Prolog: Pasar yang Sudah Ada, Aturannya yang Belum Selesai
Sulit membayangkan kehidupan perkotaan Indonesia hari ini tanpa kehadiran para driver. Mereka mengantar manusia ke tempat kerja, mengantar makanan ke rumah-rumah, membawa paket melintasi kota, membelikan kebutuhan sehari-hari, bahkan sering menjadi solusi ketika waktu terasa terlalu sempit untuk mengurus berbagai keperluan sendiri. Dalam waktu yang relatif singkat, layanan berbasis aplikasi telah tumbuh dari sesuatu yang dianggap baru menjadi bagian dari rutinitas jutaan orang.
Pertumbuhan ini bukan lagi cerita tentang masa depan. Ia sudah menjadi kenyataan yang hidup di depan mata. Setiap hari jutaan transaksi terjadi. Jutaan order berpindah tangan. Uang bergerak dari konsumen kepada penyedia jasa melalui berbagai platform digital. Negara memungut pajak dari aktivitas ekonomi yang lahir dari ekosistem tersebut. Dunia usaha memperoleh keuntungan. Konsumen memperoleh kemudahan. Driver memperoleh sumber penghidupan. Sebuah pasar baru telah tumbuh dan berkembang menjadi bagian penting dari denyut ekonomi nasional.
Di balik angka-angka itu terdapat jutaan manusia yang menjadikan pekerjaan ini sebagai sumber pendapatan utama maupun tambahan. Sebagian datang karena kehilangan pekerjaan lama. Sebagian karena mencari penghasilan yang lebih fleksibel. Sebagian lagi karena memang melihat sektor ini sebagai peluang ekonomi yang paling terbuka bagi mereka. Apa pun alasan awalnya, kenyataannya sama: mereka telah menjadi bagian dari pasar kerja Indonesia.
Fenomena ini sudah terlalu besar untuk dianggap sebagai gejala sementara. Ia bukan lagi eksperimen bisnis beberapa perusahaan teknologi. Ia bukan lagi tren yang menunggu untuk diuji. Kehadirannya telah mengubah cara masyarakat bergerak, berbelanja, mengirim barang, dan menggunakan jasa. Dalam banyak hal, kehidupan ekonomi sehari-hari telah beradaptasi dengan keberadaannya.
Namun di tengah pertumbuhan yang begitu cepat, muncul pertanyaan yang tidak kalah penting. Jika pasarnya sudah terbentuk, jika jutaan orang sudah bergantung padanya, jika negara sudah memperoleh manfaat ekonomi darinya, apakah hubungan antara para pelaku di dalam pasar tersebut telah ditata dengan cukup jelas?
Pertanyaan itu bukan sekadar persoalan hukum. Ia juga menyangkut cara sebuah negara memandang warganya yang bekerja di dalam sektor baru ini. Menyangkut bagaimana kesempatan berusaha dijaga agar tetap terbuka dan adil. Menyangkut bagaimana konflik diselesaikan. Menyangkut bagaimana hak dan kewajiban para pihak dirumuskan. Menyangkut bagaimana negara menjalankan perannya ketika sebuah bentuk pekerjaan baru tumbuh lebih cepat daripada aturan yang mengiringinya.
Selama beberapa tahun terakhir, berbagai perdebatan muncul dari persoalan-persoalan tersebut. Ada yang berbicara tentang pendapatan. Ada yang berbicara tentang perlindungan kerja. Ada yang berbicara tentang persaingan usaha. Ada pula yang berbicara tentang hak, kewajiban, dan posisi para pihak di dalam hubungan ekonomi yang relatif baru ini. Sebagian perdebatan menghasilkan kebijakan. Sebagian lainnya masih menggantung tanpa jawaban yang memuaskan.
Tulisan ini berangkat dari pengamatan sederhana bahwa pasar tersebut sudah ada. Ia nyata, besar, dan terus berkembang. Yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah kerangka yang mengatur hubungan di dalamnya telah berkembang dengan kecepatan yang sama. Ketika jutaan orang bekerja di dalam sebuah sistem yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi nasional, pertanyaan tentang aturan main bukan lagi persoalan teknis. Ia telah menjadi pertanyaan tentang bagaimana negara memahami pasar yang tumbuh di hadapannya, dan bagaimana pasar itu pada akhirnya mempengaruhi kehidupan jutaan warga negara yang berada di dalamnya.
1. Kita Salah Menempatkan Aktor
Sebelum membahas lebih jauh tentang driver, negara, pasar, atau berbagai persoalan yang mengiringinya, ada satu hal yang perlu dibereskan terlebih dahulu. Hal ini terdengar sederhana, tetapi justru sering menjadi sumber kebingungan terbesar dalam banyak perdebatan mengenai ekonomi platform. Kita sering membicarakan aktor yang sama dengan berbagai istilah yang terdengar berbeda, hingga akhirnya lupa melihat fungsi dasarnya secara jernih.
Dalam tulisan ini, istilah makelar digunakan untuk menyebut aplikator, yaitu badan usaha yang mempertemukan konsumen dengan driver penyedia jasa. Istilah ini tidak dimaksudkan sebagai penghinaan, bukan pula sindiran. Ia digunakan karena menjelaskan fungsi ekonomi yang paling sederhana dan paling mudah dipahami. Makelar mempertemukan pihak yang membutuhkan jasa dengan pihak yang menyediakan jasa. Itu saja terlebih dahulu.
Selama beberapa tahun terakhir, istilah-istilah yang mengelilingi perusahaan-perusahaan tersebut berkembang sangat cepat. Kita mendengar berbagai sebutan seperti platform digital, super app, ekosistem teknologi, perusahaan teknologi, inovator digital, bahkan agen disrupsi yang mengubah wajah ekonomi modern. Semua istilah itu mungkin memiliki dasar dan penjelasannya masing-masing. Sebagian bahkan benar. Namun di tengah keramaian istilah tersebut, sering kali kita kehilangan kemampuan untuk melihat fungsi yang paling mendasar.
Seorang makelar properti mempertemukan penjual rumah dan pembeli rumah. Makelar asuransi mempertemukan perusahaan asuransi dan calon nasabah. Makelar hasil bumi mempertemukan petani dan pembeli. Ketika teknologi digital hadir, fungsi dasar itu tidak hilang. Ia hanya berpindah medium. Telepon digantikan aplikasi. Buku catatan digantikan server. Pertemuan fisik digantikan layar ponsel. Namun fungsi ekonominya tetap sama: mempertemukan pihak yang membutuhkan jasa dengan pihak yang menyediakan jasa.
Kesulitan mulai muncul ketika fungsi sederhana tersebut dibungkus oleh lapisan istilah yang semakin tebal. Pada titik tertentu, makelar tidak lagi dipersepsikan sebagai perantara, melainkan seolah-olah menjadi pusat dari seluruh aktivitas ekonomi yang berlangsung di dalam sistem. Driver dianggap hadir karena makelar. Konsumen dianggap memperoleh manfaat karena makelar. Bahkan kadang-kadang muncul kesan bahwa pasar itu sendiri ada karena makelar.
Padahal jauh sebelum aplikasi hadir, kebutuhan untuk berpindah tempat sudah ada. Kebutuhan mengirim barang sudah ada. Kebutuhan membeli makanan tanpa keluar rumah juga sudah ada dalam berbagai bentuk. Yang berubah adalah cara mempertemukan kebutuhan tersebut dengan orang yang mampu memenuhinya. Teknologi membuat proses itu lebih cepat, lebih praktis, dan lebih efisien. Namun teknologi tidak mengubah hakikat dasar hubungan ekonominya.
Di sinilah letak persoalan yang sering luput dari perhatian. Ketika posisi para aktor tidak ditempatkan secara proporsional, berbagai pembahasan berikutnya menjadi kabur. Driver dipandang sebagai pihak yang bergantung sepenuhnya kepada makelar. Konsumen dipandang sebagai pihak yang hanya berhubungan dengan makelar. Sementara makelar perlahan-lahan diposisikan bukan lagi sebagai perantara, melainkan sebagai pusat gravitasi seluruh hubungan yang terjadi.
Akibatnya, banyak pertanyaan yang seharusnya diarahkan kepada struktur pasar, kepada negara, atau kepada hubungan antar pelaku ekonomi, akhirnya berputar-putar hanya di sekitar kepentingan makelar. Diskusi menjadi tidak seimbang sejak awal karena posisi para aktornya sudah keliru ditempatkan.
Makelar bukan masalah. Kehadiran mereka justru membantu mempertemukan kebutuhan yang sebelumnya tersebar dan sulit saling menemukan. Masalahnya muncul ketika kita tidak lagi melihat makelar sebagai makelar. Ketika fungsi perantara berubah menjadi posisi yang dianggap lebih tinggi daripada seluruh pihak yang sebenarnya sedang dipertemukan.
Karena itu, sebelum berbicara tentang hak, kewajiban, perlindungan, persaingan usaha, ataupun peran negara, kita perlu mengembalikan setiap aktor ke tempatnya masing-masing. Bukan untuk merendahkan siapa pun, melainkan agar kita dapat melihat hubungan yang sebenarnya sedang terjadi. Sebab selama posisi para pelaku masih kabur, pembahasan tentang aturan main akan selalu berangkat dari titik yang keliru.
2. Ketika Makelar Menulis Aturannya Sendiri
Jika pada bagian sebelumnya kita mengembalikan makelar ke fungsi dasarnya sebagai perantara, maka muncul pertanyaan yang sulit dihindari: mengapa posisi perantara tersebut dalam praktik tampak begitu kuat?
Pertanyaan ini penting karena banyak perdebatan mengenai driver sering langsung diarahkan kepada pendapatan. Ada yang menganggap masalah utamanya adalah tarif yang terlalu rendah. Ada yang menyoroti bonus yang berkurang. Ada pula yang membandingkan penghasilan driver hari ini dengan beberapa tahun lalu. Semua itu penting, tetapi belum menyentuh inti persoalan yang lebih mendasar.
Persoalan yang lebih mendasar adalah kekuasaan.
Dalam hubungan antara driver dan makelar, yang paling menentukan bukan semata-mata berapa besar penghasilan yang diterima driver pada hari tertentu. Yang lebih menentukan adalah siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan, mengubah aturan, menafsirkan aturan, sekaligus menjalankan aturan tersebut.
Hari ini makelar menentukan tarif yang berlaku untuk berbagai jenis layanan. Makelar menentukan program bonus yang dapat muncul dan hilang sewaktu-waktu. Makelar menentukan sistem peringkat yang mempengaruhi posisi driver di dalam ekosistemnya. Makelar menentukan cara distribusi order. Makelar menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat tetap bekerja melalui platform yang mereka kelola.
Semua itu sebenarnya masih dapat dipahami sebagai bagian dari pengelolaan sebuah usaha. Setiap perusahaan tentu membutuhkan aturan agar kegiatan bisnisnya dapat berjalan. Persoalan mulai muncul ketika pihak yang membuat aturan juga menjadi pihak yang menegakkan aturan tersebut tanpa adanya pemisahan yang jelas.
Dalam praktik sehari-hari, seorang driver dapat menerima peringatan, pembatasan akun, bahkan kehilangan akses kerjanya berdasarkan mekanisme yang ditentukan oleh makelar. Keputusan itu dapat lahir dari berbagai sebab, mulai dari pelanggaran yang memang nyata hingga persoalan yang masih diperdebatkan. Namun dalam banyak kasus, ruang untuk mempertanyakan keputusan tersebut jauh lebih sempit dibanding ruang yang dimiliki oleh pihak yang menjatuhkan keputusan.
Di sinilah ketimpangan kekuasaan mulai terlihat dengan jelas.
Makelar tidak hanya menjadi penyelenggara pasar. Ia juga menentukan syarat masuk ke pasar tersebut. Ia menentukan bagaimana aktivitas di dalam pasar berlangsung. Ia menentukan konsekuensi jika aturan tertentu dianggap dilanggar. Dalam banyak situasi, ia bahkan menjadi pihak pertama yang menilai apakah sebuah tindakan benar atau salah menurut standar yang ia buat sendiri.
Bayangkan sebuah pertandingan di mana satu tim berhak menentukan ukuran lapangan, mengubah aturan permainan, menunjuk wasit, sekaligus memutuskan hasil keberatan yang diajukan lawannya. Bahkan jika tim tersebut bertindak dengan niat baik, pertanyaan mengenai keseimbangan kekuasaan tetap akan muncul. Persoalannya bukan semata-mata soal niat. Persoalannya adalah struktur.
Karena itu, ketika membahas hubungan antara driver dan makelar, pembicaraan tentang kekuasaan sering kali lebih penting daripada pembicaraan tentang angka pendapatan. Pendapatan dapat naik atau turun. Bonus dapat bertambah atau berkurang. Tarif dapat berubah dari waktu ke waktu. Namun selama pusat pengambilan keputusan tetap berada pada satu pihak yang sekaligus menjalankan dan menegakkan aturannya sendiri, ketimpangan yang sama akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda-beda.
Hal ini juga menjelaskan mengapa banyak konflik di sektor ini tidak pernah benar-benar berhenti. Ketika satu persoalan selesai, persoalan lain muncul. Ketika satu kebijakan diperbaiki, perdebatan berpindah ke kebijakan berikutnya. Di permukaan, kasus-kasus tersebut terlihat berbeda. Namun jika diperhatikan lebih dekat, akar persoalannya sering kali sama: siapa yang memiliki kekuasaan untuk menentukan aturan, dan siapa yang harus hidup di bawah aturan tersebut.
Pertanyaan itulah yang kemudian membawa kita kepada persoalan berikutnya. Jika sebuah pasar yang melibatkan jutaan orang memiliki hubungan kekuasaan yang demikian besar di tangan satu pihak, di manakah posisi negara? Apakah negara memiliki kemampuan untuk melihat dan memahami pasar tersebut secara utuh, atau justru sedang berusaha mengatur sesuatu yang sebagian besar tidak tampak di hadapannya?
3. Negara Tidak Melihat Pasarnya Sendiri
Setelah melihat bagaimana kekuasaan yang besar terkonsentrasi pada makelar, pertanyaan berikutnya hampir muncul dengan sendirinya: di mana posisi negara dalam hubungan ini?
Pertanyaan tersebut sering dijawab dengan cara yang terlalu sederhana. Sebagian orang menganggap negara tidak peduli. Sebagian lainnya menuduh negara terlambat bertindak. Ada pula yang melihat seluruh persoalan ini sebagai bukti bahwa negara sengaja membiarkan keadaan berlangsung apa adanya. Penjelasan semacam itu mungkin terdengar memuaskan, tetapi sering kali tidak membantu memahami persoalan yang sebenarnya.
Sebelum membicarakan keberanian negara untuk bertindak, ada pertanyaan yang lebih mendasar. Seberapa jelas sebenarnya negara melihat pasar yang sedang dihadapinya?
Dalam pasar kerja konvensional, negara memiliki berbagai instrumen untuk memahami kondisi yang sedang berlangsung. Negara dapat memperkirakan jumlah tenaga kerja, tingkat pengangguran, distribusi sektor usaha, hingga berbagai indikator lain yang membantu penyusunan kebijakan. Data tersebut tentu tidak selalu sempurna, tetapi setidaknya tersedia sebagai pijakan untuk mengambil keputusan.
Pasar driver berbasis aplikasi menghadirkan tantangan yang berbeda. Ia tumbuh sangat cepat, melibatkan jutaan orang, tersebar di ribuan wilayah, dan bergerak hampir sepanjang waktu. Namun pada saat yang sama, negara tidak selalu memiliki gambaran yang utuh mengenai apa yang sedang terjadi di dalamnya.
Berapa sebenarnya jumlah driver aktif yang bekerja hari ini? Berapa yang hanya memiliki akun tetapi sudah tidak lagi mencari order? Berapa jumlah order yang tersedia dalam satu kota dibanding jumlah driver yang berebut mendapatkannya? Seberapa jenuh sebuah wilayah tertentu? Apakah sebuah daerah membutuhkan tambahan driver atau justru sudah kelebihan pasokan tenaga kerja? Pertanyaan-pertanyaan tersebut terdengar sederhana, tetapi jawabannya tidak selalu tersedia secara jelas.
Akibatnya, negara sering berada pada posisi yang sulit. Ketika muncul tuntutan mengenai kesejahteraan driver, negara membutuhkan dasar yang kuat untuk memahami kondisi riil di lapangan. Ketika muncul usulan pembatasan rekrutmen, negara perlu mengetahui apakah pasar memang sudah jenuh atau justru masih membutuhkan tenaga kerja tambahan. Ketika muncul perdebatan mengenai pendapatan yang layak, negara harus memahami hubungan antara jumlah order, jumlah driver, dan karakteristik setiap wilayah yang berbeda satu sama lain.
Tanpa gambaran yang cukup utuh, kebijakan mudah berubah menjadi tebakan. Sebuah keputusan mungkin terlihat baik di atas kertas, tetapi menghasilkan dampak yang berbeda ketika diterapkan di lapangan. Sebaliknya, persoalan yang sebenarnya mendesak bisa luput dari perhatian karena tidak terlihat secara jelas dalam instrumen yang dimiliki negara.
Hal ini tidak berarti negara sama sekali tidak memiliki informasi. Berbagai data tentu tersedia dari banyak sumber. Namun persoalannya bukan sekadar memiliki data, melainkan memiliki kemampuan untuk melihat pasar sebagai satu kesatuan yang dapat dipahami secara memadai. Pasar yang melibatkan jutaan orang tidak cukup diatur hanya berdasarkan kesan umum, laporan sporadis, atau perdebatan yang muncul sesekali di ruang publik.
Di sinilah letak salah satu kesulitan terbesar dalam mengelola sektor ini. Negara diminta mengatur sebuah pasar yang sudah sangat besar, sementara kemampuan untuk melihat kondisi pasar tersebut secara menyeluruh belum berkembang secepat pertumbuhan pasar itu sendiri. Akibatnya, berbagai persoalan yang muncul sering ditangani secara parsial, sementara gambaran besarnya tetap sulit ditangkap.
Sulit mengatur sesuatu yang bahkan tidak dapat dilihat dengan jelas.
Kalimat itu bukan pembelaan bagi negara. Ia juga bukan alasan untuk membiarkan keadaan terus berlangsung. Kalimat itu hanya menjelaskan sebuah kenyataan sederhana: kemampuan mengatur selalu bergantung pada kemampuan memahami apa yang sedang diatur. Ketika pasar tumbuh lebih cepat daripada instrumen yang digunakan untuk memahaminya, jarak antara masalah dan kebijakan akan semakin lebar.
Di dalam jarak itulah berbagai ketegangan terus bermunculan. Driver merasa tidak terlindungi. Masyarakat melihat berbagai konflik yang berulang. Makelar menjalankan pasar dengan logikanya sendiri. Sementara negara terus berada di bawah tekanan untuk menghasilkan aturan yang tepat bagi sebuah sektor yang belum sepenuhnya terlihat di hadapannya.
4. Mengapa Konflik Hampir Selalu Berakhir pada Driver?
Ketimpangan kekuasaan jarang terlihat ketika keadaan berjalan normal. Ia baru tampak jelas ketika terjadi konflik.
Selama order datang, akun berjalan, dan tidak ada masalah di lapangan, hubungan antara driver, pelanggan, dan makelar terlihat baik-baik saja. Namun ketika muncul perselisihan, ketika terjadi kesalahpahaman, ketika ada laporan, atau ketika salah satu pihak merasa dirugikan, barulah terlihat siapa yang memiliki ruang untuk membela diri dan siapa yang tidak.
Dalam banyak kasus, titik paling rentan dalam hubungan ini berada pada driver.
Seorang pelanggan dapat mengajukan keluhan. Ia dapat memberikan penilaian buruk. Ia dapat melaporkan perilaku yang dianggap tidak pantas. Sebagian laporan tentu lahir dari persoalan yang nyata. Tidak sedikit pula yang muncul karena kesalahpahaman, emosi sesaat, atau perbedaan persepsi terhadap suatu kejadian. Itu adalah sesuatu yang wajar dalam hubungan antar manusia. Tidak ada kelompok yang sepenuhnya benar, sebagaimana tidak ada kelompok yang sepenuhnya salah.
Masalahnya bukan pada keberadaan laporan.
Masalahnya adalah apa yang terjadi setelah laporan itu masuk.
Dalam praktik yang berkembang selama ini, laporan pelanggan sering memiliki bobot yang jauh lebih besar dibandingkan penjelasan driver. Sebuah laporan dapat berujung pada peringatan, pembatasan akun, suspend, bahkan deaktivasi permanen. Pada banyak kasus, keputusan tersebut terjadi jauh lebih cepat daripada proses klarifikasi yang memadai.
Akibatnya muncul kesan yang sulit diabaikan: pelanggan selalu benar, driver selalu salah.
Tentu kenyataan tidak sesederhana itu. Pelanggan dan driver berasal dari masyarakat yang sama. Ada pelanggan yang baik, jujur, dan masuk akal. Ada pula pelanggan yang emosional, tidak jujur, atau memanfaatkan posisinya. Demikian pula pada sisi driver. Ada driver yang profesional dan bertanggung jawab. Ada pula driver yang melakukan pelanggaran atau memperlakukan pelanggan dengan buruk.
Kehidupan sosial selalu lebih rumit daripada pembagian hitam dan putih. Namun dalam banyak konflik yang terjadi di lapangan, kerumitan tersebut sering tidak memperoleh ruang yang cukup untuk diperiksa secara adil.
Di sinilah akibat nyata dari ketimpangan kekuasaan mulai terlihat. Ketika terjadi sengketa, pihak yang paling bergantung pada akses kerja justru sering menjadi pihak yang paling lemah posisinya. Kehilangan akun bukan sekadar kehilangan sebuah aplikasi di layar ponsel. Bagi banyak orang, itu berarti kehilangan sumber pendapatan yang digunakan untuk membayar kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anak, cicilan kendaraan, atau berbagai kewajiban hidup lainnya.
Ironisnya, keputusan yang dampaknya begitu besar sering kali tidak diiringi oleh mekanisme pembelaan yang sebanding. Driver dapat mengajukan keberatan, tetapi prosesnya umumnya tetap berada dalam lingkungan yang dikendalikan oleh pihak yang sama yang menjatuhkan keputusan. Ruang sengketa yang benar-benar independen hampir tidak tersedia. Tidak ada pihak netral yang secara khusus memeriksa kedua versi cerita dengan posisi yang relatif setara.
Bayangkan situasi yang sama dalam konteks lain. Ketika seseorang dituduh melakukan tindak pidana, negara menyediakan proses hukum yang panjang dan berlapis. Ada penyelidikan, pembuktian, pembelaan, saksi, hingga putusan pengadilan. Bahkan terhadap pelaku kejahatan berat sekalipun, hak untuk membela diri tetap diakui sebagai bagian dari prinsip keadilan.
Dalam negara hukum, bahkan seorang pembunuh berhak membela diri. Tetapi dalam ekonomi platform, seorang driver sering kehilangan akses kerjanya hanya karena sebuah laporan.
Kalimat itu mungkin terdengar berlebihan bagi sebagian orang. Namun ia menunjukkan sebuah kontras yang sulit diabaikan. Semakin besar dampak sebuah keputusan terhadap kehidupan seseorang, semakin besar pula kebutuhan akan mekanisme yang adil untuk memeriksa keputusan tersebut. Ketika prinsip itu tidak hadir, ketimpangan kekuasaan yang sebelumnya tampak abstrak berubah menjadi kenyataan yang sangat konkret.
Persoalan ini juga menjelaskan mengapa banyak driver memandang suspend atau deaktivasi akun bukan sekadar kebijakan operasional. Bagi mereka, itu adalah pengalaman berhadapan dengan sebuah sistem yang dapat mengambil keputusan besar tanpa adanya ruang yang setara untuk menjelaskan diri. Benar atau salah dalam kasus tertentu adalah persoalan tersendiri. Yang menjadi pertanyaan lebih mendasar adalah apakah setiap orang memiliki kesempatan yang cukup untuk didengar sebelum keputusan tersebut dijatuhkan.
Pertanyaan itulah yang perlahan membawa pembahasan keluar dari persoalan individu menuju persoalan yang lebih besar. Jika konflik terus berulang, jika ketimpangan terus muncul, dan jika negara kesulitan melihat pasar secara utuh, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi tentang satu laporan atau satu akun yang dinonaktifkan. Pertanyaannya adalah apakah pasar yang ada saat ini benar-benar memberi kesempatan yang setara bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.
5. Pasar Bebas yang Tidak Benar-Benar Bebas
Sampai pada titik ini, persoalan yang terlihat seolah-olah hanya menyangkut hubungan antara driver dan makelar. Ada ketimpangan kekuasaan. Ada persoalan suspend. Ada konflik yang sering berakhir tanpa ruang pembelaan yang memadai. Namun jika diperhatikan lebih dekat, akar persoalannya ternyata tidak berhenti pada hubungan kerja semata.
Di balik semua itu terdapat pertanyaan lain yang tidak kalah penting: seperti apa sebenarnya bentuk pasar yang sedang kita bicarakan?
Banyak orang menyebut sektor ini sebagai pasar bebas. Sebutan itu tidak sepenuhnya salah. Berbagai makelar memang bersaing mendapatkan pelanggan. Mereka bersaing menawarkan layanan yang lebih cepat, lebih murah, atau lebih nyaman. Dari sudut pandang konsumen, pilihan yang tersedia terlihat cukup beragam. Namun dari sudut pandang driver, kebebasan yang sama tidak selalu hadir dalam bentuk yang setara.
Salah satu contohnya dapat dilihat pada perbedaan tarif untuk pekerjaan yang pada dasarnya sama. Dalam praktik sehari-hari, terdapat program-program tertentu yang membuat sebagian driver menerima bayaran berbeda untuk jenis pekerjaan yang identik. Fenomena yang oleh banyak driver dikenal sebagai "driver goceng" adalah salah satu contoh yang sering dibicarakan. Pada saat yang sama, terdapat driver lain yang menjalankan pekerjaan serupa dengan tarif yang berbeda.
Persoalannya bukan sekadar lima ribu rupiah, tujuh ribu rupiah, atau angka tertentu yang muncul pada layar aplikasi. Persoalannya adalah bagaimana kesempatan memperoleh pekerjaan itu didistribusikan.
Dalam banyak kasus, driver yang berada dalam program tertentu memperoleh aliran order yang jauh lebih besar dibandingkan driver lain. Akibatnya muncul situasi yang terasa janggal. Dua orang melakukan pekerjaan yang sama, berada di wilayah yang sama, dan melayani jenis konsumen yang sama, tetapi berada dalam kondisi persaingan yang berbeda. Yang satu terus bergerak karena dibanjiri order. Yang lain lebih banyak menunggu.
Fenomena semacam ini memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak selalu terletak pada tarif semata. Kadang-kadang yang lebih menentukan adalah akses terhadap pekerjaan itu sendiri.
Di sinilah pembahasan mulai bersentuhan dengan struktur pasar. Dalam teori pasar yang sehat, pelaku usaha boleh bersaing. Bahkan persaingan sering dianggap sebagai cara terbaik untuk mendorong inovasi, efisiensi, dan kualitas layanan. Namun persaingan yang sehat tidak berarti ketiadaan aturan. Justru persaingan memerlukan aturan dasar yang jelas agar tidak berubah menjadi dominasi sepihak oleh pihak yang memiliki posisi paling kuat.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah kesempatan berusaha di dalam pasar ini benar-benar tersedia secara relatif setara bagi semua pihak yang terlibat.
Bagi seorang pelanggan, berpindah dari satu makelar ke makelar lain umumnya tidak terlalu sulit. Sebuah aplikasi dapat dihapus dan diganti dalam hitungan menit. Namun bagi driver, situasinya sering lebih rumit. Perpindahan tidak selalu mudah dilakukan. Setiap makelar memiliki sistem, persyaratan, dan kebijakannya masing-masing. Pada saat yang sama, jumlah makelar yang menguasai sebagian besar pasar juga relatif terbatas.
Akibatnya, hubungan antara driver dan makelar tidak selalu dapat dijelaskan dengan logika pasar bebas yang sederhana. Secara teori, driver memang bebas memilih. Namun dalam praktik, ruang pilihan tersebut sering lebih sempit daripada yang terlihat di permukaan.
Hal ini menjadi semakin penting ketika kita mengingat bahwa yang dipertaruhkan bukan sekadar preferensi konsumen, melainkan sumber penghidupan jutaan orang. Ketika distribusi order, penetapan tarif, dan akses terhadap pekerjaan terkonsentrasi pada sejumlah kecil pelaku usaha, persoalan yang muncul tidak lagi hanya berkaitan dengan hubungan kerja. Ia mulai menyentuh wilayah persaingan usaha dan struktur pasar itu sendiri.
Karena itu, pembahasan mengenai driver tidak cukup hanya berhenti pada pertanyaan apakah seseorang memperoleh penghasilan yang layak. Pertanyaan yang tidak kalah penting adalah apakah setiap orang memiliki kesempatan yang relatif setara untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Sebab kesejahteraan bukan hanya ditentukan oleh hasil akhir yang diterima seseorang, tetapi juga oleh bagaimana akses menuju hasil tersebut dibuka atau ditutup.
Makelar tentu berhak bersaing. Mereka berhak menawarkan layanan yang lebih baik, teknologi yang lebih efisien, atau pengalaman pengguna yang lebih nyaman. Namun sebagaimana setiap pasar lainnya, persaingan memerlukan batas-batas dasar yang jelas. Tanpa batas tersebut, persaingan mudah berubah menjadi permainan yang aturannya ditentukan oleh pihak yang sekaligus menjadi peserta paling kuat di dalamnya.
Pada titik inilah seluruh persoalan yang telah dibahas sebelumnya mulai saling bertemu. Ketimpangan kekuasaan, sulitnya negara memahami pasar, konflik yang berulang, dan ketidaksetaraan kesempatan berusaha ternyata bukan persoalan yang berdiri sendiri. Mereka saling terhubung dalam satu struktur yang sama.
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih sederhana sekaligus lebih besar: jika pasar ini sudah menjadi bagian penting dari kehidupan jutaan orang, apakah ada cara untuk menata ulang hubungan antara negara, makelar, dan driver sehingga masing-masing kembali berada pada posisi yang lebih seimbang?
6. Sebuah Pertanyaan Bernama Driver Indonesia
Setelah melihat berbagai persoalan yang muncul dalam hubungan antara negara, makelar, dan driver, pertanyaan berikutnya menjadi cukup wajar: adakah cara lain untuk menyusun hubungan tersebut?
Pertanyaan ini penting karena tidak semua masalah harus dijawab dengan menambah aturan baru. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dengan menambah larangan, sanksi, atau kewajiban administratif. Kadang-kadang persoalannya terletak pada bentuk dasar hubungan yang digunakan sejak awal. Jika bentuk dasarnya berubah, sebagian persoalan lain mungkin menjadi lebih mudah untuk dipahami dan dikelola.
Dari titik itulah muncul sebuah gagasan yang dalam tulisan ini disebut sebagai Driver Indonesia.
Nama tersebut mungkin terdengar besar, padahal ide dasarnya sebenarnya cukup sederhana. Hari ini seorang driver umumnya dikenal berdasarkan makelar tempat ia terdaftar. Ada driver A, driver B, driver C, dan seterusnya. Identitas kerjanya melekat pada masing-masing makelar. Ketika seseorang berbicara tentang seorang driver, yang sering muncul terlebih dahulu bukan profesinya, melainkan makelar yang digunakannya.
Gagasan Driver Indonesia mencoba membalik cara pandang tersebut.
Dalam model ini, yang menjadi titik awal bukan lagi driver milik makelar tertentu, melainkan driver Indonesia yang kemudian dapat menggunakan jasa makelar yang tersedia di pasar. Driver tetap bekerja. Makelar tetap beroperasi. Pelanggan tetap memperoleh layanan. Yang berubah adalah titik berangkat hubungan di antara mereka.
Secara sederhana, seorang driver memiliki satu identitas kerja yang diakui dalam sistem. Melalui sebuah hub atau landing page, ia dapat mengakses berbagai makelar yang tersedia dan memilih makelar mana yang ingin digunakannya untuk bekerja pada saat tertentu. Dalam satu waktu ia menggunakan satu makelar, sebagaimana hari ini seorang konsumen memilih akan berbelanja di toko yang mana. Besok ia dapat menggunakan makelar yang berbeda apabila dianggap lebih sesuai dengan kebutuhannya.
Dalam situasi seperti itu, makelar tetap bersaing mendapatkan pelanggan. Tidak ada yang berubah pada sisi tersebut. Mereka tetap berlomba menghadirkan layanan yang lebih cepat, lebih nyaman, lebih efisien, dan lebih menarik bagi konsumen.
Namun pada saat yang sama, makelar juga harus bersaing mendapatkan driver.
Jika selama ini driver sering berada pada posisi yang harus menyesuaikan diri terhadap berbagai kebijakan makelar, dalam model ini hubungan tersebut menjadi lebih seimbang. Makelar tidak hanya berpikir bagaimana menarik pelanggan, tetapi juga bagaimana membuat driver bersedia menggunakan jasanya. Kualitas layanan kepada pelanggan tetap penting, tetapi kualitas hubungan dengan driver juga menjadi bagian dari persaingan.
Pada titik ini, banyak orang mungkin mengira bahwa inti gagasan tersebut terletak pada proses login atau pada identitas kerja yang digunakan. Padahal bukan itu bagian yang paling penting.
Yang lebih penting adalah fungsi lain yang lahir dari keberadaan hub atau landing page tersebut.
Selama ini negara berusaha memahami kondisi pasar melalui berbagai sumber yang tersebar. Namun gambaran mengenai jumlah driver aktif, jumlah order yang tersedia, tingkat kejenuhan pasar, atau distribusi aktivitas antarwilayah sering tidak terlihat secara utuh. Akibatnya negara kesulitan mengetahui apakah sebuah wilayah kekurangan driver, kelebihan driver, atau berada dalam kondisi yang relatif seimbang.
Melalui hub tersebut, negara dapat melihat kondisi pasar secara langsung.
Bukan untuk menentukan siapa yang harus memperoleh order. Bukan untuk mengelola operasional harian makelar. Bukan pula untuk mengambil alih fungsi bisnis yang memang menjadi wilayah perusahaan. Fungsi utamanya adalah sebagai alat ukur pasar.
Negara dapat mengetahui berapa banyak driver yang benar-benar aktif bekerja. Negara dapat melihat perbandingan antara jumlah order dan jumlah driver di suatu wilayah. Negara dapat mengamati tingkat kejenuhan pasar serta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, negara tidak lagi harus menebak-nebak keadaan pasar yang sedang diaturnya.
Selama ini negara bertanya kepada makelar tentang keadaan pasar. Dalam model ini, negara dapat melihat pasar secara langsung.
Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah tersedianya ruang penyelesaian sengketa awal. Jika terjadi suspend, deaktivasi akun, atau perselisihan antara driver dan makelar, keberatan dapat diajukan melalui ruang yang berada di luar struktur internal makelar. Tempat tersebut bukan pengadilan dan tidak dimaksudkan menggantikan pengadilan. Namun ia dapat menjadi ruang mediasi, klarifikasi, dan penyelesaian awal yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih seimbang dibandingkan kondisi yang ada saat ini.
Dengan adanya ruang semacam itu, konflik tidak selalu harus berakhir pada keputusan sepihak atau langsung melompat ke proses hukum formal yang panjang dan mahal. Driver memiliki tempat untuk menyampaikan keberatan. Makelar memiliki tempat untuk menjelaskan keputusannya. Negara memiliki kesempatan untuk memastikan bahwa aturan yang berlaku dijalankan secara konsisten.
Tentu saja gagasan ini bukan jawaban atas seluruh persoalan yang telah dibahas sebelumnya. Driver Indonesia bukan pengganti regulasi. Driver Indonesia bukan pengganti kewajiban negara untuk membuat aturan yang melindungi warga negaranya. Ia juga bukan pengganti kebutuhan akan hukum persaingan usaha, perlindungan pekerja, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih baik.
Driver Indonesia hanyalah salah satu kemungkinan struktur yang dapat mempermudah pengelolaan pasar.
Karena itu, yang terpenting dari gagasan ini bukanlah nama yang digunakan, bukan pula bentuk teknis yang mungkin berubah dari waktu ke waktu. Yang lebih penting adalah pertanyaan yang ingin diajukannya: apakah pasar yang sudah begitu besar ini dapat ditata dengan cara yang membuat negara melihatnya lebih jelas, membuat persaingan lebih sehat, dan membuat hubungan antara driver, makelar, serta masyarakat menjadi lebih seimbang daripada yang kita lihat hari ini?
Pada akhirnya, Driver Indonesia hanyalah sebuah sebutan. Sebuah cara untuk mengatakan bahwa driver adalah warga negara yang bekerja di dalam pasar Indonesia, bukan sekadar pelengkap yang melekat pada satu makelar tertentu. Dan jika titik berangkat itu diterima, maka mungkin kita dapat mulai membicarakan kembali peran negara dalam menata pasar tersebut dengan pijakan yang lebih kokoh.
7. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial
Pada akhirnya, seluruh pembahasan dalam tulisan ini kembali pada satu pertanyaan yang jauh lebih tua daripada aplikasi, algoritma, telepon pintar, atau ekonomi platform. Pertanyaan itu adalah bagaimana sebuah negara menempatkan dirinya di tengah hubungan antara pasar dan warga negaranya.
Pertanyaan ini penting karena persoalan yang dibahas sejak awal bukan semata-mata tentang driver. Ia juga bukan semata-mata tentang makelar. Bahkan bukan pula semata-mata tentang teknologi. Semua itu hanyalah bentuk-bentuk baru dari persoalan lama yang terus muncul dalam berbagai zaman: bagaimana kebebasan ekonomi dijalankan tanpa mengorbankan keadilan, dan bagaimana keadilan diperjuangkan tanpa mematikan kebebasan ekonomi.
Indonesia sebenarnya telah meletakkan arah dasarnya sejak lama. Tidak tersembunyi di dalam tafsir yang rumit. Tidak pula membutuhkan penjelasan filosofis yang berlapis-lapis. Sila kelima Pancasila berbicara secara cukup jelas tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kalimat itu sering diucapkan dalam berbagai pidato dan upacara. Namun ketika diterjemahkan ke dalam kehidupan sehari-hari, maknanya menjadi sangat konkret. Keadilan sosial bukan berarti semua orang memperoleh hasil yang sama. Keadilan sosial juga bukan berarti negara mengambil alih seluruh kegiatan ekonomi. Yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang layak untuk berusaha, memperoleh perlindungan yang memadai, dan tidak dibiarkan berhadapan sendirian dengan kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar daripada dirinya.
Dalam kerangka itulah peran negara menjadi penting.
Negara bukan makelar. Negara bukan pelanggan. Negara bukan driver. Karena itu negara tidak seharusnya menjadi pemain dalam pasar tersebut. Posisi yang lebih tepat adalah sebagai wasit yang menjaga agar permainan berlangsung dengan aturan yang jelas dan berlaku bagi semua pihak.
Wasit tidak menentukan siapa yang harus menang. Wasit tidak menentukan siapa yang harus memperoleh pelanggan. Wasit tidak menentukan perusahaan mana yang harus menjadi yang terbesar. Namun wasit memastikan bahwa permainan tidak berubah menjadi pertarungan tanpa aturan di mana pihak yang paling kuat dapat menentukan segalanya sendiri.
Dalam konteks itulah kebutuhan akan berbagai perangkat hukum menjadi sangat penting. Indonesia memerlukan aturan yang lebih jelas mengenai hubungan antara driver dan makelar. Indonesia memerlukan standar yang lebih tegas mengenai suspend, deaktivasi akun, hak pembelaan, dan mekanisme sengketa. Indonesia memerlukan kepastian mengenai perlindungan dasar yang layak diterima oleh para pekerja di sektor ini. Indonesia juga memerlukan aturan persaingan usaha yang mampu memastikan bahwa kompetisi berlangsung secara sehat dan tidak berubah menjadi dominasi yang merugikan pihak lain.
Hal yang sama berlaku pada persoalan tarif dan kesempatan berusaha. Negara tidak harus menentukan setiap angka yang muncul di pasar. Namun negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pasar tidak berkembang ke arah yang membuat sebagian pihak kehilangan kesempatan yang adil untuk mencari nafkah. Sebagaimana negara menetapkan berbagai standar minimum di banyak sektor lainnya, negara juga memiliki alasan yang sah untuk menetapkan pagar-pagar dasar yang melindungi warga negaranya dari bentuk-bentuk ketimpangan yang berlebihan.
Karena itu pembahasan mengenai Driver Indonesia tidak boleh dipahami sebagai pengganti seluruh kebutuhan tersebut.
Jika suatu hari gagasan Driver Indonesia diwujudkan, kebutuhan akan regulasi tetap ada.
Jika suatu hari gagasan Driver Indonesia ditolak, kebutuhan akan regulasi juga tetap ada.
Jika landing page tidak pernah dibangun, negara tetap memiliki kewajiban melindungi warga negaranya.
Jika landing page dibangun sekalipun, negara tetap memiliki kewajiban yang sama.
Dengan kata lain, kebutuhan akan aturan bukan bergantung pada diterima atau tidak diterimanya sebuah gagasan. Kebutuhan itu lahir dari keberadaan jutaan warga negara yang sudah bekerja, mencari nafkah, dan menggantungkan sebagian hidupnya pada pasar yang telah tumbuh di hadapan kita.
Karena itu, pembahasan mengenai omnibus law, aturan hubungan antara driver dan makelar, standar suspend, standar perlindungan, standar tarif, maupun standar persaingan usaha tidak boleh diperlakukan sebagai tambahan yang bisa diberikan bila keadaan memungkinkan. Semua itu merupakan bagian dari tanggung jawab yang melekat pada keberadaan negara itu sendiri.
Bukan bonus.
Bukan hadiah.
Bukan bentuk kemurahan hati yang sewaktu-waktu dapat diberikan atau ditarik kembali.
Ia adalah konsekuensi dari kontrak yang lebih mendasar antara negara dan warga negaranya.
Ketika jutaan orang bekerja di sebuah pasar yang nyata, ketika negara memungut pajak dari aktivitas yang berlangsung di dalamnya, ketika masyarakat menggantungkan sebagian kebutuhan hidupnya pada layanan yang lahir dari pasar tersebut, maka negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa aturan dasarnya berkembang seiring dengan perkembangan pasarnya.
Pada titik itulah seluruh pembahasan dalam tulisan ini bertemu. Persoalannya bukan apakah pasar digital perlu ada atau tidak. Pasar itu sudah ada. Persoalannya bukan apakah makelar boleh memperoleh keuntungan atau tidak. Mereka memang bagian dari aktivitas ekonomi yang sah. Persoalannya juga bukan apakah driver harus memperoleh perlakuan istimewa.
Persoalan yang lebih sederhana adalah apakah negara bersedia menjalankan perannya sebagai wasit, sehingga kebebasan berusaha, persaingan usaha, dan martabat warga negara dapat tumbuh bersama di dalam lapangan yang sama.
Karena pada akhirnya, keadilan sosial tidak lahir dari slogan. Ia lahir dari aturan yang bekerja, institusi yang berfungsi, dan keberanian untuk memastikan bahwa tidak ada satu pihak pun yang berdiri terlalu jauh di atas pihak lainnya hanya karena ia memiliki kekuatan yang lebih besar.
Epilog: Pasar untuk Manusia
Di sepanjang tulisan ini, kita membicarakan banyak hal. Kita membicarakan makelar, negara, pasar, persaingan usaha, aturan, suspend, sengketa, hingga sebuah gagasan yang disebut Driver Indonesia. Namun pada akhirnya, semua pembahasan itu kembali kepada sesuatu yang jauh lebih sederhana.
Manusia.
Di balik setiap order yang muncul di layar ponsel, selalu ada manusia. Di balik setiap akun yang disuspend, ada manusia. Di balik setiap keputusan bisnis, setiap regulasi, setiap kebijakan, dan setiap angka statistik yang diperdebatkan, selalu ada manusia yang menjalani akibatnya dalam kehidupan nyata.
Karena itu, pembahasan tentang driver tidak pernah sepenuhnya menjadi pembahasan tentang teknologi. Ia juga tidak pernah sepenuhnya menjadi pembahasan tentang ekonomi. Pada titik tertentu, ia berubah menjadi pembahasan tentang bagaimana sebuah masyarakat memandang sesama anggotanya.
Salah satu contoh yang menarik adalah slogan yang begitu sering diulang dalam dunia layanan: pelanggan adalah raja.
Sebagai ungkapan untuk mengingatkan pentingnya melayani dengan baik, kalimat itu mungkin tidak bermasalah. Tidak ada yang salah dengan menghormati pelanggan. Tidak ada yang salah dengan berusaha memberikan layanan terbaik. Setiap usaha yang hidup dari kepercayaan masyarakat memang harus berusaha melayani sebaik mungkin.
Namun persoalan muncul ketika slogan itu berhenti menjadi pengingat etika pelayanan dan berubah menjadi cara memandang hubungan antar manusia.
Jika pelanggan adalah raja, lalu driver apa?
Jika pelanggan selalu benar, lalu bagaimana ketika pelanggan berbohong?
Jika pelanggan tidak pernah boleh dipertanyakan, lalu siapa yang bertanggung jawab mendidik masyarakat menjadi lebih dewasa?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terdengar tidak nyaman. Namun ia muncul dari kenyataan yang sederhana: pelanggan dan driver berasal dari masyarakat yang sama. Mereka tumbuh di jalan yang sama, bersekolah di sekolah yang sama, hidup di bawah hukum yang sama, dan menjadi warga negara yang sama.
Ada pelanggan yang baik, sabar, dan menghargai orang lain.
Ada pula pelanggan yang kasar, tidak jujur, dan memanfaatkan posisinya.
Ada driver yang profesional, bertanggung jawab, dan bekerja dengan penuh hormat.
Ada pula driver yang melakukan kesalahan dan melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya.
Kenyataan itu tidak akan berubah hanya karena salah satu pihak memegang telepon untuk memesan layanan dan pihak lainnya mengendarai motor untuk memenuhi pesanan tersebut.
Masyarakat yang sehat tidak dibangun dengan membagi manusia menjadi kelompok yang selalu benar dan kelompok yang selalu salah. Masyarakat yang sehat dibangun dengan menciptakan aturan yang memungkinkan setiap orang dihormati sebagai manusia, sekaligus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri.
Dalam konteks itulah peran negara menjadi penting. Negara tidak hanya bertugas mengatur lalu lintas ekonomi. Negara juga berperan menjaga agar hubungan-hubungan yang tumbuh di dalam masyarakat tidak berkembang menjadi bentuk-bentuk feodalisme baru yang dibungkus dengan teknologi modern.
Feodalisme tidak selalu hadir dalam bentuk istana, gelar bangsawan, atau singgasana. Kadang-kadang ia hadir dalam bentuk yang jauh lebih sederhana. Sebuah sistem yang membuat satu pihak selalu didengar dan pihak lain selalu dicurigai. Sebuah kebiasaan yang membuat satu kelompok dianggap lebih penting daripada kelompok lainnya. Sebuah budaya yang secara perlahan mengajarkan bahwa sebagian orang layak dihormati, sementara sebagian lainnya hanya layak diperintah.
Padahal pasar seharusnya tidak bekerja seperti itu.
Makelar membutuhkan pelanggan.
Makelar juga membutuhkan driver.
Pelanggan membutuhkan layanan.
Driver membutuhkan pekerjaan.
Negara membutuhkan pasar yang sehat.
Dan pasar yang sehat pada akhirnya membutuhkan masyarakat yang saling menghormati.
Karena itu, pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Ia tidak dimulai dari teknologi, dan tidak berakhir pada teknologi. Ia hanya berangkat dari keinginan untuk melihat apakah hubungan antara negara, makelar, pelanggan, dan driver dapat disusun dengan cara yang lebih adil, lebih seimbang, dan lebih manusiawi daripada yang kita miliki hari ini.
Gagasan Driver Indonesia lahir dari pertanyaan tersebut.
Ia bukan kebenaran mutlak.
Ia bukan jawaban yang sudah selesai.
Ia bukan pula solusi sempurna yang akan menghapus seluruh persoalan yang telah dibahas sejak awal.
Mungkin gagasan itu keliru. Mungkin perlu diperbaiki. Mungkin perlu ditambah, dikurangi, atau bahkan diganti oleh gagasan yang lebih baik di masa depan.
Namun jika ada satu hal yang layak dipertahankan dari seluruh pembahasan ini, mungkin itu adalah keyakinan sederhana bahwa pasar ada untuk manusia, bukan manusia untuk pasar.
Karena ketika pasar tumbuh semakin besar, teknologi menjadi semakin canggih, dan transaksi berlangsung semakin cepat, pertanyaan yang paling penting tetap sama seperti dulu: apakah manusia yang berada di dalamnya hidup dengan martabat yang layak sebagai warga negara, atau justru perlahan-lahan berubah menjadi angka yang hanya dihitung ketika menguntungkan dan dilupakan ketika tidak lagi diperlukan.
Pertanyaan itu mungkin tidak selesai dijawab hari ini.
Tetapi barangkali memang dari pertanyaan semacam itulah setiap perubahan yang layak dimulai.
Posting Komentar
...