Ada penyakit politik yang tidak menimbulkan gejala pada hari pertama. Seperti kolesterol, ia pelan, halus, tidak disertai pengumuman. Seabad yang lalu, para pemikir politik membayangkan ancaman terbesar demokrasi adalah kudeta militer. Hari ini, ancaman terhalus justru datang dari dalam: oligarki yang tidak membubarkan sistem, melainkan mengendalikan isi sistem itu untuk dirinya. Ia tidak menggulingkan demokrasi; ia menyusup, menyetel, dan pada akhirnya menggantikan jantungnya sambil menjaga tubuhnya tetap utuh.
Plato dulu mengkhawatirkan demokrasi karena cepat berubah menjadi tirani oleh mayoritas, namun ia mungkin akan lebih terkejut melihat bentuk yang muncul hari ini: tirani minoritas berkantong tebal yang beroperasi melalui prosedur demokrasi. Robert Michels menyebut hukum besinya: setiap organisasi pada akhirnya akan dikuasai oleh segelintir elit. Pareto, Mosca, hingga Mills dalam The Power Elite menyebutnya dengan berbagai nama, tetapi nadanya sama: rakyat adalah mitos yang diperlukan agar legitimasi tetap hidup.
Indonesia adalah laboratorium kasus yang terlalu baik untuk disisihkan. Di sini transparansi begitu telanjang sampai tidak seorang pun merasa perlu menutupi auratnya. Semua orang tahu sumber kuasa politik adalah uang, bahwa partai adalah firma dagang ideologis, bahwa media adalah lengan korporasi, bahwa kebijakan publik adalah negosiasi antar klan ekonomi. Namun semua tetap menari di bawah payung kata-kata sakral: “Pemilu”, “Partisipasi”, “Musyawarah”, “Stabilitas Nasional”, “Pembangunan”, dan mantra paling efektif: “Demi Rakyat”. Dalam kata-kata Foucault, kekuasaan modern tidak lagi bekerja dengan peluru — ia bekerja dengan wacana.
Gejalanya dapat dikenali bila kita mau melihat tanpa kacamata domestik. Tanda pertama adalah ketika pemilihan umum hanya menyajikan pilihan dari lingkar kekuasaan yang sama. Rakyat merasa memilih, tetapi kandidat diproduksi oleh sponsor ekonomi yang identik. Partai-partai tampak bersaing, tetapi di belakangnya mereka antri di pintu yang sama untuk mencari modal kampanye. Warna baliho berubah, slogan berubah, pose tangan berubah, tetapi struktur modal yang menopang pencalonan tetap itu-itu saja. Demokrasi masih berjalan, tetapi substansi pilihan telah hening. Inilah yang disebut Milan Svolik sebagai authoritarianism by competition: permainan tetap dimainkan, tetapi pemainnya telah dipilih sebelum permainan dimulai.
Gejala kedua adalah ketika kebijakan publik tidak lagi mengikuti aspirasi publik. Di atas kertas, demokrasi adalah sistem yang mengalirkan kehendak rakyat ke dalam kebijakan. Tapi di lapangan, kehendak rakyat sering justru menjadi gangguan yang harus dinetralisir agar kebijakan dapat menguntungkan pihak yang mendanai kekuasaan. Ketika rakyat ingin harga energi yang adil, negara justru mensubsidi ekstraktor energi. Ketika rakyat berharap pertanian kuat, negara membuka keran impor yang menghancurkan pasar domestik. Ketika rakyat mendamba kota layak hidup, negara memihak developer real-estate yang membangun menara bagi segelintir. Bila kebijakan secara konsisten menguntungkan minoritas ekonomi meski mayoritas jelas menderita, maka nama sistem itu bukan lagi demokrasi. Tidak ada demokrasi yang sehat yang menjadikan mayoritas sebagai kolateral kebijakan minoritas kapital. Dalam terminologi sosial Thomas Piketty, inilah saat ketika the economy of property menelan the economy of labor.
Tanda ketiga adalah ketika media berhenti menjadi arena kritik, dan berubah menjadi instrumen pengatur persepsi. Oligarki modern tidak membungkam suara — itu metode kuno dan terlalu mencolok. Ia justru membanjiri ruang suara dengan propaganda, sensasi, drama politik dangkal, pahlawan palsu, dan musuh imajiner. Ia tidak menghapus informasi, tetapi mengaburkan prioritas: membuat rakyat sibuk memuja atau membenci figur yang tidak menentukan apa-apa, sementara keputusan penting diambil dalam diam meja rapat. Ini adalah manufacturing consent yang sudah diperingatkan Chomsky: bukan pembungkaman, melainkan kurasi narasi. Ketika semua media besar dimiliki oleh kelompok ekonomi yang sama dengan para penyandang dana politisi, maka demokrasi telah dikudeta tanpa membutuhkan tank.
Tanda keempat adalah digunakannya mekanisme kesejahteraan sebagai alat kontrol politik. Bansos pada dirinya bukan dosa. Ia menjadi berbahaya ketika ia dirancang bukan untuk mengurangi kemiskinan, tetapi untuk menjaga ketergantungan. Seperti feodalisme versi digital, rakyat diberi cukup untuk bertahan, tetapi tidak cukup untuk mandiri. Istilah yang lebih tepat mungkin bukan kesejahteraan, tetapi clientelism dengan estetika sosial. Pierre Bourdieu sudah lama menjelaskan bahwa kekuasaan tidak hanya bekerja melalui ekonomi, tetapi melalui dependency capital — hubungan memberi yang menciptakan hutang simbolik. Bansos menjadi tali halus yang mengikat loyalitas tanpa perlu ideologi.
Begitulah oligarki bekerja hari ini: tidak dengan kuda baja, tetapi dengan senyum televisi; tidak dengan laras senjata, tetapi dengan anggaran negara; tidak dengan penyiksaan, tetapi dengan hiburan; tidak dengan sensor, tetapi dengan banjir informasi; tidak dengan fasisme, tetapi dengan prosedur demokrasi. Ia tidak datang sebagai diktator, melainkan sebagai pelayan rakyat yang rendah hati — sampai tanda tangan kebijakan selesai dibuat.
Ketika gejala-gejala ini melekat, yang tersisa tinggal pertanyaan strategis: apakah masih mungkin menyebutnya demokrasi? Ataukah kita sedang bertahan di teater politik yang panggungnya sudah diubah tapi tirainya belum diturunkan? Di titik ini, mungkin kita sedang menyadari kebenaran pahit: demokrasi bisa mati sambil terus menggelar pemilu.
Dan di sini cerita belum selesai. Karena setelah kita mengenali gejalanya, pertanyaan berikutnya muncul dengan sendirinya: jika oligarki dapat menyamar melalui instrumen demokrasi, bagaimana cara membongkar penyamarannya? Bagaimana mengenali juragan di balik narasi rakyat? Bagaimana menemukan modal di balik moral?
Maka esai berikutnya harus menjawab satu persoalan yang semakin tak terelakkan: bagaimana mendeteksi oligarki yang sedang menyamar sebagai demokrasi — bukan lagi sebagai penonton, tetapi sebagai warga yang menolak menerima sandiwara sebagai kenyataan. ( part 2 of 6 )
Posting Komentar
...