Hero Fitrianto

     Beberapa waktu terakhir, sebuah kabar beredar luas: katanya hasil survei Harvard menempatkan Indonesia sebagai negara paling bahagia di dunia. Presiden tampak gembira, pejabat bertepuk tangan, linimasa penuh rasa bangga. Sebuah kemenangan simbolik, seolah-olah kita baru saja memenangi lomba yang bahkan belum jelas aturan mainnya. Yang menarik bukan klaim kebahagiaannya, melainkan kecepatan kita merayakannya—bahkan sebelum tahu apa yang sebenarnya diukur, siapa yang diukur, dan bagaimana ukuran itu disusun.

     Dalam dunia akademik, nama besar lembaga bukanlah argumen. Harvard, Gallup, atau siapa pun, tetap tunduk pada satu disiplin yang sama: metodologi. Tanpa paparan metodologi, tanpa transparansi indikator, tanpa penjelasan batasan, sebuah survei hanyalah cerita yang kebetulan memakai jas ilmiah. Kebahagiaan, terlebih lagi, bukan variabel sederhana. Ia rapuh, kontekstual, dan sangat mudah diseret ke mana-mana sesuai kebutuhan narasi.

     Di titik inilah perbandingan dengan indikator lain menjadi relevan. World Happiness Index, Human Development Index, ketimpangan pendapatan, akses pendidikan, kesehatan mental, angka bunuh diri—semua ini memang bukan kitab suci. Namun ia adalah upaya untuk membaca realitas objektif, dunia yang bisa diukur meski tak pernah sepenuhnya jinak. Menyingkirkan indikator-indikator ini sambil berkata “kita punya kebahagiaan versi sendiri” bukanlah keberanian epistemik, melainkan penghindaran.

     Masalahnya kemudian bukan sekadar data, tetapi cara kita mengacaukan lapisan realitas. Banyak pembelaan terhadap klaim “Indonesia paling bahagia” mencampur-adukkan realitas objektif, subjektif, dan intersubjektif seolah-olah semuanya setara dan bisa saling membatalkan.

     Realitas objektif berbicara tentang struktur: kemiskinan, korupsi, ketimpangan, kualitas pendidikan, layanan kesehatan, jaring pengaman sosial. Ini dunia yang keras kepala, tidak peduli seberapa tulus kita bersyukur.

     Realitas subjektif berbicara tentang rasa: cukup, tenang, ikhlas, pasrah, bahagia. Ia sah, nyata, dan penting—tetapi ia hidup di dalam individu.

     Realitas intersubjektif adalah dunia nilai bersama: agama, budaya, narasi kolektif tentang makna hidup, tentang apa yang dianggap “cukup” dan “wajar”.

     Yang terjadi dalam banyak narasi pembenaran adalah ini: realitas subjektif dan intersubjektif digunakan untuk meniadakan realitas objektif. Seolah-olah kemiskinan tidak lagi relevan karena orang bisa tertawa sambil ngopi. Seolah-olah ketimpangan pendidikan tak perlu dibahas karena anak-anak diajarkan bersyukur.

     Di sinilah logika mulai retak.

     Ambil contoh yang sangat konkret dan sangat dekat. Kasus korupsi minyak yang kembali terbongkar—dengan angka kerugian negara yang membuat kepala pening—bukanlah sekadar soal uang. Ia adalah realitas objektif tentang bagaimana sumber daya publik disedot, bagaimana harga kebutuhan pokok ditekan dari atas, dan bagaimana rakyat diminta beradaptasi dengan alasan “keadaan global”. Apakah orang masih bisa tertawa, bercanda, dan bersyukur di tengah semua itu? Bisa. Apakah itu membuat korupsi menjadi kurang merusak? Tidak sedikit pun.

     Atau lihat kasus anak yang bunuh diri di NTT. Di satu sisi, kita mendengar cerita tentang ketenangan hidup desa, nilai kekeluargaan, dan spiritualitas yang kuat. Di sisi lain, kita menemukan fakta pahit: tekanan ekonomi, akses pendidikan yang terbatas, dan kebijakan yang ironisnya justru mempersempit ruang bernapas. Kontroversi biaya makan bergizi gratis yang menyedot kuota anggaran pendidikan muncul tepat di latar ini. Niatnya mulia, narasinya indah, tetapi implementasinya memeras sektor yang seharusnya menjadi tangga harapan. Ketika anggaran pendidikan tertekan, ketika sekolah kekurangan sumber daya, lalu seorang anak kehilangan alasan untuk melanjutkan hidup—apakah semua itu bisa disapu bersih dengan kalimat “orang Indonesia itu bahagia dan bersyukur”?

     Di sinilah romantisasi menjadi berbahaya.

     Narasi tentang orang Indonesia yang bahagia dengan kolam ikan, nasi liwet, jengkol, kopi, dan udud bukanlah sepenuhnya fiksi. Ia nyata, hidup, dan kultural. Namun pertanyaan yang jarang diajukan adalah: apakah itu pilihan bebas, atau hasil adaptasi panjang terhadap keterbatasan struktural? Dalam psikologi sosial, ada konsep adaptive preference: manusia belajar menyukai apa yang tersedia karena pilihan lain tak terjangkau. Itu mekanisme bertahan hidup, bukan bukti keunggulan sistem.

     Ketika kemudian IQ dijadikan kambing hitam—disebut usang, ketinggalan, dan kalah oleh EI serta SQ—kita menyaksikan satu lagi lompatan logika. Tak ada ilmuwan serius hari ini yang menyembah IQ sebagai satu-satunya ukuran manusia. Namun tak ada pula pemikir jujur yang berkata bahwa rendahnya literasi, numerasi, dan kapasitas analitik adalah sesuatu yang patut dibanggakan. EI dan SQ tidak pernah dimaksudkan untuk menggantikan kapasitas kognitif, melainkan melengkapinya. Menjadikannya alasan untuk menolak kritik struktural hanyalah cara halus untuk berkata: kami baik-baik saja, jangan ganggu.

     Agama, dalam narasi ini, sering kali dijadikan benteng terakhir. Mengingat mati, orientasi akhirat, hidup sederhana—semua ini luhur dan bermakna dalam ruang spiritual. Namun ketika ia ditarik untuk membenarkan statistik kebahagiaan nasional, agama direduksi menjadi alat legitimasi. Ironisnya, narasi yang memuja anti-hedonisme justru sangat bernafsu ingin diakui dunia sebagai “nomor satu”. Ada paradoks kecil di sana, nyaris lucu jika tidak serius dampaknya.

     Lebih jauh, dikotomi “Barat cerdas tapi stres dan bunuh diri, Indonesia rendah IQ tapi bahagia” adalah karikatur. Ia menyederhanakan kompleksitas kedua belah pihak. Bunuh diri, depresi, dan kegersangan makna tidak otomatis lenyap di masyarakat religius. Ia sering kali hanya berganti wajah: disembunyikan, dinormalisasi, atau disakralkan sebagai ujian iman.

     Maka mungkin posisi yang lebih jujur adalah ini: orang Indonesia bisa merasa bahagia secara subjektif dan kultural, sambil tetap hidup dalam struktur objektif yang timpang dan rapuh. Kedua hal itu tidak saling membatalkan. Kebahagiaan batin tidak otomatis berarti keadilan sosial telah tercapai. Dan penderitaan struktural tidak selalu menghapus kemampuan manusia untuk tertawa.

     Masalah muncul ketika kebahagiaan subjektif dijadikan alibi untuk berhenti bertanya, dan spiritualitas dijadikan perisai dari kritik. Di titik itu, kebahagiaan kehilangan kedalamannya. Ia berubah fungsi—bukan lagi pengalaman batin, melainkan penenang massal yang nyaman bagi kekuasaan.

     Skeptisisme, dalam konteks ini, bukan sikap sinis. Ia adalah etika berpikir. Ia menjaga agar syukur tidak berubah menjadi pembenaran, agar iman tidak direduksi menjadi statistik viral, dan agar kebahagiaan tidak dijadikan alasan untuk menutup mata dari minyak yang dikorupsi, anak yang memilih mati, dan anggaran pendidikan yang diam-diam dikorbankan atas nama program yang terdengar baik.

     Barangkali, justru di situlah bentuk kebahagiaan yang lebih dewasa dimulai: bukan pada peringkat, bukan pada klaim, melainkan pada keberanian untuk melihat diri sendiri apa adanya—tanpa hiasan, tanpa tepuk tangan, dan tanpa perlu merasa paling unggul di dunia.

     Feodalisme digital hari ini lahir bukan dari niat jahat, melainkan dari spesifikasi. Dari hardware dan software yang dirancang hanya untuk saling mengenali sesamanya, seperti bangsawan yang hanya berbincang dalam dialek istana. Perangkat-perangkat ini tidak sekadar alat; ia adalah gerbang menuju wilayah eksklusif. Di luar pagar itu, komunikasi mungkin masih dimungkinkan, tetapi selalu pincang, terbatas, atau diperlakukan sebagai warga kelas dua.

     Feodalisme lama bertumpu pada tanah dan darah. Feodalisme digital bertumpu pada ekosistem dan kompatibilitas. Dalam sistem ini, kepemilikan berubah menjadi ilusi. Perangkat dibeli mahal, tetapi kendali tetap berada di tangan penguasa platform. Perangkat lunak menentukan apa yang boleh diinstal, data ke mana boleh berpindah, dan dengan siapa kita boleh “berhubungan” secara penuh. Seperti petani feodal, pengguna boleh hidup, bekerja, dan berkreasi—selama tidak keluar dari batas wilayah.

     Yang menarik, sistem ini tidak memerlukan paksaan ideologis. Ia cukup memelihara gaya hidup. Di sinilah YONO dan YOLO menemukan panggungnya.

     “You Only Need One.”
     “You Only Live Once.”

     Dua mantra yang terdengar membebaskan, padahal sangat cocok dengan feodalisme digital. Mengapa repot memikirkan interoperabilitas, hak atas data, atau keterbukaan sistem, jika satu perangkat sudah terasa cukup? Mengapa peduli struktur, jika hidup hanya sekali dan harus dinikmati sekarang juga?

     Maka lahirlah generasi yang sangat peka pada isu ketimpangan, tetapi juga sangat akrab dengan simbol eksklusivitas.

     Pemandangan ini tidak langka: seorang mahasiswa berdiri di barisan demonstrasi, suara lantang meneriakkan keadilan sosial, anti-oligarki, anti-penindasan struktural. Tangannya mengepal, tetapi di sela-sela orasi, layar ponsel mahal menyala—perangkat eksklusif dengan ekosistem tertutup, hasil dari rantai produksi global yang panjang dan tidak selalu adil. Ironinya nyaris puitis.

     Apakah ini kemunafikan? Tidak sesederhana itu.

     Bisa jadi ia tidak sadar. Bisa jadi perangkat itu hadiah. Bisa jadi ia sekadar mengikuti arus zaman, karena hari ini eksistensi sosial hampir mustahil tanpa alat tertentu. Tetapi bisa juga—dan ini yang lebih jujur—perangkat itu adalah simbol. Sebuah tanda bahwa ia mampu. Bahwa ia tidak sepenuhnya berada di luar sistem yang ia kritik. Bahwa perjuangan dan status bisa berjalan berdampingan, meski saling mencubit diam-diam.

     Di sinilah feodalisme lama dan baru saling bercermin.

     Dalam feodalisme lama, bangsawan sering berbicara tentang kesejahteraan rakyat sambil duduk di meja panjang penuh hidangan. Dalam feodalisme digital, kritik terhadap kapitalisme disampaikan melalui produk-produk paling mutakhir dari kapitalisme itu sendiri. Perlawanan disiarkan lewat platform yang algoritmanya hidup dari atensi, konflik, dan komodifikasi emosi.

     Kapitalisme digital tidak keberatan dikritik—selama kritik itu tetap berlangsung di wilayahnya.

     Perangkat spesifik dan ekosistem tertutup menjadi simbol status baru. Ia bukan lagi sekadar alat komunikasi, melainkan penanda kelas. Siapa yang memakai apa, versi berapa, seri apa. Feodalisme digital bekerja melalui diferensiasi halus: fitur eksklusif, akses terbatas, pengalaman premium. Tidak ada larangan bagi yang miskin—hanya ketertinggalan yang terus direproduksi.

     YOLO membuat kontradiksi ini terasa sah. Hidup hanya sekali, jadi tidak apa-apa menikmati produk eksklusif, meski sadar ada ketimpangan di baliknya. YONO membuatnya terasa efisien. Tidak perlu sistem terbuka, tidak perlu alternatif—cukup satu perangkat, satu ekosistem, satu dunia kecil yang nyaman.

     Dan di titik ini, feodalisme digital menjadi sangat stabil. Ia tidak memerlukan pembelaan ideologis. Ia hidup dari kebiasaan, gaya hidup, dan keengganan manusia untuk ribet.

     Ironinya tajam: mereka yang paling keras meneriakkan kebebasan sering kali hidup paling nyaman dalam sistem yang membatasi kebebasan itu sendiri. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena sistem ini dirancang agar kontradiksi terasa wajar.

     Feodalisme digital tidak menuntut kesetiaan total. Ia hanya meminta satu hal: jangan terlalu jauh bertanya. Nikmati saja. Hidup hanya sekali.

     Dan mungkin, justru di situlah kritik paling penting harus diarahkan. Bukan pada individu yang memegang perangkat mahal sambil berteriak soal ketimpangan, tetapi pada sistem yang membuat ketidaksinkronan itu terasa normal, bahkan masuk akal.

     Karena feodalisme—baik yang lama maupun yang baru—selalu menang bukan ketika ia menindas secara kasar, melainkan ketika ia berhasil membuat manusia hidup nyaman di dalam kontradiksi yang tak lagi ingin mereka pecahkan.

     Ada sesuatu yang hampir naluriah dalam diri manusia ketika mendengar kabar bahwa sebuah pesawat hilang atau jatuh. Tiba-tiba ribuan mata tertuju, ribuan tangan bergerak, teknologi dikerahkan sampai titik absurd: sonar, satelit, kapal riset, drone, bahkan doa dari para ibu yang tidak pernah naik pesawat seumur hidupnya. Seolah-olah tragedi itu menarik garis tipis yang menghubungkan kita semua dalam satu simpul rasa ingin tahu, cemas, harap, dan rasa tanggung jawab yang tidak kita mengerti sepenuhnya.

     Alasannya tidak tunggal. Ada motif teknis, ada motif moral, ada motif eksistensial. Ada pula motif politis yang diam diam menempel seperti lumut pada batu yang basah.

     Motif teknis paling mudah dipahami. Dunia ingin tahu: apa yang salah. Mesin? cuaca? kesalahan manusia? sabotase? Tentu bukan sekadar untuk menulis laporan penyelidikan yang tebalnya bisa mematahkan meja. Melainkan untuk mencegah hal yang sama terjadi lagi. Pesawat adalah simbol kemenangan rasionalitas manusia atas gravitasi dan kebodohan. Setiap kecelakaan adalah retakan pada simbol itu. Retakan itu harus ditambal agar dunia bisa tetap terbang.

     Motif moral berada lebih dalam. Ketika sebuah pesawat jatuh, yang hilang bukan sekadar logam dan data penerbangan, tetapi tubuh manusia yang punya nama, yang pernah mencintai dan dicintai, yang pernah punya rencana untuk akhir pekan. Seseorang harus menemukannya. Ada kebutuhan moral untuk mengembalikan yang hilang, memberikan kepastian, memulangkan tubuh, bahkan sekadar serpihan, dan memberi kesempatan keluarga untuk menutup pintu yang terbuka terlalu lama. Tanpa itu, duka mengambang tanpa jangkar.

     Motif eksistensial lebih halus namun lebih kuat: manusia benci kehilangan tanpa penjelasan. Yang hilang tanpa jejak terasa seperti penghinaan terhadap kesadaran. Di luar sana, lautan dan langit seperti berkata: tidak semua hal bisa kalian kuasai. Itu menyinggung ego spesies yang sudah membelah atom dan mengirim robot ke Mars. Pencarian adalah cara manusia menjawab hinaan itu: kami tidak menyerah pada misteri.

     Ada juga motif politis. Negara takut terlihat tidak berdaya. Karena itu pencarian menjadi pertunjukan kemampuan sekaligus pertahanan reputasi. Di layar televisi, para pejabat berbicara dengan dingin, menyebutkan koordinat, fase pencarian, dan singkatan singkatan teknis. Di belakangnya, ada trauma kolektif yang tidak ingin diakui.

     Semua motif itu bercampur menjadi satu energi yang membuat dunia ikut menunduk mencari serpihan di tengah ombak, di lereng terjal. Pada tingkat tertentu, ini juga bentuk solidaritas purba. Ketika ada suara yang hilang di hutan, semua orang akan keluar memanggil. Perilaku itu sudah ada bahkan sebelum kita membangun kota dan bandara.

     Ada ironi kecil yang sering luput: pencarian jarang dilakukan untuk menyelamatkan orang—karena biasanya sudah terlambat—tetapi untuk menyelamatkan makna. Tanpa pencarian, tragedi menjadi absurditas yang utuh. Dengan pencarian, tragedi menjadi cerita yang bisa diakhiri. Dan manusia selalu butuh akhir.

     Di bawah semua itu, ada rasa saling mengingatkan: betapa rapuhnya kita, betapa kokohnya tekad kita untuk tidak membiarkan satu sama lain hilang tanpa jejak.

Ketika Kesejahteraan Tidak Dipaksa Menjadi Satu Angka

     OECD Better Life Index lahir dari satu keberanian metodologis yang jarang diambil: menolak mereduksi kualitas hidup manusia ke dalam satu skor tunggal. Di saat banyak indeks berlomba-lomba menyederhanakan realitas agar mudah diperingkatkan, BLI justru memilih jalan yang lebih rumit, lebih jujur, dan karenanya lebih tidak nyaman: kesejahteraan manusia bersifat multidimensional, dan tidak semua dimensinya pantas dipaksa tunduk pada satu hierarki.

     Indeks ini dikembangkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) sebagai respons terhadap keterbatasan indikator ekonomi klasik. Namun berbeda dari HDI yang tetap berujung pada satu nilai komposit, BLI sejak awal mengakui bahwa hidup yang baik tidak memiliki satu bentuk universal. Karena itu, BLI tidak bertanya “negara mana paling sejahtera”, melainkan “dalam aspek apa kehidupan manusia berjalan baik, dan di mana ia rapuh”.

     OECD Better Life Index mengelompokkan kesejahteraan ke dalam dua ranah besar: kondisi material dan kualitas hidup. Keduanya diperlakukan setara, tanpa asumsi bahwa yang satu lebih penting dari yang lain.

     Kondisi material mencakup fondasi hidup yang memungkinkan manusia bertahan dan merencanakan masa depan. Di dalamnya terdapat pendapatan dan kekayaan, yang tidak hanya melihat arus uang, tetapi juga kemampuan menabung dan ketahanan terhadap guncangan ekonomi. Lalu ada pekerjaan dan kualitas kerja, yang tidak semata-mata menghitung tingkat partisipasi kerja, tetapi juga keamanan kerja, upah layak, dan stabilitas. Perumahan juga menjadi indikator penting, karena tempat tinggal bukan hanya atap, melainkan ruang aman tempat hidup berlangsung.

     Namun BLI tidak berhenti di sana. Justru bagian paling khas dari indeks ini terletak pada pengukuran kualitas hidup, wilayah yang sering dianggap terlalu subjektif untuk disentuh kebijakan publik.

     Di sini, kesehatan dipahami secara luas, mencakup harapan hidup dan kondisi kesehatan yang memungkinkan partisipasi sosial. Pendidikan dan keterampilan dilihat bukan hanya dari lama sekolah, tetapi dari kemampuan manusia untuk beradaptasi dan berkembang di dunia yang berubah. Keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi menjadi indikator tersendiri, sebuah pengakuan diam-diam bahwa hidup yang sepenuhnya diserahkan pada produktivitas ekonomi adalah hidup yang timpang.

     BLI juga memberi ruang besar pada hubungan sosial—apakah manusia hidup dalam jaringan kepercayaan, atau terisolasi dalam keramaian. Keterlibatan sipil dan tata kelola diukur untuk membaca apakah warga merasa suaranya berarti dan institusi bekerja secara responsif. Keamanan tidak dipersempit menjadi angka kriminalitas, tetapi rasa aman dalam menjalani hidup sehari-hari. Bahkan kualitas lingkungan diperlakukan sebagai bagian integral dari kesejahteraan, bukan sekadar isu tambahan.

     Yang menarik, BLI juga memasukkan kepuasan hidup sebagai satu indikator eksplisit. Namun berbeda dari indeks kebahagiaan yang menjadikannya pusat, di sini kepuasan hidup berdiri sebagai satu dimensi di antara yang lain—bukan hakim tertinggi atas semuanya. Ia diakui penting, tetapi tidak diberi hak veto.

     Keunikan terbesar OECD Better Life Index terletak pada satu keputusan radikal: pengguna diberi kebebasan untuk memberi bobot sendiri pada setiap dimensi. Tidak ada hierarki resmi tentang apa yang paling penting. Bagi sebagian orang, pekerjaan dan pendapatan mungkin utama. Bagi yang lain, lingkungan, kesehatan, atau keseimbangan hidup jauh lebih menentukan. Dengan demikian, BLI tidak memaksakan definisi hidup baik, melainkan menyediakan ruang dialog antara data dan nilai.

     Pilihan ini memiliki implikasi filosofis yang dalam. BLI mengakui bahwa kesejahteraan tidak pernah netral nilai. Setiap pengukuran selalu membawa asumsi tentang apa yang dianggap penting. Daripada menyembunyikan asumsi itu di balik rumus teknokratik, BLI justru menampilkannya ke permukaan dan berkata: silakan tentukan sendiri.

     Tentu saja, pendekatan ini memiliki konsekuensi. BLI tidak cocok untuk perayaan peringkat tunggal. Ia tidak ramah terhadap headline yang mencari “nomor satu”. Ia lebih sering digunakan sebagai alat diagnostik, bukan alat legitimasi. Ia membantu pembuat kebijakan, peneliti, dan warga melihat di mana kehidupan berjalan baik dan di mana ia bocor pelan-pelan.

     BLI juga tidak mengklaim mampu menangkap seluruh makna hidup. Ia tidak menyentuh dimensi iman, tujuan metafisis, atau pengalaman eksistensial terdalam. Namun ia dengan jujur menyatakan batasnya, dan justru karena itu ia kuat: ia tidak berpura-pura menjadi jawaban akhir.

     OECD Better Life Index, pada akhirnya, mengajukan satu pelajaran penting yang sering dihindari oleh politik dan kebijakan publik: hidup yang baik tidak bisa disederhanakan tanpa kehilangan sesuatu yang esensial. Ketika kesejahteraan dipaksa menjadi satu angka, selalu ada aspek manusia yang tercecer.

     Dalam diamnya, BLI mengingatkan bahwa tugas pengukuran bukan untuk menutup perdebatan, melainkan untuk membukanya dengan lebih bertanggung jawab. Dan mungkin di situlah letak nilai terbesarnya: bukan pada siapa yang unggul, tetapi pada keberanian untuk mengakui bahwa hidup manusia terlalu kompleks untuk dirayakan dengan satu skor saja.

Mengukur Pembangunan dari Sudut Pandang Manusia

     Human Development Index lahir dari satu kegelisahan yang sederhana namun mendasar: pembangunan terlalu lama diukur dari pertumbuhan ekonomi semata. Negara dianggap maju ketika angkanya naik, grafiknya menanjak, dan produk domestiknya membengkak. Namun di balik itu, manusia—sebagai subjek pembangunan—sering kali tertinggal sebagai catatan kaki.

     HDI muncul untuk mengoreksi cara pandang tersebut. Ia tidak bermaksud menggantikan indikator ekonomi, tetapi menggeser pusat gravitasi analisis: dari negara sebagai mesin produksi, ke manusia sebagai makhluk hidup yang belajar, bekerja, dan menua.

     Indeks ini diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada awal 1990-an, dipengaruhi kuat oleh pemikiran Amartya Sen tentang capabilities—kemampuan nyata manusia untuk menjalani hidup yang ia nilai bermakna. Dengan kata lain, pembangunan tidak dinilai dari apa yang dimiliki negara, melainkan dari apa yang benar-benar bisa dilakukan oleh manusia di dalamnya.

     HDI disusun dari tiga dimensi utama yang sengaja dipilih karena dianggap paling elementer, paling universal, dan paling sulit disangkal relevansinya.

     Dimensi pertama adalah umur panjang dan hidup sehat, yang direpresentasikan oleh angka harapan hidup saat lahir. Ukuran ini tidak sedang merayakan usia panjang sebagai prestasi biologis, melainkan membaca kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Angka harapan hidup merekam akumulasi banyak hal sekaligus: gizi, sanitasi, layanan kesehatan, keamanan, hingga stabilitas sosial. Ketika angka ini rendah, hampir selalu ada persoalan struktural yang bekerja diam-diam dalam jangka panjang.

     Dimensi kedua adalah pengetahuan, yang diukur melalui dua indikator pendidikan: rata-rata lama sekolah penduduk dewasa dan harapan lama sekolah anak-anak. Di sini pendidikan tidak dipahami sebagai gelar atau prestise, melainkan sebagai alat pembebasan praktis. Pendidikan memperluas pilihan hidup, meningkatkan kemampuan memahami dunia, dan memberi manusia daya tawar terhadap nasibnya sendiri. HDI dengan sadar tidak mengukur kualitas kurikulum atau kedalaman berpikir, melainkan akses dan kontinuitas belajar—apakah manusia diberi kesempatan cukup lama untuk belajar sebelum ditarik masuk ke dalam tuntutan hidup.

     Dimensi ketiga adalah standar hidup layak, yang direpresentasikan oleh pendapatan nasional bruto per kapita (GNI per capita), disesuaikan dengan paritas daya beli. Sama seperti dalam WHI, uang di sini bukan tujuan akhir. Ia dibaca sebagai sarana: sejauh mana manusia memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjalani hidup tanpa ketergantungan ekstrem. HDI secara sengaja menggunakan logaritma dalam perhitungannya, untuk menegaskan bahwa tambahan pendapatan memiliki dampak kesejahteraan yang semakin kecil setelah kebutuhan dasar terpenuhi.

     Ketiga dimensi ini kemudian digabungkan menjadi satu indeks komposit. Penting dicatat: HDI bukan penjumlahan mekanis, melainkan hasil normalisasi dan penggabungan yang dirancang agar kelemahan ekstrem di satu dimensi tidak bisa sepenuhnya ditutupi oleh keunggulan di dimensi lain. Negara dengan pendapatan tinggi tetapi pendidikan dan kesehatan buruk tidak akan tampil unggul. Sebaliknya, negara dengan pendidikan dan kesehatan baik tetapi ekonomi lemah tetap memiliki batas.

     Di sinilah perbedaan watak HDI dibanding banyak indeks lain menjadi jelas. HDI tidak berbicara tentang kebahagiaan, kepuasan batin, atau makna hidup. Ia juga tidak menilai moral, iman, atau orientasi spiritual. HDI bekerja di wilayah yang lebih rendah namun krusial: apakah manusia diberi fondasi minimum untuk mengembangkan dirinya.

     Karena itu, HDI sering terasa “dingin”. Ia tidak puitis, tidak emosional, dan tidak memberi ruang bagi romantisasi penderitaan. Namun justru di situlah kekuatannya. HDI menolak argumen bahwa ketertinggalan bisa dimaafkan oleh kesabaran, atau bahwa keterbatasan bisa disulap menjadi keunggulan moral. Ia bertanya dengan tenang tetapi keras kepala: apakah manusia hidup lebih lama, lebih terdidik, dan lebih mampu memenuhi kebutuhannya dibanding generasi sebelumnya?

     Tentu saja, HDI bukan tanpa keterbatasan. Ia tidak menangkap ketimpangan internal secara detail, tidak membaca kualitas relasi sosial, dan tidak menyentuh dimensi kebebasan politik atau kesehatan mental secara langsung. Karena itu, UNDP kemudian mengembangkan turunan-turunannya: Inequality-adjusted HDI, Gender Development Index, dan Multidimensional Poverty Index. Semua ini menunjukkan satu hal penting: HDI tidak mengklaim finalitas. Ia adalah alat yang sadar akan kekurangannya sendiri.

     Namun sebagai kerangka dasar, HDI memberikan satu pelajaran penting yang sering terlupakan: pembangunan bukan soal seberapa cepat negara bergerak, melainkan sejauh mana manusia di dalamnya benar-benar ikut bergerak. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan yang tidak mengubah umur, pendidikan, dan standar hidup manusia hanyalah ilusi kemajuan.

     Dengan demikian, Human Development Index bukan sekadar angka tahunan. Ia adalah cermin struktural. Ia tidak memuji, tidak mencela, dan tidak menghibur. Ia hanya menunjukkan dengan jujur: di titik mana manusia ditempatkan dalam proyek besar bernama pembangunan.

     Dan justru karena ia begitu tenang, ia sering lebih mengganggu daripada slogan-slogan besar tentang keberhasilan.

Cara Dunia Mengukur Hidup yang Layak Dijalani

     World Happiness Index—lebih tepat disebut World Happiness Report—sering disalahpahami sebagai peringkat negara paling ceria, paling santai, atau paling pandai bersyukur. Padahal yang sedang diupayakan laporan ini jauh lebih sederhana sekaligus lebih sulit: memahami bagaimana manusia menilai hidupnya sendiri, lalu menautkannya dengan kondisi sosial yang memungkinkan penilaian itu muncul.

     Fondasi WHI bertumpu pada satu asumsi yang cukup berani:
bahwa manusia adalah penilai terbaik bagi hidupnya sendiri. Karena itu, laporan ini tidak memulai dari ideologi tentang apa yang seharusnya membahagiakan, melainkan dari evaluasi subjektif yang diberikan langsung oleh individu. Namun evaluasi itu tidak dibiarkan berdiri sendiri; ia dibaca bersama sejumlah parameter struktural yang berfungsi sebagai penjelas, bukan pembenaran.

     Inti pengukuran WHI berangkat dari Cantril Ladder, sebuah skala 0–10 di mana responden diminta menempatkan hidupnya saat ini. Angka ini kemudian dianalisis bersama enam parameter utama yang secara konsisten terbukti berkorelasi dengan kualitas hidup lintas budaya dan lintas negara.

1. Pendapatan Riil per Kapita (GDP per capita, PPP-adjusted)

     Parameter ini tidak dimaksudkan untuk mengukur kemewahan, melainkan kemampuan dasar untuk menjalani hidup tanpa kecemasan ekonomi yang terus-menerus. Pendapatan riil per kapita digunakan sebagai proksi bagi akses terhadap kebutuhan fundamental: pangan, tempat tinggal, pendidikan dasar, dan layanan kesehatan. WHI tidak mengklaim bahwa uang membeli kebahagiaan, tetapi menegaskan bahwa kekurangan material yang kronis hampir selalu merusak evaluasi hidup. Di titik ini, ekonomi dibaca sebagai prasyarat, bukan tujuan.

2. Dukungan Sosial (Social Support)

     Parameter ini menanyakan sesuatu yang sangat elementer: apakah seseorang memiliki orang lain yang dapat diandalkan saat berada dalam kesulitan. Yang diukur bukan jumlah teman atau keramaian sosial, melainkan keberfungsian relasi. Dukungan sosial mencerminkan apakah individu hidup dalam jaringan yang responsif terhadap krisis—baik itu keluarga, komunitas, atau relasi sosial lain. Dalam banyak studi, variabel ini menjadi penyangga penting ketika faktor ekonomi melemah, namun tetap tidak dimaksudkan sebagai pengganti struktur yang adil.

3. Harapan Hidup Sehat (Healthy Life Expectancy)

     Berbeda dari sekadar angka usia harapan hidup, parameter ini menekankan kualitas kesehatan selama rentang hidup. Ia menggabungkan aspek fisik dan, secara implisit, mental. Akses terhadap layanan kesehatan, gizi, lingkungan yang layak, serta pencegahan penyakit menjadi faktor penentu. Dalam kerangka WHI, hidup panjang tanpa kesehatan tidak diperlakukan sebagai capaian kesejahteraan; kebahagiaan mensyaratkan tubuh yang cukup sehat untuk memungkinkan partisipasi bermakna dalam hidup.

4. Kebebasan Membuat Pilihan Hidup (Freedom to Make Life Choices)

     Di sini yang diukur bukan kebebasan absolut, melainkan perasaan dasar bahwa hidup tidak sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan eksternal yang tak dapat dinegosiasikan. Apakah seseorang merasa memiliki ruang untuk memilih arah hidupnya—dalam pekerjaan, relasi, atau keputusan personal lain. Parameter ini sensitif terhadap konteks budaya, tetapi secara konsisten menunjukkan bahwa rasa terkungkung berkorelasi kuat dengan penurunan evaluasi hidup, terlepas dari tingkat pendapatan.

5. Kedermawanan (Generosity)

     Kedermawanan diukur melalui kecenderungan memberi—baik uang maupun bantuan lain—kepada orang lain. Dalam WHI, variabel ini dibaca sebagai indikator modal sosial dan empati yang bekerja. Namun kedermawanan tidak pernah diperlakukan sebagai bukti bahwa suatu masyarakat sudah sejahtera. Ia justru dibaca secara relasional: tinggi atau rendahnya kedermawanan baru bermakna ketika dilihat bersama kondisi ekonomi dan kehadiran institusi publik.

6. Persepsi terhadap Korupsi (Perceptions of Corruption)

     Parameter ini mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara dan dunia usaha. Yang diuji bukan fakta hukum korupsi, melainkan rasa keadilan yang dirasakan warga. Persepsi bahwa sistem tidak adil, hukum tidak bekerja, atau kekuasaan tidak dapat dipercaya memiliki dampak langsung terhadap evaluasi hidup. Dalam kerangka WHI, korupsi dipahami sebagai perusak kesejahteraan bukan hanya karena dampak ekonominya, tetapi karena ia menggerogoti kepercayaan sosial.

     Keenam parameter ini tidak dijumlahkan secara mekanis untuk “menciptakan” kebahagiaan. Ia digunakan untuk menjelaskan variasi penilaian hidup yang telah dinyatakan responden. Dengan kata lain, WHI tidak berkata “inilah yang harus membuat Anda bahagia”, melainkan bertanya: ketika orang mengatakan hidupnya baik, kondisi apa yang biasanya menyertainya?

     Karena itu, WHI tidak pernah mengklaim sebagai ukuran final tentang makna hidup. Ia tidak mengukur iman, tujuan eksistensial, atau orientasi metafisis. Namun ia juga tidak dimaksudkan untuk ditolak atas dasar itu. Ia bekerja di wilayah yang lebih rendah, lebih bumiwi, tetapi sangat menentukan: apakah sebuah masyarakat menyediakan kondisi minimum agar manusia dapat menilai hidupnya sebagai sesuatu yang layak dijalani.

     Dibaca dengan disiplin, World Happiness Index bukan alat glorifikasi, melainkan alat refleksi. Ia tidak memberi jawaban, tetapi menyediakan peta—dan seperti semua peta, nilainya terletak bukan pada pujiannya, melainkan pada kemampuannya menunjukkan medan yang perlu dilalui.

     Ada alat dalam hidup yang sering disalahpahami sebagai penunjuk kebenaran, padahal ia hanya menolak kita dari kebinasaan. Kompas, misalnya, tidak pernah peduli ke mana seseorang ingin pergi. Ia hanya memberitahu utara. Lalu manusia yang gelisah mengubah utara menjadi tujuan, seolah-olah arah dan makna berasal dari sumber yang sama. Ini kesalahpahaman kecil yang lucu, tetapi dari sini muncul sebagian besar tragedi perjalanan hidup manusia: kita mengira orientasi adalah visi.

     Yang menarik adalah fakta bahwa sebagian besar perjalanan yang penting tidak memiliki tujuan eksplisit. Seorang penjelajah yang terlalu sibuk menentukan tujuan sering kehilangan kenikmatan dari langkah-langkah yang belum siap diberi nama. Sama halnya dengan para pemikir yang ingin memastikan kesimpulan sebelum berpikir, atau para pecinta yang ingin mendefinisikan hubungan sebelum jatuh cinta. Dalam banyak hal, definisi yang terlalu cepat adalah bentuk kepanikan terhadap ketidakpastian. Sedangkan hidup selalu datang dalam bentuk yang lebih liar: ambigu, tidak selesai, kadang-kadang menyebalkan.

     Kompas mengajarkan kita untuk membedakan antara arah dan niat. Seseorang bisa bergerak ke utara karena ingin mencapai puncak, atau karena ingin menghindari jurang, atau hanya karena tertarik pada padang yang terbentang. Ketiga alasan itu menghasilkan langkah yang sama tetapi dunia batin yang berbeda. Banyak orang keliru mengukur kehidupan dari kecepatannya—seberapa cepat ia bergerak dari titik A ke titik B—lalu melupakan bahwa arah yang benar tidak menyederhanakan masalah. Dalam banyak kasus justru memperumit, karena arah yang benar sering kali mengungkapkan betapa jauhnya kita dari diri kita sendiri.

     Kebijaksanaan kompas juga terlihat dalam kesederhanaannya. Ia tidak menasihati, tidak memerintah, tidak menilai. Ia hanya setia pada jarum kecilnya, yang terus-menerus mencoba menyeimbangkan diri dari gerak dunia. Dalam kegelapan, di tengah kabut, di antara pepohonan, kompas adalah satu-satunya benda yang tidak gugup. Manusia, sebaliknya, penuh gugup. Ketika jarum sedikit goyah, kita bertanya-tanya apakah alatnya rusak. Ketika hidup sedikit goyah, kita bertanya apakah seluruh jalan salah.

     Sungguh menarik bahwa semakin bertambah usia seseorang, semakin ia menyadari bahwa poin dari bergerak bukanlah sampai, melainkan menemukan ritme langkah yang dapat ia pertanggungjawabkan. Tujuan terlalu sering berubah menjadi mitos yang dipuja dari jauh, dan ketika dicapai sering terasa datar. Yang mengubah seseorang bukanlah pencapaian puncaknya, tetapi proses panjang menuju puncak yang tidak pernah dijanjikan berhasil. Itulah sebabnya para pendaki lebih banyak bercerita tentang jalan menuju puncak daripada puncaknya sendiri. Dan mungkin itulah sebabnya para filsuf lebih suka menulis pertanyaan daripada kesimpulan.

     Ironinya, jarum kompas tidak pernah menunjuk puncak, tetapi tanpa kompas banyak orang tidak pernah sampai. Hidup juga begitu. Tidak ada alat yang menunjuk “makna”, tetapi tanpa usaha mencari makna, hidup terasa seperti berjalan di malam hari tanpa lampu. Kita tidak butuh kepastian bahwa jalan kita benar; kita hanya butuh alasan untuk tidak berhenti melangkah.

     Pada akhirnya, tidak semua orang butuh kompas. Beberapa orang hidup dengan kemampuan membaca tanda-tanda alam: arahnya angin dari kesunyian sore, rasa tanah di bawah kaki, intuisi yang tak dapat diuji dengan instrumen. Tetapi bagi kebanyakan manusia, kompas tetap dibutuhkan sebagai simbol yang merendahkan hati: alat kecil yang mengingatkan bahwa orientasi adalah keberanian untuk tetap bergerak, bukan jaminan sampai.

     Dan seperti itu pula kebijaksanaan. Ia tidak pernah menjawab pertanyaan “ke mana sebaiknya aku pergi?”, tetapi hanya menjernihkan pertanyaan yang lebih awal: “ke arah mana aku sedang terseret?” Setelah itu, urusan sampai atau tidak hanyalah efek samping yang tidak perlu dibesar-besarkan.

     Saya mencoba berprasangka baik bahwa para penyusun undang-undang yang kemudian menjadi KUHAP 2026 itu adalah orang terpelajar. Prasangka baik memang terdengar luhur, meski kadang terasa seperti menyesap kopi yang telah ditaburi garam: mulia niatnya, absurd rasa akhirnya. Pada titik tertentu kita tak bisa menahan pertanyaan yang lebih liar: siapa yang sebenarnya tidak beres di sini—kita, mereka, atau sejarah yang terlampau sabar melihat kita mengulang?

     Larangan terhadap ide dan kriminalisasi terhadap wacana selalu memanggil tiga kemungkinan yang bertengkar di kepala: barangkali mereka memang tidak paham, atau mereka hanya pura-pura tidak paham, atau justru mereka mengidap semacam kegilaan yang hanya mungkin muncul dari dunia yang terlalu lama bermain dengan kekuasaan.

     Kemungkinan pertama adalah yang paling jinak. Di negeri ini, komunisme tidak pernah diajarkan sebagai kumpulan teori atau metode analisis. Ia hadir sebagai trauma dan ancaman. Yang dikenal bukan Marx, melainkan Lubang Buaya. Bukan Capital, tetapi propaganda film yang diputar berulang. 

     Pendidikan bukan memberi kesempatan membedah, tetapi memberi alarm yang berdering tanpa akhir. Dan para birokrat serta politisi kerap tak jauh berbeda: “komunisme” direduksi menjadi kudeta dan kekerasan, seolah seluruh sejarah pemikiran hanya berisi baku tembak. 

     Ironisnya, tak sedikit yang menganggap materialisme historis sebagai paket lengkap ateisme, subversi, dan huru-hara. Jika itu yang terjadi, maka bukan hanya rakyat yang gagal diajari membaca teori; negara ikut gagal belajar membaca dirinya sendiri. Pasal pelarangan semacam itu pada akhirnya hanya menjadi ketidaktahuan yang dinobatkan menjadi hukum.

     Tetapi ada kemungkinan yang lebih politis. Dalam tradisi kekuasaan, larangan ideologis bukan alat pengetahuan; melainkan alat kontrol. Rezim yang kuat secara intelektual tidak pernah melarang teori—ia melawan teori dengan teori lain. Yang melarang teori biasanya adalah rezim yang takut pada struktur argumen. 

     Dan Marx, bagaimanapun, membuka pintu yang tidak nyaman bagi negara modern: relasi modal dan kekuasaan, ekspropriasi, ketimpangan kelas, alienasi, serta konsentrasi kepemilikan. Marx membuat mesin kapitalisme terlihat, dan struktur yang terlihat itu membuat oligarki gelisah. Maka hipotesis kedua tidak membaca undang-undang itu sebagai kebodohan birokrasi, tetapi sebagai strategi untuk menjaga peta kekuasaan tetap buram bagi rakyat.

     Lalu kemungkinan terakhir, dan mungkin yang paling sinis sekaligus paling filosofis: kegilaan. Bukan kegilaan klinis yang bisa diukur dengan DSM atau resep psikiater, tetapi kegilaan politik—gangguan yang lahir dari dorongan untuk mengatur pikiran, bukan hanya memerintah tubuh. 

     Ada bentuk autoritarianisme yang bersifat obsesif: dorongan untuk mengendalikan narasi, realitas, bahkan kategori berpikir. Ada pula narsisisme institusional yang membuat negara yakin bahwa ia tahu apa yang terbaik, bahwa rakyat tidak mampu membedakan analisis dari agitasi, sehingga mereka harus dilindungi dari buku. 

     Relasi paternalistik semacam itu hampir selalu melahirkan paranoia. Dan paranoia membuat sesuatu yang tidak ada terasa mengancam dari balik pintu; tidak ada hantu, tetapi mereka mendengar langkahnya.

     Jika ada yang bertanya hipotesis mana yang paling benar, maka jawaban yang paling jujur dan paling getir adalah: mungkin semuanya benar sekaligus. Politik jarang bekerja seperti laboratorium; ia lebih mirip sup instan yang direbus dari ketidaktahuan, kecemasan, dan kebutuhan mempertahankan hegemoni, semuanya dalam satu panci.

     Ada satu kesadaran lain yang lebih pahit dan tidak pernah disebut secara resmi: undang-undang larangan ideologis hampir tidak pernah lahir dari cinta negara pada rakyat. Ia lahir dari cinta negara pada dirinya sendiri. Dan negara yang tidak percaya pada kapasitas intelektual warganya sudah kalah sebelum bertarung. Ia bukan sedang mencegah komunisme; ia sedang mencegah rakyatnya tumbuh menjadi dewasa.

Pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan tentang Marx, komunisme, ateisme, atau subversi. Pertanyaan yang paling telanjang dan paling sulit ditolak adalah: siapa yang sebenarnya sedang dilindungi oleh undang-undang itu—rakyat dari ide, atau kekuasaan dari rakyat? ( part 4 of 4 )

     Larangan ideologi komunisme dan Marx dalam KUHAP baru terasa seperti hantu lama yang dipaksa hidup kembali dalam tubuh negara modern. Ada aroma Orde Baru yang belum selesai dimakamkan; jenazahnya telah dingin tapi batu nisannya tidak pernah diberi doa penutup. Sejarah sudah memberikan pelajaran, hanya saja bangsa ini sering membaca buku sejarah dengan mata setengah terpejam dan telinga yang malas mendengar.

     Ironinya cukup telanjang: komunisme sebagai praktik politik memang sudah mati di hampir seluruh dunia, tetapi Marx sebagai instrumen analitis justru makin hidup. Ia berjalan bebas di kampus-kampus, di jurnal akademik, di teori sastra, di kajian kapitalisme finansial, di ekonomi politik global, di studi media, dan bahkan di ekologi politik. Kapitalisme, dengan ego yang tak pernah kenyang, justru membangunkan kembali Marx; karena tak ada dokter lain yang lebih jeli menjelaskan penyakitnya.

     Ketika negara mengkriminalisasi ide, sebenarnya ia sedang menandatangani akta kelemahannya sendiri. Negara tiba-tiba memandang warganya seperti anak kecil yang terlalu rapuh untuk berpikir, terlalu bodoh untuk membedakan analisis dari agitasi. Negara yang yakin pada dirinya tidak pernah takut pada buku. Yang takut pada buku biasanya adalah rezim yang takut pada pertanyaan.

     Dari larangan semacam ini, dua konsekuensi besar sudah terlihat seperti papan peringatan di jalur pendakian yang kabutnya sedang turun pelan-pelan.

Pertama: pembusukan ruang akademik.

     Jika Marx tidak boleh dibaca, maka setengah tradisi ilmu sosial modern harus ikut dibungkam: Gramsci, Althusser, Frankfurt School, Jameson, Wallerstein, Zizek, bahkan sebagian Foucault. Larangan terhadap Marx tidak pernah berhenti pada Marx, karena ide tidak pernah hidup tunggal; ia memiliki keluarga intelektual, silsilah, dan genealoginya sendiri. Di tempat genealoginya dimusnahkan, wawasannya ikut terkubur.

     Kampus tanpa Marx itu seperti rumah sakit yang menghapus diagnosis karena membuat pasien gelisah. Orang mungkin merasa aman, tetapi penyakitnya tetap menyebar di tubuh tanpa nama.

Kedua: negara menciptakan korban imajiner.

     Larangan ideologi selalu membutuhkan musuh untuk diselamatkan. Orde Baru punya “bahaya laten.” Di hari ini, komunisme dijadikan monster tanpa tubuh, tanpa partai, tanpa basis sosial, tanpa organisasi, tapi diper­lakukan seperti setan yang siap merasuki negara kapan saja. Akibatnya negara sibuk memerangi bayangan sambil membiarkan ancaman yang nyata bekerja terang-terangan: kapitalisme predator, oligarki, korupsi struktural, dan strategi devide-and-rule identitas tidak memerlukan buku Marx untuk mengukuhkan dirinya.

     Jika ini dibiarkan, kita bisa menebak turunan ritualnya: buku akan disita, penerbit akan diancam, diskusi akademik dibatalkan demi “ketertiban umum.” Dan selalu ada kata penyelamatan di mulut negara—meskipun yang sebenarnya diselamatkan adalah fragilitas mental kekuasaan itu sendiri.

     Ada ironi tambahan yang rasanya terlalu renyah untuk dilewatkan: wacana yang dilarang justru menjadi lebih menarik. Larangan adalah iklan terbaik untuk sebuah ide. Orde Baru melarang Marx, tapi generasi mahasiswa membacanya diam-diam di kos-kosan dan perpustakaan underground. Ketika Soeharto jatuh, Marx kembali masuk kampus, tetapi kali ini dengan suara lebih tenang, lebih analitis, dan tanpa pretensi revolusioner.

     Saya berpendapat, negara tidak memiliki mandat untuk menentukan ideologi apa yang boleh dipikirkan manusia. Negara hanya diberi mandat mengatur perbuatan, bukan pikiran. Pikiran adalah wilayah pribadi terakhir yang tidak boleh disentuh kedaulatan.

     Bahkan jika suatu saat ada orang ingin mendirikan partai komunis, biarkan gagasan itu masuk gelanggang. Jika rakyat menolaknya, selesai. Jika justru diterima, itu berarti ada sesuatu yang tidak mampu dibantah oleh sensor. Sejarah demokrasi mengajarkan: ide yang kalah oleh argumen akan mati. Ide yang kalah oleh larangan akan berubah menjadi mitos.

Karena yang paling menakutkan sebenarnya bukan komunisme, bukan Marx, bukan buku; yang menakutkan adalah negara yang takut pada warganya sendiri. Negara yang takut pada warganya adalah negara yang diam-diam sedang menyiapkan cara untuk memerintah tanpa dialog.

     Dan mungkin ini pertanyaan yang paling getir dari semuanya: jika sebuah ide begitu buruk, begitu salah, begitu tidak masuk akal, mengapa negara perlu melarang orang mempelajarinya? Bukankah ide buruk akan mati oleh ketidakmampuannya sendiri?

     Meski lidah terasa kelu melafalkan, jawaban yang tersisa adalah: mungkin ide itu tidak seburuk yang negara takutkan. Mungkin yang lebih menakutkan bagi negara bukanlah komunisme, tetapi rakyat yang tahu bagaimana struktur kekuasaan bekerja. Marx hanya menyediakan bahasa untuk itu. ( part 3 of 4 )

     KUHAP baru 2026 yang kembali memasukkan pasal penistaan agama adalah contoh menarik tentang bagaimana hukum—yang seharusnya dingin, objektif, dan operasional—dipaksa menangani perkara yang sifatnya panas, kabur, dan emosional. Hukum diminta menakar rasa tersinggung, menimbang perasaan sakral, dan mengadili bentuk-bentuk ekspresi yang terlalu lentur untuk dibekukan menjadi pasal pidana.

     Masalahnya justru terletak pada ketidakcocokan ontologis: hukum pidana dibangun untuk menilai tindakan, bukan menilai rasa. “Pembunuhan” jelas. “Penggelapan” jelas. “Penganiayaan” jelas. Bahkan korupsi yang penuh kelicikan masih meninggalkan jejak uang, tanda tangan, dan aliran transaksi. Tetapi “penistaan” hidup di wilayah simbol, imajinasi, dan interpretasi. Ia bisa berarti penghinaan, bisa berarti kritik, bisa berarti satire, bisa berarti tafsir teologis minoritas, atau hanya berarti: aku tidak sepakat. Dan yang paling sering terjadi, ia berarti: kamu membuat saya tidak nyaman.

     Saat hukum masuk ke teritori itu, ia menginjak lumpur. Objektivitas retak karena ia harus memutus perkara yang tidak memiliki ukuran objektif. Maka biasanya hukum terpaksa memilih dua jalur buruk: menjadi alat sensor, atau menjadi alat penanda identitas (agama mana yang boleh tersinggung, siapa yang boleh memaknai simbol, siapa yang harus diam).

     Konsep penistaan agama sebenarnya lebih cocok berada di tangan manusia, bukan di tangan negara. Sebab agama hanya bisa “dinista” bila umatnya merasa tersakiti. Tuhan tidak pernah hadir ke ruang sidang untuk memberi kesaksian atau menuntut ganti rugi. Jika suatu delik hanya bisa ada ketika ada manusia yang merasa terganggu, maka wilayahnya psikologis, bukan legal. Mengangkatnya menjadi delik negara berarti memberi negara kuasa atas rasa sakral—padahal rasa sakral milik komunitas, dan setiap komunitas memilikinya secara berbeda.

     Dalam demokrasi modern, negara biasanya memberikan penalti hanya untuk hal yang konkret: kekerasan fisik, ancaman nyata, atau hasutan untuk menyerang kelompok tertentu. Itulah sebabnya banyak yurisdiksi membedakan antara blasphemy (dilindungi oleh kebebasan) dan incitement to violence (dipidana). Yang satu menyentuh simbol, yang lain menyentuh nyawa. Indonesia memilih jalan lain: simbol harus aman, manusia boleh antre belakangan. Ini adalah sisa dari sebuah negara yang belum berani mempercayakan martabatnya kepada individu; ia masih meminjam martabat dari agama dan komunitas.

     Saya punya pandangan yang mungkin terdengar sinis, tetapi rasanya tidak meleset: agama tidak perlu dilindungi dari kritik—yang perlu dilindungi adalah umat dari kekerasan. Tuhan tidak pernah jatuh karena diejek manusia; tetapi manusia sering jatuh karena membela Tuhan.

     Dalam jangka panjang, pasal penistaan menghasilkan paradoks lain: agama mendadak menjadi terlalu rapuh untuk disentuh. Kritik teologis menjadi berbahaya. Kajian akademik menjadi was-was. Humor menjadi tersangka. Dan ketakutan bertunas di ruang yang seharusnya menjadi ruang percakapan iman.

     Jika hukum ingin tetap waras, ia harus kembali ke prinsip sederhana: negara melindungi tubuh dan kebebasan manusia, bukan perasaan simbol. Jika ada yang menista, biarkan manusia membalasnya dengan argumen, tulisan, debat, atau bahkan diam. Itu mekanisme sosial yang lebih sehat daripada jeruji besi.

     Dan satu hal yang sering luput: semakin sering negara mengkriminalisasi penghinaan agama, semakin sulit umat beragama membangun iman yang dewasa. Iman yang matang tumbuh dari pergulatan dan kebebasan berpikir, bukan dari perlindungan aparat. Iman yang tak boleh dipertanyakan pada akhirnya lebih mirip doktrin politik daripada perjalanan spiritual.

     Yang tersisa hanyalah pertanyaan yang enggan dijawab negara: apakah agama membutuhkan hukum pidana untuk dihormati? Ataukah hukum pidana justru membuat agama kehilangan martabatnya? ( part 2 of 4 )

     Fenomena orang Indonesia yang mudah tersinggung atas nama organisasi atau atas nama agama selalu membuat kita tersenyum getir. Ada jenis kesetiaan yang tak lahir dari keyakinan, melainkan dari kecemasan: jangan sampai identitas kita dikoyak; jangan sampai “kita” terlihat lemah. Negeri ini dipenuhi oleh banyak “kita”—ormas, partai, lembaga, fraksi, komunitas rohani, bahkan grup WhatsApp keluarga—semuanya membawa bendera marwah, kehormatan, dan air muka.

     Yang ironis, kemarahan kolektif itu sering lebih cepat muncul daripada rasa gelisah ketika melihat ketidakadilan nyata. Seolah menista simbol jauh lebih berat daripada menghancurkan hidup manusia. Dan sulit untuk percaya bahwa ini semata-mata perkara dogma. Naluri status bekerja di baliknya. Dalam masyarakat yang tidak pernah merayakan individu, identitas kolektif menjadi satu-satunya pakaian kebanggaan. Sentuh sedikit kainnya, tubuh segera meradang.

     Lebih lucu lagi bahwa banyak orang tak pernah benar-benar membaca atau memahami ajaran agamanya secara mendalam, namun seketika berubah menjadi juru bicara Tuhan ketika merasa simbol agamanya disentuh. Banyak pula yang tak pernah membela tetangga miskin, tetapi dengan gagah membela organisasi yang bahkan tak tahu mereka ada. Loyalitas tanpa keterlibatan melahirkan kemarahan tanpa pemahaman.

     Di dasar fenomena ini hidup warisan tua: budaya malu. Di Nusantara, aib bukan ditentukan oleh salah atau benar, tetapi oleh diketahui atau tidak diketahui orang lain. Karena itu “penghinaan” terasa seperti ancaman eksistensial. Institusi—agama, ormas, sekolah, kampung, korps—akhirnya berperan seperti keluarga besar penjaga muka. Yang mengolok ancaman dianggap mengoyak muka “kita”, dan muka “kita” seringkali lebih penting daripada nasib “aku”.

     Ada pula elemen spiritual-politik yang tak kalah menarik: agama sering diperlakukan bukan sebagai jalan, tetapi sebagai aset reputasi. Ketika agama direduksi menjadi merek, logika merek otomatis mengambil alih. Tidak heran umat memperlakukan kritik seperti vandalisme terhadap logo perusahaan. Semuanya tentang citra, bukan kedalaman. Dan merek—tidak perlu diragukan—lebih gampang tersinggung daripada Tuhan.

     Di sisi lain, masyarakat yang hidup dalam tekanan moral tinggi cenderung melihat kritik sebagai serangan personal. Kita belum memiliki budaya “menegur adalah sayang.” Yang kita miliki adalah budaya “menegur adalah menghina.” Ruang refleksi menjadi terlalu sempit untuk tumbuh dewasa. Tidak heran organisasi menjadi seperti tubuh yang alergi: sedikit sentuhan langsung memproduksi histamin sosial.

     Ironinya, semakin rapuh identitas kolektif, semakin lantang suara yang mengklaim membelanya. Rapuh bukan berarti salah; rapuh hanya berarti belum selesai. Indonesia sedang bergulat dalam transisi: dari masyarakat komunal menuju masyarakat modern di mana individu memiliki martabatnya sendiri. Namun kita belum sepenuhnya berani mempercayakan martabat itu pada manusia; kita masih menggantungkan martabat pada simbol-simbol eksternal.

     Akibatnya kritik terhadap lembaga atau ajaran sering diterjemahkan sebagai serangan terhadap martabat kolektif. Padahal marwah sejati tak pernah dirusak kritik; ia hanya bisa dirusak oleh keburukan internal yang membusuk diam-diam.

     Jika ada pintu keluar, mungkin ia terletak pada kesediaan untuk tertawa. Bukan menertawakan agama, bukan menertawakan organisasi, melainkan menertawakan kecemasan kita sendiri. Bangsa yang dapat menertawakan kecemasannya biasanya lebih kebal terhadap kritik, karena ia memahami bahwa simbol hanya simbol—yang penting adalah manusia yang hidup di bawahnya.

     Namun sikap seperti itu menuntut keberanian tertentu. Butuh hati yang selalu siap tidak tersinggung. Butuh kepercayaan diri yang tidak memerlukan pagar kawat berduri. Dan mungkin, agama dan organisasi akan jauh lebih dihormati bila tidak memaksa orang untuk menghormatinya. Hormat yang dipaksa sesungguhnya hanyalah ketakutan yang diberi pakaian sopan.

     Akhirnya kita tiba pada pertanyaan yang sulit dihindari: jika Tuhan dan organisasi sebesar itu perlu dibela dari candaan kecil atau kritik ringan, sebenarnya siapa yang rapuh? Simbolnya atau kita yang bersembunyi di baliknya? ( part 1 of 4 )

     Ada keputusan-keputusan dalam hidup yang tidak pernah diumumkan secara resmi, tetapi tetap menentukan arah hidup seseorang. Tidak ada sidang, tidak ada rapat keluarga, tidak ada deklarasi di depan cermin. Keputusan itu lahir dalam bisikan yang nyaris malu-malu: untuk tetap tinggal, untuk tetap mencintai, untuk tidak menyerah, atau justru untuk menyerah diam-diam. Dan anehnya, keputusan seperti itu justru yang paling berpengaruh. Ia tidak punya catatan administratif tetapi ia punya konsekuensi ontologis.

     Manusia sering menganggap keputusan sebagai sesuatu yang selesai pada satu momen: klik Tinder, tanda tangan kontrak, mengucapkan ya di altar, atau memutuskan berhenti minum kopi setelah maghrib. Namun yang lebih sering terjadi adalah keputusan berlangsung seperti endapan sedimen—mengendap perlahan, terbungkus waktu, tersusun dari lapisan-lapisan yang tidak pernah kita sadari saat ia sedang bekerja. Kita bangun suatu pagi dan menyadari bahwa kita sudah menua dalam keputusan tertentu, seolah-olah seseorang mengambil alih remote dan mempercepat timeline tanpa izin.

     Sebagian orang berkata bahwa keputusan paling sulit adalah memilih jalan hidup. Itu hanya benar bagi mereka yang tidak sedang hidup. Bagi yang benar-benar hidup, semua permukaan dunia adalah jalan, dan kesulitan sesungguhnya terletak pada bagaimana menjalani satu jalan tanpa terus menerus mencurigai semua jalan lain. Kecurigaan seperti itu membuat manusia sibuk memandang ke kiri dan kanan sampai lupa bahwa satu-satunya yang benar-benar bisa dilakukan hanyalah melangkah ke depan. Namun di situlah lucunya: langkah ke depan pun tidak menjamin bahwa seseorang tahu ke mana ia menuju.

     Ada keputusan yang memang harus diambil: menikah atau tidak, pindah kota atau bertahan, menyapa seseorang atau membiarkan momen itu hilang selamanya. Tetapi ada juga keputusan yang tidak pernah memaksa untuk diputuskan, dan justru karena itulah mereka paling menentukan. Tidak memaafkan seseorang juga sebuah keputusan. Tidak mengucapkan sesuatu yang seharusnya diucapkan juga sebuah keputusan. Tidak pulang juga sebuah keputusan. Dalam hal ini dunia memberi dua opsi: mengambil keputusan atau ditentukan olehnya.

     Sains menyukai keputusan yang memiliki data. Agama menyukai keputusan yang memiliki moral. Ekonomi menyukai keputusan yang memiliki keuntungan. Filsafat menyukai keputusan yang memiliki alasan. Tetapi kehidupan sering mengharuskan keputusan yang tidak memiliki apa-apa selain intuitif lemah lembut yang hanya terdengar oleh pemiliknya. Kadang suara itu sangat pelan, seperti suara dedaunan yang membisikkan arah angin kepada seseorang yang sedang tersesat di lereng. Jika seseorang terlalu percaya pada peta, ia bisa gagal mendengar bisikan itu.

     Keputusan-keputusan besar jarang diumumkan tepat saat mereka diambil. Mereka baru diketahui setelah hasilnya terlihat, seperti batuan metamorf yang menunggu beberapa juta tahun sebelum siap dipamerkan sebagai bukti bahwa tekanan dan panas tidak pernah bekerja sia-sia. Tanpa tektonik dalam bumi, tidak ada pegunungan. Tanpa tektonik dalam batin, tidak ada kedewasaan. Jika tekanan geologi menciptakan lipatan, tekanan eksistensial menciptakan kemurahan hati, ketabahan, atau kadang hanya kebiasaan untuk tidak menyerah.

     Yang lucu adalah manusia sering menyalahkan keputusan yang sudah diambil sebagai penyebab hidupnya seperti ini. Padahal, seringkali justru keputusan-keputusan yang tidak pernah diambil yang diam-diam mendikte seluruh konfigurasi hidup. Orang jarang menyesali apa yang pernah ia lakukan; yang lebih sering menghantui adalah apa yang tidak pernah dilakukan padahal bisa. Dalam penaklukan gunung hal ini jelas: puncak yang gagal dicapai bisa diterima; jalur yang tidak pernah dicoba menimbulkan rasa gatal yang lebih panjang.

     Pada akhirnya, semua keputusan adalah percobaan. Tidak ada yang menjamin bahwa sebuah keputusan akan memperbaiki hidup seseorang. Satu-satunya yang pasti adalah bahwa tidak mengambil keputusan sama sekali membuat hidup berhenti bergerak, dan stagnasi adalah bentuk kematian yang paling sopan. Dunia tidak memaksa orang untuk hidup penuh, tetapi ia tetap mengundang dengan cara yang tidak terlalu halus.

     Dan karena itu manusia terus hidup dengan keputusan-keputusannya, yang baik maupun yang buruk, yang lahir dari keberanian maupun keterlambatan. Yang menghibur adalah bahwa kehidupan tidak pernah meminta laporan akhir. Ia hanya meminta seseorang untuk terus maju, meski tidak terlalu yakin ke mana.

     Yang tersisa hanyalah langkah berikutnya.