Pada suatu siang di tahun 1977, Mochtar Lubis berdiri di Taman Ismail Marzuki dan melakukan sesuatu yang masih jarang dilakukan hari ini: ia menelanjangi watak bangsanya sendiri. Bukan untuk menjadi pahlawan, bukan untuk menjadi nabi, tapi karena seseorang harus menunjuk cermin. Dan ia menunjuknya dengan tangan yang tidak gemetar. Di negeri yang hampir selalu menutupi boroknya sendiri dengan gamis modernitas dan bedak kebanggaan palsu, tindakan itu sudah cukup revolusioner.
Watak-watak itu kemudian menjadi legenda: hipokrit, enggan bertanggung jawab, feodal, suka mencari kambing hitam, cenderung pasrah, dan seterusnya. Orang mendengarnya dengan hati berkecamuk—antara merasa tersindir dan merasa tersinggung. Namun seperti semua kritik yang baik, daftar itu bertahan bukan karena pidatonya terkenal, tetapi karena watak-watak itu tidak kunjung mati. Kita melangkah melewati tiga rezim, tiga krisis ekonomi, dua kudeta halus, dan satu demokrasi yang masih mencari akte kelahirannya, sementara dua belas watak itu masih merokok santai di ruang tamu republik.
Hipokrisi barangkali adalah yang paling tua dan paling bandel. Ini negeri yang menyukai moralitas sebagai pertunjukan. Kita mengutuk korupsi sambil membayar calo untuk meloloskan SIM. Kita memaki nepotisme sambil menitipkan anak ke pejabat. Kita mengutuk kemerosotan nilai sambil meniru semua jalan pintas yang ditawarkan sistem. Di masjid kita bicara akhlak, di kantor kita bicara mark-up, di rumah kita bicara dosa orang lain. Mochtar Lubis tidak sedang mencela agama; ia sedang mencela kesembronoan moral—kecenderungan untuk menganggap integritas sebagai dekorasi.
Watak berikutnya adalah ketidakmauan bertanggung jawab. Ini bangsa yang selalu punya alasan. Kita menyalahkan pemerintah, menyalahkan rakyat, menyalahkan kolonial, menyalahkan investor, menyalahkan cuaca, menyalahkan sejarah, menyalahkan geografi dan garis bujur. Ada kalimat yang sering kita dengar di birokrasi: “Itu bukan urusan saya.” Kalimat itu menunjukkan status spiritual seseorang di dalam sistem: dirinya adalah korban yang abadi. Dari situ lahir seni politik paling canggih di negeri ini: seni menghindari kesalahan.
Feodalisme adalah watak ketiga, dan mungkin yang paling dalam mencengkeram. Revolusi kemerdekaan tidak menggulingkan feodalisme; ia hanya memindahkan kursi dan mengganti pakaian. Kita menyebut pejabat sebagai “yang terhormat” bahkan ketika tindakannya tidak terhormat. Kita membungkuk kepada kekuasaan dan menendang ke bawah, mengikuti hukum gravitasi moral yang menyedihkan: hormat pada kekuatan, keras pada yang lemah. Kita bahkan mencintai gelar lebih dari kualitas. Tidak heran birokrasi kita dipenuhi orang-orang yang lebih kaya huruf di kartu nama daripada pikiran di kepalanya.
Masuk ke ranah takhayul — bagian yang kerap diperlakukan sebagai eksotika budaya, padahal lebih tepat disebut cara bangsa ini berdamai dengan ketidakpastian. Tingkat pendidikan boleh naik, tetapi jumlah orang yang pergi ke dukun ketika gaji hilang tetap stabil. Bahkan yang berpendidikan tinggi pun sering terlihat khusyuk dalam ritual kepercayaan purba. Saya pernah melihat seorang profesor ekonomi dengan tiga gelar luar negeri yang tak berani memulai presentasi sebelum hitungan hari baik, sambil menggenggam satu batu akik dan tiga mantra kecil dari warisan keluarga. Ketika proyektor gagal menyala, ia tidak memanggil teknisi, melainkan menyipitkan mata dan bergumam bahwa “aura ruangan kurang seimbang.” Dunia akademis pun akhirnya menyerah, menunggu ruangan kembali netral sebelum melanjutkan seminar tentang efisiensi kapital.
Ada keindahan lain pada bangsa ini yang tidak perlu diratapi: bakat artistik. Dari ukiran Dayak hingga dance floor TikTok, dari Bali hingga Naposo Cenderung, dari gamelan hingga laptop EDM — kita memiliki naluri bentuk dan ritme. Sayangnya, keindahan ini jarang tersambung ke disiplin struktural sehingga jarang bertransformasi menjadi industri besar. Seni kita tinggi dalam intuisi, lemah dalam organisasi. Banyak yang bisa menggambar, sedikit yang bisa membangun studio yang bertahan sepuluh tahun.
Watak berikutnya adalah kelemahan karakter. Karakter adalah hasil dari gesekan panjang antara kesulitan dan prinsip, dan kita tumbuh dalam sejarah yang panjang tanpa kompetisi terbuka dan tanpa institusi yang menuntut integritas. Karakter menjadi barang impor, bukan barang buatan lokal. Kita menghormati orang yang teguh, tetapi tidak pernah menciptakan struktur sosial untuk memproduksinya.
Ada pula persoalan uang. Hasil hari ini dihabiskan hari ini. Kesejahteraan dipahami sebagai konsumsi, bukan akumulasi. Seorang teman pernah berkata bahwa bangsa ini tidak miskin; ia hanya tidak pernah kenyang. Ketika cicilan motor meningkat, yang bertambah justru rasa bahagia sementara, bukan tabungan masa depan. Menabung sering dianggap tindakan orang pesimis; menghabiskan adalah tanda menikmati hidup. Kapitalisme konsumer menganggap ini berkah. Negara menganggap ini stabilitas. Anak cucu mungkin akan menganggap ini kezaliman.
Kemalasan struktural mengintai di belakang itu semua. Banyak yang bekerja keras hanya ketika terpaksa. Dalam ruang-ruang obrolan terdengar adagium populer: “ngapain serius, hidup sudah berat.” Humor semacam ini adalah masker kenyamanan atas rendahnya standar usaha. Negara-negara yang tumbuh cepat biasanya punya rasa takut tertinggal; bangsa yang hidup santai punya rasa aman yang sulit dijelaskan — seolah dunia akan selalu menunggu.
Tukang menggerutu tetapi tidak konfrontatif. Kita pandai menyimpan ketidakpuasan di ruang privat: grup WhatsApp, warung kopi, meja makan, catatan kecil. Namun kita jarang mengutarakannya langsung ke sumber persoalan. Akibatnya, keluhan tumbuh sementara tanggung jawab tak bergerak. Demokrasi pun terjebak menjadi konser keluhan, bukan arena keputusan.
Kecepatan iri adalah watak lain yang Lubis catat — watak yang kini mendapat mesin turbo bernama media sosial. Ketika seseorang berhasil, muncul desas-desus bahwa ia pasti curang, licik, nepotis, atau punya “jalan belakang.” Iri membantu menjaga kesetaraan ilusi: tidak ada yang boleh terlalu jauh di depan. Namun bangsa yang takut pada kompetisi akan menghasilkan kemiskinan dalam inovasi. Di sini iri bukan sekadar dosa moral, tetapi belenggu ekonomi.
Pura-pura pandai adalah anak kandung dari gengsi sosial. Mengaku tidak tahu adalah aib. Bertanya adalah indikasi bodoh. Maka kita membangun dunia pengetahuan yang rapuh, penuh jargon dan kutipan, namun dangkal ketika diuji. Seorang pejabat bisa bicara 20 menit tanpa mengatakan apapun, tetapi tetap dianggap cerdas sebab ia mengucapkannya dengan gaya teater. Negeri ini kaya akan informasi namun miskin pada kejernihan.
Terakhir, kemampuan meniru — yang bisa menjadi potensi bila dibimbing, tetapi menjadi kelemahan bila hanya berhenti pada peniruan. Kita cepat belajar tetapi lambat berimprovisasi. Industri lokal menunggu tren luar, bukan menciptakannya. Dalam banyak sektor, imitasi diperlakukan sebagai prestasi, bukan fase awal menuju kreativitas. Di sini bangsa lain membangun produk, kita membangun versi KW. Lama-lama imitasi menjadi identitas.
Apakah dua belas watak itu masih ada hari ini? Tentu saja. Di era Orde Baru, watak itu bergerak di bawah tekanan politik. Di era Reformasi, watak itu bergerak tanpa kontrol bak anak kecil yang baru diajak ke mall. Demokrasi membuka banyak kemungkinan, termasuk kemungkinan untuk mempermalukan diri sendiri di depan dunia secara legal.
Namun sejarah tidak hanya mencatat watak buruk. Setiap bangsa selalu diberi kesempatan kedua—walau tidak selalu ketiga. Pertanyaannya bukan apakah watak ini benar, tetapi apakah kita ingin menguburkannya. Sebab bangsa yang tidak berani mengubur watak buruknya sendiri, suatu hari akan dikubur olehnya.
Dan itu bukan ancaman politis.
Itu hanya catatan kaki sejarah.
( part 1 of 5 )
Posting Komentar
...