Emansipasi kerap dipahami sebagai kata yang indah: maju, merdeka, modern. Orang senang mengucapkannya karena terdengar bermoral dan progresif. Namun semakin sering kata itu dipakai, semakin besar pula risiko ia menjadi kabur atau malah salah dipahami. Sejarah panjang pembebasan manusia tidak pernah lurus; di banyak tempat, emansipasi justru dipelintir menjadi versi yang lebih aman bagi kekuasaan dan lebih nyaman bagi publik. Hasilnya adalah emansipasi kosmetik—tampak bebas di permukaan, namun tak mengubah struktur yang membuat seseorang terbelenggu sejak awal.
Salah kaprah pertama yang cukup universal adalah gagasan bahwa 'emansipasi identik dengan akses ekonomi'. Selama perempuan, buruh, atau minoritas bisa bekerja dan menghasilkan uang, dianggap selesai sudah urusan pembebasan. Di Inggris misalnya, gelombang awal feminisme abad ke-20 berjuang keras agar perempuan dapat memasuki dunia kerja. Ketika kesempatan itu terbuka, negara dengan bangga menyebut masyarakatnya telah setara.
Tetapi angka statistik menggambarkan cerita berbeda: perempuan kelas pekerja justru tersangkut dalam dua ranah sekaligus. Mereka bekerja sepanjang hari untuk majikan, namun tetap memikul pekerjaan domestik tanpa kompensasi atau redistribusi. Di sektor industri tekstil pada 1960-an, jam kerja perempuan meningkat, tetapi upah dan relasi gender di rumah tetap tidak berubah. Kebebasan ekonomi ternyata hanya memperluas medan kerja tanpa menyentuh pusat persoalan: pembagian kuasa dan beban. Dalam logika ini, emansipasi justru berubah menjadi beban tambahan.
Salah kaprah berikutnya adalah menjadikan 'emansipasi sebagai soal partisipasi politik'. Negara-negara modern sangat menyukai versi ini karena dapat diukur dan dipamerkan. Ketika perempuan diperbolehkan memilih atau minoritas bisa duduk di parlemen, itu dianggap puncak pembebasan. Amerika Serikat punya banyak momen simbolis: dari Rosa Parks hingga tokoh politik kontemporer keturunan Afrika atau Asia.
Tetapi representasi tidak otomatis mengubah struktur rasial dan kelas. Ketika Barack Obama menjadi presiden, banyak orang tergesa menyimpulkan rasisme telah berakhir. Namun angka penahanan massal, diskriminasi perumahan, dan kesenjangan pendidikan tetap bertahan. Simbolisme memberi rasa telah menang padahal medan belum berubah. Emansipasi jenis ini cenderung dangkal—ia merayakan perwakilan tanpa menilai transformasi sistemik.
Ada pula salah kaprah yang lebih halus: mengubah 'emansipasi menjadi isu moral personal'. Ini sering terjadi di masyarakat dengan tradisi religius kuat. Pembebasan perempuan misalnya dinilai bukan dari kemampuan membuat keputusan, tetapi dari cara berpakaian, cara menjaga kesopanan, atau kemampuan menahan diri.
Di beberapa wilayah Timur Tengah, perempuan diperbolehkan bekerja dan belajar, namun tetap diatur ketat dalam ranah moral. Kebebasan mereka diukur bukan dari kuasa atas hidup, tetapi dari keselarasan dengan norma kesopanan tradisional. Struktur tetap sama, hanya narasi yang diperhalus agar tampak sesuai zaman. Emansipasi berubah bentuk menjadi varian moralitas, bukan kesetaraan.
Pada sisi yang berlawanan, terdapat pandangan modernistik yang menganggap 'emansipasi hanya mungkin jika tradisi dihancurkan'. Di Asia Timur pada abad ke-20, reformis seperti Kemal Atatürk di Turki memaksa transformasi budaya secara atas-bawah dengan membuang simbol tradisional. Perempuan didorong ke ruang publik, tetapi dalam bentuk yang sesuai dengan visi negara. Dalam pendekatan ini, kebebasan dicapai melalui pemutusan dari akar budaya.
Namun pendekatan seperti ini menyisakan celah: tidak semua tradisi bersifat menindas dan tidak semua modernitas mengandung pembebasan. Beberapa masyarakat justru menemukan ruang untuk reinterpretasi, bukan destruksi. Di Jepang, unsur tradisional seperti ie (keluarga) dan amae (ketergantungan emosional) diolah ulang sehingga relasi gender tidak berubah setajam di Eropa, tetapi tetap mengalami pergeseran. Emansipasi tidak selalu berarti perang habis-habisan dengan masa lalu.
Salah kaprah kontemporer yang muncul di era digital adalah ketika 'emansipasi berubah menjadi identitas performatif'. Di media sosial, pembebasan kerap dipentaskan melalui slogan, estetika, dan pilihan simbol. Kaos bertuliskan “The Future is Female” terjual laris, dan perusahaan merasa ikut andil dalam perjuangan perempuan hanya dengan mengubah logo selama satu hari kampanye.
Tetapi realitas di balik layar menunjukkan kontras. Sweatshop yang memproduksi kaos pemberdayaan itu sering mempekerjakan perempuan dengan upah rendah dan tanpa jaminan sosial. Gerakan sosial berubah menjadi komoditas. Semakin gampang dikenali, semakin mudah dijual. Emansipasi dipamerkan, namun pengalaman konkret pembebasan tetap jauh di luar jangkauan.
Salah kaprah terakhir yang bersifat lebih dalam adalah 'kecenderungan menukar satu penjara dengan penjara lain'. Revolusi Prancis meruntuhkan aristokrasi, lalu melahirkan kekaisaran. Banyak negara pasca-kolonial mengusir kekuatan asing, lalu diperintah oligarki domestik. Di Afrika, gerakan anti-kolonial menghasilkan negara merdeka, tetapi struktur ekonomi tetap dikontrol perusahaan Eropa dan jaringan finansial global. Emansipasi tanpa perubahan struktur hanya mengganti aktor, bukan logika kekuasaan. Kita selalu sibuk bertanya siapa yang berkuasa, dan jarang bertanya mengapa kekuasaan itu cenderung menindas siapapun penggunanya.
Padahal jika membaca surat-suratnya, Kartini berbicara tentang lebih banyak hal: corak feodalisme Jawa, domestikasi perempuan oleh negara kolonial, batas-batas agama, kritik terhadap moralitas kelas priyayi, hingga otonomi intelektual sebagai kebutuhan dasar manusia. Pemerintah kolonial justru mempromosikan versi Kartini yang jinak—emansipatif tetapi tidak politis, progresif tetapi tidak revolusioner.
Di era pasca-kemerdekaan, negara melanjutkan domestikasi itu. Hari Kartini dirayakan dengan lomba kebaya, seakan-akan pembebasan perempuan adalah urusan kostum dan nostalgia, bukan negosiasi kuasa yang panjang dan melelahkan. Emansipasi diperlunak menjadi perayaan budaya, bukan perubahan struktur.
Kini emansipasi menghadapi tantangan baru: slogan telah merata, simbol telah diproduksi massal, dan representasi telah hadir di panggung-panggung politik. Tetapi struktur ketidaksetaraan belum benar-benar runtuh. Pertanyaannya berubah bukan lagi “apa itu emansipasi?”, tetapi: pembebasan macam apa yang kita butuhkan setelah semua slogan selesai diucapkan?
Posting Komentar
...