Kabur Aja Dulu, dari Negeri yang Menjual Ilusi

     Di negeri ini, kabur adalah seni bertahan hidup. Sebuah seni yang dipelajari rakyat ketika mereka menyadari bahwa tanah airnya lebih mirip pasar loak—penuh barang usang berlabel "pembangunan", tapi tak ada yang layak dijadikan pegangan. Di sini, kabur bukan pengkhianatan, melainkan pemberontakan sunyi terhadap sistem yang menjanjikan surga, tapi hanya memberi neraka berlapis jargon.

     Lihatlah Jakarta: gedung-gedung pencakar langit menjulang seperti tugu kemenangan, sementara di bawahnya, para driver ojek online mengutuk algoritma yang memotong pendapatan mereka hingga 30%. Mereka harus bekerja 14 jam sehari hanya untuk bayar kontrakan kamar 3x3 meter. Di televisi, pemerintah memamerkan program "kartu prakerja"—pelatihan digital marketing untuk nenek penjual gorengan, seolah-olah laptop bisa menggantikan wajan. 

     Ironinya, anggaran untuk proyek mercusuar seperti janji kampanye "makan bergizi gratis" justru mengalir deras ke piring siswa-siswa perkotaan yang perutnya sudah buncit oleh fast food, sementara dana pendidikan dipangkas Rp 22,3 triliun. Di Jakarta, anak-anak sekolah ber-SNP (Standar Nasional Pendidikan) mendapat jatah telur dan susu tiga kali seminggu, sedangkan di NTT, siswa SD berebut satu buku paket yang halamannya sudah rontok. Rakyat pun bertanya: "Kapan kita mulai memberi otak bergizi, bukan sekadar perut kenyang?"

     Korupsi, penyakit kronis yang diwarisi dari Orde Baru, kini menjelma jadi budaya. Lihatlah Harvey Moeis, mantan brand ambassador Ferrari di Roma yang kemudian mengorkestrasi tata niaga timah yang terbukti merugikan negara Rp 300 triliun —dihukum hanya 6,5 tahun, setara dengan hukuman pencuri motor di pasar tradisional. Atau tengok skandal Pertamina yang mengoplos Pertamax, mengakibatkan kerugian lebih dari Rp 968 triliun—cukup untuk membangun 10.000 sekolah di Papua. Pelakunya? Tak jelas. Hukum di sini ibarat pisau karet: tajam untuk memotong rumput, tapi tumpul saat berhadapan dengan gurita korporasi. Masyarakat muak, tapi muak saja tak mengubah apa pun. Mereka yang tak punya koneksi memilih kabur—menjadi TKI ilegal di Arab Saudi, dihina majikan, atau jadi kuli di perkebunan Malaysia—hanya untuk mengirim uang ke keluarga yang nasibnya tetap teronggok di dasar jurang kemiskinan.

     Politik? Ia sudah jadi sirkus keluarga. MK tiba-tiba mengubah batas usia capres-cawapres, membuka jalan bagi dinasti yang selama ini bersembunyi di balik demokrasi. Anak-anak penguasa naik ke panggung, bukan karena kompetensi, tapi karena garis keturunan. Di sisi lain, anak muda berbakat yang tak punya backing oligarki harus puas jadi relawan partai—membersihkan panggung untuk para aktor lama yang tak mau turun. "Reformasi 1998? Itu cuma ganti baju, bukan ganti otak," gerutu seorang aktivis yang kini jadi sopir taksi online.

     Pendidikan, yang mestinya jadi senjata, malah jadi belenggu. Sekolah-sekolah negeri mengajar murid untuk menghafal, bukan berpikir. Indeks literasi Indonesia berada di peringkat 69 dari 80 negara (PISA 2022), sementara indeks religiusitas tertinggi se-Asia Tenggara. Hasilnya? Generasi yang pandai berdoa, tapi gagap menganalisis. Mereka yang berhasil lolos ke luar negeri—seperti 60% mahasiswa Indonesia di Eropa yang menolak pulang (data LPDP 2023)—menemukan kenyataan pahit: di Jerman, sarjana teknik digaji Rp 50 juta sebulan; di Jakarta, gelar S2 hanya bernilai Rp 7 juta plus mantra klasik "harap bersyukur". Kabur jadi pilihan logis: lebih baik jadi orang asing di negeri orang, daripada jadi orang asing di negeri sendiri.

     Toleransi? Kata itu seperti hantu di negeri yang mengaku Bhinneka Tunggal Ika. Seorang pemuda Ahmadiyah di Lombok dipaksa mengungsi karena rumahnya dibakar, sementara di Depok, gereja ditutup paksa karena "ganggu ketertiban". Media sosial, yang mestinya jadi ruang dialog, dipenuhi buzzer bayaran yang menyebar hoaks dan kebencian. "Kita disuruh bersatu, tapi setiap hari dipecah belah," keluh seorang ibu yang anaknya di-bully karena beda keyakinan di sekolah.

     Ekonomi tumbuh 5%? Angka itu seperti pesta kembang api di tengah banjir—indah dilihat, tapi tak mengeringkan genangan. Di negeri pemilik kebun sawit terluas di dunia, minyak goreng bisa tembus Rp 25 ribu per liter. Ironinya, kita seperti ayam mati di lumbung padi: ekspor kelapa sawit digenjot demi devisa, sementara rakyat di rumah berebut minyak curah di warung. Pemerintah berkoar tentang "stabilitas harga", tapi yang stabil hanya deretan truk pengangkut sawit ke pelabuhan, bukan harga di rak-rak pasar.

     Belum lagi akrobat pajak: PPN naik jadi 12% yang semula disebut "batal", tapi diam-diam merayap lewat pungutan liar di sektor informal. Pedagang bakso di pinggir jalan kini harus menghitung ulang modal: tepung naik, minyak naik, bahkan daun pisang pembungkus pun ikut meroket. "Ini namanya PPN siluman," keluh seorang penjual gorengan sambil mematok harga satu pisang goreng jadi Rp 5.000. Di supermarket, harga mie instan dan susu melambung 20%, seolah-olah inflasi adalah teman baik para pengusaha.

     Upah minimum di Jakarta? Rp 4,9 juta—angka yang terdengar seperti lelucon saat biaya hidup per bulan menembus Rp 7 juta. Pemerintah membanggakan "penurunan kemiskinan" ke 9,4%, tapi INDEF membongkar fakta pahit: 25% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan de facto, bertahan dengan nasi dan garam. Bansos Rp 200 ribu sebulan? Itu seperti memberi sendok pada orang tenggelam—seolah-olah alat itu bisa menguras samudera masalah.

     Di tengah semua ini, kabur adalah bahasa protes yang paling jujur. Seorang sarjana IT asal Bandung memilih jadi programmer di Singapura dengan gaji Rp 80 juta sebulan. "Di sini, kerja saya dihargai. Di Indonesia, saya cuma jadi coding monkey buat start-up yang bayarnya telat," katanya. Seorang dokter muda asal Yogyakarta kini berpraktik di Berlin: "Di sini, saya bisa fokus menyembuhkan pasien. Di Indonesia, saya harus berjibaku menghadapi birokrasi benang kusut demi memperoleh kartu tanda ber-organisasi, sebagai modal awal untuk dapat izin praktek."

     Tapi kabur juga bukan jawaban. Ia hanya mengalihkan luka, bukan menyembuhkan. Negeri ini seperti kapal tua yang bocor: para nakhoda sibuk pesta di dek atas, sementara penumpang di bawah berteriak minta sekoci. Bagi yang tak punya nyali melawan, kabur adalah sekoci terakhir.

     Namun, di balik kabur, ada pertanyaan yang menggantung: Akankah kita terus jadi bangsa pelarian? Di desa pesisir, nelayan tradisional menggugat eksistensi pagar laut. Di kampus, mahasiswa turun ke jalan meski dihadang water cannon. Di ruang seni, pelukis diam-diam menggambar karikatur penguasa di tembok-tembok gelap. Mereka belum mau kabur—karena kabur berarti menyerah pada ilusi bahwa perubahan tak mungkin.

     Mungkin suatu hari, ketika patung di ibu kota baru itu berkarat, ketika hutan-hutan yang digunduli jadi gurun, dan ketika laut yang dikeruk kehilangan ikannya, kita baru sadar: kabur bukanlah akhir. Ia cuma jeda sejenak dalam drama panjang tentang negeri yang terlupa cara merawat anak-anaknya. Sampai saat itu tiba, kabur aja dulu akan tetap jadi mantra—sebuah pengakuan bahwa di tanah air sendiri, kita hanyalah tamu tak diundang yang harus bayar mahal untuk sekadar bernapas.

     Di sudut-sudut warung kopi yang diselimuti asap rokok dan keputusasaan, adakah bisik-bisik akan menjadi gema: “Kapan kita berhenti lari, dan mulai melawan?” Jawabannya mungkin terpendam di bawah aspal ibu kota yang retak oleh keserakahan, atau di mata anak-anak Papua yang masih bertanya: “Apa artinya ‘Merdeka’?”