lelah. Mereka harus bekerja agar hidup berlanjut, sementara para oligark bekerja untuk memastikan kekuasaan tidak berpindah.
Dalam sistem pemilu modern, uang menjadi darah yang menggerakkan tubuh politik. Bahkan Hannah Arendt, yang lebih tertarik pada totalitarianisme daripada pasar bebas, mengakui bahwa ruang publik di abad ke-20 semakin identik dengan ruang iklan.
Demokrasi membutuhkan kampanye. Kampanye membutuhkan uang. Dan uang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Maka politisi bergantung pada pemodal, pemodal menuntut balas jasa, dan negara akhirnya menjadi pelayan bagi kelas kecil yang mempunyai aset. Ini bukan kesalahan teknis. Ini adalah formasi struktural yang hampir mustahil dihindari.
Di Amerika Serikat, Supreme Court melalui putusan Citizens United v. FEC melegitimasi uang sebagai bentuk “kebebasan berpendapat”. Di negara-negara dunia ketiga, mekanismenya lebih kasar: amplop, proyek, konsesi, izin, dan penangkapan lembut terhadap elite birokrasi.
Jika demokrasi tidak dibingkai oleh pendidikan kritis, ia berubah menjadi pasar ilusi. Rakyat tidak memilih program; mereka memilih citra. Mereka memilih tokoh yang menghidupkan nostalgia, atau mengartikulasikan ketakutan yang tidak terucapkan. Mereka memilih agama, karisma, dan cerita tentang kejayaan lama yang ingin dipulihkan.
Carl Schmitt, dengan sinis, menyatakan bahwa politik pada akhirnya adalah soal menentukan musuh. Industri politik modern sepakat dengan Schmitt, hanya saja mereka menyajikannya dengan format audiovisual, jingle kampanye, dan konsultan branding yang dibayar mahal. Demokrasi menjadi teater, dan oligarki menjadi sutradaranya.
Yang paling pahit adalah bahwa oligarki bukanlah kecelakaan, tetapi bentuk alami dari kekuasaan. Kekuasaan cenderung berkumpul bukan karena kejahatan moral, tetapi karena efisiensi sosial. Terlalu banyak suara membuat keputusan lambat dan kacau. Aristoteles sudah melihat benih ini ketika ia mengatakan bahwa pemerintahan terbaik adalah pemerintahan oleh mereka yang terbaik—meski definisi “yang terbaik” adalah ruang pertarungan itu sendiri. Pada akhirnya masyarakat menyerahkan sebagian besar keputusan kepada mereka yang paling berpengaruh, paling berani, dan paling terhubung. Dan itu adalah bibit oligarki.
Demokrasi tidak gagal. Demokrasi berjalan sesuai sifat manusia. Manusia tidak setara dalam kesempatan, pengetahuan, dan ambisi. Maka sistem yang dibangun atas mitos kesetaraan pada akhirnya jatuh ke tangan mereka yang paling lihai mengelola ketidaksetaraan. Demokrasi adalah pesta rakyat; tetapi seperti pesta mana pun, yang menentukan musik, menu, dan siapa yang boleh masuk ke ruang VIP selalu orang yang membayar gedungnya. ( part 1 of 6 )
Posting Komentar
...