8:92 dan Kesalahan Membaca Realitas Pekerja Gig
Tahun 2022, pemerintah pernah terlihat menang.
Waktu itu Menteri Perhubungan mengumumkan perubahan rasio bagi hasil dari 20:80 menjadi 15:85. Suasananya panas. Demo driver berlangsung di banyak tempat. Televisi menyiarkan perdebatan, pengamat bermunculan, publik mulai sadar bahwa ada sesuatu yang tidak sehat di balik hubungan antara driver dan aplikator.
Lalu negara datang membawa angka baru.
Lima persen mungkin terlihat kecil bagi orang yang duduk nyaman di ruang rapat berpendingin udara. Tapi bagi driver yang hidup dari hitungan order harian, lima persen itu bisa berarti bensin untuk beberapa hari, makan anak, atau cicilan motor yang tidak telat dibayar.
Publik melihat pengumuman itu sebagai kemenangan.
Masalahnya, kemenangan itu ternyata terlalu cepat dirayakan.
Dua atau tiga bulan kemudian, perlahan-lahan situasi kembali seperti semula. Tidak ada konferensi pers besar. Tidak ada pengumuman dramatis. Tidak ada breaking news di televisi.
Tiba-tiba saja, skemanya kembali ke format 20:80.
Aplikator punya penjelasan yang terdengar cerdas dan modern. Lima persen itu, kata mereka, dikembalikan lagi ke driver dalam berbagai bentuk promo, subsidi, dan skema insentif lain. Bahasa yang dipakai rapi sekali. Begitu rapi sampai publik sulit menangkap apa sebenarnya yang sedang terjadi.
Dan di situlah letak persoalannya.
Negara berbicara dalam bahasa regulasi lama.
Aplikator bermain dalam bahasa sistem.
Negara menghitung persentase.
Aplikator mengatur definisi.
Negara mengumumkan kebijakan di depan kamera.
Aplikator menyesuaikan implementasi di belakang algoritma.
Pada akhirnya, publik hanya melihat panggung depan. Sementara perubahan sesungguhnya terjadi di ruang yang tidak terlihat.
Karena itu, ketika pemerintah hari ini kembali mengumumkan rasio baru 8:92, kegembiraan itu terasa perlu disertai kewaspadaan.
Bukan karena kebijakannya buruk. Justru sebaliknya, ini langkah yang jauh lebih berani dibanding sebelumnya. Angka 8:92 terlalu besar untuk dengan mudah dipelintir diam-diam seperti kasus 15:85 dahulu.
Maka arah permainan tampaknya berubah.
Bukan lagi mengubah angka secara diam-diam, melainkan mempersempit wilayah berlakunya.
Dan di sinilah persoalan yang lebih mendasar mulai terlihat.
Ketika pemerintah, pakar, bahkan sebagian publik membicarakan ojek online, yang mereka bayangkan masih satu hal: transportasi. Seolah-olah seluruh persoalan ini hanya soal memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain.
Padahal realitas di lapangan sudah lama berubah.
Hari ini driver bukan hanya mengantar manusia.
Mereka membeli makanan.
Mengantar paket.
Membelikan obat.
Mengirim dokumen.
Berbelanja kebutuhan rumah tangga.
Mengantar barang elektronik.
Dan entah layanan apa lagi yang akan lahir beberapa tahun ke depan.
Artinya, aplikator sudah lama berhenti menjadi perusahaan “transportasi” dalam pengertian lama. Mereka telah berubah menjadi makelar digital raksasa yang mempertemukan kebutuhan pasar dengan tenaga kerja manusia secara real-time.
Kata “makelar” mungkin terdengar kasar bagi sebagian orang modern yang terlalu mencintai istilah startup dan inovasi. Tapi secara fungsi, itulah yang terjadi.
Makelar tradisional di terminal punya informasi: bus mana yang kosong, mana yang cepat, mana yang murah, mana yang sedang cari penumpang.
Lalu ia mengambil bagian dari transaksi.
Aplikator melakukan hal yang sama dalam bentuk yang jauh lebih canggih.
Mereka menguasai data permintaan.
Mengatur distribusi order.
Menentukan prioritas.
Mengarahkan perilaku pengguna.
Mengendalikan visibilitas.
Bedanya, makelar terminal bekerja dengan teriakan dan intuisi. Makelar modern bekerja dengan algoritma dan miliaran data.
Dan seperti semua makelar dalam sejarah manusia, mereka selalu ingin satu hal: tetap menjadi pihak yang paling menentukan aturan permainan.
Masalah muncul ketika negara masih sibuk mengatur definisi lama.
Karena transportasi dipahami sekadar memindahkan manusia, maka rasio 8:92 pun diarahkan terutama ke layanan pengangkutan penumpang.
Sementara layanan lain—belanja, antar makanan, kirim barang—tetap berada di wilayah abu-abu yang fleksibel.
Padahal risikonya tidak berubah.
Driver tetap memakai kendaraan pribadi.
Tetap membeli bensin sendiri.
Tetap mempertaruhkan tubuhnya di jalan raya.
Tetap menghadapi kemungkinan kecelakaan setiap hari.
Dan jalan raya bukan ruang yang romantis seperti iklan aplikasi di televisi.
Jalan raya adalah salah satu ruang paling mematikan dalam kehidupan modern.
Tubuh driver tetap tubuh yang sama, apakah ia membawa manusia, nasi goreng, dokumen, atau galon air.
Tapi anehnya, begitu objek yang dibawa berubah, perhatian regulasi ikut mengecil.
Di titik ini, kita mulai melihat keterlambatan cara berpikir negara.
Negara masih melihat kendaraan.
Aplikator sudah lama mengelola tenaga hidup manusia.
Ini bukan lagi soal transportasi.
Ini ekonomi gig berbasis platform.
Driver menjual waktu.
Menjual tenaga.
Menjual kesabaran.
Menjual energi psikologis.
Menjual risiko hidup.
Motor hanyalah alat.
Dan semua itu hari ini diekstraksi melalui satu sistem yang sama.
Karena itu, ketika rasio 8:92 hanya diarahkan pada layanan angkutan manusia, ada absurditas yang sulit diabaikan.
Seolah-olah risiko kecelakaan berubah hanya karena yang dibawa bukan manusia, melainkan nasi uduk.
Seolah-olah tubuh driver menjadi lebih aman hanya karena yang diantar adalah paket.
Padahal aspal tetap keras.
Truk tetap melaju.
Hujan tetap turun.
Kelelahan tetap menggerogoti tubuh yang sama.
Inilah sebabnya pembahasan para pakar sering terasa normatif dan dangkal. Banyak dari mereka terlalu lama melihat dari menara analisis, sementara realitas di lapangan sudah berubah bentuk jauh lebih cepat dibanding bahasa akademik dan regulasi.
Mereka masih berbicara tentang tarif transportasi. Padahal yang sedang terbentuk adalah infrastruktur distribusi tenaga kerja manusia berbasis algoritma.
Dan di sinilah urgensi membangun kerangka hukum baru menjadi sangat mendesak.
Bukan sekadar revisi aturan transportasi.
Bukan sekadar negosiasi tarif.
Bukan sekadar pembagian persentase.
Indonesia membutuhkan semacam omnibus law untuk ekonomi gig berbasis platform.
Karena masalahnya sudah lintas sektor: ketenagakerjaan, transportasi, perlindungan konsumen, keselamatan kerja, algoritma, persaingan usaha, hingga distribusi risiko.
Kalau semua tetap diatur secara parsial, aplikator akan selalu lebih cepat menemukan celah dibanding negara menemukan bahasanya.
Dan pengalaman tahun 2022 seharusnya cukup menjadi pelajaran.
Tanpa kerangka hukum yang kokoh, regulasi mudah dinegosiasikan ulang. Mudah dipelintir definisinya. Mudah dipersempit wilayah berlakunya.
Sementara aplikator akan terus berkembang: lebih canggih, lebih kompleks, lebih sulit disentuh.
Negara tidak boleh terus-menerus tertinggal seperti orang yang sibuk mengatur terminal kecil, sementara di depannya sudah berdiri bandara internasional otomatis tanpa menara kontrol.
Karena kalau keterlambatan ini terus dibiarkan, yang hilang bukan sekadar keadilan ekonomi.
Yang hilang adalah kendali negara atas mekanisme yang mengatur hidup warganya sendiri.










